Menu
SAJIAN ISI

Prof. Dr. Ir. Yanto Santosa, DEA, Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB

Prof. Dr. Ir. Yanto Santosa, DEA, Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB

Sawit Bukan Penyebab Deforestasi di Indonesia

Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) menegaskan bahwa perkebunan sawit bukanlah penyebab utama terjadinya deforestasi. Terminologi yang berbeda antara orang Eropa dan Indonesia soal deforestasi telah menyebabkan sawit dituding sebagai penyebab deforestasi di negeri ini.

Sejauh ini perkebunan kelapa sawit memang acap dituding miring oleh sejumlah LSM asing. Di antaranya, kehadiran kebun sawit ini dideskripsikan sebagai penyebab berkurangnya luasan hutan di muka bumi ini. Bahkan, Resolusi Sawit yang dicetuskan Parlemen Eropa pada 4 April 2017 lalu di Strasbourg, Perancis menganggap sawit telah menjadi penyebab utama deforestasi (penggundulan hutan).

Sejatinya, seberapa jauh kebenaran dari tudingan miring yang sangat memojokkan kepentingan Indonesia sebagai produsen sawit terbesar dunia tersebut? Kalau mau berbicara fakta, sesungguhnya Resolusi Parlemen Eropa tersebut menggunakan data dan informasi yang tidak akurat dan akuntabel terkait perkembangan minyak kelapa sawit dan manajemen kehutanan di negara–negara produsen minyak sawit termasuk Indonesia.

Dalam kajian Komisi Eropa tahun 2013, dari total 239 juta hektar lahan yang mengalami deforestasi secara global dalam kurun waktu 20 tahun terakhir ini, terutama disebabkan oleh sektor peternakan dan pembukaan lahan kedelai.

Merujuk pada hasil kajian Komisi Eropa tersebut, terungkap bahwa dari total 239 juta hektar lahan yang mengalami deforestasi, 58 juta hektar akibat sektor peternakan (livingstock grazing), 13 juta hektar oleh pembukaan lahan kedelai dan 8 juta hektar karena pembukaan lahan untuk jagung. Sementara untuk sawit 6 juta hektar. Dengan kata lain, pembukaan lahan sawit dunia, hanya berkontribusi kurang lebih sebesar 2,5 persen terhadap deforestasi global.

Bahkan, Guru Besar Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan IPB, sawit bukanlah penyebab deforestasi di Indonesia. Pangkal soalnya, lanjut dia,
lahan perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia tidak berasal dari kawasan hutan.

Karena itulah, peraih gelar doktor dari Universite Paul Sabatier Toulouse III di Perancis ini berani menegaskan bahwa sawit bukan penyebab terjadinya deforestasi di Indonesia. “Jadi hasil voting anggota Parlemen Eropa yang menyatakan sawit merupakan penyebab deforestasi itu, keliru,” tukas pria kelahiran 4 Oktober 1960, di Majalengka, Jawa Barat ini.

Alumni Fakultas Kehutanan IPB tahun 1983 ini memang tidak asal bicara. Namun, pendapatnya tersebut diperkuat oleh hasil penelitian yang dia lakukan bersama timnya pada tahun 2016.    
Penelitian tersebut dilakukan di 8 kebun sawit milik perusahaan sawit besar (PSB) dan 16 kebun sawit rakyat. Kebun-kebun tersebut tersebar di Kabupaten Kampar, Kuantan Singingi, Pelelawan, dan Kabupaten Siak di Provinsi Riau.

Dari penelitian tersebut diketahui bahwa lahan yang dijadikan kebun sawit tersebut, sudah tidak berstatus sebagai kawasan hutan. Menurut Yanto, saat izin usaha perkebunan sawit dan sertifikat hak guna usaha (HGU) diterbitkan, status lahan seluruh PSB sudah bukan merupakan kawasan hutan.

Jika dilihat berdasarkan luasan seluruh areal PSB yang diamati (46.372,38 ha), sebanyak 68,02% status lahan yang dialihfungsikan berasal dari hutan produksi konversi/areal penggunaan lain (APL), 30,01% berasal dari hutan produksi terbatas, dan 1,97% berasal dari hutan produksi.

