Menu
SAJIAN ISI

2021, Eropa Akan Hapus Pemakaian Biodiesel Sawit

2021, Eropa Akan Hapus Pemakaian Biodiesel Sawit

Parlemen Eropa akan menghapus penggunaan biodiesel dari kelapa sawit tahun 2021. Rencana itu akan diwujudkan menyusul disepakatinya Rancangan Proposal Energi Terbarukan oleh mayoritas anggota Parlemen Eropa pada medio Januari 2018, di Strasbourg, Perancis.

Parlemen Eropa kembali berulah. Bila pada awal April 2017 lalu, institusi yang berkantor di Strasbourg, Perancis ini mencetuskan Resolusi Sawit yang telah menyudutkan kepentingan dan kedaulatan Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar dunia maka pada medio Januari 2018 kemarin, Parlemen Eropa menyepakati  Rancangan Proposal Energi, yang akan menghapus pemakaian biodiesel dari minyak sawit tahun 2021 dan tahun 2030 untuk biodiesel yang berasal dari minyak nabati.

Indonesia berpandangan bahwa usulan Komite Lingkungan Hidup (ENVI) Parlemen Eropa tersebut bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas dan adil dan menjurus kepada terjadinya diskriminasi “crop apartheid” terhadap produk sawit di Eropa.

"Indonesia telah mengadvokasi pentingnya kelapa sawit sebagai salah satu elemen utama dari kepentingan nasional Indonesia, terutama karena menyangkut kesejahteraan 17 juta warga Indonesia, termasuk petani kecil, yang bergantung secara langsung maupun tidak langsung dari industri kelapa sawit," demikian Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Brussel lewat pernyataan tertulisnya.

Untuk memaksimalkan tekanan politik terhadap Parlemen Eropa, KBRI Brussel menggalang aliansi dengan kedubes negara-negara produsen sawit di Brussel, seperti Brasil, Ekuador, Guatemala, Honduras, Kolombia dan Malaysia. Hal itu, akan ditindaklanjuti dengan pembuatan surat bersama kepala perwakilan negara-negara produsen sawit kepada Parlemen Eropa sebagai bentuk protes.

Selain itu, perwakilan negara produsen kelapa sawit juga akan melakukan kiprah bersama secara langsung kepada Presiden Parlemen Eropa, Antonio Tajani menjelang dilaksanakannya dialog segitiga antara Parlemen Eropa, Komisi Eropa, dan Dewan Eropa pada Februari 2018. Pertemuan itu akan membahas kebijakan Uni Eropa pasca-pemungutan suara atas Rancangan Proposal Energi Terbarukan, terkait dengan Pemakaian Energi dari Sumber Terbarukan ke depan.

Pesan utama yang ditekankan Pemerintah Indonesia kepada Uni Eropa adalah Indonesia siap bekerja sama dengan Uni Eropa untuk membangun pengertian yang lebih baik mengenai keberlangsungan kelapa sawit, termasuk penguatan sertifikasi Sistem Kelapa Sawit Indonesia yang Berkelanjutan (Indonesian Sustainable Palm Oil System/ISPO).

Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya kebebasan berniaga dengan mematuhi prinsip-prinsip Organisasi Pasar Bebas Dunia (World Trade Organization/WTO) agar Uni Eropa menghentikan tindakan diskriminasi yang mendiskreditkan kelapa sawit dari segi produktivitas, karena minyak kelapa sawit jauh lebih efektif dari sisi penggunaan lahan produktifnya daripada minyak nabati lainnya, seperti minyak lobak (rapeseed) dan kedelai (soybean).

Kirim Surat Keberatan
Tak urung, tindakan yang diambil Parlemen Eropa tersebut mengundang kekecewaan bagi Indonesia selaku salah satu produsen minyak sawit besar dunia. Pemerintah menyatakan kecewa terhadap hasil pemungutan suara Parlemen Uni Eropa yang sepakat mengancam penggunaan biodiesel berbahan dasar minyak kelapa sawit pada 2021.

Keputusan tersebut, dinilai akan berpotensi menurunkan ekspor Indonesia, mengingat 33 persen total impor minyak kelapa sawit Uni Eropa selama ini digunakan sebagai bahan baku biodiesel.

“Pemerintah akan mengirimkan surat keberatan terhadap resolusi serta mempertimbangkan akan mengangkat kasus ini ke Dispute Settlement Body (DSU) WTO,” ungkap Direktur Pengamanan Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Pradnyawati, belum lama ini.

Dia menjelaskan, kinerja ekspor biodiesel dari Indonesia ke Uni Eropa mengalami penurunan yang drastis dari US$ 635 juta pada 2013 menjadi US$ 9 juta tahun 2016. Alasannya, pengenaan bea masuk antidumping yang cukup besar di kawasan tersebut.

Karena itulah, rencana Uni Eropa mengeluarkan biodiesel berbahan minyak kelapa sawit dari energi terbarukan yang akan digunakan negara-negara di Benua Biru itu akan menambah buruk kinerja ekspor biodiesel Indonesia.

