Menu
SAJIAN ISI

Dana Riset untuk Sawit Masih Rendah Featured

Dana Riset untuk Sawit Masih Rendah

Riset menjadi hal yang penting di Indonesia, apalagi jika riset tersebut menyangkut komoditas kelapa sawit yang saat ini merupakan penghasil devisa terbesar yang telah mengalahkan devisa dari sektor minyak dan gas bumi.

Di Indonesia, riset kelapa sawit baik di sektor hulu dan hilir sangat diperlukan terutama untuk meningkatkan produktivitas yang saat ini masih berada di peringkat kedua di bawah Malaysia dan juga untuk meningkatkan daya saing secara global serta juga digunakan untuk melawan isu-isu black campaign yang acap memojokkan komoditas ini.

Menurut Tony Liwang, riset tidak hanya untuk meningkatkan produktivitas tetapi dengan memperkuat riset maka bisa menepis isu-isu negatif melalui pemaparan data-data yang valid yang didasarkan pada hasil kajian ilmiah yang kompeten dan kredibel. “Maka alangkah baiknya jika kajian ilmiah tersebut sebaiknya melibatkan beberapa peneliti yang berbeda latar belakang keilmuannya dan institusinya. Bahkan jika diperlukan dari luar negeri atau dari negara yang merasa memerlukan data untuk menanggapi isu-isu tertentu,” jelas Direktur R&D PT Sinar Mas Agro Resouces and Technology (SMART) Tbk ini.

Pada konferensi pers yang digelar dalam acara Seminar Nasional bertema ”Inovasi dan Teknologi Terkini dalam Upaya Meningkatkan Produktivitas Kelapa Sawit Secara Berkelanjutan,” di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Rabu (17/5), Aziz Hidayat, Kepala Sekretariat Komisi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) menambahkan,  Komisi ISPO menyambut baik berbagai upaya inovasi dan teknologi demi meningkatkan produksi dan produktivitas.

 “Jangan sampai sawit kita kalah dengan negara lain, kita sudah number one dari sisi luas areal, tapi produktivitas juga harus kita genjot supaya bisa number one,” tegasnya pada acara yang diselenggarakan oleh Majalah Media Perkebunan tersebut.

Namun, di balik antusiasme kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terdiri atas unsur perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha, dan lembaga penunjang lainnya, terdapat kerisauan terkait anggaran riset yang dianggap tidak mencukupi. Bahkan, dinilai sangat kurang untuk mendanai riset-riset yang memang memberi manfaat untuk kemajuan perkelapasawitan Indonesia.

Sebenarnya dalam UU No. 18 Tahun 2002, dijelaskan bahwa Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertujuan untuk memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional.

Sesuai dengan UU tersebut, khususnya dalam pasal 27 ayat 1 dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk memacu akselerasi penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan iptek. Kemudian pasal 27 ayat 3 dinyatakan bahwa perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha, organisasi masyarakat, dan inventor mandiri, berhak atas dukungan dana dari anggaran pemerintah dan pemerintah daerah.

Sedangkan untuk badan usaha, sesuai dengan pasal 28 dikatakan bahwa badan usaha mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk memperbaiki kinerja produksi dan daya saing barang dan jasa yang dihasilkan dan dapat memanfaatkan dana yang dialokasikan untuk membiayai kegiatannya sendiri atau untuk menjalin kemitraan dengan unsur kelembagaan iptek lain.

Jadi, terkait pembiayaan, sudah jelas tertuang dalam UU tersebut. Namun untuk memajukan perkelapasawitan Indonesia, anggaran riset saat ini dinilai masih sangat kurang. “Apakah anggaran riset untuk perkebunan atau sawit itu cukup? Saya boleh katakan masih sangat jauh. Masih sangat kurang,” ungkap Haryono yang menjabat sebagai Ketua Komisi Pangan dan Pertanian Dewan Riset Nasional yang juga turut hadir dalam acara tersebut.

Meski berbeda dengan lembaga riset beberapa perusahaan swasta yang memang memadai, Haryono pun mengerti dengan keadaan anggaran yang terbilang cukup terbatas. Oleh karenanya, ia berharap keseriusan pemerintah terkait peyediaan anggaran riset ini serta adanya sinergi yang baik dari pihak swasta dan pemerintah. “Jadi kalau sawit mau maju, riset hulu hilirnya harus maju. Ya tidak hanya pemerintah tapi swasta termasuk BUMN juga memperhatikan riset,” katanya lagi.

Terkait dengan keterbatasan anggaran ini, Mona Surya, Wakil Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kepala Sawit Indonesia (Gapki) Pusat mengungkapkan bahwa perlunya efisiensi seperti dengan menyatukan berbagai lembaga riset yang ada. Selain dapat meminimalisir terjadinya pengulangan penelitian yang sama antar lembaga, pemakaian biaya untuk riset juga akan menjadi lebih efisien. Mewakili Gapki, ia berharap impian penyatuan lembaga riset ini dapat terwujud.

Mengharuskan riset sawit Indonesia dalam jangka waktu 2 sampai 3 tahun ke depan lebih maju dari yang ada saat ini, Haryono pun berharap agar pembiayaan mengenai riset sawit dapat meningkat dua sampai tiga kali lipat yang disertai dengan penggunaan sumber daya manusia yang berkompeten. *** HB

Tinggalkan Pesan Anda

Kolom yang bertanda bintang wajib diisi.

KEMBALI KE ATAS
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id