Menu
SAJIAN ISI

Aktivis Anti Rokok Memukul Petani Tembakau dan Pendapatan Negara

Aktivis Anti Rokok Memukul Petani Tembakau dan Pendapatan Negara

JAKARTA, - Kampanye yang dikumandangkan oleh para penggiat anti rokok bukan hanya membunuh para petani tembakau tapi juga telah memotong pendapatan negara.

Hal tersebut berkumandang saat buka puasa bersama antara Industri Hasil Tembakau (IHT) dengan Forum Wartawan Pertanian (FORWATAN) di Jakarta, (21/5).

Lebih lanjut, Soeseno Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menguraikan, dengan adanya kampanye anti rokok maka permintaan rokok turun menjadi 6 miliyar batang/tahun. Jadi kalau 1 batang rokok isinya 1 gram tembakau berarti ada 6 ribu ton tembakau kering yang terancam hilang.

“Lalu kalau 1 hektar lahan petani menghasilkan 1 ton tembakau kering maka ada sekitar 6 ribu hektar lahan tembakau yang hilang tidak terserap. Artinya tidak sedikit petani tembakau yang akan kehilangan mata pencariannya. Sementara sampai dengan saat ini harga tembakau lebih tinggi dibandingkan harga komoditas lain di musim kemarau,” risau Soeseno.

Padahal, Soeseno mengingatkan, “setiap daerah memiliki karakter lahan yang berbeda-beda. Jangan dipaksakan untuk mengganti tanaman tembakau dengan tanaman lainnya.” Lebih dari itu, bukan hanya kaum petani yang akan kehilangan mata pencahariannya. Tapi juga pemerintah akan kehilangan pendapatannya.

Bayangkan saja, kalau dihitung secara ekonomisnya dari 6 miliyar batang rokok akan menghasilkan sekitar Rp 6 triliun. Dari angka tersebut sebanyak Rp 4 triliunnya masuk ke negara melalui cukai dan Pajak Rokok.  “Jadi kalau kampanye rokok terus digaungkan maka pemerintah akan kehilangan pendapatannya sebesar Rp 4 tiliun per tahun,” terang Soeseno.

Sebab, menurut Soeseso, pola pikir petani tembakau atau petani pada umumnya itu sebenarnya simple atau tidak aneh-aneh. Pola pikir petani tembakau tidak macam-macam hingga berpikir ke cukai yang dihasilkan dari penjualan rokok.

“Harapan petani itu dengan harga rokok berapa pun tembakau petani bisa diserap dengan harga tinggi atau minimal diatas biaya produksi. Karena harga rokok mahal apakah hasilnya mengalir ke petani? Belum tentu  juga mengalir ke petani,” keluh Soeseno.

Ini karena, Soesesno mengakui, bahwa dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau (DBHCHT) yang dihasilkan dari produk tembakau tidak sepenuhnya dapat dinikmati oleh petani tembakau. Hanya nol koma persen atau bahkan nol persen yang semestinya dapat membantu petani dalam meningkatkan mutu tembakaunya.  

Sebab sedikitnya ada 14 setara dinas yang tidak ada kaiatannya dengan tembakau ikut menerima DBHCHT. Alhasil dana yang dihasilkan dari DBHCHT tidak sampai ke petani tembakau yang seharusnya bisa digunakan untuk memperbaiki lahannya.

“Jadi dengan banyaknya Dinas yang tidak ada kaitannya dengan tembakau ikut merasakan manisnya DBHCT tersebut, sehingga petani temabakau yang seharusnya bisa merasakan dana tersebt untuk menghasilkan produktivitas yang baik tidak tersentuh dana tersebut,” ucap Soeseno.

Sementara itu, menurut Budidoyo, Ketua Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) menambahan, bahwa perhatian khusus perlu diberikan terhadap tantangan pertanian tembakau dan tata niaga pertembakauan di Indonesia yang kompleks. Hal ini termasuk tantangan di bidang produktivitas, sarana dan prasarana, kualitas dan kesejahteraan petani.

Pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian, dapat meningkatkan bantuan teknis dan bantuan permodalan terhadap petani tembakau, serta terus mendorong program kemitraan berkesinambungan antara pelaku usaha-petani sehingga produktivitas tembakau nasional serta kesehateraan petani dapat meningkat. Dengan demikian, Indonesia tidak perlu terus mengandalkan impor tembakau.

Melalui program ini, petani akan mendapatkan bantuan teknis, satuan produksi, dan dukungan finansial (jika diperlukan), mengimplementasikan praktik pertanian yang baik, serta dapat menjual hasil panen tembakau langsung kepada pemasok / pabrikan. Dengan adanya kepastian pasar, kuantitas, dan kualitas tembakau tentunya hal ini akan berdampak positif pada peningkatan produktivitas tembakau nasional dan kesejahteraan para petani.

Hal lain yang penting dalam regulasi pertembakauan ini adalah perlindungan dan pemberdayaan petani tembakau. Salah satunya adalah dengan melindungi petani dari kerugian akibat kegagalan panen melalui ASURANSI pertanian tembakau. Premi asuransi ini dapat diambilkan dari alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). Dalam perhitungan, asuransi ini hanya memerlukan 18 - 21% penggunaan DBHCHT, sehingga sangat memungkinkan untuk dilakukan.

“Masifnya kampanye anti rokok oleh beberapa kelompok anti tembakau sangat berdampak kepada stakeholder tembakau salah satunya sangat dirasakan oleh petani tembakau. Padahal seharusnya kita bisa saling menghormati. Bahkan hingga ada kampanye yang menyuarakan bahwa rokok merupakan produk yang harus dikucilkan,” papar Budidoyo.

Melihat dampak tersebut, Budidoyo berharap adanya perhatian baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam menyusun peraturan terkait produk hasil tembakau yang adil dan berimbang karena Industri Hasil Tembakau (IHT) masih menjadi penopang perekonomian Negara dan belum ada industri lain yang mampu menggantikan peran IHT dalam penerimaan Negara.

“Kita sepakat adanya kawasan tanpa rokok dan itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, oleh karena itu Pemerintah Daerah tidak perlu membuat peraturan yang berlebihan seperti Kota Bogor dan Kota Depok yang melarang pemajangan rokok. Cukup peraturan yang mengacu pada PP 109/2012,” pungkas Budidoyo.

Tinggalkan Pesan Anda

Kolom yang bertanda bintang wajib diisi.

KEMBALI KE ATAS
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id