Menu
SAJIAN ISI

Restorasi Gambut Jangan Andalkan Bantuan Asing Featured

hortus edisi februari 2015Upaya pemerintah untuk merestorasi lahan gambut melalui Badan Restorasi Gambut (BRG) jangan bergantung pada bantuan asing, sekalipun hibah. Bantuan asing harus dihindari agar Indonesia tidak terus didikte asing. “Tidak ada logikanya ketika pihak tertentu ramai-ramai menuding kerusakan gambut akibat ulah korporasi, tiba-tiba mereka tidak dilibatkan ketika melakukan restorasi pada lahan yang rusak tersebut,” begitulah penegasan Prof. Dr. Ir. Supiandi Sapiham, Ketua Himpunan Gambut Indonesia (HGI).

Dimintai pendapatnya sehubungan dengan rencana pemerintah merestorasi lahan gambut melalui BRG yang belum lama ini dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), Guru Besar Jurusan Ilmu Pertanahan ini mengatakan, sebagai negara berdaulat, pemerintah dapat memanfaatkan potensi dalam negeri untuk memenuhi dana kebutuhan restorasi gambut sekitar US$ 1 miliar. Caranya, dengan memanfaatkan korporasi berbasis sumber daya alam, seperti  industri sawit dan hutan tanaman industri (HTI).
 
Jadi, lanjut dia, kebutuhan dana restorasi gambut sebaiknya tetap memanfaatkan dana dalam negeri yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan kontribusi korporasi. Namun, bila APBN terbatas atau tidak ada sama sekali, kebutuhan sekitar US$ 1 miliar bisa ditalangi oleh korporasi berbasis sumber daya alam. "Pemerintah bisa meminta kalangan pengusaha industri sawit dan HTI untuk menalanginya,” tandasnya.

Menurut Supiandi, bantuan asing harus dihindari agar Indonesia tidak terus didikte asing. Dia menambahkan, tidak ada logikanya ketika pihak tertentu ramai-ramai menuding kerusakan gambut akibat ulah korporasi, tiba-tiba mereka tidak dilibatkan ketika melakukan kegiatan restorasi terhadap lahan yang rusak tersebut.

Sebagai negara berdaulat, tindakan itu jelas akan merusak citra Indonesia di mata internasional sebagai bangsa yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, ujarnya, cukup korporasi yang bertanggung jawab dalam mengelola lingkungan dan aktif terlibat membantu konservasi. "Sayangnya, kegiatan tersebut kurang disosialisikan,” tukasnya.

Bahwa dalam menjalankan kegiatannya, BRG akan didukung pendanaan dari luar negeri pernah diutarakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, ketika diterima Wapres Jusuf Kalla, beberapa waktu lalu, di kantor Wapres Jakarta.

Siti menjelaskan bahwa dana rehabilitasi lahan gambut berasal dari dana hibah luar negeri yang jumlahnya mencapai jutaan dolar AS. "Anggaran rencananya dari dukungan luar negeri. Kalau kita lihat kerusakan ekosistem atau gambut ini menjadi concern internasional dan kawan-kawan ikuti dalam diskusi internasional banyak unsur luar simpati dan membantu," katanya.

Negara-negara yang akan memberikan bantuan dana tersebut, tambahnya, di antaranya  Norwegia sekitar 800.000 sampai 1 juta dolar AS, Inggris sekitar 3 juta dolar AS, Amerika Serikat sebesar 2,9 juta dolar AS. Selain itu, juga kemungkian akan ada dana tambahan dari Bank Dunia. Meski begitu, dana dari Bank Dunia itu masih perlu dibahas.

Jangan Sampai Picu Persoalan Baru
Lain lagi pendapat yang dilontarkan Ricky Avenzora, pemerhati masalah kehutanan dan lingkungan terkait dengan pembentukan BRG. Kata dia, pemerintah harus mengakomodasi kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat dalam menerapkan kebijakan restorasi lahan gambut agar tidak menimbulkan persoalan baru seperti kemiskinan serta persoalan sosial lainnya.
         
