Menu
SAJIAN ISI

Keamanan Pangan dengan Libatkan Petani Kecil

Keamanan Pangan dengan Libatkan Petani Kecil

Responsible Business Forum (RBF) on Food and Agriculture 2017 berfokus pada keamanan masa depan pangan dan nutrisi Asia dengan mengeksplorasi cara-cara inovatif dalam meningkatkan produksi pangan berkelanjutan dan melibatkan petani-petani kecil dalam rangka memperbaiki nutrisi dan kesehatan dalam kawasan ASEAN. Keamanan pangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) dari PBB.

Wakil Ketua KADIN dan Ketua Dewan Bisnis untuk Pembangunan Berkelanjutan Indonesia Shinta Kamdani mengatakan, permasalahan keamanan pangan di Asia sangat penting untuk dibahas apabila kawasan ini ingin mencapai Sustainable Development Goal dari PBB. Menurutnya, isu pangan menjadi masalah serius karena kelaparan yang terjadi bukan karena krisis makanan melainkan karena tidak meratanya suplai makanan.

"Bahkan hingga saat ini, memperoleh makanan sehari-hari merupakan perjuangan bagi 795 orang di seluruh dunia. Beban terbesar sebenarnya berada tidak jauh dari kita karena Asia mencakupi lebih dari 60% dari angka itu," ujarnya pada konferensi pers acara RBF on Food and Agriculture di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (14/3/2017).

Dia menambahkan, meski mendapat julukan sebagai salah satu lumbung padi di Asia, nyatanya masih banyak masyarakat Indonesia yang menderita kelaparan. Berdasarkan data dari Bank Dunia, indeks kelaparan Indonesia atau Global Hunger Index Indonesia pada 2016 berada di posisi 21,9%.

"Posisi tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kelaparan di Indonesia sudah berada pada kondisi yang serius. Indonesia hanya sedikit lebih baik dari Laos dan Myanmar," tuturnya.

Shinta memaparkan, sebanyak 37% anak Indonesia berusia di bawah lima tahun memiliki tubuh yang kerdil karena kurang gizi. Sementara itu, satu di antara sepuluh bayi lahir dengan berat badan di bawah normal. "Harus ada ekonomi yang berkeadilan. Kalau kita bicara sektor pangan, perusahaan tidak boleh melihat ini sebagai sebuah industri saja, tapi harus memikirkan tentang sustainable development," jelasnya.

Lebih lanjut diterangkan, para pemimpin bisnis memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan yang dibutuhkan untuk memungkinkan adanya keamanan pangan. "Kami mengajak para perusahaan, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk berbagi praktik-praktik terbaik mereka. Itulah mengapa kami percaya bawa Responsible Business Forum ini sangat penting," ungkapnya.

Chairman & CEO Golden Agri-Resources Franky Widjaja mengatakan, petani kecil menjadi fokus dalam masalah keamanan pangan. "Terdapat sekitar 520 juta petani kecil di dunia, dengan 45 juta di Indonesia. Oleh karena itu, petani kecil harus berada di tengah panggung dan menjadi fokus diskusi. Jadi, apa yang harus kami lakukan agar mereka menjadi petani yang sejahtera, karena kalau tidak, kami tidak akan memperoleh makanan," ujarnya.

Franky melanjutkan, untuk meningkatkan kualitas petani kecil dibutuhkan teknologi, pengetahuan, akses pasar, serta pembiayaan. "Semua yang kita lakukan bukan CSR tapi bagaimana petani kecil ini bisa terangkat, terintegrasi dengan perusahaan," ungkapnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, industri manufaktur dan pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, jika sektor pertanian turun dikhawatirkan produksi juga akan menurun.

"Jadi pertanian harus tingkatkan produksinya tapi kita juga harus lebih mendorong manufaktur. Manufaktur yang paling kompetitif adalah manufaktur pertanian. Jadi dua-duanya harus naik," tuturnya.

Bambang menjelaskan, walau SDGs merupakan sebuah tujuan global, tantangan dalam mencapai keamanan pangan cukup sulit, khususnya di Asia yang menyumbang lebih dari 60% kepada kelaparan secara global.

"Kami secara kolektif harus mengakhiri kelaparan global pada akhir 2030, sebagaimana dirumuskan dalam tujuan SDG nomor 2 yang juga menekankan bahwa mencapai keamanan pangan harus didukung dengan pertanian berkelanjutan. Implementasi SDGs baiknya tercapai dengan nilai integrasi yang bersifat universal sehingga tidak ada pihak yang tertinggal," paparnya.

