Menu
SAJIAN ISI

Menanti Keseriusan Pemerintah Wujudkan Swasembada Gula

Menanti Keseriusan Pemerintah Wujudkan Swasembada Gula

Pemerintahan Jokowi telah mendapatkan masukan strategis dari pelbagai pihak mengenai hal-hal apa saja yang perlu dilakukan pemerintah untuk mewujudkan swasembada gula nasional. Kini terpulang pada pemerintah bagaimana menindaklanjutinya.

Baru-baru ini, Presiden Jokowi menerima kedatangan Asosiasi Gula Indonesia (AGI) di Istana Presiden. Tujuan Jokowi bertemu dengan AGI tak lain adalah untuk membahas sulitnya mencapai swasembada gula.

Yang menarik, dalam pertemuan di Istana Presiden tersebut terkuak sebuah asa, ternyata masih ada peluang untuk mewujudkan program swasembada gula. Syaratnya, asal mau bersama-sama mengatasi berbagai hambatan yang selama ini menghadang.

Menurut AGI – yang beranggotakan 18 perusahaan BUMN dan swasta produsen gula berbasis tebu – pilihan swasembada gula berbasis tebu telah menjadi tujuan pemerintah, baik pemerintahan sekarang maupun sebelumnya. Namun, sangat disayangkan hingga kini tujuan tersebut belum terwujud.

Dalam pandangan Sekjen AGI, Achmad Widjaja, swasembada gula berbasis tebu bisa digapai, asalkan pemerintah punya komitmen yang kuat untuk menata kembali secara serius kebijakan pergulaan nasional yang selama ini, kuat mengesankan masih kental dengan aroma ego sektoral.

Kebijakan gula yang dibuat pemerintah, lanjut dia, seharusnya merupakan paket kebijakan yang terdiri dari kebijakan-kebijakan sektoral yang terintegrasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yakni swasembada gula.  

Namun, dalam realitanya, justru problem integrasi kebijakan sektoral yang muncul ke permukaan.  Contoh paling jelas adalah berkembangnya industri gula rafinasi di tengah upaya pemerintah ingin mewujudkan target swasembada gula.  

Pengembangan industri gula rafinasi merupakan kebijakan sektor perindustrian, di sisi lain swasembada gula merupakan kebijakan sektor pertanian. “Karena industri gula rafinasi menggunakan bahan baku gula impor maka hal itu secara langsung maupun tak langsung bersifat disinsentif terhadap upaya mencapai swasembada. Dan hal itu juga berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kebijakan lain yang sejalan dengan kebijakan swasembada gula,” papar Sekjen AGI periode 2013-2015 ini.

Di tengah upaya pemerintah mencapai swasembada gula, demikian Widjaja, industri gula rafinasi malah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Dari kapasitas total sekitar 1,84 juta ton per tahun pada 1984, meningkat menjadi sekitar 2,18 juta ton per tahun pada 2006 dan melonjak drastis menjadi 3,22 juta ton per tahun pada 2011.

“Fakta ini jelas menunjukkan terjadinya benturan dua kebijakan sektoral, yakni sektor pertanian yang mengejar swasembada gula, dan sektor perindustrian yang cenderung mengarah ke upaya pelestarian impor gula,” tegas Widjaja ketika dihubungi HORTUS Archipelago, belum lama ini, di Jakarta.

Perlu Kebijakan Konsisten
Menurut Widjaja, kebijakan gula seharusnya konsisten, baik tujuan maupun target sasarannya. Kebijakan yang tidak konsisten niscaya hanya akan menghasilkan penerapan yang tidak efektif. Inkonsistensi dalam kebijakan gula misalnya, bisa dilihat dalam hal menelorkan kebijakan stabilisasi harga (karena efek musiman) dalam bentuk penetapan HPP (Harga Pokok Penjualan) gula petani.

