Menu
SAJIAN ISI

Saatnya Meningkatkan Daya Saing Industri Sawit

PEKANBARU, HORTUS. Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang, mengajak stakholder industri sawit untuk meningkatkan daya saing. Salah satu caranya adalah meningkatkan produktifitas kebun petani yang masih rendah dan tertinggal jauh dari produktifitas perkebunaan yang dikelola oleh swasta.

“Perkebunan kelapa sawit milik petani belum dikelola secara optimal, hal ini terlihat dengan rendahnya produktifutas kebun petani. Perlu upaya bersama untuk meningkatkannya, salah satunya dengan peremajaan tanaman dengan bibit unggul sehingga produktifitasnya meningkat,” kata Bambang dalam acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Perceparan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun,” di Pekanbaru Riau, Jumat, 30/11.

Padahal, lanjut bambang, jika dikelola dengan baik, potensi produktifitas perkebunan rakyat dapat mencapai 10-12 ton CPO per hektar per tahun.

“Saat ini baru mencapai 3 ton per hektar per tahun. Jauh dari potensinya yang 10-12 ton. Masih bisa ditingkatkan lagi, syaratnya ya harus dikelola dengan baik. Mulai bibitnya harus unggul dan menerapkan Good Agriculture Practices,” jelas Bambang.

Untuk itu, Bambang mengajak petani sawit untuk meremajakan sawitnya, mumpung ada pemerintah dengan bantuan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS).

Apalagi pada tahun ini pemerintah mentargetkan peremajaan kebin petani seluas 185.000 hektar.
“Sayang petani dan pemerintah daerah belum merespon dengan baik. Bisa jadi karena kurangnya sosialisasi di daerah,” kata Bambang.

Bambang mengakui, pihaknya tidak bisa bekerja sendirian. Semua stakeholder sawit harus terlibat mendukung sehingga program peremajaan sawit bisa berjalan optimal.
Selanjutnya Bambang meminta agar kepala daerah lebih aktif lagi dalam mensosialisasi dan mengumpulkan data petani yang akan diremajakan.

“Mari bersama-sama kita bantu petani agar mereka sejahtera,” kata Bambang.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Riau terpilih yang merupakan Bupati Siak, syamsuar mengapresiasi program peremajaan sawit rakyat. Menurutnya program peremajaan sawit rakyat merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami mengapresiasi program peremajaan sawit rakyat. Saat ini di Siak terus melakukan percepatan dengan terus mensosialisasikan program peremajaan sawit rakyat,” kata Samsuar.
Syamsuar berharap program permajaan berjalan lancar.
“Harapan kami peremajaan berjalan lancar sehingga produktifitas kebun rakyat naik dan kesejahtetaan rakyat meningkat,” pungkasnya

GAPKI: Greenpeace Usik Kedaulatan NKRI

JAKARTA - Aksi sepihak LSM Greenpeace yang menduduki secara ilegal kapal pengangkut minyak sawit dari Indonesia serta serangkaian tindakan yang dilakukan di dalam negeri terus menuai kecaman. Senada dengan pemerintah, petani dan pelaku usaha sawit mengecam keras aksi dan provokasi Greenpeace terhadap produk minyak sawit Indonesia.

"Jelas Greenpeace telah mengusik kedaulatan kita sebagai bangsa. Kita negara hukum tetapi mereka mengabaikan aturan hukum yang ada di NKRI," kata Direktur Eksekutif GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) Mukti Sardjono dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (21/11).

Sebelumnya Menko Kemaritiman Luhut B. Panjaitan dalam wawancara dengan wartawan, meminta Greenpeace bisa menyampaikan aksi dan kritiknya kepada industri sawit Indonesia dengan lebih beradab. Apalagi, sektor kelapa sawit adalah tulang punggung ekonomi nasional dan menjadi mata pencaharian bagi 17 juta rakyat Indonesia.
Mukti mengatakan, aksi sepihak Greenpeace mengancam 17 juta petani dan pekerja yang menggantungkan hidupnya dari sektor perkebunan kelapa sawit.

"Apakah mereka, para LSM asing berkedok penyelamat lingkungan itu sudah memikirkan nasib para petani sawit? Jika industri sawit mati, siapkah para LSM memberikan kesempatan kerja pengganti?" tegas Mukti.
Mukti mengatakan, pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang disusahakan oleh perusahaan perkebunan adalah mengikuti peraturan perundangan yang berlaku, baik dalam proses perijinan, pengelolaan kebun dan produksi kelapa sawit.

"Semua perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam melakukan usahanya harus mendapatkan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) yang dikeluarkan pemerintah. Tanpa ada IUP, maka perusahaan tidak dapat melakukan usaha perkebunan," katanya.

Lahan yang di berikan dalam IUP adalah lahan APL (Areal Penggunaan Lain) dan atau Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) yang mana pemanfaatan HPK harus ada izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
"Dalam setiap IUP, juga dilengkapi dengan dokumen AMDAL, yang memastikan bahwa usaha perkebunan yang dilakukan adalah benar-benar tidak menyebabkan kerusakan lingkungan."

