Menu
SAJIAN ISI

BRG untuk Restorasi Gambut Skala Besar Featured

Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Menteri LHK Siti Nurbaya (kedua kiri), Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki (kanan), Juru Bicara Presiden Johan Budi (kiri) dan Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead (kedua kanan) mengumumkan pembentukan Badan Restorasi Gambut untuk mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/1). Badan Restorasi Gambut yang berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut bertugas untuk menata lanskap ekologi gambut serta bergerak dalam konteks penyelamatan gambut dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Menteri LHK Siti Nurbaya (kedua kiri), Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki (kanan), Juru Bicara Presiden Johan Budi (kiri) dan Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead (kedua kanan) mengumumkan pembentukan Badan Restorasi Gambut untuk mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/1). Badan Restorasi Gambut yang berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut bertugas untuk menata lanskap ekologi gambut serta bergerak dalam konteks penyelamatan gambut dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Restorasi Gambut (BRG). Badan tersebut dibentuk untuk mengatasi, mencegah kebakaran di lahan gambut. Sejumlah lembaga atau kementerian turut dilibatkan dalam kegiatan restorasi lahan gambut. Pembentukan BRG ini berawal dari janji Presiden Jokowi kepada dunia internasional yang disampaikan dalam pidato di forum pemimpin dunia pada ajang Konferensi Perubahan Iklim, atau Conference of Parties (COP) 21, di Paris, Perancis, 30 November 2015 silam.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menjelaskan, Peraturan Presiden yang menjadi payung BRG adalah Perpres No. 1 tahun 2016, yang dikeluarkan pada 6 Januari lalu. "Badan ini sebagian besar tugasnya menata lanskap ekologi yang namanya gambut, yang  harus selamat dan tidak boleh terbakar atau membuat kebakaran," kata Siti di kantornya di Jakarta, baru-baru ini.

Dalam Perpres No 1 Tahun 2016 tentang BRG disebutkan bahwa target restorasi hanya seluas 2 juta hektar hingga 2020. Target ini masih jauh di bawah luasan gambut rusak yang juga seharusnya turut dipetakan dan direstorasi oleh pemerintah. “Pencegahan kebakaran secara permanen akan efektif jika restorasi gambut dilakukan di seluruh kawasan yang rusak tidak hanya terbatas pada 2 juta hektar, dengan target waktu dan indikator yang jelas,” tambah Siti.

Pembukaan gambut untuk perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri merupakan akar masalah krisis kebakaran dan asap selama bertahun-tahun yang telah menyebabkan kerugian ekonomi Indonesia mencapai US$ 16 juta serta gangguan kesehatan jutaan masyarakat di kawasan Asia Tenggara.

Akar masalah ini sudah disadari oleh pemerintah, yang pada Oktober 2015 Presiden Jokowi mengeluarkan instruksi terkait antisipasi kebakaran hutan dengan tidak memberi izin lagi pembukaan gambut. Bulan berikutnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mengeluarkan instruksi formal kepada seluruh perusahaan perkebunan agar mereka menghentikan rencana ekspansi ke lahan-lahan gambut.

Presiden Jokowi telah melakukan aksi yang besar dan tepat dalam mengatasi kerusakan gambut yakni dengan membasahi kembali gambut melalui sekat kanal, melindungi gambut dengan moratorium dan penerbitan PP No 71 Tahun 2014. Namun upaya ini gagal karena tidak ada penguatan peraturan, rencana tindak lanjut yang terkoordinasi dan masif. “Mengingat BRG ini memiliki keterbatasan wewenang, maka pemerintah dan jajarannya harus bekerja sama memberikan dukungan penuh termasuk koordinasi dan aksi nyata di tingkat daerah,” kata Siti lagi.

Kementerian LHK, lanjut dia, juga telah memberikan masukan agar BRG bekerja di empat daerah prioritas. Keempat daerah itu adalah Kabupaten Kepulauan Meranti (Riau), Kabupaten Ogan Komering Ilir (Sumatera Selatan), Kabupaten Musi Bayuasin (Sumatera Selatan), dan Kabupaten Pulang Pisau (Kalimantan Tengah).

Bahkan, Siti telah mengundang secara khusus Kepala BRG Nazir Foead untuk beraudensi dengan Kementerian LHK. Dalam audensi itu, Menteri LHK menginstruksikan jajarannya agar BRG harus menjadi mitra tugas Kementerian LHK dalam merestorasi kawasan gambut nasional. "Kementerian LHK bertanggung jawab atas keberhasilan kerja BRG,” tegasnya.