RBF diselenggarakan oleh Global Initiatives bersama dengan KADIN, PISAgro, dan Dewan Bisnis untuk Pembangunan Berkelanjutan Indonesia dan diadakan pada 14-15 Maret 2017 di The Grand Hyatt. Pada edisi keempat RBF ini mengumpulkan lebih dari 450 pihak pembuat kebijakan dari bisnis, pemerintah, pengusaha teknologi, NGO, dan petani dalam rangka membangun pendekatan-pendekatan baru untuk memajukan keamanan pangan dan nutrisi di Asia. NM, HB

GAPKI Dukung Penguatan Sertifikasi ISPO Sampai Rantai Pasok

GAPKI Dukung Penguatan Sertifikasi ISPO Sampai Rantai Pasok

Sertifikasi supply chain ini semakin memperkokoh ISPO di mata dunia. Penguatan ISPO perlu dilakukan agar negara lain bisa mengakui ISPO. Apalagi pada 2020 nanti konsumen khususnya Uni Eropa di tahun tersebut hanya menerima produk bersertifikat sustainable.


 

Hal tersebut disampaikan Togar Sitanggang, Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Menurut Togar, GAPKI mendukung penguatan sertifikat ISPO sampai kepada produk hilir. Penguatan perlu dilakukan kepada mekanisme rantai pasok atau atau supply chain kelapa sawit yang belum diterapkan dalam prinsip dan kriteria ISPO.

“Proses sertifikasi di level supply chain ini dibutuhkan karena ekspor tidak hanya dalam bentuk CPO tapi juga produk turunan,” jelas Togar dalam diskusi “Antisipasi Kebakaran Lahan Untuk Mendukung Perkebunan Sawit Berkelanjutan”, di Jakarta, Jumat (10/3).

Menurut Togar dengan adanya sertifikasi supply chain ini semakin memperkokoh ISPO di mata dunia. Penguatan ISPO perlu dilakukan agar negara lain bisa mengakui ISPO sepenuhnya.

“Kita harus serius dalam membahas penguatan ISPO. Penguatan ISPO untuk menyambut tahun 2020 karena konsumen khususnya Uni Eropa di tahun tersebut hanya menerima produk bersertifikat sustainable,” ungkap Togar.

Bambang, Dirjen PerkebunanKementerian RI mengatakan usulan GAPKI sangatlah penting untuk ditindaklanjuti karena ada perusahaan sawit yang menghasilkan CPO sampai kepada produk turunan.

“Kami menyambut baik keinginan asosiasi. Tapi Kementerian Pertanian domainnya sampai kepada CPO. Maka perlu harmonisasi di tingkat Kementerian Perindustrian untuk ISPO ini,”paparnya.

Sekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Asmar Arsyad menyambut baik sertifikasi ISPO bisa dilakukan secara total termasuk menjadi kewajiban bagi petani ikut sertifikasi ISPO.

Sebab jika mengacu kepada data Kementerian Pertanian, dari total luas perkebunan kelapa sawit yang saat ini mencapai 11,9 juta ha sebanyak 4,7 juta ha dikuasai oleh petani pekebun. Artinya tandan buah segar (TBS) sawit juga dominan dari lahan petani yang diolah perusahaan.

Asmar mengusulkan agar adanya koperasi disetiap desa agar memudahkan dalam melakukan sertifikasi ISPO. Bahkan fungsi dari koperasi juga dapat digunakan untuk mengakomodir lahan petani yang sudah tua dan harus sesegera mungkin dilakukan peremajaan.

Cegah Kebakaran Hutan

Bambang, Direktur Jendral Perkebunan RI, menegaskan pelaku usaha di sektor perkebunan tidak mungkin melakukan pembakaran lahan di areal konsesinya. Lantaran, beleid yang mengatur masalah kebakaran sudah tercantum jelas di UU Perkebunan serta aturan pendukungnya.

“Masalah pencegahan kebakaran lahan sudah tertuang dalam UU Perkebunan untuk pelarangan membuka lahan dengan cara bakar. Dalam hal ini pelaku perkebunan sudah sadar dan tidak akan membuka lahan tanpa bakar,” kata Bambang.

Lebih lanjut Bambang menjelaskan memang kebakaran tahun 2015 cukup besar tapi jika dilihat di lapangan kebakaran berada di luar areal konsesi kebakaran. Ini berarti kebakaran lahan dan hutan (karlahut) tahun 2015 sebagian besar bukan disebabkan perkebunan.

Yang menarik untuk dicermati bahwa regulasi di sektor perkebunan lebih tegas daripada sektor kehutanan. “Dalam aturan kehutanan masih diperbolehkan membakar lahan 1 – 2 hektar. Sedangkan di dalam UU perkebunan secara tegas melarang pembukaan lahan tanpa bakar,” jelasnya.

Togar Sitanggang, Sekjen GAPKI, menyebutkan ada 271 regulasi pemerintah yang mengatur pencegahan kebakaran lahan. “Kami dari perusahaan sangat patuh 100 persen patuh dengan aturan tersebut karena bagian untuk mendapatkan sertifikasi ISPO,” kata Togar.

