Menu
SAJIAN ISI

Perkebunan Kini Punya Peran Penting & Strategis

Perkebunan Kini Punya Peran Penting & Strategis

majalahhortus.com - Perkebunan akhir-akhir ini mampu memberikan peran yang sangat penting bagi fundamental ekonomi bangsa Indonesia. Dalam kondisi yang belum terurus dengan baik, perkebunan dapat memberikan kontribusi besar bagi penerimaan negara.

Sebuah acara sederhana tapi penuh makna dihelat oleh segenap insan perkebunan. Mereka dengan penuh antusias menghadiri peringatan Hari Perkebunan ke-60 yang jatuh pada 10 Desember 2017, serta diisi dengan acara dialog nasional tersebut.

Mengambil tema “Perkebunan Sumber Kemakmuran dan Perekat Bangsa", dialog yang digelar di Kampus Instiper Sleman, Provinsi DI Yogyakarta itu, menghadirkan sejumlah pembicara yang sangat kompeten dalam menyoroti dan mengupas perkebunan di negeri ini.  

Mereka di antaranya adalah Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo; Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang; Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud; Rektor Instiper Yogyakarta, Purwadi; pemerhati politik perkebunan Prof. J. Kristiadi. Dialog dipandu oleh artis komedi terkenal Tukul Arwana.

Mengawali dialog pada pagi itu, Dirjen Perkebunan Bambang menyampaikan bahwa suksesnya komoditas perkebunan menuju Indonesia ‘Lumbung Pangan Dunia’ bisa diwujudkan dengan sinkronisasi program yang saling berpadu antara pusat dan daerah.

Sinkronisasi ini diperlukan agar tercipta sinergitas, harmonisasi dan implementasi serta optimalisasi dalam menjalankan program pembangunan perkebunan.

Apalagi saat ini, menurutnya, Indonesia dikenal sebagai produsen pangan dan energi baru-terbarukan yang paling produktif dan efisien. Yakni kelapa sawit. “Siapa yang menguasai pangan dan energi maka akan menguasai dunia,” kata Bambang mengutip ucapan Proklamator Indonesia, Bung Karno.

Bambang menambahkan, industri perkebunan merupakan kekuatan dan penopang ekonomi nasional. Pada 2016, industri perkebunan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar Rp 429 triliun.

Pendapatan sektor perkebunan ini telah melebihi sektor minyak dan gas (migas) yang nilainya hanya Rp 365 triliun. Cuma memang dari 127 komoditas perkebunan, hanya 15 komoditas saja yang menghasilkan devisa.
"Dari 15 komoditas tersebut, sumbangan terbesar berasal dari kelapa sawit yang mencapai Rp260 triliun," tandas Bambang.

Menurutnya, perkebunan memberikan peran yang sangat penting bagi fundamental ekonomi bangsa Indonesia. "Dalam kondisi yang belum terurus dengan baik, perkebunan dapat memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara," tukasnya.

Dia mengambil contoh, rendahnya produktivitas minyak kelapa sawit rata-rata nasional yang saat ini masih pada level sekitar 2 ton per hektar (ha), padahal perusahaan perkebunan sawit sudah bisa menghasilkan 8-10 ton CPO per ha.

Karenanya, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan daya saing perkebunan nusantara. Karena, dari kondisi yang belum baik saja sudah memberi andil terbesar terhadap ekonomi. Apalagi kalau mampu memperkuat dan memperbaikinya.

Karena itu, Ditjen Perkebunan mengajak semua komponen bangsa untuk ikut memperkuat komoditas perkebunan nasional di mata dunia. Apalagi, saat ini banyak negara yang tidak menghendaki perkebunan di Indonesia maju. "Untuk itu, kita harus siap mengawal perkebunan Indonesia agar bebas dari tekanan luar negeri," tegasnya lagi.

Dia mengilustrasikan, berbagai isu negatif hingga kini masih menerpa komoditas sawit. Padahal sawit bisa dikatakan sebagai penyelamat hutan tropis dunia mengingat mengusahakan sawit dapat menghasilkan pangan maupun energi.

Di luar kelapa sawit, komoditas perkebunan lainnya yang juga menghadapi masalah adalah kakao. Permintaan terhadap kakao tinggi, namun produksi rendah. Maka itu, solusinya tingkatkan produksi dan produktivitas biji kakao. Industri olahan kelapa juga kekurangan pasokan, termasuk pala, kopi dan lada.

Karena itulah, lanjut dia, peringatan Hari Perkebunan seperti saat ini dapat dijadikan komunikasi dan diskusi untuk membahas berbagai permasalahan tentang komoditas perkebunan. Baik itu pada perkebunan besar, perkebunan negara dan perkebunan rakyat untuk meningkatkan daya saingnya dalam mengawal kemajuan ekonomi nasional.

