Menu
SAJIAN ISI

Menanti Lahirnya UU Perlindungan Sawit Featured

cover hortus edisi maret 2016Kehadiran Undang Undang Perkelapasawitan dianggap penting saat ini oleh para pemangku kepentingan industri komoditas perkebunan yang tergolong strategis ini. Tanpa adanya keberpihakan yang jelas maka nasib sawit bisa hancur seperti halnya tembakau akibat intervensi kepentingan asing. 

Baru-baru ini ini, Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Wacana RUU Perkelapasawitan yang diselenggarakan pada 2 Februari 2016 di Century Park Hotel-Jakarta. FGD dihadiri oleh berbagai kalangan, DPR, Akademisi, birokrasi, asosiasi, pengusaha dan stakeholder kelapasawit.

Dalam pandangan anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo, Rancangan Undang-undang (RUU) Perkelapasawitan tersebut nantinya akan mengatur sektor hulu dan hilir industri kelapa sawit nasional. Berdasarkan data yang dimilikinya, produksi crude palm oil (CPO) Indonesia tahun 2014 mencapai 31,5 juta ton dan sekitar 21,7 juta ton diekspor, dengan menyumbangkan devisa US$ 21,1 miliar.

“UU ini sangat penting, agar kegiatan petani sawit tak dimatikan usahanya sebagai dampak IPOP (Indonesian Palm Oil Pledge), sehingga kedaulatan negara tak diinjak-injak oleh kepentingan asing. Negara wajib hadir melindungi warganya. Hal ini sudah kami bahas bersama Gapki," kata Firman.

Munculnya ide RUU Perkelapasawitan, lanjut dia, terinspirasi saat dirinya mengadakan kunjungan ke luar negeri di beberapa negara, salah satunya Islandia. Di negara itu, ada sebuah pemeran besar internasional. Dan di situ, ia temukan ada stan sawit yang dibuat oleh swasta, Artha Graha Group, padahal harusnya stan tersebut dibuat oleh pemerintah.

Dalam hal yang menyangkut promosi, dia menilai, ternyata pemerintah gagal, sehingga dilakukan sendiri oleh swasta. Untuk itu, Firman berharap ke depan, industri sawit tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri.  

Menurut wakil rakyat dari Fraksi Parati Golkar ini, RUU ini akan memberikan payung hukum kuat kepada sektor komoditi strategis di negeri ini sesuai amanat konstitusi dalam pasal 33 UUD 1945. Dalam pasal ini disebutkan bahwa sumber kekayaaan alam dikuasai negara dan dikelola sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Alasan kuat mengapa dirinya membuat RUU ini, lanjut Firman, supaya Indonesia tidak terkecoh perjanjian bilateral dan internasional yang didesain kelompok tertentu untuk menghancurkan persawitan nasional.

“Sebagai contoh, deklarasi IPOP yang ditandatangani 5 perusahaan menuai protes. Sejumlah petani datang ke DPR untuk memprotes IPOP lantaran TBS mereka tidak diterima. Gara-gara standar IPOP. Padahal, IPOP bukanlah produk hukum inilah yang melandasi gagasan saya membuat RUU ini,” paparnya.

Firman mengkhawatirkan deklarasi IPOP bisa mematikan industri sawit sebagaimana kebijakan moratorium pemerintah masa lalu, artinya sawit tinggal menunggu kehancuran.  Dalam pandangannya, dunia internasional memainkan strategi untuk mematikan industri komoditas yang strategis. Sebut, saja ratifikasi tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang berpotensi mematikan pendapatan petani dan industri tembakau. Padahal, sumbangan industri tembakau kepada pemasukan negara mencapai Rp 200 triliun.

Di kelapa sawit, kepentingan internasional sangat nyata dalam kebijakan moratorium pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Janji kompensasi sebesar US$ 1 miliar ini pada kenyataannya tidak jelas nasibnya hingga sekarang. Menurut Firman, anggota DPR berpandangan sangat berbahaya bila mencermati kepentingan dunia internasional terhadap komoditas strategis di Indonesia. Makanya harus dilindungi dengan regulasi.