Adapun status lahan pada kebun sawit rakyat yang diamati (47,5 ha), sebanyak 91,76% status lahannya sudah bukan kawasan hutan saat areal tersebut dijadikan kebun kelapa sawit. “Hanya 8,24% saja yang masih berstatus kawasan hutan atau areal peruntukan kehutanan (APK),” ungkap Yanto.

Sementara itu, menurut riwayat penggunaan lahan pada 8 lokasi sebelum PSB tersebut beroperasi, ada sekitar 49,96% merupakan eks HGU perusahaan lain, 35,99% merupakan eks Hak Pengusahaan Hutan (HPH), serta 14,04% merupakan ladang masyarakat lokal dan eks transmigran.

Hal tersebut didukung dengan hasil penafsiran citra landsat mengenai perkembangan tutupan lahan areal konsesi 1 tahun sebelum PSB memperoleh izin usaha. Sebelumnya lahan tersebut sekitar 49,96% berupa perkebunan karet, 35,99% berupa hutan sekunder, 10,7% beruba tanah terbuka, 3,03% berupa semak belukar, serta 0,84% berupa pertanian lahan kering bercampur semak belukar.

Kalau melihat data itu, di mana letak deforestasinya? Menurut Yanto Santosa, munculnya tudingan itu karena selama ini terjadi perbedaan terminologi definisi soal deforestasi. Menurut pemahaman orang Eropa dan LSM asing, deforestasi adalah membuka lahan yang memiliki tutupan pohon. “Jadi yang namanya deforestasi, seandainya kita punya hutan atau tanaman berkayu banyak, kalau itu dibuka, itu mereka sebut deforestasi,” katanya.

Sementara itu, sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia, deforestasi merupakan alih fungsi atau perubahan fungsi dari kawasan hutan menjadi peruntukan non hutan. "Ini kan beda sekali. Artinya tidak peduli walau itu hanya ilalang, kalau itu kawasan hutan ya itu namanya hutan. Dan kalau itu diubah menjadi kebun sawit atau usaha lain, itu baru namanya deforestasi."

Jadi sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia, ujar dia, perubahan status dari kawasan hutan menjadi peruntukan non hutan disebut deforestasi. "Ini pemahaman deforestasi menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Tapi kalau pemahaman Barat, asal ada hutan lantas dibabat untuk kepentingan non hutan, itu namanya deforestasi," tukasnya.

Kritisi Kebijakan KLHK
Dalam beberapa acara diskusi yang mengaitkan industri sawit dengan sektor kehutanan, Dosen tetap Fakultas Kehutanan IPB ini juga tak enggan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilainya tidak pro investasi.  

Ambil contoh soal munculnya keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang mencabuti tanaman akasia di areal konsesi lahan bekas kebakaran milik PT Bumi Andalas Permai (BAP) di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan.

“Saya melihat kebijakan Kementerian LHK cenderung kurang berpihak pada investasi. Kalau bicara pada pencabutan pada tanaman yang sudah ditanam, dalam terminologi kehutanan kurang tepat. Karena, pertama itu kan makhluk hidup, kedua dari fungsi lahannya,” paparnya.

Menurut Yanto, dari segi fungsi, aturan ini akan menyulitkan pemerintah ketika hendak mengambil alih lahan gambut bekas kebakaran tersebut dengan statusnya sebagai hutan produksi. Sehingga ketika ingin mengubah status lahan itu menjadi hutan konservasi atau lindung membutuhkan waktu dan proses yang panjang.

“Jadi kalau alasannya lahan tersebut akan direstorasi, saya mempertanyakan. Berarti itu kan alih fungsi, perubahan fungsi lahan, perubahan Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW),” katanya.

Dalam menetapkan status lahan tersebut perlu melalui proses restorasi atau mengembalikan fungsi lahan, namun hal itu tidaklah mudah. Sebab, kata dia, tidak semua lahan yang terbakar itu dipastikan rusak.

“Tidak ada jaminan loh, bahwa lahan yang terbakar itu rusak. Jangan mentang-mentang dunia lagi gandrung dengan konservasi, semua harus dikonservasi. Kalau menurut saya sih, selama lahan itu masih bisa digunakan untuk berproduksi ya ditanami saja,” kata dia lagi.

