Menu
SAJIAN ISI

Agar Petani Sejahtera, APKASINDO Bangun PKS

Untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejateraan, Asosiasi Petani Kelapa Sawit (APKASINDO) membangun Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Desa Tajau Mulya, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.

Pembangunan PKS diawali dengan acara peletakan Batu Pertama, yang dihadiri Bupati Tanah Laut Sukamta, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian Dedi Junaedi, Kadiv Pungutan Biaya dan Iuran Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDPKS), Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) yang diwakili oleh Asisten III Bidang Administarsi Umum Provinsi Kalsel  Heriansyah, Dewan Pembina DPP APKASINDO Bayu Krisnamurthi.

Bupati Tanah Laut, Sukamta dalam sambutannya mengapresiasi pembangunan PKS tersebut. Menurutnya pembangunan PKS merupakan langkah yang tepat dan jitu, karena saat ini bukan rahasia lagi bahwa petani kelapa sawit mandiri kesulitan menjual hasil panennya lantaran Pabrik Kelapa Sawit Swasta lebih mengutamakan hasil panen dari kebun inti dan plasma milik mereka.

“Petani kita tidak bisa maksa ke PKS swasta, maka dari itu jika kita punya PKS mandiri maka petani akan memproses hasil panennya di PKS milik petani sendiri,” kata Sukamta.

Selanjutnhya, Sukamta meminta doa kepada seluruh hadirin agar pembangunan PKS Petani Swadaya Mandiri tersebut bisa berjalan dengan lancar.

"Mari kita doakan semoga PKS milik Petani ini cepat selesai dan dapat digunakan, karena jika PKS ini dapat berjalan maka petani kelapa sawit mandiri Tanah Laut akan sejahtera,” katanya.

Angga Yuda Prasetia dari PT. BGMPA selaku Mitra Pembangunan PKS ini, mengungkapkan bahwa nilai investasi untuk pembangunan Pabrik Kelapa Sawit tersebut senilai 230 miliar rupiah yaitu meliputi pembangunan pabrik, tangki penampung CPO, truk CPO, komplek perumahan, jalan dan infratruktur penunjang lainnya.

"PT. BGMP bekerjasama dengan Koperasi Sawit Makmur dalam pembangunan Pabrik Kelapa Sawit yang memiliki kapasitas produksi 45 ton perjam dan kedepan akan ditingkatkan lagi menjadi 60 ton per jam, sedangkan untuk pembangunan sudah dimulai dari bulan April 2019 lalu dan diperkirakan akan selesai di bulan Juni tahun 2020. Terimakasih telah dipercaya oleh Petani Kelapa Sawit KUD Sawit Makmur sebagai mitra dalam pembangunan kebun kelapa sawit ini, sebagai perusahaan lokal, tentu kami akan membuat yang terbaik untuk sukses nya Pembangunan PKS ini," kata Angga.

Ketua Koperasi Sawit Makmur Samsul Bahri menambahkan, dengan adanya PKS pihaknya berharap akan mensejahterakan para petani kelapa sawit mandiri, pasalnya saat ini nasib para petani sangatlah memprihatinkan dan menjadi pelengkap penderita.

"Selama ini, dimana jika PKS Swasta cukup buahnya maka buah Petani akan dibelakangkan dan harga miris sekali, namun jika Buah Inti dan Plasma dari PKS Swasta tersebut kurang baru diperhatikan itupun tidak pernah mengikuti harga ketetapan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan," kata Samsul.

Samsul menjelaskan bahwa sudah tiga tahun mencari Investor tapi tidak juga membuahkan hasil, termasuk dengan BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) hanya memberikan janji-janji saja, namun Dana Sarpras (sarana dan prasarana) yang didalamnya ada item PKS sejak berdirinya BPDPKS tidak juga jelas ujungnya, padahal kan juga yang dikelola BPDPKS itu kan 45% uang Petani juga.

"Maka itu kami Petani mencari solusi lain mencari mitra, untunglah ada yang mau mendengar jeritan Petani Sawit kampungnya sendiri. PKS ini adalah Pola Mitra antara Koperasi Sawit Makmur dengan PT Batu Gunung Mulia Putra Agro," jelasnya.

