Menu
SAJIAN ISI

Items filtered by date: Kamis, 02 May 2019

Implementasi B30 Buka Peluang Ekspansi bagi Produsen Biodiesel

Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) mendukung upaya percepatan mempercepat realisasi program biodiesel 30% (B30) di akhir tahun 2019 dari rencana semula 2020. Sebab realisasi B30 akan meningkatkan penyerapan minyak kelapa sawit di pasar domestik.

Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Paulus Tjakrawan mengatakan terdapat dua produsen biofuel yang berencana melakukan ekspansi untuk memproduksi B30 dengan kapasitas masing-masing 300.000 kiloliter. Selain itu, ada satu produsen biofuel baru dengan kapasitas produksi 300.000 kiloliter yang siap mendukung penerapan B30.

Saat ini kapasitas produksi biodiesel nasional dari produsen eksiting mencapai 12 juta kiloliter. Dari kapasitas tersebut, kemungkinan produksi B30 akan mencapai 10 juta kiloliter. Kehadiran produsen biofuel baru maupun langkah ekspansi yang dilakukan perusahaan eksisting menjadi bagian dari upaya antisipasi memenuhi kebutuhan biodisel.

Seperti halnya penggunaan B20 pada 2018, dari total produksi 6,1 juta kl, sebanyak 3,5 juta kl diserap untuk kebutuhan domestik dan 1,7 juta untuk keperluan ekspor.

"Pemain baru ada yang sekitar 7 sampai 8 bulan sudah mulai, ada yang beberapa bulan ini sedang menembangkan, jadi total tambahan produksi sekitar 900.000 kl dari kapasitas terpasang sekitar 12 juta kl," katanya, Kamis (2/5/2019).

Menurutnya, uji coba B30 sudah mulai dilakukan dan tinggal menunggu waktu tepat untuk uji jalan yang kemungkinan akan dilakukan hingga Oktober. Namun, dia berharap uji jalan mampu dilakukan lebih cepat yakni rampung pada Juli 2019 agar B30 mampu diterapkan komersial pada tahun ini. Artinya, jadwal penerapan B30 bisa lebih maju dari target komersial yang seharusnya dilakukan pada 2020.

"Kalau bisa 24 jam jalan terus [uji jalan] tapi ada suatu saat berhenti untuk test ini itu," katanya.

Beberapa kendaraan yang akan digunakan untuk uji jalan saat ini sudah mulai masuk tahap penyeragaman standarisasi beruap penurunan mesin. Semua mesin dibersihkan dan dipastikan tidak memiliki kandungan cairan yang dapat merusak jalannya uji jalan. Total, aka nada 11 kendaraan yang digunakan untuk ujicoba B30 tersebut.

Paulus mengatakan uji coba ini dilakukan untuk benar-benar memastikan bahwa B30 benar-benar mampu digunakan untuk kendaraan. Rencananya, saat uji jalan nanti, pada setiap kilometer, kendaraan akan berhenti untuk dilihat kondisinya.

"Mesin dibongkar lagi semuanya, sama seperti B20 itu benaran bisa jadi bukan sekedar," katanya.

Ketua Umum Aprobi Master Parulian Tumanggor menambahkan, Aprobi menargetkan program B30 ini dapat diimplementasikan pada September 2019 mendatang. Pertimbangannya bila masa uji coba berjalan lancar, maka hingga Agustus hasilnya telah diperoleh hingga bisa langsung diajukan ke pemerintah untuk segera diimplementasikan.

"Kami senang, Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia) sudah mendukung. Mereka siapkan 11 mobil untuk uji coba B30. Dengan implementasi ini nantinya, kami juga mengimbau agar produsen mobil menyesuaikan mesinnya untuk B30 ini," harapnya.