Dalam audensi itu juga dipaparkan bahwa untuk menyegerakan hasil kerja dari BRG, maka Kementerian LHK telah memberikan masukan agar BRG bekerja pada empat daerah prioritas. Kementerian LHK telah menyelesaikan beberapa Peta Kebakaran Lahan dan Hutan dan Peta Indikatif Fungsi Lindung Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dengan skala 1: 50.m. “Dengan demikian diharapkan dengan skala peta yang sudah sangat detail, upaya restorasi lahan gambut dapat dilakukan dengan maksimal,” ungkap Siti.

Menteri LHK menginginkan agar antara Kementerian LHK dan BRG dapat menjadi simbiosis dan meninggalkan eksklusivitas. Ditambahkan, terbentuknya BRG ingin diarahkan untuk pengembangan sistem tata kelola ekosistem gambut yang baik yang juga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Cita-cita tertinggi dari dibentuknya BRG adalah mendapatkan sistem untuk pencegahan dalam konteks manajemen penggunaan lahan, kaitannya dengan kebakaran hutan dan lahan, mitigasi emisi karbon, sistem kerja yang kolaboratif antara kerja intelektual, proses administrasi dan manajemen di tingkat tapak.

BRG nantinya bertugas melakukan konstruksi serta menjaga gambut agar tetap stabil dari kebakaran. Tak hanya itu, badan ini juga bertujuan melakukan pengelolaan atas gambut.
Menurut Siti, berkisar 2 hingga 3 juta hektar lahan gambut di Indonesia nantinya akan direstorasi sehingga hal ini akan menjadi perhatian dunia internasional karena belum ada di dunia melakukan restorasi lahan gambut skala besar. "Jadi BRG fokus pengelolaan lahan gambut dan harus berorientasi pencegahan kebakaran."

Selain restorasi, ujarnya, badan tersebut juga terfokus pada manajemen penggunaan lahan gambut, terutama metode dan emisi karbon. Siti juga menambahkan, bahwa nantinya anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sebagian lagi dari dukungan berbagai pihak.

Menurut Jokowi, BRG akan segera bekerja dengan mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi lahan gambut di tujuh provinsi yang pada 2015 dilanda kebakaran hutan dan lahan. Provinsi dimaksud adalah Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Jambi, Sumatera Selatan, dan Papua.
   
Menanggap hal tersebut, Kepala BRG Nazir Foead mengatakan, pihaknya akan akan melibatkan masyarakat dalam kegiatan restorasi lahan dan perbaikan kebijakan di seluruh tingkatan. Dengan begitu, diharapkan upaya perbaikan lahan dapat dilakukan dengan cepat dan efektif.

Menurut dia, selama ini pelaku usaha sebenarnya menyadari mahalnya pemanfaatan lahan gambut. Sayangnya, kesalahan tata kelola pada masa lalu menyebabkan terbitnya izin konsesi untuk lahan yang masuk ke dalam fungsi lindung.

“Kami akan mengupayakan dengan cara terbaik agar lahan yang masuk ke dalam golongan fungsi lindung dapat direstorasi dan kembali ditanami,” ujar dia.

Untuk itu, ke depan BRG akan mengupayakan pemanfaatan lahan gambut dengan menanam pohon endemik yang memiliki nilai ekonomi. Dengan begitu, masyarakat tetap akan memperoleh manfaat dari lahan gambut yang direstorasi.

Dia juga akan membuka akses pendanaan kepada masyarakat agar dapat menanami lahan gambut yang direstorasi dengan tanaman endemik yang memiliki nilai ekonomi.

Pelaku usaha diminta tidak perlu takut dengan BRG yang bertugas memulihkan lingkungan yang rusak karena salah kelola dan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, BRG tidak hanya mengedepankan kepentingan ekonomi dalam melaksanakan tugasnya, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi.

Pasalnya, saat ini banyak masyarakat adat yang memanfaatkan lahan gambut sebagai sumber mata pencahariannya. “Kami memang bekerja untuk kepentingan lingkungan, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi, terutama untuk masyarakat setempat. Memang harus ada kajian dan dorongan pendanaan dari perbankan, lembaga donor, dan investor yang memberikan pinjaman dengan bunga rendah, tetapi tetap ada kewajiban dari APBN,” pungkas Nazir. *** SH, AP

Tinggalkan Pesan Anda

Kolom yang bertanda bintang wajib diisi.

KEMBALI KE ATAS
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id