Menu
SAJIAN ISI

Target Swasembada Pangan Tersandung Konversi Lahan

Target Swasembada Pangan Tersandung Konversi Lahan

Pemerintah telah menargetkan tahun 2018 dapat mencapai swasembada, sekaligus untuk mengendalikan impor pangan nasional yang cenderung meningkat. Namun, upaya ke arah itu mengalami banyak kendala, di antaranya kian susutnya lahan pangan. Baru-baru ini, Universitas Padjadjaran (Unpad) bekerja sama IDEA Group Indonesia menggelar seminar nasional bertema kedaulatan pangan dengan mengangkat tema "Pemetaan Kualitas Tanah di Indonesia untuk Mendukung Swasembada Pangan Nasional" di kampus Jatinangor, Bandung, Jawa Barat.

Dalam seminar tersebut terungkap perlunya pemetaan kualitas tanah, sebab jika tidak, dikhawatirkan upaya menuju ketahanan pangan nasional berpotensi makin berat. Apalagi hingga saat ini masih terdapat tantangan-tantangan yang harus diselesaikan, seperti kian meningkatnya kebutuhan pangan, sementara lahan pertanian kian menyusut yang menyebabkan turunnya produktivitas dan lingkungan pertanian di Indonesia.

"Kami sangat merespons positif adanya kegiatan ini. Kerja sama ini merupakan kolaborasi konsep pentahelix antara kalangan akademisi, pelaku bisnis, komunitas, birokrasi, dan media untuk bersama mewujudkan cita-cita bangsa, khususnya dalam upaya memberian masukan dan dukungan demi mewujudkan tekad bangsa Indonesia menuju swasembada pangan nasional melalui seminar nasional ini," kata Rektor Unpad, Tri Hanggono Achmad.

idea2Hadir sebagai pembicara dalam seminar Herman Khaeron, Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI;  Muhammad Syakir, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian; Muhrizal, Direktur Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian,  H. E. Hidayat Salim, Guru Besar Bidang Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan Universitas Padjajaran; serta Rahmad Pribadi, Direktur PT Petrokimia Gresik.

Dalam paparannya, Herman Khaeron mengatakan, UU No. 18 Tahun 2012) tentang Pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangandan ketahanan pangan nasional. Sehingga mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan merupakan hal mendasar yang harus dilakukan pemerintah Indonesia.

Dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, di antaranya disebutkan bahwa penyelenggaraan pangan bertujuan menyediakan pangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Poin penting lain dari UU Pangan saat ini adalah urgensi perlunya koordinasi dan komitmen bersama, baik di pusat maupun daerah untuk bertanggung jawab agar penyelenggaraan pangan nasional dapat dilaksanakan dengan lebih terarah. Termasuk koordinasi dari lintas kementerian/sektor lain terkait pangan untuk bersama mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan nasional ini.

"Apalagi persoalan dan tantangan pangan juga semakin kompleks, senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Seperti kebutuhan yang terus meningkat karena peningkatan jumlah penduduk serta ketersediaan lahan yang kian menyusut. Hal-hal seperti ini harus selalu kita kaji sebagai landasan untuk melakukan antisipasi nasional," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian, Muhammad Syakir, mengatakan, saat ini Indonesia memiliki seluas 191 juta hektar lahan hijau, namun hanya 64 juta hektar di antaranya digunakan sebagai lahan pertanian. Dari luasan tersebut, ada 8,1 juta hektar yang secara eksis digunakan sektor pertanian.

"Berbicara masalah pangan ke depan, tidak terlepas masalah sumber daya lahan. Masalah lahan, sebenarnya tidak semata - mata untuk mendorong swasembada pangan saja, namun juga memiliki andil besar untuk fungsi lain, salah satunya berkontribusi penopang lingkungan," ujarnya.

Karena itu, lanjutnya, Indonesia harus bisa mengelola sumber daya lahan dengan baik untuk mengoptimalkan fungsinya, termasuk fungsi penyediaan produksi pangan yang semakin kompleks ke depan. Mengingat lahan yang semakin berkurang, solusi untuk meingkatkan poduksi salah satunya melalui peningkatan program intensifikasi.

"Program intensifikasi ini harus lebih dioptimalkan sesuai karakeristik pertanian di Indonesia agar bisa terus meningkat. Dulu rata - rata produksi padi nasional berkisar 5,5 ton/hektar, tapi kini secara nasional sudah bisa ditingkatkan produksinya menjadi  8 - 10 ton/hektar. Jadi kita punya potensi yang tak kalah dengan negara-negara di Asia soal pertanian. Sebenarnya produksi kita masih besar dibandingkan Thailand,"katanya.

Sementara berdasarkan data yang diperoleh, sumber daya lahan Indonesia terus menciut akibat konversi dan degradasi lahan yang disebabkan oleh sistem pengelolaan tidak baik. Berdasarkan perkiraan sementara, dengan mempertimbangkan laju konversi lahan, maka tahun 2045 akan diperlukan tambahan lahan sekitar 14,9 juta hektar, terdiri dari 4,9 juta hektar sawah, 8,7 juta hektar lahan kering, dan 1,2 juta hektar lahan rawa.