Selengkapnya

Petani dan Pertanian Tetap Harus Disubsidi

Begitu strategisnya pertanian/pangan bagi setiap negara, sehingga tidak satupun negara-negara besar dunia dari dahulu sampai saat ini, menjadikan pertanian/pangan menjadi salah satu fokus politik pembangunannya.

Hal tersebut disampaikan Bungaran Saragih Menteri Pertanian RI 2000-2004. Menurutnya hampir semua negara-negara yang jumlah penduduknya besar, membangun dan melindungi ketahanan pangan yang berbasis pada pertanian domestik dan tidak menyerahkan sepenuhnya pada pasar bebas (free trade).

"Setiap negara-negara dunia, memberikan proteksi pada petani dan pertaniannya seperti kebijakan subsidi, jaminan harga output dan lain-lain. Sehingga, kedepan, petani dan pertanian
Indonesiatetap masih memerlukan perlindungan dan subsidi pupuk," kata Bungaran saat membuka Forum Diskusi Agrina "Kepastian petani mendapatkan Pupuk bersubsidi" di Jakarta, 2 Mei 2019.

Menurut Bungaran, ketika meletakkan batu pertama pembangunan Gedung Fakultas Pertanian Universitas Indonesia tahun 1952 (yang kemudian menjadi Institut Pertanian Bogor) Presiden Soekarno mengingatkan bahwa "soal pangan adalah soal hidup matinya rakyat, karena itu jangan main-main soal pangan".

Kemudian, Henry Kissinger, Menteri Luar negeri Amerika Serikat (1973-1977) masa Pemerintahan Ricard Nixon, juga mengatakan bahwa "Siapa menguasai Pangan, menguasai Masyarakat".

"Kedua tokoh besar dunia tersebut yang tidak memiliki latar belakang pertanian, melihat betapa pentingnya pertanian/pangan bagi keberlanjutan kehidupan suatu masyarakat/bangsa. Oleh karena itu, politik pangan mewarnai politik pembangunan dan bahkan politik internasional serta menentukan keberhasilan suatu negara," jelasnya.

Dia menambahkan, jika pangan terganggu, dengan cepat merambat pada masalah ekonomi,
sosial, politik dan keamanan negara. Banyak pemimpin dunia (juga termasuk di Indonesia) jatuh, karena dipicu oleh masalah pangan.

"Begitu strategisnya pertanian/pangan bagi setiap negara, sehingga tidak satupun negara-negara besar dunia dari dahulu sampai saat ini, menjadikan pertanian/pangan menjadi salah satu fokus politik pembangunannya," kata Bungaran.

Untuk itu, kenapa petani dan pertanian masih memerlukan perlindungan dan subsidi pupuk. Sedikitnya ada lima alasan, yakni:

Pertama, negara-negara maju/besar masih memberikan subsidi yang cukup besar bagi petani dan pertanianya. Amerika Serikat, Uni Eropa, India, China, dan lainnya tetap memberikan subsidi bagi petani dan pertaniannya bahkan cenderung meningkat dari tahun ketahun. Bahkan perkembangan mutakhir dalam perang dagang saat ini, kembali pada era proteksionis yang
memberi berbagai perlindungan bagi pertanian masing-masing negara.

"Jika pertanian kita tidak lindungi, adalah tidak adil jika petani dan pertanian kita harus bersaing dengan pertanian dari negara-negara lain yang justru memperoleh berbagai subsidi dan perlundungan dari pemerintahnya," jelasnya.

Kedua, petani dan pertanian kita bukan berada di sekitar perkotaan atau disekitar jalan-jalan raya. Petani dan pertanian kita sebagian besar berada di pedesaan pelosok, pinggiran, di pegunungan. Jika pupuk tidak disubsidi dan dibiarkan hanya mekanisme pasar murni bekerja mengantarkan pupuk ke petani, maka pupuk hanya akan sampai atau menjangkau sekitar 30 persen petani/pertanian kita yakni disekitar perkotaan atau sekitar jalan raya.