Yanto juga mempertanyakan aturan lahan kebakaran yang mengharuskan perusahaan penyebab penyebab kebakaran menanggung denda hingga Rp 7,8 triliun. Hal ini tidak sesuai dengan aset yang dimiliki perusahaan yang tidak mencapai Rp 1 triliun.

Selain itu, aturan denda tersebut juga bertentangan dengan pasal 90 ayat 1 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 07/2014 yang pada ketentuan umum disebutkan bahwa kerugian lingkungan hidup hanya diterapkan ketika terjadi pada lahan publik atau pada ruang publik.

Karena itulah, ia mengatakan pemerintah tidak bisa seenaknya menuntut pengusaha atas kerusakan lahan konsesi. Sebab, akan banyak kerugian yang mesti ditanggung oleh pemerintah akibat aturan tersebut. Pertama, pencabutan tanaman akasia di lahan seluas 80.000 hektar (ha) tersebut akan mengakibatkan dampak psikologis bagi para pengusaha dan menunjukkan tidak ada kepastian hukum.

Kedua, imbas dari aturan Menteri KLHK akan memundurkan waktu produksi yang sudah dipersiapkan beberapa tahun ke depan, yang berarti perusahaan merugi dan kekurangan bahan baku pohon untuk pembuatan bubur kertas. “PT BAP ini bangun pabrik di OKI Rp33 triliun, kalau sekarang suplainya kurang, berapa kerugiannya? Jangan terlalu simpel dalam melihatnya. Pemerintah harus bijaksana,” tambahnya.

Kerugian lainnya adalah kepercayaan dunia internasional terhadap produk ekspor Indonesia akan menurun dan mengkibakan jumlah devisa negara berkurang.

“Pemerintah tidak pernah mempertimbangkan soal ini. Ini beda dengan Malaysia yang seluruh komponennya, selain LSM, bersatu padu membela sawit. Saya tidak memahami pemerintah kita. Kalau devisanya mau, tapi tidak mau membela komoditas yang menghasilkan devisa itu. Dan ini tidak hanya akan terjadi pada HTI, tapi juga pada sawit. Karena lahan bekas kebakaran juga ada yang ditanami sawit,” paparnya.

Soroti PP Tentang Gambut
Selain itu, Guru Besar Ekologi Kuantitatif Institut Pertanian Bogor (IPB) ini juga menyoroti terbitnya PP 57/2016. Dia menilai beleid tersebut mengubah rencana tata ruang wilayah (RTRW) lama yang telah mengklasifikasikan mana ekosistem gambut fungsi budidaya dan lindung. Menurutnya, pemerintah seharusnya menetapkan zona lindung secara agregat dari sekitar 14,5 juta hektar (ha) luas lahan gambut Indonesia.

Sayangnya, PP 57/2016 justru menetapkan fungsi lindung berbasis areal kerja. Setiap perusahaan pemegang izin wajib mencadangkan 30% konsesi mereka sebagai fungsi lindung yang tidak boleh digarap.

“Saya tidak paham mengapa PP dan turunannya tidak pro investasi. Ini kan menjadi masalah setiap unit usaha akhirnya,” katanya dalam diskusi dengan HORTUS  Archipelago, baru-baru ini di Jakarta.

Disamping menetapkan persentase fungsi lindung, PP 57/2016 juga mematok tinggi muka air tanah di lahan gambut fungsi budidaya sedalam 0,4 meter. Jika lebih dalam, gambut dinyatakan rusak dan pengusaha wajib melakukan restorasi.

Yanto berharap pemerintah berkenan untuk meninjau ulang PP 57/2016 agar kerugian bagi dunia usaha bisa dicegah. Untuk itu, dia mendorong pemerintah untuk mengumpulkan para pakar gambut guna mencari solusi yang tepat dan ideal. “Kalau pemerintah menggunakan kekuasaan dengan aturan ya kita tidak bisa berbuat apa-apa,” ujarnya dengan nada masygul. ***SH, AP

Tinggalkan Pesan Anda

Kolom yang bertanda bintang wajib diisi.

KEMBALI KE ATAS
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id