Menu
SAJIAN ISI

GAPKI Dukung Penguatan Sertifikasi ISPO Sampai Rantai Pasok

GAPKI Dukung Penguatan Sertifikasi ISPO Sampai Rantai Pasok

GAPKI Dukung Penguatan Sertifikasi ISPO Sampai Rantai Pasok

Sertifikasi supply chain ini semakin memperkokoh ISPO di mata dunia. Penguatan ISPO perlu dilakukan agar negara lain bisa mengakui ISPO. Apalagi pada 2020 nanti konsumen khususnya Uni Eropa di tahun tersebut hanya menerima produk bersertifikat sustainable.


 

Hal tersebut disampaikan Togar Sitanggang, Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Menurut Togar, GAPKI mendukung penguatan sertifikat ISPO sampai kepada produk hilir. Penguatan perlu dilakukan kepada mekanisme rantai pasok atau atau supply chain kelapa sawit yang belum diterapkan dalam prinsip dan kriteria ISPO.

“Proses sertifikasi di level supply chain ini dibutuhkan karena ekspor tidak hanya dalam bentuk CPO tapi juga produk turunan,” jelas Togar dalam diskusi “Antisipasi Kebakaran Lahan Untuk Mendukung Perkebunan Sawit Berkelanjutan”, di Jakarta, Jumat (10/3).

Menurut Togar dengan adanya sertifikasi supply chain ini semakin memperkokoh ISPO di mata dunia. Penguatan ISPO perlu dilakukan agar negara lain bisa mengakui ISPO sepenuhnya.

“Kita harus serius dalam membahas penguatan ISPO. Penguatan ISPO untuk menyambut tahun 2020 karena konsumen khususnya Uni Eropa di tahun tersebut hanya menerima produk bersertifikat sustainable,” ungkap Togar.

Bambang, Dirjen PerkebunanKementerian RI mengatakan usulan GAPKI sangatlah penting untuk ditindaklanjuti karena ada perusahaan sawit yang menghasilkan CPO sampai kepada produk turunan.

“Kami menyambut baik keinginan asosiasi. Tapi Kementerian Pertanian domainnya sampai kepada CPO. Maka perlu harmonisasi di tingkat Kementerian Perindustrian untuk ISPO ini,”paparnya.

Sekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Asmar Arsyad menyambut baik sertifikasi ISPO bisa dilakukan secara total termasuk menjadi kewajiban bagi petani ikut sertifikasi ISPO.

Sebab jika mengacu kepada data Kementerian Pertanian, dari total luas perkebunan kelapa sawit yang saat ini mencapai 11,9 juta ha sebanyak 4,7 juta ha dikuasai oleh petani pekebun. Artinya tandan buah segar (TBS) sawit juga dominan dari lahan petani yang diolah perusahaan.

Asmar mengusulkan agar adanya koperasi disetiap desa agar memudahkan dalam melakukan sertifikasi ISPO. Bahkan fungsi dari koperasi juga dapat digunakan untuk mengakomodir lahan petani yang sudah tua dan harus sesegera mungkin dilakukan peremajaan.

Cegah Kebakaran Hutan

Bambang, Direktur Jendral Perkebunan RI, menegaskan pelaku usaha di sektor perkebunan tidak mungkin melakukan pembakaran lahan di areal konsesinya. Lantaran, beleid yang mengatur masalah kebakaran sudah tercantum jelas di UU Perkebunan serta aturan pendukungnya.

“Masalah pencegahan kebakaran lahan sudah tertuang dalam UU Perkebunan untuk pelarangan membuka lahan dengan cara bakar. Dalam hal ini pelaku perkebunan sudah sadar dan tidak akan membuka lahan tanpa bakar,” kata Bambang.

Lebih lanjut Bambang menjelaskan memang kebakaran tahun 2015 cukup besar tapi jika dilihat di lapangan kebakaran berada di luar areal konsesi kebakaran. Ini berarti kebakaran lahan dan hutan (karlahut) tahun 2015 sebagian besar bukan disebabkan perkebunan.

Yang menarik untuk dicermati bahwa regulasi di sektor perkebunan lebih tegas daripada sektor kehutanan. “Dalam aturan kehutanan masih diperbolehkan membakar lahan 1 – 2 hektar. Sedangkan di dalam UU perkebunan secara tegas melarang pembukaan lahan tanpa bakar,” jelasnya.

Togar Sitanggang, Sekjen GAPKI, menyebutkan ada 271 regulasi pemerintah yang mengatur pencegahan kebakaran lahan. “Kami dari perusahaan sangat patuh 100 persen patuh dengan aturan tersebut karena bagian untuk mendapatkan sertifikasi ISPO,” kata Togar.

Togar menambahkan perusahaan sudah membentuk tim peduli api dengan melibatkan masayarakat dan pemerintah daerah. “Kalau bebas api kita kasih reward ke desa tadi. Kalaupun muncul api kita akan bantu,” tuturnya.

Bambang menjelaskan bahwa pihaknya sudah menginstruksikan supaya perusahaan menggandeng petani danpemerintah desa agar menjaga lahannya tidak ada api. HR

Tinggalkan Pesan Anda

Kolom yang bertanda bintang wajib diisi.

KEMBALI KE ATAS
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id