Pembuatan undang-undang ini,kata Firman, menjadi kewenangan DPR dengan pertimbangan banyak industri strategis yang akan mati. Khusus mengenai IPOP ini menunjukkan betapa pemerintahan sebelumnya telah memberikan karpet merah terjadinya kartelisasi dan monopoli terselubung melalui deklarasi tadi.

“Sangat disayangkan peranan Kadin yang memfasilitasi IPOP. Untuk itu, sudah jelas Kadin harus mempertanggungjawabkan tindakannya karena Kadin sebagai wadah pengusaha nasional. Di sisi lain malah mendukung IPOP. Padahal, ini bentuk kartelisasi apabila industri pertanian mengalami kartelisasi tinggal tunggu kehancuran,” jelas Firman.

Dikatakan, RUU ini akan disampaikan dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016 supaya pemerintah memberikan kepastian dalam bentuk payung hukum. Dengan begitu dapat mengantisipasi dan melindungi sawit dari kampanye hitam di Uni Eropa.

Dalam pandangan Firman, Uni Eropa khawatir dengan pertumbuhan minyak sawit yang mampu bersaing dengan minyak nabati lain dari zaman ke zaman. Dan pihaknya ingin memberikan perlindungan kepada petani karena dari luas lahan sawit nasional sebesar 10,9 juta hektar,   sekitar 40% milik petani .

Oleh karena itu, Firman bermimpi untuk membuat regulasi yang bisa mendorong pengembangan dan memberikan perlindungan terhadap sawit. "Saya punya niat dan mudah-mudahan visi dan misi saya kesampaian. Apalagi, saya didukung oleh sahat-sahabat saya, terutama Prof. Bustanul Arifin yang bersedia menyiapkan naskah akademiknya," kata Firman.

Dia menambahkan, pihaknya sudah mempersiapkan naskah akademis dan RUU ini dan sudah memasuki tahap persiapan mendiskusikan lebih lanjut di internal dewan.

Urgensi UU Perkelapasawitan terletak pada peran strategis komoditas sawit dari sektor hulu ke hilir dalam menopang perekonomian nasional. Ekspor kelapa sawit merupakan nomor dua terbesar setelah minyak dan gas (migas) dengan nilai rata-rata mencapai Rp240 triliun per tahun. Selain itu, industri ini banyak menyerap tenaga kerja yang tercermin dari hampir 5 juta petani sawit berkontribusi di dalamnya.

“Terutama soal penyerapan tenaga kerja di perkelapasawitan itu jauh lebih besar dibandingkan di industri minyak dan gas bumi. Untuk itu, kenapa justru di minyak dan gas bumi ada undang-undang yang mengatur. Sementara kenapa di perkelapasawitan sampai hari ini tidak ada satu regulasi pun yang melindungi komoditas ini,” ucapnya mempertanyakan.

Nantinya, lanjut Firman, UU Perkelapasawitan akan mensinergikan pemain besar industri yang padat modal dengan pemain kecil yang padat karya. Dengan demikian, tidak ada pemain yang dirugikan dan industri ini bisa berkembang optimal.

“Kalau kita bicara konsep ekonomi, yang kecil tidak mungkin bisa tumbuh berkembang tanpa adanya yang besar karena yang besar padat modal yang kecil padat karya. Oleh karena itu, antara yang besar dan kecil ini harus disinergikan,” katanya lagi.

Wakil Badan Legislasi DPR ini mengungkapkan saat ini RUU Perkelapasawitan telah disetujui masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah. Ke depan, RUU ini akan diupayakan masuk ke dalam Prolegnas Jangka Pendek (Prioritas).

“Saya berharap selambat-lambat awal 2017, UU Perkelapasawitan harus selesai (disahkan). Saat ini, RUU Perkelapasawitan sudah masuk ke Prolegnas jangka menengah dan ini kita sempurnakan lagi untuk nanti masuk ke Prolegnas jangka pendek,” jelasnya.

