Menu
SAJIAN ISI

Skema Baru Pembiayaan Peremajaan Tanaman Karet

Skema Baru Pembiayaan Peremajaan Tanaman Karet

majalahhortus.com - Pemerintah menyiapkan skema pembiayaan untuk Program Peremajaan Perkebunan Karet Rakyat (PPPKR) di Indonesia, yakni dengan memberlakukan kebijakan cess (pungutan atas ekspor). Pemerintah akan melakukan kolaborasi dengan asosiasi pengusaha karet guna meningkatkan produktivitas perkebunan karet rakyat tersebut.

Ihwal tentang itu disampaikan Menko Perekonomian Darmin Nasution usai memimpin rapat koordinasi tentang perkebunan karet rakyat, baru-baru ini di Jakarta. Menurutnya, pemerintah akan berkolaborasi dengan pelaku usaha dalam menggiatkan PPPKR.

“Dalam program peremajaan karet ini, fokus utama pemerintah selain meningkatkan produktivitas perkebunan karet, yang terpenting mengutamakan kesejahteraan petani karet itu sendiri,” ungkap Darmin.

Hadir dalam rapat tersebut, antara lain Gabungan Perusahan Karet Indonesia, Ketua Dewan Karet Indonesia Aziz Pane, serta perwakilan asosiasi dan kementerian/lembaga. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) PPPKR.

Darmin menambahkan, dengan adanya penetapan SOP PPPKR ini maka akan menjamin terpenuhinya faktor yang mempengaruhi keberhasilan peremajaan karet rakyat. Beberapa faktor penunjang program, ujarnya, menjadi perhatian pemerintah, baik dari sisi ketersediaan bibit unggul yang bersertifikat, mekanisme land clearing, skema keterlibatan pihak swasta, serta standardisasi pembiayaan.

Di sisi lain, penting juga dilakukan konsolidasi lahan dan dukungan dana melalui kebijakan Cess (pungutan atas ekspor) untuk peremajaan karet rakyat. Mengenai pungutan Cess, apabila skema ini diberlakukan di Indonesia maka besaran yang diusulkan sebesar Rp 200 per kilogram (kg) untuk tahun pertama.

Dengan harga saat ini yang berada di kisaran US$ 1,5 per kg atau Rp 20.250 per kg maka besaran Cess ini hanya sebesar 1% dari harga internasional dan 1,13% dari harga petani.

Mengingat kegiatan konsolidasi lahan di Indonesia tidak hanya bergantung pada pemerintah maka hal ini memerlukan sumbangsih banyak pihak guna mewujudkan tujuan dari konsolidasi lahan itu sendiri. Terlebih dalam implementasinya, konsolidasi lahan masih mengalami beberapa kendala signifikan, terutama dalam hal tingkat partisipatif yang rendah.

Menyiasati persoalan itu, Menko Perekonomian mengemukakan, pemerintah telah menyiapkan opsi untuk masalah konsolidasi lahan di Indonesia, yaitu implementasi konsep FELCRA (Federal Land Consolidation and Rehabilitation Authority) dan BOT (Build-Operate-Transfer).
Konsep FELCRA, lanjut Darmin, dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dengan cara memberikan bantuan pengelolaan lahan milik masyarakat yang tidak atau kurang produktif sebagaimana yang diterapkan di Malaysia.

“Konsep ini cocok dilakukan di Indonesia karena banyak lahan pertanian maupun perkebunan yang pemiliknya tidak mampu mengelola lahan yang berakibat pada rendahnya pendapatan,” papar dia.

Sementara itu, konsep BOT, katanya lagi, menjadi opsi dalam konsolidasi lahan karena dibukanya kesempatan partisipasi swasta dalam membangun wilayah di sekitar perkebunan karet seperti yang diterapkan di Tiongkok.

Dalam teknis pelaksanaan Program Peremajaan Perkebunan Karet Rakyat, lanjut Darmin, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) akan bertindak sebagai pengelola dana Cess. “Nantinya, BPDP akan mendapat dukungan berbagai instansi seperti Balai Penelitian Karet, Dinas Perkebunan Daerah dan industri skala besar dan menengah untuk pengolahan karet alam,” katanya.

Ketua Dewan Karet Indonesia, Aziz Pane mengatakan sudah waktunya Indonesia meremajakan pohon karet agar produktivitasnya bisa mengalahkan Thailand yang memiliki lahan lebih kecil dari Indonesia.

Hampir 30 tahun tidak ada peremajaan karet, bahkan sebagian besar karet yang ada tumbuh dari bibit karet yang kurang berkualitas. Dengan adanya dana pungutan keuntungan ekspor yang selama ini belum dinikmati petani akan digunakan untuk peremajaan.

Aziz menambahkan selain meningkatkan produksi, pohon dari peremajaan karet bisa dimanfaatkan industri mebel, karena kayu dari pohon karet sangat bagus untuk furniture. Apalagi pungutan yang akan dilakukan tak terlalu besar, hanya 1 persen di saat harga sedang bagus 2,08 dolar AS atau Rp27.150 per kilogram (kg).

"Jadi pungutan itu nggak terlalu besar, ada kompensasi dari kayu yang bisa dijual. Karena kayu dari pohon karet sangat bagus. Bapak Presiden juga mau itu pasti kayunya buat mebel," jelasnya.

Jika penguasaha sudah menyetujui, hal berbeda disampaikan kalangan DPR. Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menegaskan, Fraksi Gerindra akan menolak keras terkait rencana pemerintah yang akan melakukan pungutan ekspor karet.

Adapun alasan pemerintah bahwa hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas karet dan kesejahteraan petani, ungkap Heri, sangat tidak masuk akal di tengah harga karet yang kurang baik saat ini.

“Skema pungutan tersebut kurang tepat jika dilakukan saat harga karet rendah. Kita tahu kalau devisa dari karet turun dari US$11 miliar menjadi US$6,5 miliar. Itu indikasi kuat bahwa karet sedang tidak kompetitif. Selanjutnya soal peremajaan kebun adalah langkah yang baik. Tapi, jangan sampai biayanya justru akan membebani petani,” tandas Heri.

Menurutnya, ada beberapa hal yang patut dikritisi di balik rencana kebijakan tersebut. Pertama, dalam kondisi harga karet yang rendah, maka usulan itu pasti akan menjadi beban. Dengan harga komoditas yang berkisar Rp20.250/kg. Jika diterapkan 1 persen atau 1,13 persen pungutan, maka nominal pungutan setiap kilogramnya berkisar antara Rp200 sampai Rp230.

“Ini saya yakin akan sangat membebani. Yang harusnya diperhatikan pemerintah adalah bagaimana berusaha serius untuk mengatasi harga karet yang rendah,” tegas Wakil Bendahara Fraksi Gerindra itu.  ***SH

Tinggalkan Pesan Anda

Kolom yang bertanda bintang wajib diisi.

KEMBALI KE ATAS
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id