Menu
SAJIAN ISI

Kemenperin Usulkan BK Kakao Dipatok Tetap 15%

Kemenperin Usulkan BK Kakao Dipatok Tetap 15%

Langkanya bahan baku kakao di dalam negeri lantaran banyaknya biji kakao yang diekspor ke luar negeri telah mendorong Kementerian Perindustrian untuk mengkaji usulan bea keluar (BK) kakao yang selama ini diterapkan secara progresif diganti dengan BK flat, yakni sebesar 15%.  

Beberapa tahun belakangan ini, industri pengolahan kakao nasional tengah dilanda krisis bahan baku. Kementerian Perindustrian mengungkapkan, dari 20 perusahaan industri kakao dengan total kapasitas perusahaan yang mencapai 800.000 ton/tahun, tingkat utilisasinya hanya sebesar 49%.

Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI) Sindra Wijaya saat menghadiri acara Pembukaan Pameran Hari Kakao Indonesia (Cocoa Day Expo) ke-6, pekan pertama September kemarin, bertempat di Plaza Industri Kementerian Perindustrian, Jakarta, membenarkan rendahnya pemakaian kapasitas tersebut.

Dalam penjelasannya, Sindra mengungkapkan, dari kapasitas terpasang industri pengolahan kakao yang saat ini mencapai 800.000 ton, tahun lalu yang terpakai cuma 392.000 ton. Artinya, pemakaiannya masih di bawah 50%.

Ironinya, di saat industri pengolahan kakao dalam negeri kekurangan pasokan bahan baku, biji kakao yang dihasilkan di dalam negeri malah diekspor. Data menunjukkan bahwa volume ekspor biji kakao pada Januari-April 2016 hanya 5.500 ton. Sementara pada periode yang sama tahun 2017 telah mencapai sebanyak 8.000 ton, yang artinya terjadi kenaikan sebesar 45%.

Adapun peningkatan volume ekspor biji kakao ini disebabkan menurunnya harga biji kakao dunia yang mengakibatkan turunnya tarif bea keluar mulai bulan Maret-Agustus sehingga pengenaan bea keluar (BK) menjadi 0%.

Dalam upaya mengatasi permasalahan kekurangan bahan baku di dalam negeri tersebut, Kementerian Perindustrian merencanakan untuk mengkaji ulang kebijakan BK biji kakao yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 67/PMK.011/2010.

Sebagaimana diketahui dalam peraturan dimaksud tarif bea keluar biji kako bersifat progresif 0-15% tergantung harga biji kakao dunia. Jika harga kakao di pasar luar negeri tengah rendah maka BK yang dikenakan juga rendah.

Karena itulah, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto tengah mengkaji untuk mengusulkan pengenaan tariff BK flat sebesar 15%. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan suplai  bahan baku untuk industri kakao nasional. “Disamping itu untuk menjaga keseimbangan antara pajak yang dikenakan atas transaksi lokal maupun ekspor,” ujar Airlangga pada Pembukaan Pameran Hari Kakao Indonesia tersebut.

Airlangga juga mengemukakan bahwa industri pengelolaan kakao kini memiliki kontribusi yang tinggi dalam meningkatkan perekonomian negara. Bahkan industri kakao telah masuk dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, artinya industri  kakao telah menjadi industri prioritas yang harus dikembangkan.

Sejalan dengan Industri
Usulan Kementerian Perindustrian tentang pengenaan BK kakao tersebut sejalan dengan keinginan Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI). Bahkan AIKI sendiri telah mengusulkan aturan BK kakao menjadi 15% flat pada awal April 2015.  

Menurut Sindra Wijaya, perubahan aturan BK kakao tersebut  sudah sangat mendesak. Karena pada tahun lalu, biji kakao yang diekspor itu masih ada sekitar 63.000 ton, sementara industri sudah kekurangan bahan baku, terbukti dengan adanya impor hampir 110.000 ton pada tahun lalu.

Meski ekspor dalam bentuk biji tersebut hanya sekitar 15% dari total ekspor kakao dan produk olahannya, Sindra berpendapat bahwa perubahan aturan BK masih sangat diperlukan.