Jika hal itu dimaksudkan sebagai bagian dari proteksi industri gula untuk meningkatkan produksi gula melalui perluasan areal tebu rakyat, maka struktur harga-harga relatif komoditas pertanian semestinya dijadikan dasar pertimbangan.  Hal ini mengingat luas areal tebu tidak ditentukan oleh keuntungan absolut dari usahatani tebu, tapi oleh keuntungan relatif usahatani tebu terhadap usahatani lainnya.

Namun, faktanya kebijakan pemerintah dalam menetapkan HPP didasarkan pada biaya produksi gula tingkat petani ditambah dengan persentase tertentu sebagai keuntungan, tanpa mempertimbangkan struktur harga relatif.

Dengan skenario seperti itu, kebijakan HPP menjadi kebijakan perlindungan petani dari kerugian absolut, dan bukan merupakan bagian dari kebijakan proteksi industri gula untuk meningkatkan produksi melalui dukungan penyediaan dan perluasan areal tebu rakyat.

Tak hanya sebatas itu, inkonsistensi kebijakan gula juga terjadi pada kebijakan pemasaran komoditas ini, yang mengatur bahwa gula rafinasi hanya dapat dipasarkan untuk konsumsi industri pengguna gula. Sementara, kebijakan impor yang dijalankan juga memungkinkan industri pengguna gula mengimpor sendiri gula rafinasi untuk keperluan bahan bakunya.

“Benturan kebijakan ini jelas menimbulkan potensi adanya aliran gula rafinasi ke pasar gula kristal putih (GKP) untuk konsumsi langsung,” tukasnya.

Karena bagaimanapun juga, lanjut dia, impor gula rafinasi yang dilakukan oleh industri pengguna gula akan menciutkan permintaan di pasar gula rafinasi, sehingga dapat mengakibatkan ekses suplai. Pada akhirnya, situasi seperti itu dapat menekan harga gula di pasar GKP yang bersifat disinsentif terhadap upaya peningkatan produksi gula domestik.

Kebijakan yang mendorong ekspansi industri gula rafinasi dan kebijakan peningkatan produksi gula untuk mencapai swasembada juga merupakan bentuk inkonsistensi kebijakan, dimana kebijakan yang disebut pertama otomatis akan melemahkan efektivitas kebijakan yang disebut kedua.  

Inpres Agar Diterbitkan
Karena itulah, AGI berharap pemerintah fokus pada penanganan tiga hal demi mewujudkan swasembada gula ke depan.  Ketiga hal dimaksud adalah:     

Pertama, melakukan revitalisasi PG BUMN di Jawa. Dengan langkah terencana: melakukan regrouping PG yang tidak berdaya saing, dan meningkatkan kinerja dan kapasitas pabrik gula yang masih mempunyai potensi daya saing serta melakukan diversifikasi produk. Dalam pelaksanaannya diharapkan agar dapat dilakukan kerjasama antara BUMN dan Swasta (strategic partnership).

Kedua, peningkatan produksi bahan baku tebu dari petani. Penyempurnaan ketepatan waktu dan jumlah penyediaan kredit, benih, pupuk dan penerapan budaya mekanisasi, dengan melakukan penyempurnaan instrumen kelembagaan dan mekanisme pembinaan terhadap petani.

Ketiga, investasi baru perkebunan tebu di Luar Jawa. Seluas 600 ribu hektar lahan diperlukan untuk pembangunan perkebunan tebu dan PG baru di luar Jawa. Untuk mempercepat ketersediaan lahan, seyogianya pemerintah dapat menyediakan lahan yang agroklimatnya sesuai untuk perkebunan tebu. Dan nantinya investor akan ‘membeli’ lahan tersebut, sesuai ketentuan.

Sejalan dengan upaya itu, pemerintah juga diminta untuk mengeluarkan kebijakan pergulaan nasional yang terintegrasi sehingga dapat terhindarkan dari kepentingan ego sektoral. Untuk hal tersebut diusulkan perlunya diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) yang mengatur secara terinci instrumen kebijakan dalam jangka pendek, menengah dan panjang di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.  .       
 
