Menu
SAJIAN ISI

ISPO Diharapkan Bisa Redam Resolusi Sawit Featured

ISPO Diharapkan Bisa Redam Resolusi Sawit

Pemerintah Indonesia menilai Resolusi Parlemen Eropa tentang Sawit mencerminkan tindakan diskriminatif terhadap produk sawit. Padahal, sejauh ini, Indonesia telah mengupayakan pengelolaan sawit berkelanjutan melalui sertifikasi ISPO.

Berdasarkan kajian Komisi Eropa pada 2013, dari total 239 juta hektar lahan yang mengalami deforestasi secara global dalam kurun waktu 20 tahun, 58 juta hektar terdeforestasi akibat sektor peternakan (livestock grazing), 13 juta hektar akibat penanaman kedelai, 8 juta hektar dari jagung, dan 6 juta hektar dari minyak sawit.

Dengan kata lain, total minyak sawit dunia hanya berkontribusi kurang lebih sebesar 2,5% terhadap deforestasi global. Bahkan, minyak sawit menjadi bagian dari solusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan berkontribusi positif pada peningkatan permintaan global biofuel sebagai pengganti bahan bakar fosil. Minyak sawit sejauh ini merupakan minyak nabati paling produktif dalam hal perbandingan luas lahan dan hasil produksi.

Itu pula sebabnya, sangat beralasan bila pemerintah Indonesia menilai, skema sertifikasi tunggal yang diusulkan dalam Resolusi Parlemen Eropa berpotensi meningkatkan hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan (unnecessary barriers to trade) dan kontraproduktif terhadap upaya peningkatan kualitas minyak sawit yang berkelanjutan.

Indonesia sudah memiliki "Indonesian Sustainable Palm Oil" (ISPO) yang bersifat mandatoris dengan fokus pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Karenanya, rekomendasi pengurangan secara bertahap (phasing out) penggunaan minyak sawit dalam Resolusi Parlemen Eropa itu dinilai bersifat proteksionis.

Di sisi lain, sejauh ini pemerintah Indonesia sendiri melalui Komisi ISPO, tidak bersikap diskriminatif terhadap kiprah perusahaan jasa sertifikasi asal Eropa yang ikut ambil bagian dalam mengaudit perkebunan sawit di negeri ini, yang mengajukan permohonan ISPO.  

Hingga saat ini, Komisi ISPO telah mengakui 12 perusahaan jasa sertifikasi yang berhak mengaudit ISPO. Dari 12 perusahaan itu, tujuh korporasi dimiliki atau terafiliasi dengan Eropa. Mereka antara lain adalah PT TUV Nord Indonesia dan PT TUV Rheinland Indonesia (Jerman), PT BSI Group Indonesia dan PT AJA Sertifikasi Indonesia asal (Inggris), serta PT Bureau Veritas Indonesia (Perancis).

Yang memprihatinkan, salah satu yang disoroti dalam Resolusi Sawit Parlemen Eropa tersebut adalah ISPO dianggap tidak kredibel dalam menilai standar kelestarian perusahaan. Karena itulah, sangat beralasan pula bila pemerintah Indonesia minta agar ketujuh perusahaan jasa sertifikasi asal Eropa tersebut, turut membantu menyosialisasikan ISPO ke Eropa.

“Saya harap tujuh perusahaan ini bisa bantu sosialisasikan ISPO ke Eropa agar bisa diterima,” kata Kepala Sekretariat Komisi ISPO Aziz Hidayat, menekankan.

Aziz mengatakan pemerintah sebenarnya sudah pernah mempromosikan ISPO ke Eropa. Pada 2015, misalnya, Komisi ISPO mendatangi Belanda, Belgia, dan Jerman.

Meski belum diakui di Benua Biru tersebut, tapi untuk sejumlah negara penghasil komoditas minyak nabati lainnya seperti Venezuela dan Ekuador, mereka justru sudah mengajukan permohonan untuk mengadopsi konsep ISPO.

“ISPO sebenarnya sudah dikenal tapi perlu dipromosikan lagi,” ujar Aziz.

Hingga 11 April 2017, Komisi ISPO telah menyertifikasi 266 pelaku usaha kelapa sawit dengan rincian 264 perusahaan, satu koperasi petani plasma, dan satu koperasi petani swadaya. Pemberian sertifikat untuk dua kelompok koperasi dilakukan pertama kalinya pada 11 April 2017 bersama dengan 38 perusahaan.

Seluruh penerima sertifikasi ISPO mewakili 1,67 juta hektar (ha) lahan perkebunan dan 7,6 juta ton produk minyak kelapa sawit mentah (CPO). Padahal, luas perkebunan kelapa sawit Indonesia mencapai 11,9 juta ha sedangkan produksi CPO 2016 mencapai 31 juta ton.

Menyusun Komunike Bersama
Dewan Negara Produsen Minyak Sawit (CPOPC) yang dibentuk Indonesia dan Malaysia menyatakan akan menyampaikan sikap terhadap Parlemen Eropa terkait resolusi tentang "Palm Oil and Deforestation of Rainforests".

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, menteri anggota CPOPC (Council of Palm Oil Producing Countries) akan menyusun komunike bersama. CPOPC pada Mei 2017 juga akan bertandang ke UE untuk menyampaikan perspektif sebagai negara produsen minyak sawit.

