Menu
SAJIAN ISI

Kementan Gandeng KPK dan KPPU Featured

Kementan Gandeng KPK dan KPPU

Besarnya dana yang berseliweran dalam program perwujudan kedaulatan pangan pada 11 komoditas strategis pangan yang telah ditetapkan pemerintah baru-baru ini, telah membuat Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, sadar perlunya menggandeng KPK dan KPPU untuk mengawal niat mulia tersebut.

Dan, demi memberantas korupsi sekaligus membangun tata kelola komoditas pangan, Kementerian Pertanian menandatangani MoU (Memorandum of Understanding) bersama KPK (Komite Pemberantasan Koruspi) dan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), pada Rabu, 10 Februari lalu, di Kementerian Pertanian, Jakarta.

“Saat ini Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melaksanakan tugasnya melakukan evaluasi terhadap pejabat tinggi yang capaian serapan anggarannya di bawah 90%. Evaluasi ini untuk memastikan validitas dan obyektivitas penilaian kami dan kami berjanji akan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi tersebut,” kata Amran, di hadapan para pejabat Kementerian Pertanian, KPK, KPPU dan awak media.

Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan, mengingat besarnya dana yang berseliweran dalam industri 11 komoditas strategis pangan yang ditetapkan pemerintah baru-baru ini. Menurut data yang diperoleh dari Humas Kementerian Pertanian, nilai ekonomi 11 komoditas pangan strategis tersebut mencapai Rp 712,4 triliun. Dengan rata-rata nilai ekspor dalam 5 tahun terakhir (2010-2014) yang mencapai USS 34,3 milyar (Rp 377,3 triliun).

Belum lagi dengan adanya peningkatan drastis anggaran program pertanian menuju kedaulatan pangan. Rencananya, pemerintah juga telah menyiapkan dana refocusing senilai Rp 4,3 triliun dari total anggaran Kementan sebesar Rp 31,5 triliun, untuk kegiatan yang memiliki daya ungkit yang lebih besar terhadap peningkatan produksi pangan demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi program.

Amran juga menegaskan, dengan kesepakatan MoU yang telah ditandatangani antara Kementan, KPK, dan KPPU ini, diharapkan akan terwujud program kedaulatan pangan yang bersih, transparan dan akuntabel.

Dengan pengawalan dua lembaga penting tersebut, maka permasalahan yang mendistorsi pencapaian kedaulatan pangan dapat dicegah. Apalagi, dengan didukung dengan penegakan hukum secara tegas. “Kami sudah siapkan ruangan untuk KPK berkantor di kantor Kementan, untuk mengawal komoditas strategis ini,” kata mentan.

Senada dengan yang disampaikan Amran, Ketua KPK, Agus Raharjo menambahkan, “Berkantornya teman-teman satgas di sini dalam rangka monitoring. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa menghasilkan suatu sistem yg lebih baik.”

Amran juga berharap, dengan menggandeng KPPU, sebagai institusi pencegahan dan penanganan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, semoga KPPU dan Kementan bisa bersama-sama menjaga terjadinya kecenderungan kartel pada 11 komoditas strategis ini.

“Fokus kita di MoU itu satu, kita ingin bersama-sama mencegah terjadinya praktek kartel di  komoditas pangan. Karena inilah satu-satunya sektor yang diharapkan jadi pemicu bagi bangkitnya ekonomi nasional. Demi mengejar target pertumbuhan seperti yang direncanakan oleh Presiden Jokowi dalam rencana pembangunan jangka menengah,” papar ketua KPPU, Syarkawi Rauf. **NM, HB

Tinggalkan Pesan Anda

Kolom yang bertanda bintang wajib diisi.

KEMBALI KE ATAS
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id