Menu
SAJIAN ISI

DPR Akan Ajukan RUU Perlindungan Kelapa Sawit

majalah hortus edisi november 2015Berniat untuk melindungi petani, DPR berinisiatif mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perlindungan Sawit. Hal itu bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan petani dan perusahaan sawit di dalam negeri. Besarya kontrtibusi industri kelapa sawit terhadap perekonomian Indonesia tentu tak bisa diabaikan begitu saja. Bayangkan, industri dan perkebunan kelapa sawit menjadi penyelamat perekonomian Indonesia ketika negara ini menghadapi krisis. Buktinya, defisit perdagangan ekspor Indonesia dapat tertutupi dari surplus perdagangan non-migas yang kontributor utamanya produk kelapa sawit.

Diakui atau tidak, perekonomian Indonesia sebagian besar ditopang oleh sektor industri dan perkebunan sawit baik milik swasta, rakyat dan BUMN. Industri dan perkebunan kelapa sawit mampu memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial secara signifikan di Indonesia.

Produksi CPO Indonesia pada 2014 mencapai 31,5 juta ton. Dari jumlah tersebut sekitar 21,7 juta ton diekspor dengan menyumbangkan devisa US$ 21,1 miliar. Untuk itu, negara wajib hadir melindungi.

Firman Soebagyo, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR dan anggota Komisi IV, mengusulkan perlunya RUU Perlindungan Kelapa Sawit karena komoditas ini punya makna besar.  Komoditas strategis seperti sawit ini butuh kehadiran negara dalam arti harus ada perlindungan kepada komoditas strategis ini.

“UU ini sangat penting agar kegiatan petani sawit tak dimatikan usahanya sebagai dampak IPOP (Indonesia Palm Oil Pledge), sehingga kedaulatan negara tak diinjak-injak oleh kepentingan asing," tegasnya.

Menurut Firman, negara wajib hadir melindungi warganya. Hal ini sudah dibahas DPR bersama Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia). .

Dijelaskan, berdasarkan tata tertib pengajuan RUU di DPR, pengusulan aturan baru itu harus dari kalangan anggota DPR-RI. Di mana minimal jumlah anggota yang mengajukan RUU sebanyak 10 anggota.

Industri sawit tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Peranannya sebagai penyumbang devisa nomor dua setelah minyak dan gas, mendesak perlunya undang-undang tersendiri yang mengatur kepentingan industrinya. Firman Soebagyo menginisiasi RUU Perlindungan sawit yang akan diajukan pada Prolegnas 2016.

RUU memberikan payung hukum kuat kepada sektor komoditi strategis sesuai amanat konstitusi dalam pasal 33 UUD 1945 bahwa sumber kekayaaan alam dikuasai negara dan dikelola sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Alasan kuat pengajuan RUU itu supaya Indonesia tidak terkecoh perjanjian bilateral dan internasional yang didesain kelompok tertentu untuk menghancurkan persawitan nasional.

“Sebagai contoh, deklarasi IPOP ditandatangani 5 perusahaan menuai protes. Sejumlah petani datang ke DPR untuk memprotes IPOP lantaran TBS mereka tidak diterima. Gara-gara standar IPOP. Padahal, IPOP bukanlah produk hukum. Inilah yang melandasi gagasan saya membuat RUU ini,” papar Firman.

Firman mengkhawatirkan deklarasi IPOP bisa mematikan industri sawit sebagaimana kebijakan moratorium pemerintah masa lalu, artinya sawit tinggal menunggu kehancuran.  Dalam pandangannya, dunia internasional memainkan strategi untuk mematikan industri komoditas yang strategis. Sebut, saja ratifikasi tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang berpotensi mematikan pendapatan petani dan industri tembakau. Sumbangan industri tembakau kepada pemasukan negara mencapai Rp 200 triliun.

Di kelapa sawit, kepentingan internasional sangat nyata dalam kebijakan moratorium pada masa pemerintahan SBY. Janji kompensasi sebesar US$ 1 miliar ini pada kenyataannya tidak jelas nasibnya hingga sekarang. Menurut Firman, anggota DPR berpandangan sangat berbahaya kepentingan dunia internasional terhadap komoditas strategis makanya harus dilindungi dengan regulasi.

Pembuatan undang-undang ini, lanjut dia, menjadi kewenangan DPR dengan pertimbangan banyak industri strategis yang akan mati. Khususnya mengenai IPOP ini menunjukkan pemerintahan sebelumnya memberikan karpet merah terjadinya kartelisasi dan monopoli terselubung melalui deklarasi tadi.

“Sangat disayangkan peranan Kadin yang memfasilitasi IPOP. Untuk itu, sudah jelas Kadin harus mempertanggungjawabkan tindakannya karena Kadin sebagai wadah pengusaha nasional. Di sisi lain malahan mendukung IPOP. Padahal, ini bentuk kartelisasi apabila industri pertanian mengalami kartelisasi tinggal tunggu kehancuran,” jelas Firman.

Firman menyebutkan RUU ini akan disampaikan dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016 supaya pemerintah memberikan kepastian dalam bentuk payung hukum. Dengan begitu dapat mengantisipasi dan melindungi sawit dari kampanye hitam Uni Eropa.

Menurutnya, Uni Eropa khawatir dengan pertumbuhan minyak sawit yang mampu bersaing dengan minyak nabati lain dari zaman ke zaman. Dan pihaknya ingin memberikan perlindungan kepada petani karena luas lahan sawit 10,9 juta hektar, dimana sekitar 40% milik petani .
Menurut Firman, RUU itu sangat urgen dan mendesak untuk diberlakukan. Aturan tersebut dinilai akan mampu melindungi komoditas sawit dari tekanan kepentingan asing dan mendorong kemajuan industri ini di Indonesia.

Perlu diketahui, kelapa sawit merupakan produk pertanian paling sukses kedua di Indonesia setelah padi. Kelapa sawit juga merupakan komoditas ekspor pertanian terbesar. Industri kelapa sawit ini menjadi sarana meraih nafkah dan perkembangan ekonomi bagi sebagian besar masyarakat di pedesaan Indonesia. Industri kelapa sawit Indonesia diperkirakan akan terus berkembang pesat.

Kebutuhan minyak sawit dunia mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa dasawarsa terakhir dengan produksi minyak sawit saat ini diperkirakan lebih dari 45 juta ton. Indonesia merupakan salah satu produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di dunia, dengan produksi lebih dari 18 juta ton minyak sawit per tahun. *** SH

Tinggalkan Pesan Anda

Kolom yang bertanda bintang wajib diisi.

KEMBALI KE ATAS
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id