Menu
SAJIAN ISI

Indonesia Terus Jalankan Industri Sawit Berkelanjutan

Indonesia memiliki peran paling strategis dalam menyuplai kebutuhan pasar global. Secara bersamaan, Indonesia juga merupakan negara terbesar minyak sawit berkelanjutan, berlandaskan prinsip dan kriteria berkelanjutan yang berlaku universal, sehingga memiliki kontibusi besar bagi pembangunan berkelanjutan di dunia.

Seiring berjalannya waktu, minyak sawit tak hanya mampu mengembangkan mata rantai bisnisnya semata, namun keberadaan industri minyak sawit, menjadi bagian pula dari pembangunan nasional yang berkelanjutan (SDGs). Bertujuan menyejahterakan kehidupan rakyat Indonesia, yang selaras dengan kehidupan sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Peranan Pemerintah sendiri, melalui Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) turut mendorong peranan pasar domestik, untuk terus meningkatkan konsumsi minyak sawit melalui program mandatori biodiesel. Pasalnya, sebagai industri strategis, minyak sawit memiliki peluang besar dalam mendulang devisa negara, melalui ekspor minyak sawit dan turunannya.

Dalam berbagai aksi kampanye positif minyak sawit, BPDP-KS selalu memperjuangkan keberadaan minyak sawit Indonesia yang telah memiliki prinsip dan kriteria berkelanjutan. Selain itu, minyak sawit Indonesia telah memiliki standar berkelanjutan seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) begi perkebunan kelapa sawit nasional.

Bahkan, sebagian besar minyak sawit Indonesia juga telah memiliki sertifikasi RSPO dan International Standard Carbon Certification (ISCC) yang secara sukarela dilakukan petani dan perusahaan perkebunan kelapa sawit nasional. Meskipun keberadaan minyak sawit di pasar global masih memiliki banyak tantangan.

Direktur BPDP-KS Herdrajat Natawijaya mengatakan, keberadaan minyak sawit Indonesia harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dari pemerintah.

“Produksi minyak sawit Indonesia, harus mengikuti peraturan yang telah diterapkan pemerintah, seperti penerapan prinsip dan kriteria ISPO yang wajib dilakukan semua pelaku usah perkebunan,” ujar Herdrajat dalam Diskusi Sawit Berkelanjutan dengan tema SustaiInable Palm Oil : Membeli Yang Baik di Jakarta, Kamis (09/5/2019).

Tak ketinggalan, peranan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), sebagai organisasi nirlaba, juga mendukung keberadaan perdagangan minyak sawit berkelanjutan, supaya terus meningkat di pasar dunia.

Menurutnya, peranan pelaku usaha dalam menyediakan produksi minyak sawit berkelanjutan juga dilakukan secara berkesinambungan.

“Berbekal komitmen luas akan berkelanjutan, industri minyak sawit nasional juga terus membangun perkebunan kelapa sawit menjadi lebih maju dan berkelanjutan. Terlebih, berbagai perbaikan prinsip dan standar juga telah banyak dilakukan,” terangnya.

Senior Managing Director Sinar Mas Agri, Agus Purnomo mengungkapkan, keberadaan pelaku usaha minyak sawit, selalu melakukan banyak perbaikan guna menghasilkan minyak sawit berkelanjutan.

“Prinsip utaman tranparansi dan akuntabilitas juga telah diterapkan kepada mata rantai pemasok Tandan Buah Segar (TBS) yang diproses Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik perusahaan,” bebernya.

Agus menjelaskan berbagai rencana aksi yang telah dilaksanakan dan direncanakan Sinar Mas Agri dalam menghasilkan produksi minyak sawit berkelanjutan. Kendati tak mudah, namun Agus memiliki optimisme besar akan keberhasilan minyak sawit yang ramah lingkungan dan sosial.

“Perusahaan terus melakukan pembenahan untuk menghasilkan minyak sawit berkelanjutan,” ujar Agus Purnomo.

Sementara itu, Sutainable Palm Oil Program Manager WWF Indonesia, Joko Sarjito menuturkan, pihaknya memiliki program kampanye positif minyak sawit, juga sering menyuarakan kepada masyarakat luas supaya mau membeli minyak sawit yang baik.