Pradnyawati juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia menentang keras penghapusan penggunaan biodiesel berbahan dasar minyak kelapa sawit pada 2021. Pemerintah pun bakal mengambil langkah terkait hal itu, mengingat terdapat 17 juta penduduk Indonesia yang bergantung secara langsung maupun tidak langsung terhadap kelapa sawit.

“Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan negara produsen kelapa sawit untuk melakukan langkah bersama untuk menolak keputusan tersebut,” tegas Pradnyawati.

Secara terpisah, Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita juga menegaskan bahwa langkah menolak produk kelapa sawit bisa mengganggu hubungan kerja sama ekonomi Indonesia-UE (Uni Eropa). Terutama di tengah guliran perundingan Indonesia - EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA).  Menurutnya, resolusi tersebut bakal mengganggu hubungan dagang antara Indonesia dan Uni Eropa.

"Bahwa kami keberatan, kita sudah melalukan sustainable seperti ISPO dan sebagainya. Ini akan mengganggu perjanjian kita dengan Uni Eropa kalau hal-hal seperti itu didiamkan," tukas Enggar.

Langkah Parlemen Uni Eropa, dianggap Enggar tidak adil, lantaran dalam industri minyak nabati di Uni Eropa sendiri, proses produksinya tak beda jauh dengan produksi minyak sawit di Indonesia.

Sehingga bila minyak sawit Indonesia masih dipermasalahkan dengan adanya resolusi tersebut, bisa dianggap Uni Eropa menerapkan prinsip dagang yang tidak sehat karena hanya ingin produk minyak nabati dalam negerinya saja yang bisa diperdagangkan.

"Masalah sawit sekarang kalau bicara deforestasi, apa bedanya sawit dengan minyak nabati lain? Apa bedanya dengan vegetable oil di Eropa? Itu pasti dimulai dengan digundulkan dulu sebelum ditanam, apakah nggak ada double standart di sana, apakah tidak ada kepentingan dagang di sana? Disalurkan melalui Parlemen Eropa, ini yang saya sampaikan protes," tegas Enggar.

Menteri dari jalur Parpol ini menambahkan, jangan sampai resolusi ini malah menimbulkan perang dagang. Di mana masing-masing negara melarang masuknya barang dari negara lain.

Menurut Enggar, Pemerintah Indonesia telah melayangkan protes terkait pemungutan suara yang dilakukan Parlemen Uni Eropa terhadap penghapusan crude palm oil (CPO) sebagai bahan dasar biofuel. Meski begitu, keputusan tersebut dinilai tidak memiliki konsekuensi hukum.

“Mereka tidak bisa semudah itu menghilangkan ekspor kelapa sawit, karena permintaannya tinggi sekali. Kalau tiba-tiba dihentikan, bagaimana dengan sabun Unilever (yang menggunakan kelapa sawit)? Kami tidak mau dijadikan negative campaign terus,” kata Enggar di Gedung Nusantara I DPR, baru-baru ini.

Pemerintah Indonesia menyayangkan masyarakat Eropa yang erus ditanamkan kampanye tentang deforestasi akibat pohon sawit. Padahal, lanjut Enggar, pemerintah selama ini telah melakukan langkah perlindungan hutan secara berkelanjutan.

Pihaknya menginginkan Uni Eropa membuka diri dan membahas tentang perlindungan hutan secara menyeluruh. Pasalnya salah satu energi terbarukan yakni minyak nabati lainnya juga memakan lahan yang cukup luas.

“Kita terus melakukan perluasan ekspor dan membuka pasar baru. Akan tetapi tidak bisa semudah itu menghapus CPO sebagai kebutuhan,” tegas dia lagi.  

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman meminta Parlemen Uni Eropa untuk tidak mencampuri kebijakan Indonesia, khususnya dalam standarisasi crude palm oil (CPO). Mereka menilai  biodiesel berbasis sawit masih bermasalah terhadap deforestasi, korupsi, pekerja anak, sampai pelanggaran HAM.

Selain Indonesia, pemerintah Malaysia juga mengecam larangan kelapa sawit dari Uni Eropa tersebut. Menurut Malaysia, pemungutan suara oleh Parlemen Uni Eropa yang mengecualikan kelapa sawit dari bahan bakar bio yang digunakan Uni Eropa di masa depan adalah blokade tak adil terhadap petani, keluarga dan rakyat Malaysia.

Adapun Indonesia yang menilai larangan penggunaan kelapa sawit sebagai biodiesel sebagai kampanye hitam dan tindakan diskriminatif, mendesak agar Uni Eropa menghentikan tindakan-tindakan diskriminasi yang mendiskreditkan kelapa sawit.

Indonesia menegaskan bahwa dari segi produktivitas, kelapa sawit jauh lebih efektif daripada minyak nabati lainnya seperti lobak dan minyak kedelai karena menggunakan areal lahan yang lebih sedikit. ***SH, AP, NM

Tinggalkan Pesan Anda

Kolom yang bertanda bintang wajib diisi.

KEMBALI KE ATAS
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id