Menu
SAJIAN ISI

Pengembangan Koperasi Pekebun Sawit Masih Terkendala

Pengembangan Koperasi Pekebun Sawit Masih Terkendala

Upaya pemerintah untuk mendorong pengembangan koperasi  pekebun kelapa sawit masih  menghadapi  berbagai persoalan. Diantaranya, adalah;  keterbatasan  akses  modal, teknologi,  dan  pasar.   

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud pada Diskusi Dwi Bulanan “Penumbuhkembankan Koperasi Petani Sawit Menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani Yang Kuat Dan Sehat Untuk Mendukung Industri Sawit Berkelanjutan” di Bogor baru-baru ini.

Dalam acara yang terselenggara atas  kerjasama PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN) dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), Musdalifah berpendapat, kurangnya komunikasi  dan  koordinasi  antara  pekebun  anggota  dan  pengurus  kelompok pekebun menjadi  penyebab  kinerja organisasi tidak  optimal.
 
“Padahal koperasi pekebun kelapa sawit berpotensi sebagai fusi  dan  konsolidasi  lembaga pekebun untuk menjadi lembaga ekonomi baru yang lebih besar seperti BUMDes perkebunan,” kata Musdalifah.

Syaratnya, lanjut Musdalifah, adanya kondisi pendukung kinerja usaha koperasi pekebun yang kondusif.  Sehingga penguatan jejaring dengan mitra strategis menjadi kunci keberhasilan koperasi pekebun.

Menurut Musdalifah, koperasi yang terorganisir dengan baik akan menciptakan peluang bargaining position yang relatif diperhitungkan dalam pemasaran produk. Koperasi pekebun juga dapat berperan dalam penyaluran pupuk bersubsidi, penyaluran benih tanaman perkebunan, dan berperan penting pada saat peremajaan tanaman yang sudah tua.

Peran koperasi pekebun dalam mendukung keberlanjutan perkebunan sangat diperlukan untuk ikut berperan terutama dalam pengembangan ekonomi lokal. Dalam melakukan kegiatannya, secara institusi koperasi pekebun dapat menjalin hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga mitra, seperti kelompok komoditas non perkebunan, pedagang saprodi, pedagang hasil perkebunan, penyuluh, koperasi, bank, dan pemerintah daerah.

“Perlu perjuangan bersama, dengan penguatan lembaga-lembaga subsektor komoditas perkebunan. Sebagai tahap awal, bisa dengan membentuk kelompok-kelompok pekebun yang kuat dan mandiri serta pendirian koperasi pekebun swadaya sebagai wadah berhimpun roda ekonomi petani. Bukankah koperasi, merupakan karakter perekonomian asli bangsa Indonesia yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa,” kata Musdalifah.

Apalagi, lanjutnya, dalam pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) mensyaratkan agar para pekebun sawit swadaya yang ingin menjadi peserta PSR harus terhimpun dalam sebuah perkumpulan / kelompok / koperasi. Perbankan mitra hanya dapat menyalurkan dana peremajaan, baik yang berasal dari BPDP-KS maupun kredit dana tambahan pembangunan kebun, apabila para pekebun menjadi anggota sebuah kelompok pekebun / koperasi.

Direktur Utama PT RPN Teguh Wahyudi menambahkan, petani merupakan salah satu pelaku utama industri sawit nasional. Hal ini nampak pada data 2018 yang menunjukkan bahwa, seluas 5,8 juta hektar atau 40,56% dari total luas kebun kelapa sawit nasional (14,31 juta hektar) dikelola oleh 2,61 juta keluarga petani.

“Namun, produktivitasnya masih relatif rendah dibanding pelaku kebun lainnya,” jelas Teguh.
Selain itu, lanjutnya, dari  aspek pemasaran posisi petani sawit masih belum optimal yang mengakibatkan petani kelapa sawit memiliki posisi tawar yang lemah dalam penentuan harga. Kenyataan lain menunjukkan, keanggotaan petani dalam kelembagaan ekonomi (produksi/pemasaran) di pedesaan baru sekitar 17,4%-36,7%.

Padahal, kelembagaan ekonomi petani inilah yang dapat membantu petani kelapa sawit dalam meningkatkan produktivitas, kualitas hasil kebun serta harga produk yang diperoleh.  

“Perlu pemberdayaan petani kelapa sawit untuk mendukung industri sawit yang berkelanjutan sangat tepat, karena sesuai dengan kenyataan di lapang dan kebutuhan masa depan industri sawit nasional untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals,” jelas Teguh.

Teguh Menilai, koperasi yang sehat karena menjalankan Good Corporate Governance/GCG sangat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi aktif para anggotanya serta membangun hubungan kemitraan antara petani dan perusahaan.

“Penguatan kelembagaan ekonomi petani (kelompok tani/koperasi) merupakan salah satu kunci strategis untuk mengatasi permasalah dalam perkebunan/peremajaan sawit rakyat,” pungkasnya. SH

 

Tinggalkan Pesan Anda

Kolom yang bertanda bintang wajib diisi.

KEMBALI KE ATAS
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id