Menu
SAJIAN ISI

Gagasan Membiayai “Replanting” Kebun Petani Featured

Gagasan Membiayai “Replanting” Kebun Petani

Para pemangku kepentingan sawit hingga saat ini belum menemukan model pembiayaan yang pasti untuk peremajaan kebun sawit milik petani. Ada sejumlah gagasan yang mengemuka terkait dengan pembiayaan itu, terutama terkait dengan replanting kebun sawit milik petani swadaya.   

Jumlah dana yang diperlukan untuk meremajakan kebun sawit milik petani diprediksi mencapai sekitar Rp50 juta per hektar. Namun, dana replanting yang dialokasikan BPDP-KS untuk peremajaan sawit petani ini hanya Rp25 juta per hektar.

Itu berarti, petani sawit harus mencari kekurangan dana Rp25 juta per hektar tersebut, dari dananya sendiri atau mengandalkan pinjaman ke bank. Masalahnya, bank baru mau memberikan pinjaman kredit untuk peremajaan sawit bila ada agunan (sertifikat lahan) atau ada pihak penjaminnya.

Bagi kebun sawit milik petani plasma, pihak bank biasanya tidak ragu untuk menyalurkan pinjamannya karena ada perusahaan inti sebagai penjaminnya. Persoalannya, bagaimana dengan kebun sawit milik petani swadaya?

Menurut Dirjen Perkebunan Bambang, kegiatan peremajaan kebun sawit milik petani bisa dilakukan melalui dua pola. Pertama, menggunakan pola kemitraan, dimana dalam konteks ini pihak korporasi hadir sebagai avalist.  

Sementara itu, bagi kelompok petani sawit yang kelembagaannya maupun koperasinya sudah siap akan didorong dengan pola non kemitraan. “Kelembagaan petani sekaligus sebagai avalist bagi anggotanya sendiri sehingga bank juga menjadi nyaman untuk mengalokasikan kreditnya untuk kegiatan ini,” katanya.

Bambang menjelaskan, agar kelembagaan petani ini menjadi kuat maka aspek mempersiapkan  SDM petaninya agar layak bank adalah aktivitas yang sangat penting. Dan ini bisa dijadikan
kunci sukses peran perbankan di tengah-tengah masyarakat. Bukan skemanya yang salah bukan kebijakannya yang salah. Banyak proses pembelajaran yang bisa diambil dari berbagai skema subsidi bunga kredit yang digulirkan pemerintah. KPEN-RP untuk mendanai revitalisasi perkebunan, suku bunganya 5%, kemudian ada masa tenggang pengembalian kredit sampai 13 tahun, namun kenapa daya serapnya rendah?

“Dalam kondisi petani kita yang belum siap, kita tidak boleh salahkan bank karena  di sana ada resiko besar. Tapi kenapa antara bank dan petani masih belum bisa ‘menikah’ padahal mereka saling mencintai dan mengharapkan. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana kita mampu mempersiapkan petani kita layak bank,” kata Bambang.

Itu pula sebabnya, dalam konteks pelaksanaan peremajaan yang akan difasilitasi BPDP-KS , pihak Ditjen Perkebunan mengusulkan peremajaan kelapa sawit didahului dengan kegiatan pra peremajaan. Pra peremajaan ini penting dilakukan untuk merapikan lahannya, untuk sosialisasi, menyiapkan kelembagaan petaninya, SDM-nya, pelatihan-pelatihan dan seterusnya. Setelah semuanya siap maka tahap berikutnya baru kegiatan peremajaan sawit dilakukan.
PKS Jadikan “Avalist”

Secara terpisah, Achmad Mangga Barani, Ketua Ketua Umum Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB) berpendapat, kebun milik petani sebagian besar sudah tua dengan produktivitas yang rendah. Karenanya, perlu segera diremajakan. Untuk mewujudkan itu, memang perkara mudah karena dibutuhkan dana yang cukup besar, sementara petani tidak memilki dana yang memadai.

Sebenarnya untuk pendanaan bagi petani plasma tidak menjadi masalah, karena biasanya perusahaan inti mau menjadi penjamin untuk pendanaan dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya. "Yang menjadi persoalan adalah replanting bagi petani swadaya atau mandiri, akan sulit mendapatkan pendanaan dari perbankan karena tidak adanya penjamin atau avalist," jelas Mangga Barani.

Terus bagaimana cara mengatasi, menurutnya, pemerintah harus turun tangan membantu mengatasi masalah pendanaan. Misalnya, pabrik kelapa sawit (PKS) yang tidak memiliki perkebunan sawit diminta untuk menjadi avalist bagi petani sawit swadaya yang biasa menjual tandan buah sawitnya ke PKS bersangkutan.

“Sebab, kalau tidak ada langkah terobosan berani semacam ini, maka keinginan petani sawit swadaya untuk merejamakan tanamannya hanya akan menjadi impian semata yang tak pernah akan mampu diwujudkannya,” papar dia.

