Menu
SAJIAN ISI

Petani dan Pertanian Tetap Harus Disubsidi

Petani dan Pertanian Tetap Harus Disubsidi

Begitu strategisnya pertanian/pangan bagi setiap negara, sehingga tidak satupun negara-negara besar dunia dari dahulu sampai saat ini, menjadikan pertanian/pangan menjadi salah satu fokus politik pembangunannya.

Hal tersebut disampaikan Bungaran Saragih Menteri Pertanian RI 2000-2004. Menurutnya hampir semua negara-negara yang jumlah penduduknya besar, membangun dan melindungi ketahanan pangan yang berbasis pada pertanian domestik dan tidak menyerahkan sepenuhnya pada pasar bebas (free trade).

"Setiap negara-negara dunia, memberikan proteksi pada petani dan pertaniannya seperti kebijakan subsidi, jaminan harga output dan lain-lain. Sehingga, kedepan, petani dan pertanian
Indonesiatetap masih memerlukan perlindungan dan subsidi pupuk," kata Bungaran saat membuka Forum Diskusi Agrina "Kepastian petani mendapatkan Pupuk bersubsidi" di Jakarta, 2 Mei 2019.

Menurut Bungaran, ketika meletakkan batu pertama pembangunan Gedung Fakultas Pertanian Universitas Indonesia tahun 1952 (yang kemudian menjadi Institut Pertanian Bogor) Presiden Soekarno mengingatkan bahwa "soal pangan adalah soal hidup matinya rakyat, karena itu jangan main-main soal pangan".

Kemudian, Henry Kissinger, Menteri Luar negeri Amerika Serikat (1973-1977) masa Pemerintahan Ricard Nixon, juga mengatakan bahwa "Siapa menguasai Pangan, menguasai Masyarakat".

"Kedua tokoh besar dunia tersebut yang tidak memiliki latar belakang pertanian, melihat betapa pentingnya pertanian/pangan bagi keberlanjutan kehidupan suatu masyarakat/bangsa. Oleh karena itu, politik pangan mewarnai politik pembangunan dan bahkan politik internasional serta menentukan keberhasilan suatu negara," jelasnya.

Dia menambahkan, jika pangan terganggu, dengan cepat merambat pada masalah ekonomi,
sosial, politik dan keamanan negara. Banyak pemimpin dunia (juga termasuk di Indonesia) jatuh, karena dipicu oleh masalah pangan.

"Begitu strategisnya pertanian/pangan bagi setiap negara, sehingga tidak satupun negara-negara besar dunia dari dahulu sampai saat ini, menjadikan pertanian/pangan menjadi salah satu fokus politik pembangunannya," kata Bungaran.

Untuk itu, kenapa petani dan pertanian masih memerlukan perlindungan dan subsidi pupuk. Sedikitnya ada lima alasan, yakni:

Pertama, negara-negara maju/besar masih memberikan subsidi yang cukup besar bagi petani dan pertanianya. Amerika Serikat, Uni Eropa, India, China, dan lainnya tetap memberikan subsidi bagi petani dan pertaniannya bahkan cenderung meningkat dari tahun ketahun. Bahkan perkembangan mutakhir dalam perang dagang saat ini, kembali pada era proteksionis yang
memberi berbagai perlindungan bagi pertanian masing-masing negara.

"Jika pertanian kita tidak lindungi, adalah tidak adil jika petani dan pertanian kita harus bersaing dengan pertanian dari negara-negara lain yang justru memperoleh berbagai subsidi dan perlundungan dari pemerintahnya," jelasnya.

Kedua, petani dan pertanian kita bukan berada di sekitar perkotaan atau disekitar jalan-jalan raya. Petani dan pertanian kita sebagian besar berada di pedesaan pelosok, pinggiran, di pegunungan. Jika pupuk tidak disubsidi dan dibiarkan hanya mekanisme pasar murni bekerja mengantarkan pupuk ke petani, maka pupuk hanya akan sampai atau menjangkau sekitar 30 persen petani/pertanian kita yakni disekitar perkotaan atau sekitar jalan raya.

