Menu
SAJIAN ISI

Kementan Tolak Revisi UU Hortikultura

Kementan Tolak Revisi UU Hortikultura

Kementerian Pertanian (Kementan) menolak usulan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk merevisi UU No. 23 Tahun 2010 tentang Hortikultura. BKPM meminta ketentuan dalam UU Hortikultura yang membatasi kepemilikan asing hanya 30% di bidang usaha hortikultura diubah. Alasannya, pembatasan itu membuat investor asing yang sudah ada harus melakukan divestasi karena undang-undang ini berlaku surut.

Investor asing yang mau masuk banyak yang mengurungkan niatnya akibat pembatasan kepemilikan tersebut. Menurut BKPM, kewajiban melakukan divestasi membuat investor asing bingung. Ketentuan itu membuat aturan menjadi tidak pasti, sebab tidak ada pembatasan kepemilikan 30% ketika investor masuk bertahun-tahun yang lalu.

Padahal, saat ini investasi sangat dibutuhkan oleh Indonesia untuk memperkuat perekonomian nasional yang terpukul oleh situasi global dan investasi di sektor hortikultura cukup banyak peminatnya.

Namun, pembatasan kepemilikan asing hanya 30% di bidang hortikultura sudah final bagi Kementan. Apalagi judicial review yang diajukan oleh para pengusaha hortikultura terkait ketentuan itu sudah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2014 lalu.

"Kalau kami dengan DPR tidak. Itu kan undang-undang, sudah diputuskan. Itu kan sudah keputusan MK dan sebagainya, ya harus dilaksanakan," begitulah penegasan Diirjen Hortikultura Kementan, Spudnik Sudjono, seusai rapat kerja dengan Komisi IV di Gedung DPR, Jakarta, medio September kemarin.

Spudnik justru mendesak agar perusahaan-perusahaan hortikultura asing segera melakukan divestasi sesuai ketentuan UU Hortikultura. Dia menilai, usulan yang disampaikan BKPM tersebut menghambat proses divestasi yang harusnya bisa segera dilaksanakan.

"Memang divestasi itu sekarang menjadi tersendat hanya karena surat dari BKPM yang minta waktu untuk dibahas di sidang kabinet," ungkapnya.  Bersama instansi lainnya, Kementan akan membahas lagi dalam sidang kabinet apakah undang-undang Hortikultura perlu direvisi atau tidak.  *** HEN

Tinggalkan Pesan Anda

Kolom yang bertanda bintang wajib diisi.

KEMBALI KE ATAS
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id