Diakui mantan Dirjen Perkebunan ini, kegiatan replanting sawit saat ini sangat berbeda dengan program inti rakyat (PIR) yang digagas pemerintah pada dekade 1980-an. Dalam PIR, sumber pendanaan seluruhnya ditanggung pemerintah pusat, sementara bank berfungsi sebagai penyalur saja. Sehingga, petani tidak kesulitan mendapatkan pinjaman. Kala itu, pemerintah memang juga berniat dalam pengembangan perkebunan rakyat di daerah.

Tetapi sekarang ini, pemerintah tidak lagi memiliki anggaran yang kuat untuk mendanai kegiatan pengembangan perkebunan petani.  Solusi terhadap pembiayaan ini, menurut  Mangga Barani, pihak perbankan perlu diposisikan sebagai sumber pendanaan kepada petani. Sementara, peran pemerintah sebatas mensubsidi bunga pinjaman. “Oleh karena itu, wajar saja kalau bank mengajukan persyaratan sesuai ketentuan mereka. Supaya pinjaman yang diajukan lebih bankable,” katanya lagi.  

Apalagi hingga saat ini pihak perbankan masih kaku dalam proses pengucuran dana, khususnya untuk petani kelapa sawit. Pinjaman baru diberikan kepada petani yang memiliki avalist atau agunan. Sementara, kebanyakan lahan sawit milik petani swadaya tidak memiliki sertifikat hak milik yang bisa dijadikan sebagai agunan.   

Pendanaan Versi BPDP-KS
Rencana Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang akan menyertifikat kebun sawit milik petani tentu membuncahkan BPDP-KS, sebagai BLU (Badan Layanan Umum) yang ditugasi pemerintah untuk membantu peremajaan kebun sawit milik petani.

Jika petani sawit lahan mereka sudah bersertifikat maka hal itu sekaligus akan memudahkan untuk mengikuti proses sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil). Dalam proses mendapatkan ISPO tersebut aspek legalitas lahan itu menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi.

“Kita ingin petani yang akan diberikan bantuan itu pada hasil panen pertama, kedua mereka betul-betul bisa menghasilkan TBS berdasarkan prinsip dan kriteria ISPO,” kata Herdrajat.

Dalam konteks mendapatkan bantuan dana dari BPDP-KS maka para petani sawit juga harus didorong untuk membentuk kelompok tani dan koperasi yang kuat. Dalam menjalankan peremajaan kebun sawitnya, petani harus memenuhi pedoman peremajaan kelapa sawit yang ditetapkan oleh Dirjenbun. Mereka juga perlu mendapatkan pengawasan dan pembinaan teknis sehingga tercapai target produksi yang sudah ditetapkan.Kalau ini sudah memenuhi syarat maka akan dilakukan kontrak dengan bank dan koperasi.

Ditambakan herdrajat, dalam proses pencairan dana, koperasi itu akan diawasi oleh konsultan yang akan dibayar oleh bank setelah dilihat sampai sejauh mana tahapan pekerjaan yang dilakukan. Kemudian monitoring dan evaluasinya akan dilakukan oleh kementerian teknis dan pihak-pihak terkait.

Kemudian mekanisme pengembalian kredit nanti kalau memang kekurangan peremajaan tersebut harus dicarikan melalui dana komersial maka harus ada kerjasama dengan pihak koperasi, bank dan off taker (pembeli). “Ini saya kira model yang kita akan perkenalkan. Dalam kaitan ini, bukan hanya sertifikat lahan dan ISPO saja yang diupayakan, tapi yang paling penting dalam kegiatan ini adalah diintegrasikannya pemberdayaan petani, dan pendampingan kepada petani,” papar dia.

Terkait dengan pembiayaan untuk peremajaan kebun sawit milk petani tersebut, Dirjen Perkebunan Bambang berharap BPDP-KS bisa lebih berperan dalam membiayai peremajaan saat bibit sawit ditanam hingga berumur kurang dari setahun (P-0). tanaman dipersiapkan hingga berumur kurang dari setahun.  

Pada tahap selanjutnya bisa lewat bank, yakni bank pelaksana yang ada di daerah yang disepakati oleh kelompok tani dan dengan persetujuan dari Kemenkeu. Kemudian selama proses menunggu dari P-0 sampai P-1 kita harapkan dukungan dari pemda kabupaten, provinsi, Ditjenbun, LSM, BPDP untuk mempersiapkan petani kita menjadi layak bank.

“Sehingga resiko bank pada saat mengalokasikan kredit pada P-1 P-2 dan P-3 tidak lagi bermasalah. Jadi kita persiapkan kerjasama dengan bank pada periode pemeliharaan tahun pertama, kedua dan ketiga dan seterusnya,” kata Bambang. *** NM, SH, AP

Tinggalkan Pesan Anda

Kolom yang bertanda bintang wajib diisi.

KEMBALI KE ATAS
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id