"Para menteri menyatakan keprihatinan atas Resolusi Parlemen Eropa karena kontra produktif terhadap upaya kuat negara-negara penghasil minyak sawit untuk pengelolaan sumber daya berkelanjutan," ujar Darmin usai memimpin Pertemuan Tingkat Menteri ke-4 CPOPC.

Selain Darmin dan pejabat kementerian terkait dari Indonesia, pertemuan CPOPC juga dihadiri Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Datuk Seri Mah Siew Keong, Sekjen Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi Datuk M. Nagarajan, Direktur Jenderal Malaysian Palm Oil Board (MPOB) Ahmad Kushairi Din dan Chief Executive Officer Malaysian Palm Oil Council (MPOC) Kalyana Sundram.

Salah satu yang ditentang Indonesia dalam resolusi tersebut adalah skema sertifikasi tunggal. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri, sudah menyampaikan bahwa resolusi tersebut justru akan meningkatkan hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan (unnecessary barriers to trade) dan kontraproduktif terhadap upaya peningkatan kualitas minyak sawit yang berkelanjutan.

Para anggota CPOPC juga sudah sepakat bahwa isu-isu lingkungan tidak seharusnya digunakan sebagai alat untuk diskriminasi dan pembatasan terselubung dalam perdagangan. Darmin juga mengatakan bahwa hal tersebut merupakan salah satu tantangan global yang disorot CPOPC.
 
Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Bambang menyatakan ketatnya persaingan di pasar internasional, membuat isu negatif perkebunan di pasar internasional kian gencar. Untuk itu, Indonesia harus mampu menunjukkan pada dunia bahwa perkebunan Indonesia ramah lingkungan.

Menurut Bambang, ISPO merupakan kebijakan dari pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pertanian, agar ada peningkatan daya saing minyak sawit di pasar dunia. Selain itu, sebagai partisipasi dalam rangka memenuhi komitmen pemerintah Indonesia dalam mengurangi gas rumah kaca, serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan.

Pelaksanaan ISPO dilakukan dengan memegang teguh prinsip pembinaan dan advokasi serta bimbingan kepada perkebunan kelapa sawit yang merupakan tugas pemerintah. Oleh karena itu, tahap pertama dari pelaksanaan sertifikasi ISPO adalah klasifikasi.

Klasifikasi ini, sesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 07 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan. Sedangkan sertifikasi merupakan tuntutan perdagangan internasional yang dilaksanakan sesuai ketentuan internasional yang antara lain memenuhi kaidah International Standard Organization (ISO).

Kementerian Pertanian melaksanakan penilaian untuk sertifikasi ISPO secara transparan dan independen. Dikatakan Bambang, dengan memiliki sertifikasi ISPO maka berbagai isu negatif bisa ditepis yang pada akhirnya produk sawit Indonesia bisa berkembang.

Dia mengatakan, produk sawit Indonesia memang sering mendapat serangan kampanye negatif dari negara-negara Barat. Karenanya, harus ada upaya taktis dari Indonesia bahwa kampanye tersebut tidaklah benar.

“Untuk perusahaan atau petani yang sudah memiliki sertifikasi ISPO, harus bisa berbangga. Sebaiknya ajak teman lain untuk memiliki juga,” katanya.

Bambang mengatakan, dari sekitar 3,2 juta petani sawit di Indonesia, sebagian besar masih belum memiliki tersebut. Karena itu, sebagus apapun produknya, maka akan dianggap tak memenuhi standar.

Menurutnya, saat harga komoditas pertanian dan perkebunan yang saat ini sedang bagus di pasar internasional, kepemilikan sertifikat ISPO sangat berarti.

Ditambahkan,  ISPO merupakan persyaratan yang harus ditunjukkan perusahaan untuk melaksanakan tata kelola budidaya dan perlakuan usaha perkebunan yang baik. Sertifikasi tersebut sebagai pengakuan terhadap perusahaan, bukan hanya pada produk crude palm oil (CPO) saja.

"Adanya sertifikasi tersebut turut membuat lembaga sertifikasi dan kementerian bertanggung jawab memantau para pelaku perusahaan perkebunan, mulai dari persiapan di kebun, pemeliharaan kebun, pengendalian hama penyakit, sampai dengan mengolah CPO-nya menjadi berbagai produk. Dengan ISPO ini juga bisa menunjukkan kepada dunia bahwa sawit ini ramah lingkungan," papar dia.

Sawit bahkan memberi manfaat besar bagi petani kecil juga menjamin pangan dan energi masa depan. Untuk Indonesia, sawit merupakan komoditas yang staretgis dan diandalkan dengan luas mencapai 11,9 juta hektar. Komoditas perkebunan ini rata-rata per tahun menghasilkan lebih dari 31 juta ton CPO, memberi kontribusi penerimaan negara sebesar US$19 miliar, sekaligus menjadikan Indonesia pengekspor sawit nomor satu dunia.

"Terhadap PDB lebih dari Rp300 triliun berasal dari sawit dan turunannya. Kendati demikian, sawit masih perlu mendapatkan perhatian serius, terutama dari sisi produktivitas," ujar Bambang. ***SH, AP, HB

Tinggalkan Pesan Anda

Kolom yang bertanda bintang wajib diisi.

KEMBALI KE ATAS
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id