"Dengan kondisi seperti ini, maka ada tiga hal yang perlu dilakukan untuk merealisasikan swasembada pangan, yaitu intensifikasi di lahan pertanian eksisting, perluasan lahan, dan pengendalian konversi lahan pertanian, termasuk perbaikan sistem pemupukan menuju pemupukan berimbang," tandas Syakir.

Pemupukan Berimbang
Guru Besar Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Unpad, Hidayat Salim menyatakan, penyusutan lahan pertanian bukan masalah apabila peningkatan produksi pertanian bisa terus ditingkatkan. Ia mencontohkan, dulu tahun 1972, luas lahan pengairan di waduk Jati Luhur (Purwakarta) 270 ribu hektar dengan produksi panen 2 ton/hektar.

Kini meski lahan irigasinya tergerus, tersisa hanya seluas 114 ribu hektar, namun dengan berbagai inovasi sistem tanam dan pemupukan, rata - rata produksinya  bisa mencapai 6 - 7 ton/hektar di Jawa Barat.

Untuk mengantispasi penyusutan lahan ini, produksi harus bisa terus ditingkatkan. Media tanah pertanian perlu kombinasi pemupukan terintegrasi untuk menjaga dan memulihkan unsur hara dalam tanah. Dengan pemupukan berimbang akan memiliki dua manfaat utama, meningkatkan hasil pertanian dan kedua memperbaiki kesehatan tanah. Pupuk berimbang menjadi solusi terbaik, yaitu kombinasi antara pupuk organik dan pupuk anorganik secara terintegrasi yang akan saling mendukung terhadap kesehatan tanah, kualitas tanah, produktivitas tanah dan tanaman, secara berkelanjutan.

Ditambahkan, fungsi pupuk anorganik sebagai nutrisi tanaman, pupuk organik sebagai pembenah tanah dan pupuk hayati berguna untuk dekomposer karena mengandung mikroorganisme yang sangat bermanfaat untuk kesuburan tanah.

Hal senada juga disampaikan Direktur Petrokimia Gresik, Rahmat Pribadi. Menurutnya, sejauh ini para petani Indonesia masih menggunakan sebagian besar pupuk anorganik sebanyak 68% sebagai penyubur tanaman. Dia juga mengungkapkan, saat ini sebagian pupuk non subsidi masih diimpor dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan pupuk.

"Saat ini lahan pertanian di Indonesia rata-rata dalam kondisi tidak sehat’. Pasalnya, kandungan karbon organiknya masih rendah. Padahal idealnya karbon organik mesti mencapai 5%, namun tingkatnya hanya 1,5%. Kalau tanah ‘sakit’ pasti otomatis berpengaruh pada produktivitas. Karena itu, kami mengembangkan pupuk dengan kandungan 500 kg organik, 300 kg NPK, 200 kg urea, supaya pemupukan berimbang bisa berjalan dengan baik," ujar Rahmat.

Dia juga menyarankan agar petani menggunakan pupuk organik. Apalagi, dari pengalaman di lapangan, penggunaan pupuk berimbang, relatif bisa menaikkan produksi 15-20%. Kisarannya produksinya bisa naik sekitar 1 hingga 1,5 ton per hektar

Terkait kebutuhan pupuk, Herman dalam seminar itu meminta agar pemerintah konsisten untuk menganggarkan dan mencarikan biaya subsidi pupuk ini. Disebutkan dalam setahun APBN 2016 telah dialokasikan dana subsidi pupuk sebanyak Rp31 triliun, selain itu pemerintah juga mengalokasikan dana untuk subsidi benih sebesar Rp1 triliun.

Untuk menuju swasembada pangan, perlu komitmen kuat. Apalagi pertanian Indonesia memiliki masalah yang cukup kompleks. Maraknya alih fungsi kawasan bisa mencapai 100 - 120 ribu hektar setiap tahun. Selain itu, saat ini jumlah SDM petani di Indonesia juga menurun, dari sebelumnya 31 juta petani, kini hanya tersisa sebanyak 26 juta petani.

Saat ini untuk pembangunan pertanian, fokusnya masih intensifikasi untuk mendongkrak produktivitas. Perlu menjangkau tahapan ekstensifikasi untuk pengembangan pertanian ke depan, regenerasi dan pembinaan SDM, diversifikasi, sistem tanam, pemilihan benih unggul, dan berbagai tantangan lain.

“Tapi bagaimanapun juga masalah pangan ini penting dan harus menjadi komitmen bersama untuk memajukannya. Termasuk bagaimana memodernisasi pertanian dengan dukungan alat teknologi pertanian yang modern untuk swasembada pangan ke depan,"tandasnya. NM, SH

Tinggalkan Pesan Anda

Kolom yang bertanda bintang wajib diisi.

KEMBALI KE ATAS
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id