Ketiga, industri pupuk BUMN yang ditugaskan pemerintah untuk memproduksi dan mengantarkan pupuk ke tingkat petani (lini IV) membayar gas dengan harga yang lebih mahal dari harga internasional. Untuk produksi pupuk Urea, sekitar 70 persen adalah biaya gas. Harga gas yang diterima pabrik pupuk BUMN sekitar USD 6-8/ MMBTU, yakni sekitar dua kali lipat
dari harga gas internasional (USD 3-4/MMBTU). Oleh karena itu, subsidi pupuk yang diberikan pemerintah selama ini sekitar 30 persen adalah diterima suplier gas.

Keempat, petani dan pertanian kita masih tergolong kelompok atau sektor yang paling rendah pendapatannya bahkan sebagian tergolong miskin. Oleh karena itu, subsidi petani dan pertanian merupakan salah satu cara untuk membantu petani dan pertanian.

Kelima, beras masih merupakan pengeluaran masyarakat yang cukup besar dalam pengeluaran penduduk Indonesia saat ini. Oleh karena itu, subsidi pertanian termasuk subsidi pupuk, merupakan biaya publik untuk memastikan ketersediaan beras secara 6 tepat (jumlah, jenis, kualitas, harga, tempat, kontinuitas) untuk masyarakat konsumen beras sekaligus bentuk kehadiran kedaulatan negara baik untuk masyarakat petani dan masyarakat konsumen.

Dalam kaitanya dengan isu perbedaan data luas areal pertanian yang menjadi target subsidi pupuk (data BPS Vs Kementan), perlu diverifikasi lebih lanjut ke setiap daerah dan tidak bisa diputuskan di atas meja di Jakarta.

"Saya perlu ingatkan, gangguan pertanaman yang terjadi akibat kekurangan pupuk bulan ini, dampaknya mulai kita "panen" 3-4 bulan kemudian dan berlanjut sampai setidaknya satu tahun ke depan," jelas Bungaran.

Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan BPS, Hermanto mengakui beras merupakan komoditas strategis menyangkut ketahanan pangan Indonesia . Sebab ketika beras naik 5% inflasi akan naik pula.

"Maka kalau sudah bicara beras, maka akan bicara pula pola pertanaman, kemiskinan, cost structure. Sehingga pola yang ditentukan Kementan, pasti berubah," kata Hermanto.

Ir. Winarno Tohir, Ketua Umum Kelompok KTNA Nasional menambahkan, sektor pertanian mempunyai efek pengganda (multiplier effect) yang besar terkait dengan adanya keterkaitan kedepan dan kebelakang (forward and backward lingkages) dengan sektor-sektor lainnya, terutama industri pengolahan dan jasa.

Menurut Winarno, pupuk merupakan salah satu faktor produksi yang sangat menentukan produksi dan produktivitas pertanian.

"Ketersediaan pupuk di lapangan baik dari segi kualitas, kuantitas dan harga yang terjangkau menjadi salah satu syarat yang harus dapat dijamin oleh pemerintah.
Kebijakan subsidi dan alokasi pupuk bersubsidi merupakan kebijakan yang diterapkan pemerintah agar dapat memberikan insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pangan serta peningkatan pendapatan petani," jelasnya.

Winarno menambahkan, pupuk tetap harus disubsidi agar petani terus bersemangat dalam berusaha tani, apabila tidak ada subsidi maka tidak ada kontrol dari pemerintah dan harga pupuk akan menjadi tidak terkendali.

Kebijakan pemberian subsidi pupuk bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan pupuk oleh petani sesuai dengan rekomendasi (Permentan 47/2018 tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian).

"Kebijakan subsidi pupuk juga bertujuan untuk mendukung penerapan pemupukan sesuai dosis yang direkomendasi oleh Kementarian Teknis sehingga diharapkan produktivitas usaha tani dan pendapatan petani meningkat," pungkasnya.

Tinggalkan Pesan Anda

Kolom yang bertanda bintang wajib diisi.

KEMBALI KE ATAS
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id