Menu
SAJIAN ISI

Perlu Mandatory Sertifikasi terhadap SDM Perkebunan Featured

Perlu Mandatory Sertifikasi terhadap SDM Perkebunan

Pemerintah perlu mewajibkan (mandatory) sertifikasi terhadap SDM (sumber daya manusia) yang kompeten di bidang perkebunan. Tanpa mandatory, perusahaan perkebunan akan enggan mensertifikasi SDM mereka, dan posisi mereka bisa terancam oleh masuknya tenaga kompeten serupa dari negara-negara di kawasan ASEAN.

Sadar ataupun tidak sadar, suka ataupun tidak suka, babak baru Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah dimulai per 1 Januari 2016 lalu. Melalui “pintu” MEA itu pula saat ini terbuka peluang lebar bagi masuknya tenaga kerja asing dari negara-negara ASEAN ke Indonesia, atau sebaliknya. Tak terkecuali bidang pekerjaan di sub sektor perkebunan.

Ironinya, para pemangku kepentingan (stakeholders) perkebunan di negara ini, seperti tak khawatir terhadap kemungkinan serbuan tenaga kompeten di bidang perkebunan dari luar tersebut. Padahal, sejumlah negara berkembang di kawasan ASEAN, seperti Vietnam, Laos dan Kamboja jauh hari telah mempersiapkan diri menghadapi diberlakukannya era MEA tersebut.

Dari sisi upah, secara pukul rata SDM dari tiga negara tersebut, jauh lebih murah ketimbang upah tenaga kerja Indonesia. Ini tentu merupakan ancaman yang patut diperhitungkan oleh para pemangku kepentingan perkebunan di negeri ini.

“Bahkan, ketika  tahun lalu saya berkunjung ke Vietnam, mereka sudah mulai mempelajari bahasa Indonesia untuk kebutuhan komunikasi ketika mereka diterima kerja di negara ini,” ungkap Achmad Mangga Barani,. Ketua Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB) tatkala pidato dalam pembukaan workshop nasional bertajuk “Pengembangan SDM Kelapa Sawit Indonesia Kompeten”, medio April lalu, di Yogyakarta.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam rangka MEA ini setiap negara biasanya membuat ketentuan di dalam negerinya, untuk menahan arus perpindahan tenaga kerja dari luar.
Mereka mengharuskan setiap tenaga kerja dari luar yang masuk harus bisa memahami bahasa di mana negara yang akan menerima tenaga kerja bersangkutan.

Berdasarkan inventarisasi dan identifikasi mengenai permasalahan mendasar terkait dengan pengembangan sawit nasional berkelanjutan, hasil studi yang dilakukan UNDP bekerjasama dengan FP2SB tahun 2015, berkesimpulan bahwa perlu segera dilakukan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang memenuhi standar, atau lebih populer disebut dengan SDM kompeten dalam rangka mendukung percepatan mewujudkan perkebunan industri kelapa sawit nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan tersebut.

Dan patut pula diketahui bahwa hingga kini hampir semua tenaga kerja di bidang perkebunan atau industri kelapa sawit, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar belum dikategorikan sebagai tenaga kompeten atau profesional. Karena memang belum dilakukan legitimisasi mengenai keterampilan atau keahlian kompetensi yang dimilikinya.

“Jadi, bisa dikatakan bahwa saat ini banyak planters yang bagus di negara kita, baik yang ada di PTPN maupun perkebunan besar swasta dan petani. Secara profesional mereka adalah orang kompeten, tapi secara yuridis tidak bersertifikasi. Jadi, banyak orang pandai mengendarai mobil tapi tidak punya SIM. Padahal, ke depan dalam era terbuka, legitimasi itu penting adanya,” papar mantan Dirjen Perkebunan ini di hadapan para peserta workshop yang antara lain diikuti petani sawit yang tergabung dalam Apkasindo, perusahaan perkebunan sawit, para dosen, dan lembaga sertifikasi profesi, serta tenaga diklat perkebunan..  

Khusus untuk tenaga kompeten dari tingkat staf, mandor sampai manajer kebun sawit setiap tahunnya bertambah sekitar 10 ribu orang, sedangkan tenaga pelaksana kebun bertambah sekitar 100 ribu orang per tahun. Permasalahan utama adalah tingkat kesadaran pentingnya legitimasi kompetensi. Ini yang  menjadi permasalahan utama di negara ini, sekaligus menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), termasuk di dalamnya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dan juga perguruan tinggi sebagai lembaga pencetak tenaga terdidik.

Melalui workshop yang dihelat Institut Pertanian Stiper (Instiper) Yogyakarta bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Perkebunan & Hortikultura Indonesia (LSP-PHI) serta Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit,  kata Mangga Barani, kesadaran pentingnya legitimasi kompeten tersebut, dicoba untuk disosialisasikan di kalangan perusahaan perkebunan dan petani sawit.