Dalam melakukan pembukaan dan pembangunan kebun, kata Mukti, perusahaan perkebunan kelapa sawit tunduk kepada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk harus mengikuti prinsip dan kriteria di dalam ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil). Seperti pembukaan lahan tanpa bakar, melindungi kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi bagi masyarakat (seperti makam leluhur, sumber air dll), pembuatan kontur dan tapak tanam untuk wilayah perbukitan, penanaman 50 meter dari sempadan sungai, dan lain-lain. Saat ini perusahaan-perusahaan anggota GAPKI juga sudah lebih maju dalam manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan.
Saat ini 413 perusahaan telah mendapatkan sertifikat ISPO dan direncanakan tahun 2019 semua perusahaan anggota GAPKI sudah memproses sertifikasi ISPO.

Mukti mengatakan, berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada perusahaan kelapa sawit bahwa mereka memproduksi minyak kotor adalah tidak benar. "Kami juga tidak setuju dengan penggunaan istilah minyak sawit kotor karena saat ini pemerintah dan dunia usaha mempercepat tercapainya industri sawit yang berkelanjutan," kata Mukti.

Bahkan, kata dia, sektor perkebunan kelapa sawit menjadi sektor ekonomi utama untuk mencapai SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).

Kementan Optimis 185 ribu Hektar Replanting Tercapai 2018

Jakarta - Peremajaan perkebunan sawit rakyat memang tengah menjadi perhatian pemerintah karena banyak sawit yang usianya panjang, lebih dari 28 tahun. Kementan menargetkan tahun 2018 185 ribu hektar dan akan diterbitkan rekomtek .

"Kementerian Pertanian optimistis dapat menerbitkan 185.000 rekomendasi teknis untuk merealisasikan program peremajaan kebun kelapa sawit, sebab di bulan oktober saja kita mampu terbitkan rekomtek 42.950 hektar," ungkap Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Bambang pada Jum’at (9/11).

Bambang mengungkapkan, sekarang petani sudah yakin dan berlomba setelah pembayaran rekomendasi teknis pada 2017 sebesar Rp356 miliar dicairkan .

Selain itu, Bambang juga mengungkapkan, sebelumnya minat masyarakat untuk meremajakan kebunnya terhambat. Oleh karena pembayaran untuk rekomendasi teknis tahun lalu tersendat banyak petani rakyat yang menjadi ragu, tapi Kemenko Perekonomian memutuskan agar semua rekomtek mendapatkan pendanaan pada September lalu.

Dia menambahkan, sekarang direktoratnya tengah menyiapkan rekomendasi teknis untuk kebun seluas 185.000 hektare. Ditjebun, lanjutnya, sudah menerbitkan rekomendasi teknis untuk 42.950 hektare. "Lalu berjalan terus sampai dengan target 185.000 hektare tahun ini dengan mudah tercapai sebab saluran yang mampat sudah terbuka. Saluran mampat yang dia maksud selama ini belum ada titik temu antara Ditjenbun dengan BPDP-KS," imbuh Bambang

Bambang menjelaskan penyebab lambatnya pencapaian target tahun 2018 “BPDP-KS ketika itu enggan mencairkan dana karena merasa punya tanggung jawab lebih pada keberhasilan program peremajaan kebun kelapa sawit. Jadi ada penambahan aturan diluar pedoman umum supaya dana yang disalurkan pasti berhasil,” katanya

“Perintah Pak Menko agar BPDP-KS membayarkan secepatnya semua rekomendasi teknis, sementara tanggung jawab fisik ada di Ditjenbun. Rekomtek untuk 2017 sudah dibayarkan September 2018 [seluas 14.792 hektare]. Kami terbantu setelah realisasi pembayaran di Oktober,” katanya.

“Rekomendasi teknis untuk 185.000 hektare dapat tercapai. pasalnya, antara lembaga dan pemda sudah mendukung tidak akan kendala lagi untuk menerbitkan rekomendasi teknis,” lanjutnya.

Pasalnya petani takut kalau sudah meremajakan kebun tapi pencairan dana harus tersendat. Faktor lain, kata Bambang, petani masih belum tertarik dengan bantuan dana peremajaan sebesar Rp25 juta/ha karena dianggap terlalu kecil untuk menggarap lahan sekaligus memenuhi kebutuhan selama periode tidak berproduksi.

“Mereka masih bersikukuh tetap percaya pada pohon dari benih asalan meski cuma menghasilkan 1-2 TBS. maka seiring proses replanting kami wajibkan petani untuk juga tanam jagung lewat tumpang sari," ucap Bambang

Oleh karena itu, kementan memberikan benih jagung gratis untuk lahan replanting. Menurut bambang, kombinasi antara peremajaan sawit rakyat dengan jagung ini diyakini mampu mendorong optimalisasi lahan pertanian produktif, dengan model tumpang sari ini petani malah punya penghasilan yang tinggi dibanding sawit .

"Kami optimistis target tersebut bisa tercapai 185.000 hektar. Sebab penghambatnya sudah terbuka, kami dorong peremajaan karena persyaratanyan lebih flexible, sekaligus wajib tanam jagung. Benih jagungnya kami alokasikan gratis, agar petani tetap berpenghasilan" pungkas bambang.

2019, Harga Sawit Cerah

Fluktuasi harga kelapa sawit (sawit) di tahun 2018 membuat industri sawit kurang bergairah. Namun pada 2019 pelaku industri sawit optimis harga sawit akan kembali meningkat sehingga bakal menggairahkan bisnis mereka. Hal tersebut terungkap pada 14th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2019 Price Outlook di Sofitel Nusa Dua Beach Resort, Bali, baru-baru ini.

Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id