Menu
SAJIAN ISI

Items filtered by date: Selasa, 07 May 2019

Indonesia-UE Sepakat Bentuk Tim Sawit

JAKARTA, - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan bahwa Indonesia dan Uni Eropa (UE) akan membentuk tim bersama terkait sawit dalam rangka untuk komunikasi serta saling bertukar informasi.

"Mulai sekarang sampai dengan tahun 2021 kita akan membentuk tim bersama dengan Uni Eropa," ujar Darmin pada Kamis (02/05/19), di Jakarta.

Pembentukan tim bersama itu berkaitan dengan janji Uni Eropa bahwa pada 2021 nanti mereka akan menggelar kembali pembahasan terkait sawit atau crude palm oil (CPO).

Nanti, walaupun sawit Indonesia pada akhirnya tetap terkena aturan diskriminatif, jelas Darmin, bukan berarti sawit Indonesia tidak boleh masuk ke sana.

"Sawit boleh masuk cuma tidak mendapatkan insentif , " ujar Darmin.

Hal tersebut merupakan salah satu hasil dari kunjungan delegasi joint mission negara-negara produsen sawit (CPOPC) ke markas Uni Eropa di Brussels, Belgia, di mana Uni Eropa hanya menyarankan adanya usulan komunikasi baru bersama dan tidak ada perubahan regulasi dari ketetapan yang sudah dibuat sebelumnya.

Komunikasi Indonesia-UE ini diharapkan dapat mengubah hasil kajian terkait sawit dari sebelumnya berisiko tinggi menjadi bukan risiko tinggi paling cepat pada 2021. Indonesia sendiri saat ini sedang menunggu proposal lanjutan dari Uni Eropa.

Menurut Darmin, hal itu terjadi karena metodologi dan hipotesa yang digunakan Uni Eropa tentang risiko dan pengaruh buruk kelapa sawit ditetapkan secara sepihak, bertentangan dengan fakta dan tanpa adanya analisis dampak.

“Apalagi penggunaan basis awal 2008 sebagai metodologi penghitungan juga dilakukan tanpa adanya alasan kuat karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan kelapa sawit terkini,” jelas Darmin.

Terdapat beberapa poin keberatan dari pihak delegasi Indonesia, di antaranya kelapa sawit mempunyai lahan yang jauh lebih kecil dari produk minyak nabati lainnya dengan produktivitas lebih tinggi delapan hingga sepuluh kali lipat. Selain itu, apabila terjadi pemboikotan produk kelapa sawit, maka dapat menyebabkan pembukaan lahan yang lebih masif untuk penanaman produk nabati lainnya, karena permintaan atas produk nabati makin tumbuh pesat.

Selengkapnya

Mulai 1 Juni Pungutan Ekspor Sawit akan Diberlakukan Lagi

JAKARTA, - Menyikapi harga minyak kelapa sawit mentah (CPO) yang masih tetap fluktuatif, Kementerian Keuangan menerbitkan aturan baru yang mengubah skema pungutan ekspor sawit melalui PMK Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua PMK Nomor 81 Tahun 2018 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Pemerintah memutuskan pungutan ekspor CPO akan diberlakukan lagi mulai 1 Juni, setelah keputusan sebelumnya memberlakukan pungutan nol persen hingga 31 Mei 2019.

Regulasi ini membebaskan tarif pungutan ekspor untuk seluruh produk sawit, terhitung dari 1 Maret sampai 31 Mei 2019. Namun setelah 1 Juni, pungutan kembali berlaku sebesar US$ 50/ton untuk CPO dan produk hilir bervariasi antara US$10-US$40/ ton.