Imbauan agar pemerintah menerbitkan Inpres demi memuluskan upaya pencapaian swasembada gula tersebut cukup beralasan. Pasalnya, kata Direktur Eksekutif Asosiasi Gula Indonesia (AGI) Tito Pranolo yang dihubungi terpisah, Indonesia saat ini merupakan salah satu negara pengimpor gula terbesar di dunia dengan volume impor 3,5 juta ton/tahun. Sekitar 93% merupakan impor gula kristal mentah (raw sugar) yang sebagian besar digunakan untuk memasok kebutuhan industri gula rafinasi.

"Kebutuhan gula dalam negeri kita saat ini 5,3 juta ton yang terdiri dari 2,8 juta ton untuk konsumsi langsung dan 2,5 juta ton untuk industri kanan dan minuman," katanya.

Dalam 3 tahun terakhir, produksi PG berbasis tebu berkisar 2,5-2,6 juta ton/tahun dari pengoperasian 62 Pabrik Gula (PG), dimana 49 PG di antaranya BUMN. Dari sisi produksi sekitar 53% berasal dari BUMN di Jawa dengan bahan baku 90% dipasok dari petani tebu yang didukung areal seluas 250 ribu hektar (ha). Sementara 13 PG berasal dari luar jawa (PG milik BUMN) memberikan kontribusi sebesar 900.000 ton/tahun dengan didukung 165.000 ha.

Menurut Tito, kondisi PG yang ada saat ini sebagian besar merupakan peninggalan masa kolonial Belanda dengan kapasitas kecil, yakni di bawah 4.000 TCD (Ton Cane Day). Dengan kapasitas yang kecil tersebut, kinerja dan skala keekonomianyya sangat rendah. "Untuk itu, satu-satunya cara ya harus direvitalisasi," tukasnya.

Revitalisasi PG, menurut Tito, merupakan syarat mutlak untuk dapat mencapai swasembada gula dan menekan ketergantungan impor. Sebagai perbandingan, saat ini kapasitas giling gula di negara ini sangat jauh dibandingkan kapasitas PG Thailand yang mencapai 13.000 ton/hari.
“Kalau asumsinya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) nanti diberlakukan secara penuh, jelas kita tidak akan bisa bersaing dengan Thailand. Kalau dari segi kapasitas PG saja ketinggalan, bagaimana kita akan bersaing,” katanya lagi.

Menurutnya, paling tidak Indonesia harus meningkatkan kapasitas PG mendekati kapasitas giling Thailand. Untuk itu dibutuhkan waktu 5-7 tahun, asalkan konsisten. Upaya revitalisasi tidak bisa sepenuhnya diserahkan ke pabrik, tapi harus dari program pemerintah.

“Apalagi, jika MEA dibuka, komoditas yang paling sensitif adalah beras dan gula. Kalau saja gagal, lima tahun ke depan Indonesia bisa-bisa menjadi importir gula terbesar kedua di dunia,” tegas Tito.

Selain revitalisasi PG, syarat mutlak untuk melakukan swasembada gula dan lepas dari ketergantungan impor adalah dengan penambahan luas areal perkebunan tebu sejumlah 350.000 hektar (ha).

Saat ini, luas areal perkebunan tebu di Indonesia mencapai kisaran 447.000 ha, menyusut dari 470.100 ha tahun lalu. Sebagai pembanding, luas areal perkebunan tebu Thailand saat ini telah mencapai lebih dari 1 juta ha.

“Persoalannya, pencarian lahan selalu dilepaskan sepenuhnya ke swasta. Padahal, untuk investasi PG baru, butuh lahan sekitar 25.000 ha/pabrik. Untuk mencapai swasembada gula, setidaknya dibutuhkan penambahan 14 pabrik gula baru. Kalau swasta dibiarkan mencari lahan sendiri, jelas tidak akan ketemu. Harus ada peran pemerintah,” tambah Tito. *** SH, AP

Tinggalkan Pesan Anda

Kolom yang bertanda bintang wajib diisi.

KEMBALI KE ATAS
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id