Menu
SAJIAN ISI

Rencana Lelang Gula Rafinasi Menuai Protes

Rencana Lelang Gula Rafinasi Menuai Protes

Rencana Kementerian Perdagangan untuk menyelenggarakan perdagangan Gula Kristal Rafinasi (GKR) melalui pasar lelang komoditas, menuai banyak protes. Bahkan, pengusaha yang tergabung dalam Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) menolak penerapan kebijakan baru ini.

Sejak medio Maret 2017 lalu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita telah menggulirkan beleid baru di bidang pengaturan perdagangan GKR yang diproses dari gula mentah (raw sugar) impor melalui lelang komoditas.

Dengan kata lain, perdagangan GKR impor hanya boleh dilakukan lewat pasar lelang komoditas. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.16/M-DAG/PER/3/2017 tentang Perdagangan GKR melalui Pasar Lelang Komoditas.

Menurut Enggar, perdagangan GKR lewat pasar lelang komoditas bertujuan untuk memotong rantai distribusi GKR impor. Selain itu juga untuk menjamin pasokan dan menjaga stabilitas harga gula nasional dan menyamakan hak bagi industri besar dan kecil untuk mengakses gula rafinasi.

Dia menegaskan bahwa lelang gula rafinasi untuk menyamaratakan pengusaha skala besar maupun kecil. Dengan sistem lelang ini, industri kecil dan menengah bisa membeli gula rafinasi dengan harga terjangkau dan serta volume yang tidak harus besar. "Permintaan 1 ton dilayani," tukasnya.

Dikatakannya, lelang gula rafinasi ini juga untuk menghindari rembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi yang diperkirakan mencapai 300.000 ton per tahun. Sebab, keunggulan sistem  lelang ini adalah pendistribusiannya terlacak. Gula rafinasi yang telah dilelang akan diberikan barcode sehingga peredarannya dapat diketahui.

Kewajiban penjualan GKR impor di pasar lelang gula rafinasi ini berlaku 90 hari sejak Permendag No 16/ 2017 diundangkan pada 17 Maret 2017. Artinya, kewajiban lelang GKR  impor efektif berlaku mulai pertengahan Juli 2017. Khusus, untuk industri pengguna gula mentah dan GKR dengan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) yang hasil produksinya diekspor, dikecualikan dari aturan ini.

Selain itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita melalui Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 684/M-DAG/KEP/5/2017 tentang Penetapan Penyelenggara Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi (GKR) juga telah menetapkan PT Pasar Komoditas Jakarta (PKJ) sebagai penyelenggara pasar lelang GKR tersebut.

Namun, belum juga kebijakan baru tersebut diterapkan, suara-suara keberatan bermunculan di sana-sini. Salah satunya disuarakan pimpinan Komisi VI DPR-RI.  DPR menilai kebijakan itu menyalahi aturan karena memberikan ruang kepada swasta untuk mengaturnya.

Seharusnya, kata Wakil Ketua Komisi VI DPR, Inas Nasrullah Zubir, penyelenggara lelang gula kristal rafinasi adalah pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Jangan sampai barang strategis seperti gula ini dikontrol oleh swasta, harusnya pemerintah yang mengendalikan," kata Ignas.

Suara keberatan lainnya juga disampaikan oleh para pelaku usaha yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi). Mereka mengaku belum siap dengan skema lelang GKR yang rencananya mulai diterapkan pada medio Juli 2017.

Ketua Umum Gapmmi, Adhi Lukman mengungkapkan bahwa pihaknya akan meminta kelonggaran kepada pemerintah agar skema lelang GKR  yang seharusnya diterapkan mulai bulan Juli 2017, bisa ditunda.

Karena itulah, Adhi akan membicarakan masalah kebijakan baru itu dengan Menteri Perdagangan, karena saat ini kondisi industri makanan dan minuman cenderung lesu dan masih berupaya untuk menjaga daya saing.

"Kami mau bertemu dengan Menteri Perdagangan karena masih belum siap, kami khawatir ada kenaikan biaya yang harus kami tanggung sementara industri makanan minuman masih agak berat," katanya, beberapa waktu lalu.

Tak Menyelesaikan Masalah  
Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani mengatakan, alasan Kemdag mewajibkan lelang GKR ada tiga. Pertama, agar UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) memiliki akses dan harga yang sama dengan industri besar. Kedua, agar penjualan lebih transparan, dan ketiga supaya bisa mencegah merembesnya GKR ke pasar konsumsi.

"Ketiga hal ini tidak terjawab dengan lelang. Karena itu, kebijakan baru ini tidak akan menyelesaikan masalah," tukas Hariyadi, dalam Diskusi Publik Lelang Gula Rafinasi, yang digelar Rabu pekan terakhir September 2017, di Jakarta.