Namun, jika harga CPO masih di bawah USD 570 per ton, pungutan nol persen tetap berlaku. Sementara, jika harga CPO telah melewati batas harga US$ 619 per ton, pungutan tarif ekspor akan dikenakan dengan besaran yang bervariasi antara 10% hingga 50% sesuai jenis produknya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani merevisi aturan pungutan ekspor merujuk kepada surat yang dikirimkan Menko Perekonomian, Darmin Nasution selaku Ketua Komite Pengarah BPDP-KS. Dalam surat bernomor TAN-54/M.EKON/3/2019 tertanggal 1 Maret ini menyampaikan kesepakatan dan keputusan rapat Komite Pengarah pada 28 Februari 2019 yang mengusulkan kepada Menkeu mengenai perubahan tarif Badan Layanan Umum BPDP-Kelapa Sawit. Usulan ini telah dikaji oleh tim penilai dibawah Direktorat Jendral Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Sebelumnya, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit menyatakan pungutan ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya sepanjang 2018 mencapai Rp 14 triliun. Dana pungutan ekspor antara lain digunakan untuk mendukung program biodiesel, peremajaan sawit rakyat, riset dan pengembangan, sumber daya manusia, promosi, sarana dan prasarana, serta dana cadangan.

Selengkapnya

Kementan Dorong Petugas PUP Berperan Strategis Mengawal Kejayaan Perkebunan Nasional

YOGYAKARTA, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan telah menggelar pelatihan petugas Penilai Usaha Perkebunan (PUP) pada tanggal 21 hingga 27 April 2019 bulan lalu di Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) Yogyakarta. Pelatihan diikuti 85 peserta dari 27 provinsi dan kabupaten/kota yang menangani bidang perkebunan dan Pusat.

Sekretaris Direktorat Jendral Perkebunan Kementan, Antarjo Dikin menjelaskan petugas PUP berperan strategis dalam mengawal kesuksesam program mengembalikan kejayaan perkebunan nasional. Petugas penilai atau auditor mempunyai peran penting dalam tata kelola kebun yang baik.

“Ini merupakan salah satu peran pemerintah dlm melakukan pengawasan disamping fungsi pembinaan sebagaimana diamanatkan dalam Permentan Nomor 98 tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan,” demikian jelas Antarjo di Jakarta, Selasa (7/5).

Menurutnya, hasil penilaian kebun merupakan pre-requisite untuk sertifikasi ISPO. Dengan begitu, lembaga sertifikasi ISPO nantinya tidak lagi melakukan audit terhadap sub sistem yang telah dinilai oleh petugas penilai, namun bisa jadi dilakukan audit sebagian terhadap hal-hal yang perlu klarifikasi atau validasi.

Mekanisme diatas, lanjut Antarjo, dapat dilakukan apabila hasil penilaian kelas kebun dipercaya dan dijamin oleh semua pihak. Caranya? yaitu dilakukan oleh petugas yang kompeten, sistem penilaian harus didasarkan pada standar audit (SNI/ISO 19011: 2018, red). Prinsip dasar, etika, dokumen yang traceable dan independent merupakan bagian dari petugas penilai, sehingga mampu berperan sebagai auditor ISPO.

“Untuk meningkatkan kompetensi seperti yang diinginkan, diperlukan dukungan lain dari semua pihak dan integritas petugas PUP sangat penting untuk menghasilkan nilai kelas kebun sesuai persyaratan,” terangnya.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Ditjen Pekebunan, Kementan, Dedi Junaedi menambahkan pengelolaan perkebunan harus mematuhi peraturan atau regulasi terkait. Salah satunya perizinan usaha perkebunan yang juga memuat kewajiban perusahaan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat.

“Praktek audit (on site, red) di pelatihan kemarin dilakukan di PTPN IX Kebun Getas Semarang dan Kampung kopi Banaran, dengan melakukan penilaian terhadap 8 sub sistem sesuai Permentan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan,” ujarnya.

Untuk diketahui, adapun output dari pelatihan ini, antara lain petugas mampu membuat rencana audit, melaksanakan audit dan melakukan evaluasi audit sebagaimana standar acuan sehingga hasil penilaian lebih dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan, dan juga diharapkan nantinya turut mengawal bangkitnya kejayaan perkebunan nasional.

Selengkapnya
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id