Togar menambahkan perusahaan sudah membentuk tim peduli api dengan melibatkan masayarakat dan pemerintah daerah. “Kalau bebas api kita kasih reward ke desa tadi. Kalaupun muncul api kita akan bantu,” tuturnya.

Bambang menjelaskan bahwa pihaknya sudah menginstruksikan supaya perusahaan menggandeng petani danpemerintah desa agar menjaga lahannya tidak ada api. HR

Pemerintah Diharap Permudah Akses Pembiayaan Pekebun Sawit

Pemerintah Diharap Permudah Akses Pembiayaan Pekebun Sawit Para pemangku kepentingan di industri sawit mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan para pekebun, dalam hal ini pekebun swadaya dan plasma. Salah satunya, melalui sinkronisasi peraturan perundangan yang memungkinkan petani mendapatkan akses pembiayaan yang bersumber dari APBN dan BPDP-KS serta percepatan proses sertifikasi lahan.
Hal ini menjadi salah satu rekomendasi Forum Grup Diskusi "Kebijakan Akselerasi Pembiayaan dan Kepastian Hukum atas Lahan Pekebun Kelapa Sawit dengan Konsep Kemitraan" yang diikuti oleh Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria/ATR, Kementerian Keuangan, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS). Kemudian diikuti pula oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), perwakilan pekebun dan Partnership for Indonesia's Sustainable Agriculture (PISAgro), serta perbankan nasional. "Sebagai penyumbang devisa terbesar ke-2 setelah migas, industri kelapa sawit mendapat perhatian khusus pemerintah karena juga menjadi sandaran hidup jutaan pekebun serta tenaga kerja di industri turunannya," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis 9 Maret 2017. Dirinya menambahkan pemerintah akan menindaklanjuti hasil FGD ini sebagai bahan perumusan kebijakan guna meningkatkan produktivitas industri sawit nasional. Misalnya, terkait dengan persoalan kepemilikan lahan, Kementerian ATR/BPN akan membantu memproses kepastian status lahan kebun sawit pekebun plasma dan swadaya yang berada di kawasan hutan. Sedangkan dari sisi perbankan, Bank Mandiri sebagai salah satu bank BUMN, berkomitmen mendukung berbagai kebijakan dan aturan baru yang akan dikeluarkan pemerintah terkait upaya optimalisasi kesejahteraan pekebun kelapa sawit. Salah satunya, melalui program pembiayaan yang terintegrasi dari hulu ke hilir dalam mendukung pertumbuhan industri sawit nasional. "Bank Mandiri telah lama terlibat dalam pendanaan bagi pengembangan industri sawit nasional. Hingga saat ini, outstanding kredit di sektor perkebunan kelapa sawit (on farm) mencapai Rp48,97 triliun atau sebesar 8,54 persen dari portofolio kredit Bank Mandiri, dengan kualitas kredit yang sangat baik," ujar Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo. Kartika menambahkan, pihaknya juga telah mengimplementasi program pembiayaan kepada pekebun plasma binaan dengan pola kemitraan bersama perusahaan sawit berskala besar. Pola kemitraan ini cukup efektif untuk membantu pekebun mendapatkan akses pendanaan jangka pendek. "Dalam berbagai dukungan tersebut, perseroan juga berkomitmen untuk tetap mengedepankan penerapan bisnis perbankan yang mengacu pada prinsip green banking," pungkasnya. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil dalam acara Forum Grup Diskusi (FGD) menyatakan industri kelapa sawit mendapat perhatian khusus pemerintah karena juga menjadi sandaran hidup jutaan pekebun serta tenaga kerja di industri turunannya. Sofyan berharap, hasil FGD mampu hasilkan beleid yang baik. Salah satuya, meningkatkan produktifitas industri sawit nasional. "Apalagi, permasalahan, terkait dengan persoalan kepemilikan lahan, bisa dibantu oleh Kementerian ATR/BPN," ucap Sofyan. "Bisa membantu memproses kepastian status lahan kebun sawit pekebun plasma dan swadaya yang berada di kawasan hutan," katanya. Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang menambahkan, kelembagaan pekebun merupakan hal yang sangat penting dalam upaya mencapai kemitraan yang saling menguntungkan. "Peningkatan produksi dan produktivitas untuk menghindari kehilangan potensi pendapatan pekebun melalui peremajaan dan intensifikasi tanaman, serta inovasi teknologi perkelapasawitan," jelas Bambang. NM

RPN Selenggarakan WPLACE 2017 di Bali

Sektor perkebunan memiliki potensi dan kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian negara. Hanya, harga komoditas andalan perkebunan tidak stabil dan bahkan cenderung mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir. Untungnya pada pertengahan sampai dengan akhir tahun 2016 mulai menunjukkan perbaikan. 

Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id