Menu
SAJIAN ISI

Mobil Pun Wajib Pakai Biodiesel

Mobil Pun Wajib Pakai Biodiesel

Pemerintah akan mewajibkan semua kendaraan atau mobil menggunakan biodiesel untuk meningkatkan konsumsi bahan bakar nabati (BBN) di dalam negeri. Kebijakan ini  untuk menghemat devisa dan mengurangi defisit perdagangan yang terus membengkak.

Langkah pertama yang dilakukan pemerintah adalah segera merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Revisi dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan mandatori biodiesel ke seluruh jenis moda transportasi.

Ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan konsumsi biodiesel sehingga mengurangi defisit neraca dagang karena impor solar berkurang. Peningkatan konsumsi biodiesel domestik, diharapkan juga meningkatkan serapan produk sawit Indonesia.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, impor solar turut mendorong peningkatan defisit perdagangan minyak dan gas. Sepanjang Januari-Juni 2018 impor migas mencapai US$ 8,05 miliar, naik dari periode sama tahun lalu US$ 7,25 miliar. Walhasil, defisit neraca perdagangan hasil minyak melonjak dari US$ 6,41 miliar menjadi US$ 7,22 miliar.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menjelaskan, instruksi Presiden Jokowi untuk memperluas penggunaan biodiesel domestik akan terlaksana dengan merevisi Perpres 61/2015. "Perpres akan direvisi agar (penggunaan biodiesel) bisa mencakup non Public Service Obligation (PSO)," katanya.

Perpres 61/2015 hanya mewajibkan penggunaan biodiesel untuk kendaraan PSO seperti kereta api dan bus. Sedangkan jenis yang lain tidak, sedangkan kebutuhan solar non PSO, sebesar 16 juta ton. "Nanti akan ada penambahan demand biofuel 3,2 juta ton per tahun," kata Airlangga lagi.

B20 akan wajib digunakan pada kendaraan non-PSO seperti alat-alat berat di sektor pertambangan, traktor atau ekskavator, termasuk juga diperluas ke kendaraan-kendaraan pribadi.

Menurut Airlangga, pasokan biodiesel non subsidi jumlahnya lebih besar daripada yang bersubsidi. Jumlah biodiesel non subsidi saat ini diproyeksi mencapai 16 juta ton.
“Berarti, ada penambahan demand biofuel hingga 3,2 juta ton per tahun. Namun, tahapan teknisnya akan dibahas berapa lama ini bisa dicapai,” paparnya.

Airlangga menambahkan, produksi CPO Indonesia masih mencukupi untuk bahan baku  biodiesel.“Produksi CPO nasional mencapai 38 juta ton pada tahun 2017. Sebanyak 7,21 juta ton di antaranya untuk keperluan ekspor dan kebutuhan pangan nasional sebesar 8,86 juta ton,” ungkapnya.

Yohannes Nangoi, Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengharapkan bahan bakar yang ada di lapangan sesuai dengan standar dan ketentuan pemerintah. Hal ini dikatakannya berkaitan penggunaan Biodiesel B30 untuk kendaraan bermotor yang rencananya akan diberlakukan pada 2020 mendatang.
Menurut Yohannes, selama ini, kendaraan yang menggunakan solar dibagi menjadi tiga yaitu usaha kecil (perikanan, pertanian) transportasi dan PSO dari April 2015 sudah menggunakan biofuel. Tapi untuk transportasi non PSO mungkin tidak mau karena kualitasnya tidak terlalu bagus.

Pada prinsipnya, selaku produsen kendaraan, Yohannes mendukung biofuel untuk energi alternatif atau untuk pilihan bahan bakar kendaraan tapi UERO 4 harus dihormati karena sudah menjadi peraturan pemerintah. “Tetapi, kita minta bahwa bahan bakar B30 harus UERO 4 sesuai peraturan pemerintah. Dan, kita dukung biofuel untuk kemajuan bersama,”ujarnya.

Mengacu pada aturan pemerintah yaitu PP No. 20 Tahun 2014, kendaraan bermotor sudah menggunakan jenis bahan bakar B20 sejak 1 Januari 2016. Tetapi di satu sisi pemerintah juga masih menyediakan solar yang tidak ada biofuel contoh Pertadex. Sehingga masyarakat mempunyai pilihan bahan bakar. Kemudian, muncul aturan baru penggunaan Biofuel B30 pada 2020 mendatang.

Dari data Gaikindo, penjualan kendaraan domestik sebanyak 1,1 juta unit, sementara untuk 225.000 unit sehingga secara total 1,3 juta kendaraan tetapi 100 ribu unit kendaraan masih impor.

“Sebenarnya kapasitas pabrik mampu memproduksi kendaraan sebanyak 2,4 juta unit tetapi saat ini baru dimanfaatkan 1,3 juta unit,” ujar Yohannes.

Bambang Kristiawan, Head of PR dan CSR PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menjelaskan, pihak prinsipal akan melakukan tes terhadap spesifikasi kendaraan yang ada.

“Apabila memang harus ada perubahan spesifikasi maka tentunya kita harus comply agar tidak merugikan konsumen pada saat pemakaian,” kata Bambang.

Dia menambahkan, peraturan pemerintah B20 sudah dilaksanakan dari awal tahun 2016, dan Mitsubishi selalu mendukung pemerintah untuk peningkatan biodiesel. “Untuk dampak positifnya pastinya untuk ke negara, dan kita akan selalu support,” katanya.

Ernando Demily, President Director PT Isuzu Astra Motor Indonesia menambahkan, hingga saat ini standar internasional untuk biodiesel baru di B7 dan bukan B20. Hal ini untuk mendapatkan performa yangg maksimal dan durability kendaraan.

“Teknologi kendaraannya harus dipersiapkan juga. Jangan sampai Indonesia unik sendiri,” kata Ernando.

Dijelaskan, aturan ini sebaiknya dikaji dengan seksama karena tujuannya baik untuk meningkatkan konsumsi minyak kelapa sawit. “Kami masih studi untuk kendaraan komersial,” kata Ernando.  *** SH, AP

 

Tinggalkan Pesan Anda

Kolom yang bertanda bintang wajib diisi.

KEMBALI KE ATAS
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id