Menu
SAJIAN ISI

Pungutan Baru Sawit Membuat Petani Terjepit Featured

Pungutan Baru Sawit Membuat Petani Terjepit

Rencana pemerintah mengenakan pungutan dana kepada pengusaha sawit sebesar US$50 per ton untuk CPO atau US$30 per ton untuk produk turunan sawit yang diekspor, diyakini bakal menekan harga sawit di tingkat petani yang saat ini rendah menjadi makin rendah lagi.

Kebijakan baru di bidang pengenaan pungutan ekspor terhadap komoditas sawit ini diilontarkan Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian. Substansinya? Dinilai, cukup mengagetkan para pelaku dan pengamat di industri persawitan nasional.

Adalah Menko Perekonomian Sofyan Djalil yang melontarkan kebijakan tersebut. Usai memimpin rapat koordinasi, Jumat (20/3) kemarin, Sofyan menyatakan, pemerintah akan mengubah persentase BK (Bea Keluar) CPO (Crude Palm Oil) dan membentuk CPO Supporting Fund (CSF) untuk menutupi subsidi biofuel yang tidak lagi dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P).

Anggaran CSF ini akan diambil dari pelaku usaha dengan menyisihkan pungutan dari harga CPO. Pendanaan supporting fund ini, lanjut Sofyan, berasal dari pelaku usaha, yakni diambil US$50 per ton setiap harga CPO dan US$30 per ton untuk harga olein yang diekspor. Namun, pengusaha tetap akan dikenakan BK sesuai ketentuan yang ada. Saat ini, besaran formula bea keluar CPO dan produk turunannya sedang dirumuskan pemerintah dan akan tercantum dalam revisi peraturan terbaru.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.011/2012, batas bawah harga CPO yang tidak dikenakan BK atau 0% adalah US$750 per ton. Namun, pada harga CPO dalam kisaran US$750-800 per ton, BK ditetapkan 7,5%, selanjutnya secara berjenjang dikenakan progresif hingga 22,5% ketika harga CPO di atas US$1.250 per ton.

"Jadi, kalau harga CPO sebesar US$750 ke bawah, kita ambil US$50 untuk subsidi CPO, sementara bea keluar untuk pemerintah dapat nol. Tapi kalau misalnya harga di atas US$750 per ton, maka ada dana US$50 untuk CSF dan sisanya masuk ke bea keluar. Nanti ada formulanya, semakin tinggi semakin mahal. Dengan demikian APBN tidak perlu menyiapkan subsidi biofuel," papar Sofyan.

Selengkapnya baca di Majalah HORTUS Archipelago edisi 31 April 2015. Dapatkan di toko buku Gramedia dan Gunung Agung terdekat.

Tinggalkan Pesan Anda

Kolom yang bertanda bintang wajib diisi.

KEMBALI KE ATAS
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id