Resolusi Sawit Parlemen Eropa
Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo menambahkan, bentuk nyata tekanan tersebut adalah resolusi sawit yang diusulkan Parlemen Uni Eropa pada April 2017. Kendati begitu, Indonesia tidak gentar dengan resolusi sawit Uni Eropa, karena pasar ekspor sawit ke Uni Eropa hanya 15% dari total volume nasional.

“Apabila kita hentikan ekspor minyak sawit ke Eropa, saya yakin mereka akan kewalahan. Meskipun mereka mengakui impor sawit di Indonesia terus meningkat mencapai US$ 2 miliar,” katanya.

Menurutnya, resolusi sawit Uni Eropa adalah bukti bahwa antar negara tidak ada saling membantu. “Resolusi sawit Uni Eropa membuat rakyat Indonesia susah. DPR Indonesia telah minta kepada Parlemen Uni Eropa untuk membatalkan resolusi tersebut,” tukasnya.

Edhy menambahkan, sudah saatnya perkebunan Indonesia bangkit, dengan cara bersatu antara pelaku usaha dengan pemerintahan sehingga bisa lebih dihargai, baik di negeri sendiri ataupun luar. Dahulu negara luar masuk ke wilayah Indonesia hanya untuk mencari komoditas perkebunannya bukan yang lain. Bahkan sampai sekarang pun negara luar masih membutuhkan perkebunan asal Indonesia, hanya saja negara luar menginginkannya dengan harga yang rendah.

“Sehingga jangan percaya dengan negara lain, dan saatnya kita berpikir dua kali kalau untuk menurutinya karena ini untuk kepentingannya,” pinta Edhy.

Pernyataan hampir senada juga dilontarkan pengamat politik J. Kristiadi. Menurut dia, persoalan sawit di pasar internasional adalah persoalan kepentingan, di mana negara maju menggunakan segala instrumen untuk menghambat sawit, bahkan mereka membuat akal-akalan dengan macam-macam skema sertifikasi.

"Antar negara tidak ada pertemanan, yang ada persaingan. Sehingga Indonesia harus menggunakan keindonesiaan untuk memperjuangan sawit di kancah internasional," kata Kristiadi.

Karena itulah, lanjut dia, seluruh pemangku kepentingan di Tanah Air harus memperkuat dan meyakinkan pihak asing bahwa Indonesia sangat berkomitmen dalam melakukan praktik budidaya perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Hal itu dibuktikan dengan adanya sertifikasi Indonesian Sustainability Palm Oil (ISPO), yang mana hingga saat ini jumlah sertifikasi ISPO yang telah diterbitkan sebanyak 346 dengan luas lahan 2,041 juta ha dengan total produksi CPO mencapai 8,76 juta ton.

Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) yang hanya sekitar 1,9 juta hektar. “Melihat angka tersebut, artinya negara luar hanya ingin menghalangi produk perkebunan asal Indonesia masuk ke negaranya,” papar Kristiadi.

Sejatinya, ujar Kristiadi, tidak hanya kelapa sawit yang dihalang-halangi untuk masuk ke negaranya. Dahulu komoditas kelapa pun juga seperti itu, hingga akhirnya kini menjadi lemah.
Atas dasar itulah maka sebaiknya jangan lagi sampai tertipu omongan diplomatis asing.

“Karena itu, mulai saat ini jangan mau menerima bantuan, dimana bantuan tersebut mempunyai kepentingan lain yang bisa melemahkan produk-produk andalan dalam negeri yaitu perkebunan,” imbaunya.

Maka yang harus dilakukan saat ini yaitu jangan saling menyalahkan tapi saling mengisi, untuk memajukan perkebunan Indonesia sehingga dapat menjaga devisa. “Artinya ini adalah politik dagang, kalau kita bersatu maka kita bisa menguasi pasar dunia,” tegas dia.

Joko Supriyono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) berpendapat, Indonesia harus pintar memainkan diplomasi di dunia internasional. Sebab, negara lain juga memainkan kepentingan dagang mereka.

“Kita tidak harus mentolerir negara lain. Karena bangsa lain juga tidak toleransi, yang ada perang kepentingan. Diplomasi iya tapi berbaik hati nanti dulu kalau menyangkut perdagangan,” katanya menegaskan.

Dalam kaca pandang Rektor Institut Pertanian Stiper (Instiper) Yogyakarta, Purwadi, perkebunan menjadi sumber kemakmuran. Hal ini antara lain dibuktikan dengan bisa sejahteranya masyarakat yang terlibat dalam usaha perkebunan. Ini lantaran mereka sudah mampu mengubah cara pandang dari sumber eksploitasi menjadi teknik budidaya dengan baik.

Untuk itu, masyarakat harus bisa mengubah cara pandang (mindset) seolah-olah perkebunan tempat orang miskin. "Kita juga sering mengesankan perkebunan itu kumuh dan kotor. Padahal, perkebuan itu akan baik apabila menggunakan teknologi," ujarnya. *** SH, AP

Tinggalkan Pesan Anda

Kolom yang bertanda bintang wajib diisi.

KEMBALI KE ATAS
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id