Menu
SAJIAN ISI

Indonesia Kirim Tim Perumus Kriteria Impor Sawit ke Eropa

Indonesia Kirim Tim Perumus Kriteria Impor Sawit ke Eropa

Pemerintah Indonesia berencana mengirim tim khusus ke Uni Eropa untuk bernegosiasi terkait penentuan kriteria ekspor-impor kelapa sawit antara kedua pihak.

Negosiasi dilakukan dalam rapat yang digelar Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan bersama Duta Besar Uni Eropa Vincent Guérend di Kantor Menko Kemaritiman, belum lama ini, di Jakarta.

Luhut mengatakan pemerintah akan mengirim tim yang akan dibentuk esok dalam penyusunan kriteria itu. Ini karena Luhut ingin memastikan Uni Eropa tidak serta merta menggagahi Indonesia, meski mereka merupakan pasar utama minyak kelapa sawit terbesar bagi Indonesia.

"Saya panggil Vincent, kami omongin. Kami akan kirim tim dan akan masuk dalam tim Uni Eropa itu untuk membahas kriteria. Kami tidak mau mereka yang mengatur kita. Ini bangsa besar," tegas Luhut.

Soal pembatasan ekspor minyak sawit hingga 2030, Menko menilai kesepakatan itu cukup adil. Hanya negara yang menanam kelapa sawit tidak sesuai dengan standar UE (deforestasi) yang tidak diperkenankan mengekspor ke negara tersebut.

"Saya kira kelapa sawit itu kita cukup berhasil, jadi kita tunda phasing out-nya (penghentian impor) ke 2030. Tapi itu memang berlaku kepada kelapa sawit yang ditanam di lahan yang tidak ramah lingkungan. Itu tidak bisa ekspot ke UE. Cukup fair sih," tukasnya.

Dia juga mengatakan masih ada kesempatan bagi Indonesia untuk memperpanjang kembali kesepakatan dengan UE setelah 2030. Luhut meyakini setidaknya 10 juta hektar lahan akan bisa menghasilkan kelapa sawit yang halal diekspor ke EU.

"Kita kan (punya) banyak (lahan), 12 jutaan hektar kita punya. Paling mungkin yang peat land (lahan gambut) berapa juta sih? Paling 1,5 juta, Katakanlah 10 juta bersih. Lahan 10 juta kan masih banyak banget," ujarnya.

Sebelumnya, Parlemen Uni Eropa berencana melarang pemakaian biodiesel berbasis crude palm oil (CPO) pada 2021, yang artinya menyetop impor komoditas tersebut dari Indonesia. Larangan itu kemudian ditunda hingga 2030 melalui revisi Arahan Energi Terbarukan Uni Eropa (RED II).

Berdasarkan data BPS, Indonesia mengekspor minyak kelapa sawit ke 19 negara EU, dengan total nilai ekspor sebesar US$2,89 miliar. Nilai tersebut setara dengan 14,21 persen dari total nilai ekspor Indonesia tahun 2017 sebesar US$20,34 miliar.


Indonesia Menangkan Gugatan
Sementara dari Kementerian Perdagangan diperoleh informasi bahwa  Pemerintah Indonesia telah memenangkan gugatan atas iklan minyak kelapa sawit Indonesia di Lyon, Perancis. Sesuai keputusan resmi Komisi Etika Periklanan Perancis (Jury de Deantology Publicaire/JDP), iklan minyak kelapa sawit Indonesia yang dipublikasikan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) tak melanggar aturan.

"Hasil keputusan JDP adalah kemenangan legal bagi Indonesia karena keputusan JDP tidak memenuhi keluhan pelapor yang menganggap iklan ITCP Lyon tidak benar dan tidak berdasar," begitulah penegasan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan, akhir Juni kemarin.

Dengan kemenangan ini, menurut dia, pemerintah Indonesia berhasil mempertahankan citra minyak kelapa sawit yang diproduksinya sebagai produk yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Kendati demikian, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengingatkan agar tetap waspada mengawal minyak kelapa sawit Indonesia. "Indonesia masih harus tetap bersiap atas langkah-langkah yang mungkin diambil Uni Eropa untuk mencegah kembali masuknya minyak kelapa sawit ke pasar Eropa," kata dia.

Akhir tahun lalu, ITPC Lyon mempublikasikan iklan dengan informasi 'L'huile de palme Indonésienne est plusdurable et plus écologique' (Minyak kelapa sawit Indonesia lebih berkelanjutan dan lebih ramah lingkungan).

Iklan minyak kelapa sawit ini diadukan ke JDP. Pelapor mengadukan pernyataan dalam iklan sebagai pernyataan yang tidak benar dan tidak berdasar.

Hingga saat ini pemerintah Indonesia terus berjuang mencegah deforestasi dan pemanasan global. Salah satunya dengan cara mendukung produksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Di tingkat internasional, Indonesia adalah anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang dibentuk tahun 2004 dan berperan mendefinisikan minyak kelapa sawit lestari serta mendefinisikan sistem sertifikasi minyak kelapa sawit (certified sustainable palm oil/CSPO).

Selain itu, Indonesia membuat komitmen kepada Uni Eropa pada tahun 2015 melalui proyek Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan Eropa (European Sustainable Palm Oil/ESPO) yang membantu meningkatkan kepatuhan terhadap standar sertifikasi sesuai definisi RSPO.

Pada 2011, Indonesia memperkenalkan sertifikasi ISPO, yang juga menjadi upaya mengawasi produksi sawit dengan lebih baik. Sertifikasi ISPO ini melengkapi panel praktik manajemen yang baik, seperti praktik pertanian dan cara pembuatan yang baik, Standar ISO 9001, 14000, 2600, serta Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3).  ***AP

 

Tinggalkan Pesan Anda

Kolom yang bertanda bintang wajib diisi.

KEMBALI KE ATAS
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id