“WWF Indonesia terus mendorong berbagai upaya perbaikan yang dilakukan untuk menghasilkan minyak sawit berkelanjutan,” jelasnya.

Direktur RSPO Indonesia, Tiur Rumondang menambahkan, evaluasi dan perbaikan prinsip dan kriteria RSPO (P&C RSPO) selalu dilakukan setiap 5 tahun sekali, beradasarkan kesepakatan para anggota RSPO. Dimana, keberadaan anggota RSPO berasal dari multi stakeholder yang memiliki kepentingan bersama akan keberlanjutan usaha minyak sawit.

“P&C RSPO akhir tahun 2018 lalu, telah banyak mengalami perubahan guna menghasilkan minyak sawit berkelanjutan yang ramah lingkungan dan ramah sosial,” pungkasnya.

Kunjungan Wapres Argentina; Indonesia Buka Akses Pasar Buah Tropis dan Rempah ke Argentina

Jakarta - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sepakati kerjasama bilateral lebih erat antara Indonesia dengan Argentina terkait akses pasar produk-produk pertanian. Kerjasama ini diharapkan dapat lebih memperbesar akses buah tropis eksotis, rempah dan produk unggulan Indonesia lainnya ke pasar ekspor Argentina. 

“Kita sudah pelajari, Indonesia punya potensi besar untuk mengekspor buah tropis eksotis dan rempah ke Argentina, seperti nanas, manggis, salak, kopi, dan lada. Potensi lainnya adalah produk olahan hortikultura untuk bahan baku untuk industri makanan jadi,” kata Amran dalam keterangan persnya usai pertemuan dengan Wakil Presiden Argentina Gabriela Michetti di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta pada Rabu (8/12).

Mentan menerangkan, produksi nanas Indonesia pada tahun 2018 mencapai 2 juta ton, dan sudah diekspor ke negara-negara di Asia, Timur Tengah, dan Eropa hingga 250 ribu ton per tahun. Sementara itu, ekspor maggis mencapai 40 ribu ton dari produksi 160 ribu ton selama 2018. Begitu juga dengan salak yang diekspor ke negara-negara Asia sebanyak 1,2 ribu ton dari 950 ribu ton produksi petani tahun 2018. 

Untuk produk olahan hortikultura, Amran menjelaskan bahwa yang berpotensi besar untuk diekpor adalah pasta cabai, pasta bawang, pasta buah-buahan (jambu, manga, dan sirsak). Selain itu, Argentina juga diharapkan bersedia membuka akses pasar untuk sarang burung walet yang menjadi andalan ekspor Indonesia.

“Indonesia punya potensi besar mamasok produk-produk hortikultura. Argentina adalah salah satu pasar non-tradisional yang kita coba akses agar pertanian kita bisa menghasilkan devisa lebih besar, ini sejarah untuk kita membuka akses pasar pertanian ke Argentina,” jelas Amran. “Kita melalui Badan Karantina Pertanian sudah mengajukan permohonan secara resmi untuk akses pasar untuk pisang, nanas, manggis, dan salak ke Argentina sejak November 2017,” tambahnya. "Melalui pertemuan ini, segera ditindaklanjuti".

Selain akses pasar, Amran juga menjabarkan bahwa Indonesia menjajaki potensi kerjasama transfer teknologi pertanian dari Argentina, diantaranya sistem penyimpanan hasil pertanian yang efisien dan ramah lingkungan (silo bag), serta teknologi penanaman tanpa olah tanah (no till farming) yang bisa memperpendek proses dan memangkas ongkos produksi. "Argentina bahkan siap berinvestasi di Indonesia untuk teknologi alat mesin pertanian, seperti dryer atau alat pengering," ujar Amran.

Amran juga menyatakan bahwa Indonesia menutup impor jagung karena sudah swasebada dan bahkan sudah ekspor. Indonesia pun bersedia berbagi pengalaman soal keberhasilan mencapai swasembada dalam waktu singkat melalui peningkatan produktivitas, manajemen pengairan, indekspertanaman dan mekanisasi kepada Argentina.

