Menu
SAJIAN ISI

Upaya Pemerintah Tekan Dampak Perubahan Iklim Featured

Upaya Pemerintah Tekan Dampak Perubahan Iklim

Dampak perubahan iklim yang dipicu oleh tingginya gas rumah kaca di lapisan atmosfir, telah mengakibatkan intensitas hujan yang tinggi, ketidakpastian datangnya musim hujan dan kemarau. Dan ini kalau tak diupayakan untuk ditekan bakal berdampak pada ekonomi, pertanian dan aspek kehidupan yang lainnya.

Baru-baru ini Cendekia Mulia Komunikasi bekerjasama dengan The Climate Reality Project Indonesia kembali menggelar Indonesia Climate Change Education Forum and Expo (ICCEFE) untuk yang ke-5 kalinya. Acara ini diselanggarakan guna mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan emisi gas rumah kaca.

Acara yang didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman ini dibuka oleh Utusan Khusus Presiden untuk Pengendalian Perubahan Iklim, Rachmat Witoelar.

Rachmat mengatakan, tujuan utama dari diselenggarakannya ICCEFE ini untuk menyediakan sarana komunikasi dan sosialisasi program perubahan iklim di Indonesia. “Khususnya untuk meningkatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam menyikapi perubahan iklim yang semakin bisa dirasakan,” kata Rachmat, saat membuka ICCEFE ke lima di Jakarta Convention Center, Jakarta, baru-baru ini.

Perubahan iklim adalah masalah semua orang. Karena itu, ujarnya, perlu dilakukan edukasi dan penyebaran informasi secara luas agar masyarakat dapat memahami lebih dalam mengenai permasalahan perubahan iklim dan dampaknya. Sebab, perubahan iklim akan berdampak pada ekonomi, pertanian dan aspek kehidupan yang lainnya.

“Acara ini sangat menekankan pada pendidikan agar semua masyarakat, baik anak, remaja maupun dewasa, paham akan perubahan iklim. Perubahan iklim adalah masalah semua orang. Jangan sampai Indonesia menunggu hingga terjadi bencana yang fatal baru semuanya bertindak,” kata mantan Menteri Lingkungan Hidup ini.

Sebagai informasi, ICCEFE ke lima kalinya ini mengangkat tema “Penguatan Pembangunan Rendah Emisi untuk Masa Depan Berkelanjutan dan Mendukung Indonesia Menjadi Poros Maritim Dunia”.
 
Tema ini, lanjut Rachmat, merupakan respon kebijakan pengarusutamaan paradigma peta jalan pembangunan nasional Presiden Joko Widodo yang terurai dalam Nawa Cita serta untuk mendukung pemerintah dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Jangan sampai Indonesia menunggu hingga terjadi bencana yang fatal akibat perubahan iklim baru bertindak.

Isu perubahan iklim masih menjadi isu hangat yang diperbincangkan di seluruh dunia oleh berbagai kalangan. Di Indonesia, isu perubahan iklim terus menjadi perhatian utama karena peran Indonesia sebagai salah satu negara penyuplai oksigen dunia. Berbagai kalangan bahu membahu secara simultan terus mencari solusi terbaik untuk mengatasi perubahan iklim yang dari hari ke hari semakin tak terbendung lagi.
 
Dikatakannya, kegiatan ICCEFE sebagai ajang istimewa karena menjadi paket lengkap dalam aksi memberikan pemahaman tentang perubahan iklim. “Ini adalah sesuatu yang sangat strategis dan harus bisa dimanfaatkan oleh semua kalangan,” pintanya.

Menurut mantan Ketua Harian Dewan Harian Nasional Perubahan Iklim itu, menghadapi isu perubahan iklim, harus ada kepedulian yang kontinyu untuk mengatasinya secara bersama-sama. Sebab, untuk melawan perubahan iklim sendirian itu jelas tidak bisa. Perlu ada kerja sama antara semua pihak yang ada.

Hanya memang, untuk bisa menumbuhkan kesadaran dan memberikan pemahaman tentang perubahan iklim kepada masyarakat, perlu ada keterangan sangat otentik yang bisa dipahami dengan menyeluruh. Sarana yang bisa menjembatani maksud tersebut, ungkap dia, adalah melalui pelaksanaan forum seperti ICCEFE.

Komitmen Indonesia terhadap masalah perubahan iklim tidak perlu diragukan lagi. Indonesia termasuk sebagai negara perintis yang berinisiatif menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sejak satu dekade lalu.

Saat ini topik perubahan iklim juga menjadi bahasan serius dan kontinyu di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Karenanya, Indonesia bisa memanfaatkannya untuk sarana edukasi bagi masyarakat dan juga penguatan poros maritim yang saat ini menjadi program utama pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.  Emisi GRK ditargetkan mencapai 26% pada 2020 nanti.