"Saat ini, ada sekitar 40 juta hingga 60 juta jiwa yang hidup tergantung pada industri berbasis sumber daya alam seperti kelapa sawit yang memanfaatkan gambut sebagai lahan produksi," kata Ricky menegaskan.
         
Menurut dia, pemerintah harus mempunyai ketegasan sehingga kekeliruan masa lalu tidak terulang. Karena itu, kebijakan restorasi gambut harus mempunyai keseimbangan antara lingkungan dan pembangunan agar tidak mematikan industri yang sudah ada.
         
Dalam keputusan terkait kasus kebakaran hutan dan lahan yang menjadi dasar pembentukan BRG, misalnya, dia menilai, ada hal yang tidak adil. Yakni, semua kesalahan hanya ditimpakan kepada korporasi sebagai pesakitan,  padahal pemerintah punya kontribusi dalam persoalan tersebut.
        
Hal itu bisa dilihat dari klausul dalam UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang membolehkan masyarakat membakar dengan luasan lahan 2 hektar. Selain itu, pemerintah gagal dalam mengawasi kawasan konservasi sejak tahun 1980-an yang kini banyak dirambah.
         
Padahal, dalam kasus kebakaran hutan tahun, data Forest Global Watch menunjukkan 56% kebakaran terjadi di luar kawasan hutan. Tapi sayangnya, kata dia, pemerintah membiarkan isu terus bergulir menghantam industri unggulan seperti kelapa sawit Indonesia, seolah-olah mereka pelakunya.
           
Karena itulah, Ketua Program Studi Pascasarjana Manajemen Ekowisata dan Jasa Lingkungan Fakultas Kehutanan IPB ini menyayangkan sikap pemerintah yang lebih terbawa arus suara-suara sumbang LSM yang menginginkan agar industri menyetop kegiatannya.
         
"Hal ini mengakibatkan pengusaha berpikir adanya konspirasi untuk mematikan industri unggulan karena faktor persaingan dengan negara lain. Jika dibiarkan, kesalahan seperti industri plywood yang berjaya tahun 1990-an, namun kolaps hanya dalam waktu 5 tahun bakal berulang," paparnya mengingatkan.
        
Itu pula sebabnya, Ricky mengingatkan agar LSM di Indonesia melakukan kampanye positif dan bisa membangun lingkungan dan industri ke arah yang lebih baik. Bukan justru sebaliknya  mencoreng negeri sendiri di dunia internasional seolah industri nasional identik sebagai perusak lingkungan."Persoalan kebakaran yang berlarut bukan hanya menjadi tanggung jawab korporasi. Semua pihak termasuk pemerintah, masyarakat dan LSM mempunyai kontribusi dalam persoalan ini," katanya seraya menambahkan, semua pihak perlu mempunyai motif yang lebih baik untuk mencari titik keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan.

Secara terpisah, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Joko Supriyono mengatakan, pihaknya menyambut baik pembentukan badan ini. Namun ada beberapa hal yang perlu dikritisi dari pembentukan badan ini. Salah satunya karena porsi lahan gambut yang mengalami kebakaran dinilai lebih kecil dibandingkan hutan terbuka.
‎‎
"Problem gambut ini kan terkait kebakaran. Pada 2015 sebenarnya kebakaran bukan semua di lahan gambut karena cuma sekitar 40 persen dari total lahan yang terbakar. Dan kebakaran gambut kalau lihat datanya terjadi sebagian besar di luar lahan konsesi, baik sawit maupun pulp and paper," katanya, di Jakarta.

‎Selain itu, dari total lahan gambut yang ada, lahan yang mengalami kebakaran ternyata lebih banyak terjadi di area terbuka (open access) atau tidak dikelola oleh perusahaan. Oleh sebab itu, Joko berharap badan ini lebih fokus pada perbaikan di lahan gambut yang terbuka, bukan yang dikelola oleh perusahaan.