Perlu diketahui, proyeksi total luas lahan yang akan memasukkan TBS ke PKS ini seluas 11.754 ha yang tersebar di 8 Kecamatan pada 22 Desa Kabupaten Tanah Laut, dengan jumlah petani sebanyak 3,200 KK, semuanya tergabung dalam koperasi Sawit Makmur.

Skema kerjasama antara Koperasi Sawit Mandiri dengan PT BGMPA adalah dalam bentuk 70% dipegang oleh PT BGMPA dan 30% dipegang oleh Koperasi.

Bayu Krisnamurthi, Dewan Pembina DDP APKASINDO dalam sambutannya mengatakan, pertama, apa dilakukan oleh dua mitra ini adalah sejarah baru dalam industrii kelapa sawit di Indonesia, karena yang selama ini berdiri ditengah perkebunan kelapa sawit rakyat adalah PKS yang sudah memiliki Inti dan Plasma. Ini akan menjadi contoh bagi 22 Propinsi DPW APKASINDO diseluruh Indonesia supaya bisa melayani anggotanya melalui PKS Petani Swadaya.

Kedua adalah bahwa tahun 2025 Kalimantan akan menjadi penghasil TBS terbesar di Indonesia dan Kalimantan Selatan akan menjadi Provinsi paling strategis dalam industri kelapa sawit ini.

"Saya katakan Kalimantan karena tanaman kelapa sawit muda yang sudah ditanaman saat ini adalah bibit-bibit hybrid yang produksinya akan sangat tinggi dan tahun 2025-2045 adalah masa produktivitas tertinggi sawit Kalimantan," kata Bayu.

Peluang ini, lanjutnya, harus diraih oleh Petani Kalimantan Selatan melalui mendirikan PKS Swadaya. Pelabuhan yang hanya 30 Km dari PKS ini harus ada jalur khusus untuk transportasi Truk CPO karena transportasi menuju pelabuhan sangat memegang peranan penting.

Bayu berharap, kedepannya PKS Swadaya ini harus juga mengolah CPO menjadi produk hilir supaya pendapatan KUD Sawit Makmur juga akan semakin meningkat dan tidak tergantung ke pasar CPO. Koperasi Sawit Makmur harus berpikir jauh kedepan karena ini industry strategis dan menggantungkan banyak ekonomi keluarga.

Dan ketiga, kata Bayu, bahwa Sawit Indonesia saat ini banyak mendapat kritikan dari Negara Eropa dan Negara penghasil tanaman kedelai dan rapeseed lainnya, untuk itu Petani sawit harus ikut mengkampanyekan sawit melalui pendidikan dini kepada semua lapisan masyarakat bahwa sawit itu adalah produk andalan indoensia yang perlu dijaga bersama melalui konsep sustainable.

"Namun kita jangan kaku melihat konsep sustainable ini, sebagai ilustrasi bahwa masyarakat harus makan dan sejahtera melalui usaha-usaha salah satunya perkebunan kelapa sawit, hutan tidak dapat mensejahterakan rakyat, hutan perlu dijaga kelestariannya namun masyarakat juga harus disustanibilitykan melalui, mensejahterakan rakyatnya," jelasnya.

Dedi Junaedi selaku perwakilan dari Dirjen Perkebunan menilai, konsep PKS Petani swadaya ini adalah terobosan untuk memberdayakan Petani Swadaya, karena selama ini di hampir seluruh daerah penghasil Kelapa Sawit persoalan Petani Swadaya adalah Tataniaga TBS, dengan adanya PKS ini akan menjadi jawaban persoalan tersebut.

Menurut Dedi, pendirian PKS Swadaya ini tidak memerlukan persyaratan Minimum 20% kebun inti, karena ini adalah PKS Swadaya Petani, yang perlu dipikirkan kedepannya adalah manajemen penerimaan buah dari Petani Swadaya supaya sama-sama diuntungkan dengan keberadaan PKS ini.

"Saya berharap kedepannya Koperasi Sawit Makmur ini bisa tampil dikancah internasional sebagai Promotor Berdaulatnya sawit rakyat melalui kepemilikikan PKS ini dan PKS ini diharapkan menjadi contoh tamu dari Eropa sebagai PKS Percontohan Petani Swadaya, jika selama ini tamu dari Eropa dan Negara lain selalu dibawa ke Riau, nantinya Dirjen Perkebunan akan membawanya ke Kabupaten Tanah Laut ini," ujar Dedi meyakinkan.