Alasannya, harga kakao saat ini sangat fluktuatif. Jika harga di bawah US$2.750 per ton, maka tarif BK akan turun menjadi 5%. Hal tersebut diprediksi akan memicu para eksportir mengekspor biji kakao dengan volume yang lebih besar.

Sementara itu, dengan besaran BK yang tinggi, Sindra berharap dengan adanya BK yang tinggi, ekspor dalam bentuk biji akan berkurang sehingga mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dengan hal itu, otomatis impor juga akan berkurang.    

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, ekspor biji kakao mencapai 439.305 ton pada 2009 dan terus turun hingga mencapai 63.334 ton pada 2014.  

Anggaran Gernas Kakao
Karena itulah, dalam penyelenggaraan Pameran Hari Kakao Indonesia yang mengusung tema ”Bekerja Bersama Membangun Kakao dan Cokelat Indonesia”, Airlangga juga berharap seluruh stakeholder kakao dapat bekerjasama untuk mengembangkan komoditi kakao serta produk olahannya di Indonesia.

Menurut Menperind, dalam mengembangkan industri kakao nasional, pemerintah telah melakukan beberapa upaya. Salah satunya  dengan dibentuknya unit-unit pengelolaan industri kakao

“Unit – unit pengolahan industri kakao  diharapkan dapat menumbuhkan wirausaha – wirausaha baru skala kecil dan menengah, serta bantuan mesin dan peralatan pengolahan kakao,” katanya.

Untuk mewujudkan program hilirisasi kakao, lanjut dia, Kementerian Perindustrian saat ini sedang membangun Pusat Pengembangan Kompetensi Industri Pengolahan Kakao Terpadu di Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah, dengan menggandeng Universitas Gajah Mada dan Pemerintah Kabupaten Batang.

Patut pula diketahui bahwa hingga saat ini masih ada masalah yang cukup besar yang dialami dalam dunia perkakaoan Indonesia. Dari sisi hulu, produktivitas biji kakao nasional terbilang masih rendah dibandingkan potensi yang dimiliki. Produksi biji kakao nasional tidak dapat memenuhi kapasitas industri olahan kakao dalam negeri yang diprediksi mencapai 800.000 ton.

Menurut kalkulasi Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI), tahun lalu saja produksi biji kakao nasional hanya sekitar 340.000 ton. Hal ini menyebabkan industri pengolahan kakao kekurangan bahan baku sekitar 460.000 ton. Oleh karenanya, bagaimana hilirisasi kakao dalam negeri bisa berkembang jika di sisi hulunya saja tidak dapat memenuhi kebutuhan industri.

Untuk dapat memaksimalkan kapasitas terpasang industri olahan kakao, maka paling tidak industri harus melakukan impor biji kakao. Namun jika melakukan impor, industri harus membayar bea masuk 5%, PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 10%, dan PPh (Pajak Penghasilan) 2,5% sehingga totalnya mencapai 17,5%.

Jika kondisinya seperti itu maka hampir bisa dipastikan bahwa tidak semua industri bisa melakukan impor karena akan kalah bersaing dengan produk dari negara lain. Karena itulah,  Sindra Wijaya menyampaikan harapannya agar produksi biji kakao nasional dapat ditingkatkan.

Diungkapkannya juga bahwa pada tahun 2014 saja impor biji kakao yang dilakukan mencapai 109.000 ton. Ia pun memprediksi bahwa tahun ini impor biji kakao akan mencapai sekitar 180.000 ton.

“Nah kalau produksinya tidak ditingkatkan maka impornya akan makin besar. Inilah makanya kami mohon perhatian dari Kementerian Pertanian supaya produksi biji kakao ditingkatkan. Anggaran Gernas (gerakan nasional) Kakao yang 2 tahun ini tidak ada, kami mohon bisa dianggarkan kembali minimal hingga 5 tahun ke depan,” pintanya. ** SH,HB, AP

Tinggalkan Pesan Anda

Kolom yang bertanda bintang wajib diisi.

KEMBALI KE ATAS
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id