Bila segenap pemangku kepentingan perkebunan sawit di Indonesia, menyadari betapa pentingnya legitimasi kompetensi tersebut maka sumber pembiayaan untuk sertifikasi kompetensi tentu tidak lagi menjadi masalah yang perlu dikhawatirkan. “Bagaimana mau membayar sendiri sertifikasi kompetensi kalau mereka belum menyadari betapa pentingnya legitimasi kompetensi ini,” kata Mangga Barani mengkritisi.

TKA Wajib Sertifikasi
Padahal, lanjut Direktur LSP-PHI, Darmansyah Basyarudin yang tampil sebagai pembicara pada sesi kedua workshop, sertifikasi kompetensi ini sangat penting untuk memenangi persaingan di era globalisasi seperti sekarang ini.

“Jadi, setiap SDM yang bekerja di sektor manapun, seperti tadi yang dikatakan ada 10-11 sektor prioritas, itu memang harus punya kompetensi. Sebab, kalau tidak, ya kita tidak bisa bersaing, baik di lingkup ASEAN maupun global. Globalisasi ini suatu hal yg sudah nyata dan tidak bisa kita hindari. Oleh karena itu kompetensi menjadi kata kunci,” tandasnya.

Dikatakan, kalau dilihat dari sisi industri, pentingnya SDM kelapa sawit yang kompeten ini tidak lepas dari bagaimana suatu usaha industri sawit bisa meyakinkan kliennya bahwa produknya dihasilkan oleh SDM yang kompeten.  Bagi tenaga kerja sendiri, yang jelas kalau mereka tenaga kerja yang kompeten, akan memudahkan untuk mendapatkan job sesuai dengan apa yg dia miliki.

Bagi lembaga pendidikan, kompetensi ini memang harus menjadi bagian dari kurikulum karena memang tuntutan. Setiap lembaga pendidikan/pelatihan,dia akan menghasilkan seorang SDM yang punya sertifikasi program dan sertifikasi kompetensi. Artinya apa, tidak ada kata lain selain dari harus mengakomodir kompetensi untuk kepentingan pengembangan SDM di negara ini untuk saat ini dan ke depan.

Karena itulah, Kalau sekarang ada suatu perguruan tinggi tidak memiliki katakanlah program yang berkaitan dengan kompetensi maka dia tidak akan mendapatkan peluang yang luas seperti halnya bila ada lembaga pendidikan atau pelatihan yang mempunyai program kompetensi.

Khusus untuk kelapa sawit dibutuhkan untuk setiap unit usaha, katakanlah misalnya seluas 5.000 hektar maka butuh SDM dengan beberapa okupasi, mulai dari asisten kepala, asisten, mandor yang termasuk juga manajer kira jumlahnya mencapai lebih dari 100 orang. Itu yg harus punya kompetensi.

“Nah, kalau kita lihat total kebutuhan secara keseluruhan secara kasar untuk kebutuhan pengelola kelapa sawit per tahun itu hampir mencapai kisaran 150-200 ribu orang yang terdiri dari aneka jenjang jabatan,” papar dia.

Jumlah ini dari tahun ke tahun terus bertambah dan sangat signifikan. Sekitar 10.000 orang bertambah tiap tahun. Masalahnya, dari jumlah itu, sekarang yang belum punya kompeten  hampir semuanya. Dengan demikian, kalau tidak segera dilakukan sertifikasi kompetensi maka akan terus bertambah atau membengkak lagi sehingga kian menambah waktu yang dibutuhkan untuk bisa melakukan sertifikasi.

“Sejatinya bila dilihat dasar hukum dari pelaksanaan sertifikasi ini sudah lebih dari cukup. Cuma memang ada 1 hal yang harus kita dorong agar pemerintah bisa menempatkan/memposisikan pelaksanaan sertifikasi ini dalam format/sifat mandatory. Tidak lagi seperti sekarang yang bersifat voluntary,” kata Darmansyah menandaskan.

Bagi sejumlah perusahaan perkebunan sawit swasta dan beberapa BUMN perkebunan sawit, mereka sudah menyadari betapa pentingnya legitimasi kompetensi bagi tenaga kerja untuk level mandor satu ke atas di lingkungan kebun mereka. Artinya, mereka melihat sertifikasi kompetensi sebagai suatu keharusan, tidak lagi bersifat sukarela atau voluntary.  

Darmansyah mengingatkan, khusus untuk perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing maka sertifikasi kompetensi menjadi wajib hukumnya. Mereka akan bisa dikenakan sanksi hukuman bila tidak melakukan sertifikasi. “Jadi, tenaga asing yang bekerja dan tidak memiliki sertifikat uji kompetensi, apalagi terkait dengan SKKNI mereka sebenarnya tidak boleh/tidak diizinkan bekerja di Indonesia,” katanya.