“Indonesia sudah berkomitmen sejak 2004, dan setiap konferensi perubahan iklim termasuk yang di Lima, Peru, kita selalu di depan. Kita berharap, negara lain ikut jejak kita, berinisiatif menurunkan emisi GRK hingga 26 persen pada 2020 nanti,” urai Rachmat.

Dalam rangka menuju Konferensi Perubahan Iklim COP 21 Paris, Perancis, Desember 2015, Indonesia sedang mempersiapkan segalanya. Terutama untuk menunjukkan apa yang telah Indonesia lakukan dalam upayanya menurunkan emisi GRK.

Persiapan ini dilakukan oleh sebuah tim handal yang melibatkan semua ahli, tokoh, dan utusan kementerian guna mematangkan strategi yang ujungnya nanti diharapkan bisa menanamkan pengaruh pada arena negosiasi.

“Negosiasi ini untuk membujuk negara lain agar mengikuti kebijakan yang telah kita lakukan terhadap perubahan iklim. Juga, dapat memberikan peluang kepada Indonesia dan negara lain dalam hal pengembangan capacity building, pendanaan, dan lainnya.  Ini yang kita kejar,” tegas Rachmat.

Terkait BP REDD+ dan DNPI yang sudah terintegrasi dalam Kementerian LHK dan posisinya sebagai Utusan Khusus Presiden, Rahmat menyatakan tidak ada masalah. Justru, dua lembaga yang telah dilebur itu yang ia tangani. "Saya ditugasi untuk mengkoordinasi itu semua. Tinggal keyakinan kita saja dan mengajak masyarakat banyak untuk menjalankan program yang ada. Jadi, tidak perlu ada kekhawatiran.
Sementara itu, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Staf Ahli KLHK Bidang Lingkungan dan Perubahan Iklim, Yetti Rusli menyatakan, untuk mengatasi perubahan iklim maka para pemangku kepentingan harus fokus pada kegiatan yang tidak merusak lingkungan. “Perubahan iklim ini merupakan permasalahan bersama maka harus ada komitmen lintas negara untuk mengatasinya.”

Dampak perubahan iklim, menurut Siti Nurbaya, nyatanya telah dirasakan dengan intensitas hujan yang tinggi, musim hujan dan kemarau yang tidak pasti datangnya, badai yang menerpa, hingga bencana banjir maupun longsor yang acap terjadi. “Indonesia telah berkomitmen mengurangi emisi hingga 26 persen pada 2020 nanti, dan saat ini sedang melakukan pengembangan emisi rendah karbon pula,” jelasnya.

Menurut Siti, komitmen Indonesia terhadap permasalahan perubahan iklim dapat dilihat dalam Peraturan Presiden No. 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang merupakan pedoman perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi penurunan emisi GRK.

Peraturan ini merupakan tekad nyata Pemerintah Indonesia guna menurunkan emisi GRK sebesar 26% dengan usaha sendiri atau mencapai 41% dengan bantuan internasional pada 2020 nanti.

“KLHK pun telah bersungguh untuk menurunkan emisi GRK melalui kebijakan perpanjangan moratorium izin hutan dan lahan gambut, memberantas pembalakan liar, hingga menjaga keanekaragaman hayati dan masyarakat adat yang bermukim di kawasan hutan. “Ini komitmen yang akan terus dijalankan,” tegasnya.
 
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo, dalam sambutannya yang diwakili oleh Sesmenko Bidang Kemaritiman, Asep Djembar Muhammad mengatakan, Indonesia memiliki potensi besar dari segi kemaritiman. Sebagai negara yang memiliki garis pantai yang panjang sudah sepatutnya potensi yang ada ini dikembangkan.

Menurut Indroyono, pembangunan maritim yang berkelanjutan, telah dikembangkan melalui pemanfaatan biota laut yang mampu menyerap karbondioksida dua kali lipat jumlahnya dibanding tumbuhan lain.

Biota laut yang telah dikembangkan adalah rumput laut yang telah dijadikan bioetanol serta ganggang hijau yang telah dijadikan biofuel. Bahkan, ganggang ini memiliki efisiensi hingga 40% untuk dijadikan bioetanol ketimbang kelapa sawit.

Alasan lainnya mengapa ganggang berprospek cerah untuk dijadikan bioenergi karena ganggang memiliki kandungan minyak yang tinggi, hidup jutaan tahun, dan mempunyai   lemak organik. “Presiden mengajak kita untuk kembali ke laut setelah lama kita memunggunginya. Inilah potensi besar yang harus kita teliti.”

Pengembangan biota laut untuk energi terbarukan sekaligus akan mengurangi dampak perubahan iklim guna mewujudkan poros kemaritiman yang merupakan tekad Indonesia. “Program ini diharapkan dapat membawa kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat Indonesia,” paparnya. *** SH

Tinggalkan Pesan Anda

Kolom yang bertanda bintang wajib diisi.

KEMBALI KE ATAS
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id