Menu
SAJIAN ISI

Pemerintah Segera Revisi PP Gambut

Lahan Gambut Lahan Gambut

PP No.71 Tahun 2014 tentang Gambut yang diteken pada akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, akan direvisi. Pemerintahan Jokowi menilai PP tersebut perlu direvisi karena akan menghambat investasi di bidang kehutanan dan perkebunan.

Kabar Gembira,,PP No 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PP Gambut) akan segera di revisi. Adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar yang menyampaikan rencana pemerintah untuk merevisi PP Gambut tersebut. Dalam melakukan revisi, pemerintah akan melibatkan para ahli atau pakar untuk menemukan penyelesaian terbaik pelbagai masalah di lahan gambut.

Menurut Siti Nurbaya, langkah revisi akan diawali dengan pengumpulan rekomendasi dari sejumlah pakar, agar PP Gambut tersebut bisa diterima semua kalangan. Dengan revisi tersebut, diharapkan substansinya tidak menyulitkan pengusaha, di sisi lain kebakaran hutan di lahan gambut juga tidak terjadi lagi.

Siti Nurbaya mengakui, kontribusi kelapa sawit dan HTI selama ini cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun kebakaran hutan juga merugikan negara dan dunia internasional. Untuk itu, agar revisi PP Gambut diterima semua kalangan, kementerian akan melakukan sejumlah pengkajian oleh para pakar, serta mengajak berdialog semua pihak terkait lahan gambut dan kelapa sawit.

"Para pakar, bakal diminta pendapatnya juga terkait rencana revisi PP Gambut. Nanti kami panggil untuk minta masukan dari mereka ," kata Siti Nurbaya, baru-baru ini, di Jakarta.

lahan gambut1Dikatakan Siti, pemerintah akan mendengar pandangan dari seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder terkait pengelolaan lahan gambut. Dengan demikian, tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atas keberadaan PP Gambut tersebut. Selain itu, pemerintah juga akan mempertimbangkan usulan dari industri, terutama soal ketetapan water table 40 sentimeter itu. "Jangan sampai membunuh industri,” tegasnya.

Namun, sejauh ini, Siti mengungkapkan, pemerintah belum memutuskan batas muka air atau water table di lahan gambut, sebab masih menunggu rekomendasi dari para pakar.

Sejak disahkan, PP Lahan Gambut memang menuai pro dan kontra yang cukup kencang. Protes terutama dilancarkan kalangan industri yang mempersoalkan batas muka air gambut sedalam 0,4 meter atau 40 cm. Kalangan industri berpandangan, aturan itu akan merugikan investasi perkebunan dan hutan tanaman.

Selengkapnya baca di Majalah HORTUS Edisi Februari 2015. Dapatkan di toko buku Gramedia dan Gunung Agung terdekat.

Tinggalkan Pesan Anda

Kolom yang bertanda bintang wajib diisi.

KEMBALI KE ATAS
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id