Ketua Umum DPP APKASINDO, Gulat Manurung menjelaskan bahwa petani sawit harus bergabung kepada Kelompok Tani dan KUD agar mudah dipantau dan dibantu. Apkasindo sebagai wadah petani sawit mandiri mencakup kelompok tani, KUD dan juga Petani Perorangan.

Menurut Gulat, Apkasindo telah 16 tahun berdiri sebagai organisasi Propesi berperan penting menjebatani semua kepentingan Petani sawit di 22 DPW Propinsi dan 116 DPD Kabupaten Kota Perwakilan Apkasindo.

"Persoalan Petani saat ini ada tiga hal utama, pertama yaitu masalah Tataniaga TBS, kedua Masalah Advokasi Petani Dalam Kawasan Hutan dan ketiga adalah masalah Sarpras.

"Dengan telah berdirinya PKS Petani ini maka dengan demikian selesailah persoalan satu dan tiga, karena langsung terjawab melalui PKS ini. Saya berharap dengan telah dimulainya pembangunan PKS ini akan menjadi catatan sejarah bagi Petani Indonesia, dan 22 Propinsi penghasil sawit di Indonesia terarah perhatiannya ke Kabupaten Tanah Laut karena berhasil bermitra dengan PT GBMPA. untuk membangun PKS dan merupakan PKS Petani Mandiri Pertama di Indonesia," pungkasnya.

Selengkapnya

Harga CPO Rendah, Tantangan Bagi Industri Sawit Berkelanjutan

Rendahnya harga minyak mentah sawit alias Crude Palm Oil (CPO), menjadi tantangan industri sawit. Disisi lain, isu minyak sawit berkelanjutan terus digaungkan.

Kabar terbaru dari Bursa Pasar Derivatif Malaysia, menjadi potret buram bagi bisnis CPO yang harganya mengalami terjun bebas. Kondisinya, hampir mendekati level terendah seperti 30 November 2018, sebesar RM 1970 per ton.

Jatuhnya harga CPO, tentu membutuhkan banyak dukungan dari para pemangku kepentingan bisnis minyak sawit, guna mendrongkrak harga kembali bertumbuh. Pada minggu kedua bulan Mei lalu, harga CPO penerimaan Juli 2019, kembali menurun hingga RM 1983 atau sekitar US$ 475 per ton, dengan kurs RM4,17/US$.

Akibat menurunnya harga CPO, berbagai aktivitas perkebunan banyak mendapatkan hambatan. Berkurangnya pendapatan yang diterima pekebun dari menjual hasil panennya, menjadi pemicu utama dari melesunya aktivitas perkebunan kelapa sawit.
Alhasil, hasil panen Tandan Buah Segar (TBS), ikut anjlok di kemudian hari. Pemilik perkebunan kelapa sawit, baik petani maupun perusahaan perkebunan kelapa sawit, sama-sama tidak bisa melakukan banyak aktivitas perawatan yang menjadi rutinitasnya.

Perawatan kebun dan pemeliharaan pokok tanaman yang membutuhkan dana lumayan besar, cenderung terabaikan saat harga jual CPO terjungkal.
Akibat jatuhnya harga CPO dunia, juga selalu berakibat merosotnya produksi minyak sawit nasional. Lantaran biaya perawatan dan pemeliharaan kebun sawit tak mampu lagi dilakukan.

Baik petani maupun perusahaan perkebunan selalu melakukan pemotongan biaya perawatan dan pemeliharaan, supaya mampu bertahan dalam usahanya. Salah satu caranya, melalui pengelolaan berkelanjutan, dimana pendapatan dari penjualan hasil panen, bisa didapatkan dari jumlah hasil panen yang selalu bertumbuh.

Deputi Menko bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Musdhalifah Machmud mengatakan, Kemenko Perekonomian sedang melakukan proses perbaikan tata kelola perkebunan sawit dengan menerapkan berbagai cara. Salah satunya dengan memperbaiki pola budidaya yang dilakukan petani lewat program peremajaan sawit rakyat.