Ketiga, industri pupuk BUMN yang ditugaskan pemerintah untuk memproduksi dan mengantarkan pupuk ke tingkat petani (lini IV) membayar gas dengan harga yang lebih mahal dari harga internasional. Untuk produksi pupuk Urea, sekitar 70 persen adalah biaya gas. Harga gas yang diterima pabrik pupuk BUMN sekitar USD 6-8/ MMBTU, yakni sekitar dua kali lipat
dari harga gas internasional (USD 3-4/MMBTU). Oleh karena itu, subsidi pupuk yang diberikan pemerintah selama ini sekitar 30 persen adalah diterima suplier gas.

Keempat, petani dan pertanian kita masih tergolong kelompok atau sektor yang paling rendah pendapatannya bahkan sebagian tergolong miskin. Oleh karena itu, subsidi petani dan pertanian merupakan salah satu cara untuk membantu petani dan pertanian.

Kelima, beras masih merupakan pengeluaran masyarakat yang cukup besar dalam pengeluaran penduduk Indonesia saat ini. Oleh karena itu, subsidi pertanian termasuk subsidi pupuk, merupakan biaya publik untuk memastikan ketersediaan beras secara 6 tepat (jumlah, jenis, kualitas, harga, tempat, kontinuitas) untuk masyarakat konsumen beras sekaligus bentuk kehadiran kedaulatan negara baik untuk masyarakat petani dan masyarakat konsumen.

Dalam kaitanya dengan isu perbedaan data luas areal pertanian yang menjadi target subsidi pupuk (data BPS Vs Kementan), perlu diverifikasi lebih lanjut ke setiap daerah dan tidak bisa diputuskan di atas meja di Jakarta.

"Saya perlu ingatkan, gangguan pertanaman yang terjadi akibat kekurangan pupuk bulan ini, dampaknya mulai kita "panen" 3-4 bulan kemudian dan berlanjut sampai setidaknya satu tahun ke depan," jelas Bungaran.

Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan BPS, Hermanto mengakui beras merupakan komoditas strategis menyangkut ketahanan pangan Indonesia . Sebab ketika beras naik 5% inflasi akan naik pula.

"Maka kalau sudah bicara beras, maka akan bicara pula pola pertanaman, kemiskinan, cost structure. Sehingga pola yang ditentukan Kementan, pasti berubah," kata Hermanto.

Ir. Winarno Tohir, Ketua Umum Kelompok KTNA Nasional menambahkan, sektor pertanian mempunyai efek pengganda (multiplier effect) yang besar terkait dengan adanya keterkaitan kedepan dan kebelakang (forward and backward lingkages) dengan sektor-sektor lainnya, terutama industri pengolahan dan jasa.

Menurut Winarno, pupuk merupakan salah satu faktor produksi yang sangat menentukan produksi dan produktivitas pertanian.

"Ketersediaan pupuk di lapangan baik dari segi kualitas, kuantitas dan harga yang terjangkau menjadi salah satu syarat yang harus dapat dijamin oleh pemerintah.
Kebijakan subsidi dan alokasi pupuk bersubsidi merupakan kebijakan yang diterapkan pemerintah agar dapat memberikan insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pangan serta peningkatan pendapatan petani," jelasnya.

Winarno menambahkan, pupuk tetap harus disubsidi agar petani terus bersemangat dalam berusaha tani, apabila tidak ada subsidi maka tidak ada kontrol dari pemerintah dan harga pupuk akan menjadi tidak terkendali.

Kebijakan pemberian subsidi pupuk bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan pupuk oleh petani sesuai dengan rekomendasi (Permentan 47/2018 tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian).

"Kebijakan subsidi pupuk juga bertujuan untuk mendukung penerapan pemupukan sesuai dosis yang direkomendasi oleh Kementarian Teknis sehingga diharapkan produktivitas usaha tani dan pendapatan petani meningkat," pungkasnya.

Selengkapnya
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id