Dalam pertemuan ini, Menteri Amran didampingi oleh Sekertaris Jenderal Kementan, Syukur Iwantoro, Kepala Badan Karantina Pertanian Ali Jamil, dan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan I Ketut Diarmita. Sementara pihak Argentina juga diwakili oleh Secretary of Agriculture, Livestock and Fishery Guillermo Bernaudo, President of National Food Security and Quality Service Ricardo Negri, Deputy Head of Mission Leandro Waisman. 

Indonesia-UE Sepakat Bentuk Tim Sawit

JAKARTA, - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan bahwa Indonesia dan Uni Eropa (UE) akan membentuk tim bersama terkait sawit dalam rangka untuk komunikasi serta saling bertukar informasi.

"Mulai sekarang sampai dengan tahun 2021 kita akan membentuk tim bersama dengan Uni Eropa," ujar Darmin pada Kamis (02/05/19), di Jakarta.

Pembentukan tim bersama itu berkaitan dengan janji Uni Eropa bahwa pada 2021 nanti mereka akan menggelar kembali pembahasan terkait sawit atau crude palm oil (CPO).

Nanti, walaupun sawit Indonesia pada akhirnya tetap terkena aturan diskriminatif, jelas Darmin, bukan berarti sawit Indonesia tidak boleh masuk ke sana.

"Sawit boleh masuk cuma tidak mendapatkan insentif , " ujar Darmin.

Hal tersebut merupakan salah satu hasil dari kunjungan delegasi joint mission negara-negara produsen sawit (CPOPC) ke markas Uni Eropa di Brussels, Belgia, di mana Uni Eropa hanya menyarankan adanya usulan komunikasi baru bersama dan tidak ada perubahan regulasi dari ketetapan yang sudah dibuat sebelumnya.

Komunikasi Indonesia-UE ini diharapkan dapat mengubah hasil kajian terkait sawit dari sebelumnya berisiko tinggi menjadi bukan risiko tinggi paling cepat pada 2021. Indonesia sendiri saat ini sedang menunggu proposal lanjutan dari Uni Eropa.

Menurut Darmin, hal itu terjadi karena metodologi dan hipotesa yang digunakan Uni Eropa tentang risiko dan pengaruh buruk kelapa sawit ditetapkan secara sepihak, bertentangan dengan fakta dan tanpa adanya analisis dampak.

“Apalagi penggunaan basis awal 2008 sebagai metodologi penghitungan juga dilakukan tanpa adanya alasan kuat karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan kelapa sawit terkini,” jelas Darmin.

Terdapat beberapa poin keberatan dari pihak delegasi Indonesia, di antaranya kelapa sawit mempunyai lahan yang jauh lebih kecil dari produk minyak nabati lainnya dengan produktivitas lebih tinggi delapan hingga sepuluh kali lipat. Selain itu, apabila terjadi pemboikotan produk kelapa sawit, maka dapat menyebabkan pembukaan lahan yang lebih masif untuk penanaman produk nabati lainnya, karena permintaan atas produk nabati makin tumbuh pesat.

Mulai 1 Juni Pungutan Ekspor Sawit akan Diberlakukan Lagi

JAKARTA, - Menyikapi harga minyak kelapa sawit mentah (CPO) yang masih tetap fluktuatif, Kementerian Keuangan menerbitkan aturan baru yang mengubah skema pungutan ekspor sawit melalui PMK Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua PMK Nomor 81 Tahun 2018 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Pemerintah memutuskan pungutan ekspor CPO akan diberlakukan lagi mulai 1 Juni, setelah keputusan sebelumnya memberlakukan pungutan nol persen hingga 31 Mei 2019.

Regulasi ini membebaskan tarif pungutan ekspor untuk seluruh produk sawit, terhitung dari 1 Maret sampai 31 Mei 2019. Namun setelah 1 Juni, pungutan kembali berlaku sebesar US$ 50/ton untuk CPO dan produk hilir bervariasi antara US$10-US$40/ ton.