Di mana pogram ini, bertujuan selain untuk meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat juga guna melakukan pandataan luasan lahan petani. Data pekebun saat menjadi penting, dan kami sedang melakukan kerjasama dengan lembaga terkait seperti BIG dan Kementerian terkait, kata Musdhalifah dalam FGD Sawit Berkelanjutan: Diskusi Sawit Bagi Negeri Vol 3 dengan tema Peluang Pasar Sawit Berkelanjutan Indonesia yang diadakan majalah InfoSAWIT di Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Musdhalifah merujuk informasi dana hibah untuk program peremajaan sawit rakyat hingga tahun 2019, sebanyak 28.276 ha telah mendapatkan Dana PSR, lantas sekitar 39.989 ha proses penyaluran Dana PSR di BPDPKS dan sejumlah 16.960 ha dilakukan verifikasi bertahap melalui Aplikasi PSR.

Selain peremajaan sawit rakyat, komitmen pemerintah terhadap lingkungan juga dilakukan misalnya dengan penerapan kebijakan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang mana semenjak 2011 sampai 2019, realisasi Perkebunan Kelapa Sawit yang tersertifikasi ISPO seluas 4.115.434 hektar (Ha). Atau 29,3% dari total lahan Perkebunan Kelapa Sawit 14,3 juta ha. Sedangkan produksi CPO yang telah tersertifikasi ISPO mencapai 11,57 juta ton CPO atau 31% dari total produksi CPO 37,8 juta ton/ha.

Sementara Managing Director Sustaiability and Strategic Stakeholder Engagement Golden Agri Resources Ltd, Agus Purnomo mengatakan, tekanan terhadap sektor perkebunan kelapa sawit bisa dibagi dalam tiga kelompok. Pertama, dari pemerintah para konsumen minyak sawit salah satunya berupa muculnya kebijakan RED II dari Uni Eropa serta hambatan dagang lainnya.

Kedua, tantangan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait isu deforestasi, hak asasi manusia dan sosial serta limbah. Kelompok ketiga datang dari konsumen berupa isu kesehatan yang kembali dihembuskan, katanya.

Namun demikian, kata Agus, di beberapa negara mulai muncul kesadaran dalam memproduksi minyak sawit berkelanjutan, seperti inisiasi yang dilakukan India dengan Sustainable Palm Oil Coalition for India (India-SPOC) dan Jepang.

Kondisi demikian, lanjutnya, membuka peluang dalam pemasaran minyak sawit berkelanjutan. Dengan potensi itu, Golden Agri terus memproduksi komoditas sawit yang berkelanjutan. Cara yang dilakukan dengan pendekatan bantuan teknis dan insentif keuangan, untuk program peremajaan kebun sawit yang dikelola petani swadaya. "Kami mendukung misi pemerintah Indonesia untuk meremajakan 200,000 ha lahan perkebunan rakyat, katanya.

Untuk dukungan itu, lanjutnya, perusahaan menetapkan target dukungan sebesar 17,5% (35.000 ha) dari target. Caranya dengan program peremajaan petani yang berada di sekitar kebun, meningkatkan produktivitas petani sebesar 5-6 ton CPO/ha/tahun, serta menciptakan proses produksi dan konsumsi yang berkelanjutan melalui kerjasama multi pihak (SDG 12 and 17).

Imam A El Marzuq dari Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), mengungkapkan, produsen minyak sawit berkelanjutan di dunia dikuasai oleh tiga produsen yakni Indonesia, Malaysia dan Tahiland. Dalam skim produksi Certified Sustainable Palm Oil (CSPO) yang diterapkan pada RSPO, tidak hanya berofokus memaksimalka produksi tetapi juga melibatkan preservasi dan proteksi lingkungan.

Saat ini, lanjutnya, Indonesia dan Malaysia masih menjadi produsen utama minyak sawit berkelanjutan. Di Indonesia mencerminkan para pengusaha perkebunan temasuk pekebun kecil dan skema kemitraan dan swadaya terus bergulir dilapangan, kendati ada hantaman dari berbagai sisi, ini membuktikan keunggulan minyak sawit Indonesia masih teruji, kata Imam.

Imam mengatakan, pada 2023, RSPO menargetkan produksi minyak sawit berkelanjutan di dunia bisa mencapai 23 juta ton, serta mendorong penyerapan minyak sawit berkelanjutan di dunia.

Selengkapnya

Sawit Hadapi Tantangan Produktivitas

Tata kelola industri yang berkelanjutan harus mencakup tiga aspek yaitu: profit, people, dan planet. Uni Eropa juga harus melihat tuntutan keberlanjutan dalam tiga aspek tersebut secara integral.