"Gambut yang terbakar itu berada di area open access. Kalau mau dibikin aturan harusnya untuk yang di situ karena problemnya perambahan dan tidak ada yang mengawasi. Harusnya pemerintah membuat program di areal open access dengan meningkatkan pengawasan," katanya mengingatkan.

Joko juga berharap adanya, Badan Restorasi Gambut ini tidak menutup potensi lahan gambut yang sebenarnya bisa dibudidayakan dan memiliki nilai ekonomi. Sebab jika lahan-lahan ini dibiarkan kosong, maka potensi terjadinya kebakaran malah semakin besar.

"Mestinya yang open access yang harus diprioritaskan untuk rehabilitasi. Tetapi kalau itu rusak dan bisa dibudidayakan, ya harus dibudidayakan. Sebab kalau konsesi gambut oleh perusahaan sebenarnya tidak banyak, hanya 2 jutaan hektar dari total 14 juta hektar gambut di Indonesia," tandasnya.

BRG Jangan Jadi Agenda Terselubung
Hal senada juga disampaikan Teguh Patriawan, Wakil Ketua Komite Tetap Perkebunan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, yang dihubungi terpisah. Menurutnya, kehadiran BRG diharapkan dapat membantu pemerintah dalam merehabilitasi lahan gambut yang rusak dan terbakar.

Selain itu, BRG jangan membatasi penggunaan lahan gambut yang saat ini sudah diusahakan untuk keperluan pertanian dan perkebunan. "Lahan gambut itu aset bangsa yang harus bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyatnya," tukasnya.

Apalagi dengan kemajuan teknologi ekohidro, lahan gambut bisa bernilai ekonomi tinggi dan ramah terhadap lingkungan. Tanah gambut bisa diubah menjadi tanah pertanian dan   perkebunan untuk memberikan tambahan pendapatan masyarakat dan juga devisa kepada negara.

Menurut Teguh, soal kontroversi pembukaan lahan gambut dengan cara dibakar, Malaysia sesungguhnya juga punya aktivitas pembakaran untuk pembukaan lahan perkebunan. Namun bedanya, pembakarannya dilakukan dengan sangat terencana dan disertai dengan izin yang jelas.
 
Memang, ujarnya lagi, Indonesia menjadi sorotan di Paris saat berlangsung KTT Lingkungan Hidup yang dikenal sebagai COP 21 mengenai kebakaran lahan. "Tetapi, kebakaran hutan bisa terjadi di mana saja, termasuk di negara maju, seperti Australia, Kanada, dan AS."
 
Teguh juga mengingatkan jangan sampai keberadaan BRG itu menjadi agenda terselubung bagi negara-negara maju untuk mengekang perkembangan industri perkebunan dan kehutanan negara berkembang. Tetapi harus bisa berperan seperti halnya pembentukan Forestry 11 yang diprakarsai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Brasil, Luiz Ignacio Lula da Silva.

Lula yang tokoh buruh berpandangan unik tentang pelestarian hutan tropis. Ia berkeberatan jika  Brasil dan negara tropis lain seperti Indonesia dan Kongo hanya boleh berperan jadi satpam penjaga hutan dengan uang receh satpam 1-2 miliar dollar AS, lalu dilarang total mengembangkan industri kehutanan yang merupakan aset nasional, disamping perannya sebagai warisan umat manusia dan paru-paru dunia.

Karena itu, Lula berpendapat bahwa 11 negara hutan tropis yang tergabung dalam Forestry 11 harus boleh dan bisa mengembangkan industri berbasis kehutanan dengan tetap melestarikan hutan tropis. Apalagi, Brasil tercatat sebagai negara yang memiliki hutan tropis terluas di dunia, yakni,  1.800.000 mil persegi, disusul Republik Demokratik Kongo 683.400 mil persegi, dan Indonesia 490.349 mil persegi. Selanjutnya Peru 289.576 mil persegi, dan Kolombia seluas 258.688 mil persegi. *** SH, AP, HB, NM

Tinggalkan Pesan Anda

Kolom yang bertanda bintang wajib diisi.

KEMBALI KE ATAS
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id