Menu
SAJIAN ISI

3 Hal Terkait ISPO yang Harus Diperbaiki

3 Hal Terkait ISPO yang Harus Diperbaiki

Hampir 6 tahun berjalan, ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System) atau Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia yang merupakan standar pembangunan perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan ini, sempat dituding tidak berhasil pelaksanaannya pada acara diskusi “Academic Forum on Sustainability” yang dilaksanakan, belum lama ini, di Gedung Widya Graha-LIPI, Jakarta.

Tak sependapat atas tudingan tersebut, Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H, Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang tampil sebagai salah satu pembicara pada forum diskusi tersebut mengakui bahwa memang terdapat beberapa permasalahan krusial dalam pelaksanaan ISPO. Namun, ia tidak setuju jika dikatakan ISPO tidak berhasil. Bahkan, menurutnya, secara data kuantitatif ISPO bisa dibandingkan dengan RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil).

Dalam acara bertemakan “Indonesian Palm Oil in the Global Sustainability Governance” tersebut, dijelaskan Ermanto bahwa terdapat 3 hal krusial terkait sistem ISPO ini yang menjadi alasan mengapa ISPO sampai saat ini belum mencapai pada suatu hasil yang diharapkan.

Pertama, terkait dengan pemahaman dan konsep sustainability. Ia mengatakan, “Dari beberapa asumsi yang saya rangkum, di Indonesia sendiri belum ada kesepakatan mengenai konsepsi sustainability yang bagaimana dan seharusnya bagaimana untuk mencapai true sustainability tersebut.”

Kedua, transparansi dalam mekanisme penyelenggaraan proses sertifikasi ISPO.  Dikatakannya bahwa saat ini skema sertifikasi ISPO masih melibatkan peran dari pemerintah sehingga dianggap belum menunjukkan transparansi dalam pelaksanaannya. Memang setelah diaudit oleh Lembaga Sertifikasi yang telah ditunjuk oleh pemerintah maka akan dilakukan pengecekan ulang berkas oleh tim penilai Komisi ISPO.

Tentunya pengecekan ini dilakukan untuk diverifikasi kembali apakah sudah sesuai dengan prinsip dan kriteria ISPO berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.11/Permentan/OT.140/3/2015. Namun, setelah kurun waktu berjalan, lamanya waktu penentuan pemberian sertifikasi ISPO oleh tim penilai justru dianggap menjadi penghambat dalam proses percepatan sertifikasi ini.

Ketiga, prinsip dan kriteria dari sistem sertifikasi serta pembiayaan sertifikasi ISPO. Ia menjelaskan, “Ada beberapa kalangan yang mengemukakan pendapatnya bahwa prinsip dan kriteria ISPO belum menunjukkan atau bisa mengakomodasikan konsep sustainability secara penuh tapi pendekatan prinsip dan kriteria ISPO hanya by legalitas.” Menanggapi hal miring ISPO hanya by legalitas, Ermanto menjelaskan bahwa justru menurut perspektifnya, sustainability juga sebenarnya bukan merupakan tuntutan pasar tapi merupakan mandatory dari konstitusi di Indonesia.
Oleh sebab itu, dia berpendapat perlunya dialkukan penguatan persepsi kepada para pemangku kepentingan kelapa sawit bahwa ISPO tidak hanya sebagai sebuah legalitas tetapi ISPO merupakan jawaban terhadap segala pertanyaan, tantangan dan tuntutan dalam pembangunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan.

Guna mengatasi hal-hal krusial tersebut, belakangan ini muncul wacana di ranah publik mengenai perlunya dilakukan penguatan terhadap sistem ISPO. “Akhir-akhir ini memang muncul suatu wacana perlunya penguatan sistem ISPO. Penguatan ini bukan hanya scope sertifikasinya, tapi lebih pada sistem ISPO-nya,” katanya, menandaskan.

Jika dilihat dari struktur hukum misalnya, bagaimana semestinya bentuk kelembagaannya. Inilah yang menjadi permasalahan sehingga ISPO belum mencapai pada suatu hasil yang diharapkan. Lebih lanjut terkait dengan substansi hukum, apakah regulasi atau kebijakan yang menyangkut ISPO selama ini dinilai sudah kuat atau belum.

Sebetulnya mengenai dasar hukum ini, seharusnya ISPO tidaklah cukup jika hanya diatur dengan Permentan. Hal ini dikarenakan selama ini prinsip dan kriteria ISPO tidak hanya mencakup ketentuan yang terkait dengan sektor pertanian saja, melainkan juga sektor lainnya seperti lingkungan, perdagangan, perindustrian, pertanahan, koperasi dan beberapa lainnya. Ironinya, ketentuan teknis yang mengatur sistem sertifikasi ISPO selama ini hanya diatur pada tingkatan Permentan saja.

Namun di luar itu semua, menyangkut masalah independensi transparansi penyelenggaraan ISPO yang selama ini masih disangsikan banyak pihak dan santer terdengar muculnya usulan untuk mengacu pada skema KAN (Komite Akreditasi Nasional), Ermanto menegaskan bahwa mekanisme sertifikasi yang digunakan akan diarahkan mengikuti skema KAN. Sebenarnya dengan adanya independensi ini maka diharapkan proses percepatan ISPO dapat berjalan lebih baik lagi, serta bisa diterima oleh para pemangku kepentingan sawit, baik di dalam maupun luar negeri.

Untuk itu, kajian dan evaluasi yang mendalam akan terus dilakukan demi perbaikan ISPO ke depannya sehingga proses percepatan sertifikasi ISPO dapat cepat terlaksana. Ia pun berharap agar mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak untuk mengawal agar instrumen ISPO ini benar-benar diterima di pasar global.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan pihak lainnya terhadap rencana penguatan ISPO ini, Indonesia dapat melawan black campaign yang sering menyudutkan komoditas sawit, sekaligus bisa membuktikan bahwa perkebunan sawit di Indonesia adalah perkebunan yang sustainable.

Dalam diskusi yang dihelat Yayasan Inspirasi Indonesia (YII), Pusat Penelitian Sumber Daya Regional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2SDR-LIPI), Center for Inclusive and Sustainable Development (CISDEV) Universitas Prasetiya Mulya dan didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) tersebut, menampilkan Ketua Umum Gapki Joko Supriyono sebagai keynote speaker. Selain Ermanto, juga tampil sebagai pembicara antara lain Tungkot Sipayung dari PASPI (Palm Oil Agribusiness Strategic Institute) dan Ngadi perwakilan dari LIPI.  *** HB

Tinggalkan Pesan Anda

Kolom yang bertanda bintang wajib diisi.

KEMBALI KE ATAS
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id