“Tidak mungkin kita bisa memenuhi tuntutan keberlanjutan bagi people dan planet jika kita tidak bisa mencapai keberlanjutan dari aspek bisnis,” kata Ketua Umum Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) Joko Supriyono saat berbicara pada Seminar Internasional Himpunan Ilmu Tanah Indonesia di Bandung, Selasa (6/8).

Joko, dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu (7/8), mengkritisi diskriminasi Uni Eropa terhadap produk minyak sawit. Isu deforestasi, HAM, hingga terakhir RED II (renewable eneegy directive) yang mengharuskan sawit dikeluarkan sebagai bahan baku biofuel di Uni Eropa.

“Kriteria ILUC (indirect land use change) tidak fair dalam menghitung emisi karbon dalam perkebunan kelapa sawit,” kata Joko.

Dalam konteks ILUC, Joko mengkritisi Uni Eropa dalam menganalisis tutupan lahan dan cut off date dalam perhitungan deforestasi. Eropa menghitung berdasarkan selisih karbon stok hutan primer dengan karbon stok setelah menjadi perkebunan kelapa sawit sebagai emisi sawit tanpa melihat sejarah lahan sebelum menjadi perkebunan kelapa sawit.

“Padahal kenyataannya lebih dari 70% pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit Indonesia berasal dari degraded land yakni lahan terbuka, semak belukar dan bekas areal pertanian, di antaranya perkebunan karet,” katanya.

Ketua Umum Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) Joko Supriyono saat berbicara pada Seminar Internasional Himpunan Ilmu Tanah Indonesia di Bandung, Selasa (6/8).
Ketua Umum Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) Joko Supriyono saat berbicara pada Seminar Internasional Himpunan Ilmu Tanah Indonesia di Bandung, Selasa (6/8).
“Ini tidak fair, seharusnya selisih karbon dihitung dari penggunaan lahan tersebut sebelum menjadi kebun sawit. Selain itu cut off date penghitungan deforestasi dimulai dari periode 2008, padahal deforestasi untuk pembukaan lahan minyak nabati lain seperti kedelai dan bunga matahari di Eropa dan Amerika sudah jauh lebih dulu dilakukan,” tegas Joko.

Jika dibandingkan ekspansi perkebunan minyak nabati di dunia, dari Departemen Pertanian AS (USDA) tahun 2017 menyebutkan pada tahun 1965, dari seluruh lahan yang digunakan untuk produksi minyak nabati, luas kebunan kedelai mencapai 52%, bunga matahari 17%, rapeseed 16%, dan kelapa sawit 8%. Lalu tahun 2016 luas perkebunan kedelai 61% , bunga matahari 12%, dan rapeseed 17%, serta kelapa sawit 10%. Dengan produktivitas pohon kelapa sawit yang 6-9 kali lipat lebih tinggi dibandingkan minyak nabati lainnya.

“Jadi sesungguhnya, Eropa dan Amerika telah melakukan deforestasi besar-besaran tetapi tidak pernah dibicarakan. Sedangkan Eropa meributkan Indonesia yang tengah berjuang membangun bangsa dengan isu deforestasi,” kata Joko.

Lebih lanjut, sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, Isu keberlanjutan tentu saja menjadi tantangan yang harus dihadapi. Joko menegaskan sustainable palm oil, harus mengedepankan tiga pendekatan dasar yakni profit, people dan planet. Ketiga elemen tersebut harus berjalan karena saling memberikan dampak satu sama lain.

Selain black campaign dan diskriminasi UE, tantangan dalam industri kelapa sawit Indonesia adalah masalah produktivitas yang masih rendah. Joko berharap semakin banyak riset yang dilakukan untuk mengatasi masalah produktivitas perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Joko memaparkan, kurun 2008 hingga 2017 rata-rata pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit bertambah 6% setiap tahun, tidak disertai dengan kenaikan produktivitas. Dalam kurun waktu tersebut rata-rata produktivitas kelapa sawit hanya naik 3% setiap tahunnya. Dengan rata-rata yield 11 ton TBS (tandan buah segar) setiap tahunnya.

“Angka yang jauh lebih rendah dari potensi produktifitas kelapa sawit yang seharusnya bisa mencapai lebih 25 ton per hektar per tahun,” katanya.

Selengkapnya
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id