Bagi Indonesia, komoditas sawit merupakan salah satu industri andalan nasional, dan salah satu untuk mewujudkan sawit yang berkelanjutan dan berdaya saing di negeri ini, diperlukan  SDM yang kompeten. Ironinya,  sampai saat ini pelaksanaan uji kompetensi terhadap SDM perkebunan sawit belum secara massal dilakukan sehingga perlu dilakukan percepatan untuk mewujudkan legitimasi kompetensinya.  

Apalagi dengan keterbukaan pasar bebas ASEAN yang memudahkan tenaga terampil bekerja ke negara lain dalam lingkup ASEAN. “Dan kita berharap BPDP Kelapa Sawit sebagai salah satu institusi yang berkepentingan dalam mewujudkan percepatan pengembangan SDM kompeten ini, dapat mendukung apa yang menjadi keinginan kita semua untuk mewujudkan SDM yang kompeten,” kata Darmansyah lagi.
Bagi Bayu Krisnamurthi, Dirut BPDP Kelapa Sawit, pelaksanaan dan pengembangan perkebunan sawit berkelanjutan di Indonesia adalah keinginan para pemangku kepentingan komoditas ini di dalam negeri, bukan lantaran disuruh siapa-siapa atau tekanan global.  

Ditambahkannya, sawit yang dibudidayakan di negeri ini harus berkelanjutan. Yang disebut sebagai berkelanjutan adalah dia harus berkelanjutan terus menerus bisa diproduksi. Yang kedua, dia harus terus menerus berkelanjutan menghidupi para petani sekitar. Yang ketiga, dia juga harus terus menerus berkelanjutan menjadi sumber pertumbuhan.

“Jadi, kalau ada orang yang menuntut keberlanjutan, itu kita. Kita justru yang paling keras memberikan syarat supaya kelapa sawit bisa berkelanjutan. Salah satu bentuk usaha dalam konteks ini adalah orang-orang sawit, harus orang-orang yang paling paham bagaimana menjaga supaya kebun terus bisa besar,” kata mantan Wakil Menteri Pertanian yang tampil berbicara pada penutupan workshop ini.

Untuk mengelola perkebunan sawit nasional yang berkelanjutan tersebut, kata Bayu, pihaknya setuju bila dilakukan oleh SDM yang memiliki kompetensi yang bisa diandalkan. Dalam konteks ini, legitimasi terhadap kompetensi SDM perkebunan sawit melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) menjadi penting. Cuma masalahnya, lanjut dia, “Ada tidak orang atau perusahaan yang menyatakan oke  saya bersedia membayar sertfikat itu.”

Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan SDM Pertanian, Widi Harjono mengungkapkan, ada beberapa program yang saat ini terus diupayakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Program dimaksud adalah pengembangan dan penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Standar Kompetensi Nasional (SKN) sektor pertanian; penumbuhan dan pengembangan LSP dan penguatan LPP sektor pertanian;  menstimulasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga kerja sektor pertanian dan mendorong pengembangan standar kompetensi dan program pelatihan pendidikan berbasis kompetensi pada sektor pertanian; dan terakhir mendorong perjanjian dan pelaksanaan MRA (Mutual Recognition Arrangement) di sektor pertanian lingkup ASEAN.
 
“MRA merupakan suatu kesepakatan pengakuan oleh dua pihak atau lebih untuk secara bersama-sama mengakui atau menerima sebagian atau seluruh aspek dari hasil penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh negara lain,” kata Widi yang tampil sebagai pembicara pada sesi pertama workshop, yang dipandu oleh Iskandar Andi Nuhung, Dosen Universitas Islam Negeri  (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, yang juga anggota Dewan Pakar FP2SB.  

Perlu pula diinformasikan bahwa sejauh ini kelembagaan sertifikasi, penumbuhan dan pengembangan lembaga sertifikasi profesi tercatat sebanyak 16 unit LSP, 2 unit di antaranya LSP Perkebunan dan Hortikultura Indonesia dan LSP Kopi Indonesia, sedangkan pembentukan dan pengembangan Tempat Uji Kompetensi (TUK) ada 21 unit dan penguatan kapasitas kelembagaan diklat profesi 10 unit, ketenagaan sertifikasi pertanian asesor kompetensi ada 309 orang, asesor lisensi ada 25 orang, dan master dan lead asesor ada 4 orang, instruktur pelatihan ada 346 orang.

Adapun penyelenggaraan sertifikasi yang merupakan implementasi dari 16 SKKNI, khususnya  sertifikasi tenaga kerja sektor pertanian pada tahun 2015 mencapai sebanyak 5.018 orang dan  313 orang perkebunan. Hanya memang untuk tahun 2016 ini, jumlah yang disertifikasi mengalami penurunan, hanya sebanyak 1.750 orang. Hal itu terkait dengan berkurangnya anggaran untuk mendukung kegiatan sertifikasi tersebut.  *** AP, HB

Tinggalkan Pesan Anda

Kolom yang bertanda bintang wajib diisi.

KEMBALI KE ATAS
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id