Menu
SAJIAN ISI

Teguh Patriawan, Sekretaris Dewan Minyak Sawit Indonesia

Teguh Patriawan, Sekretaris Dewan Minyak Sawit Indonesia

Ada Upaya dari Luar untuk Kerdilkan Sawit

Keunggulan komparatif yang dimiliki kelapa sawit di pasar minyak nabati dunia telah mendorong negara-negara maju penghasil minyak nabati non sawit untuk menekan laju pengembangan sawit. Salah satunya melalui “tekanan” agar Indonesia bersedia menjalankan kebijakan moratorium hutan.

Kebijakan moratorium hutan yang diberlakukan pemerintah Indonesia sejak beberapa tahun terakhir, telah menyebabkan laju pengembangan perkebunan kelapa sawit di negeri ini nyaris tersendat. Laju ekstensifikasi kebun sawit yang semula rata-rata berkisar 400 hingga 500 ribu hektar per tahun, setelah kebijakan itu diberlakukan menyusut drastis menjadi sekitar 100 ribu hektar per tahun. Itu pun dari lahan-lahan hutan konversi yang belum sempat digarap pengusaha sawit dari permohonan izin sebelumnya.

Dengan menggunakan dalih keberadaan hutan tropis Indonesia merupakan “paru-paru” dunia, dan punya peran penting dalam mengurangi emisi karbon dunia, negara-negara maju berhasil menghambat laju pengembangan sawit melalui kebijakan moratorium hutan yang diberlakukan sejak tahun 2010 oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono SBY). Apalagi, kala itu ada iming-iming dari pemerintah Norwegia, jika Indonesia mampu mengurangi emisi karbon dalam jumlah tertentu maka negara ini berhak mendapatkan bantuan hibah senilai US$ 1miliar.

Tak hanya sebatas itu. Penerbitan PP No 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PP Gambut) yang diluncurkan pada akhir pemerintahan SBY juga dinilai banyak kalangan bakal mengebiri upaya pengembangan sawit di negeri ini. Bagaimana tak mengebiri pengembangan sawit bila PP Gambut itu jadi diberlakukan maka tanaman sawit tak bakal bisa tumbuh dan berkembang.

Dalam PP tersebut ada ada klausul yang diatur dalam pasal 23 ayat (3) yang menetapkan batas muka air gambut 0,4 meter dari permukaan. Tak pelak, pembatasan ini membuat akar kelapa sawit dan pohon akasia di hutan tanaman yang bisa tumbuh lebih dari satu meter bakal terendam dan mati.

Padahal, hingga saat ini perkebunan kelapa sawit telah menggunakan lahan gambut di Indonesia seluas 1,7 juta hektar dengan nilai investasi senilai Rp 136 triliun dan mampu menyerap 340 ribu tenaga kerja. Karena itu jika PP Gambut tersebut tidak segera direvisi maka investasi baru yang akan masuk juga bakal terhambat, dan devisa negara sebesar US$ 6,8 miliar per tahun dipastikan akan melayang.

Banyak jalan menuju Roma, banyak pula cara yang ditempuh negara-negara maju untuk menghambat laju pengembangan sawit di Indonesia. Padahal, upaya yang terbilang taktis dan strategis tersebut, sejatinya, lebih dilatarbelakangi kekhawatiran dari negara-negara maju – yang notabene juga penghasil minyak nabati dunia – bahwa produk mereka bakal kalah bersaing dengan minyak sawit, khususnya dari negara ini. Maklum, Indonesia saat ini tercatat sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia.

Selengkapnya baca di Majalah HORTUS Archipelago edisi Maret 2015. Dapat diperoleh di toko buku Gramedia dan Gunung Agung terdekat.

Tinggalkan Pesan Anda

Kolom yang bertanda bintang wajib diisi.

KEMBALI KE ATAS
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id