Menurut dia, pelaku UMKM akan kesulitan ikut lelang karena pembelian minimal 1 ton. Syarat ini memberatkan UMKM. Selain itu, mereka juga terbentur biaya pengiriman. Sedangkan untuk masalah transparansi. Menurutnya, selama ini pembeli GKR adalah industri yang membeli langsung ke produsen GKR.

Setiap pembelian yang dilakukan transparan lengkap dengan volumenya. Sementara ketakutan GKR merembes ke pasar dinilai tidak berdasarkan, sebab industri akan rugi bila menjual GKR ke pasaran karena nilainya lebih rendah dibandingkan bila digunakan untuk makanan atau minuman olahan.

Berdasarkan pandangan Apindo, lelang gula akan menimbulkan masalah baru. Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) lelang gula akan memperbesar beban biaya IKM serta menimbulkan risiko munculnya praktik korupsi dari perantara.

Bagi industri nasional lelang gula tidak sejalan dengan prioritas pemerintah yang sedang memperkuat iklim investasi. Hal itu terjadi karena akan terjadi kenaikan harga gula rafinasi. Apindo juga mengkhawatirkan informasi dagang dari industri akan jatuh ke pihak lain.

Lelang gula juga dinilai akan berdampak pada inflasi serta daya saing industri. Selain itu, keberadaan PT Pasar Komoditas Jakarta (PKJ) sebagai pelaksana lelang akan membuat industri harus melaporkan seluruh informasi mengenai pembelian gula.

Oleh karena itu Apindo memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait proses lelang. Apindo meminta pemerintah membatalkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) mengenai lelang gula. Dalam upaya membuka akses bagi IKM, pemerintah dapat memberdayakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog).

Ketua Apindo Bidang Kebijakan Publik, Danang Girindrawardana menambahkan, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) no. 40 tahun 2017 mengenai lelang gula dinilai maladministrasi. "Permendag ini lahir dengan maladministrasi," ujarnya mengingatkan dalam diskusi tersebut.

Alasannya, Permendag tersebut tidak membahas masalah strategis. Padahal, lanjut dia, suatu kebijakan harus didasari dari kajian strategis atas suatu masalah. Berdasarkan pandangan Danang, rumusan Permendag tidak berdasarkan pada masalah yang akurat. Hitungan yang terdapat pada masalah tersebut dianggap meragukan secara akademis.

Salah satu masalah yang diangkat untuk diatasi dalam lelang gula rafinasi ini adalah akses Industri Kecil dan Menengah (IKM). Namun, pemerintah juga dianggap tidak memiliki angka IKM yang jelas.

Selain angka IKM, dasar jumlah rembesan yang berkembang juga dinilai tidak tepat secara akademis. Angka rembesan gula yang disampaikan kemendag berkisar antara 100.000 ton hingga 300.000 ton. "Deviasi terlalu besar untuk dasar peraturan," kata Danang.

Berdasarkan uraian yang disampaikannya itu, Danang menyarankan agar Permendag dibatalkan saja, bukan hanya ditunda.  

Pada kesempatan yang sama, pengamat Ekonomi Universitas Indonesia, Faisal Basri menilai, beleid ini berpotensi menggerus bisnis industri makanan dan minuman yang selama ini menjadi ujung tombak industri manufaktur. Padahal, pertumbuhan industri ini paling tinggi selama semester I-2017 yakni 7,69%. "Pertumbuhan ini tertinggi di industri manufaktur," ujarnya.

Selain itu, industri makanan dan minuman juga menyerap 4,7 juta tenaga kerja atau setara 33,6% dari seluruh pekerja di industri manufaktur. Dan keberlangsungan industri ini sangat erat kaitannya dengan keberadaan GKR sebagai bahan baku.

Selama ini, sistem pembelian GKR masih dimungkinkan secara kredit, termasuk juga pelaku UMKM. Namun dengan sistem lelang, hal ini tidak lagi dimungkinkan, karena setiap pembelian harus dibayar di depan.

Bila pemerintah berdalih penggunaan GKR tidak transparan, itu tidak benar karena harga GKR telah mengacu pada harga gula internasional.

Justru ia menilai yang harus transparan adalah proses tender pemilihan pelaksana lelang. "Harus ada audit proses tender pemilihan pelaksana lelang," sarannya.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kemdag, Bachrul Chairi mengatakan bahwa pihaknya bisa menerima semua kritik untuk perbaikan sistem lelang GKR.

Dia menjelaskan, lelang rafinasi tidak seburuk yang dikatakan pengusaha, sebab industri skala besar tidak perlu ikut lelang dan hanya perlu mendaftarkan kontraknya. "Kami butuh  transparansi data ekspor dan impor," ujarnya. ***AP, SH

Tinggalkan Pesan Anda

Kolom yang bertanda bintang wajib diisi.

KEMBALI KE ATAS
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id