Namun, jika harga CPO masih di bawah USD 570 per ton, pungutan nol persen tetap berlaku. Sementara, jika harga CPO telah melewati batas harga US$ 619 per ton, pungutan tarif ekspor akan dikenakan dengan besaran yang bervariasi antara 10% hingga 50% sesuai jenis produknya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani merevisi aturan pungutan ekspor merujuk kepada surat yang dikirimkan Menko Perekonomian, Darmin Nasution selaku Ketua Komite Pengarah BPDP-KS. Dalam surat bernomor TAN-54/M.EKON/3/2019 tertanggal 1 Maret ini menyampaikan kesepakatan dan keputusan rapat Komite Pengarah pada 28 Februari 2019 yang mengusulkan kepada Menkeu mengenai perubahan tarif Badan Layanan Umum BPDP-Kelapa Sawit. Usulan ini telah dikaji oleh tim penilai dibawah Direktorat Jendral Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Sebelumnya, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit menyatakan pungutan ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya sepanjang 2018 mencapai Rp 14 triliun. Dana pungutan ekspor antara lain digunakan untuk mendukung program biodiesel, peremajaan sawit rakyat, riset dan pengembangan, sumber daya manusia, promosi, sarana dan prasarana, serta dana cadangan.

Kementan Dorong Petugas PUP Berperan Strategis Mengawal Kejayaan Perkebunan Nasional

YOGYAKARTA, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan telah menggelar pelatihan petugas Penilai Usaha Perkebunan (PUP) pada tanggal 21 hingga 27 April 2019 bulan lalu di Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) Yogyakarta. Pelatihan diikuti 85 peserta dari 27 provinsi dan kabupaten/kota yang menangani bidang perkebunan dan Pusat.

Sekretaris Direktorat Jendral Perkebunan Kementan, Antarjo Dikin menjelaskan petugas PUP berperan strategis dalam mengawal kesuksesam program mengembalikan kejayaan perkebunan nasional. Petugas penilai atau auditor mempunyai peran penting dalam tata kelola kebun yang baik.

“Ini merupakan salah satu peran pemerintah dlm melakukan pengawasan disamping fungsi pembinaan sebagaimana diamanatkan dalam Permentan Nomor 98 tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan,” demikian jelas Antarjo di Jakarta, Selasa (7/5).

Menurutnya, hasil penilaian kebun merupakan pre-requisite untuk sertifikasi ISPO. Dengan begitu, lembaga sertifikasi ISPO nantinya tidak lagi melakukan audit terhadap sub sistem yang telah dinilai oleh petugas penilai, namun bisa jadi dilakukan audit sebagian terhadap hal-hal yang perlu klarifikasi atau validasi.

Mekanisme diatas, lanjut Antarjo, dapat dilakukan apabila hasil penilaian kelas kebun dipercaya dan dijamin oleh semua pihak. Caranya? yaitu dilakukan oleh petugas yang kompeten, sistem penilaian harus didasarkan pada standar audit (SNI/ISO 19011: 2018, red). Prinsip dasar, etika, dokumen yang traceable dan independent merupakan bagian dari petugas penilai, sehingga mampu berperan sebagai auditor ISPO.

“Untuk meningkatkan kompetensi seperti yang diinginkan, diperlukan dukungan lain dari semua pihak dan integritas petugas PUP sangat penting untuk menghasilkan nilai kelas kebun sesuai persyaratan,” terangnya.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Ditjen Pekebunan, Kementan, Dedi Junaedi menambahkan pengelolaan perkebunan harus mematuhi peraturan atau regulasi terkait. Salah satunya perizinan usaha perkebunan yang juga memuat kewajiban perusahaan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat.

“Praktek audit (on site, red) di pelatihan kemarin dilakukan di PTPN IX Kebun Getas Semarang dan Kampung kopi Banaran, dengan melakukan penilaian terhadap 8 sub sistem sesuai Permentan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan,” ujarnya.

Untuk diketahui, adapun output dari pelatihan ini, antara lain petugas mampu membuat rencana audit, melaksanakan audit dan melakukan evaluasi audit sebagaimana standar acuan sehingga hasil penilaian lebih dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan, dan juga diharapkan nantinya turut mengawal bangkitnya kejayaan perkebunan nasional.

Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id