Ditambahkan Firman, dalam pendekatan politik ada beberapa hal yang perlu disampaikan, antara lain: Pertama, sawit adalah komoditas ekspor Indonesia dengan sumbangan devisa yang sangat besar, lebih dari US$ 19 miliar tentu harus dilindungi dalam pengembangannya. Ini yang tidak diketahui oleh publik maupun anggota dewan, terutama Komisi IV DPR yang berjumlah 55 orang. Sehingga ini menjadi salah satu dasar mereka tidak mau masuk ke dalam tentang masalah teknis.  

Kedua, kalau dibandingkan dengan hasil devisa, sawit dengan batubara atau dengan gas bumi, sawit ternyata menempati urutan kedua. Ini juga sangat luar biasa. Apalagi, posisi dirinya di   badan legislasi, suatu lembaga yang mempunyai otoritas untuk menyusun undang-undang dan regulasi.

Karena itulah, lanjut dia, dalam pembuatan perundang-undangan di DPR, harus memenuhi beberapa kriteria. Diantaranya; pertama tidak boleh menabrak institusi. Kedua, melaksanakan amanat APBN, dan ketiga juga amanat undang-undang lainnya, dan keempat mengacu pada program pembangunan jangka menengah, jangka pendek, rencana kerja pemerintah dan ada sebuah kekosongan. “Nah, yang paling akhir ini saya garis bawahi," ujarnya.

Terus terang diakui Firman, pembangunan Indonesia sampai kapan pun tidak akan bisa maju berkembang tanpa ketelibatan sektor swasta. Ini menunjukkan bahwa APBN ini pasang surutnya, naik turun. Bahkan Menteri Keuangan memprediksi defisit anggaran negara tahun ini bisa mencapai Rp600 triliunan lebih dan 300 triliun itu harus untuk bayar utang.  

“Kemudian kelapa sawit juga berperan penting sebagai bahan baku industri lain, selama ini kita kan masih fokus pada impor bahan baku mentah. Kita belum fokus pada industri down stream-nya, padahal di Malaysia sudah dikembangkan sedemikian rupa, sehingga Malaysia ini mempunyai nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi dan lebih baik daripada di Indonesia,” urai dia.

Artinya, kalau pemerintah mempunyai satu pandangan ke depan terhadap masalah strateginya CPO, maka pemerintah juga harus melihat bahwa industri-industri strategis ini perlu dilindungi dan kemudian diproteksi. Kemudian produk olahan dari CPO kelapa sawit ini juga sangat luar biasa karena bisa dijadikan kosmetik sebagainya. Kemudian maraknya LSM baik lokal maupun asing yang terus mendiskreditkan kelapa sawit, ini juga perlu dijadikan bahan pertimbangan perlunya melindungi sawit sebagai komoditas strategis Indonesia.

Guru besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Prof Dr Bustanul Arifin menambahkan, memang dalam penyusunan naskah akademik butuh waktu. Misalnya dalam pemilihan istilah atau padanan kata. "What is perkelapasawitan? Kalau kita definisikan apa itu perkelapasawitan seperti perkebunan sebetulnya adalah kegiatan yang bla bla bla," katanya.

Bustanul menambahkan, perkelapasawitan itu intinya adalah orang, karena bervisi sejahtera, dalam bervisi orang betul-betul untuk kesejahteraan. "Jadi yang didefinisikan yang pertama yaitu orangnya. Subjeknya, orang, badan usaha dan atau badan hukum. Jadi petani itu badan usaha yang berkelompok, sehingga bagi kelapa sawit ya tidak perlu berbadan hukum," ujarnya..

Selanjutnya mengenai badan hukum, misalnya adalah Sinar Mas, Astra, Musim Mas yang melakukan kegiatan di perkebunan kelapa sawit di atas sebidang lahan, sebidang lahan wajib disampaikan, melalui kegiatan pembukaan lahan, pembibitan, budidaya tanaman, pemupukan.  Ini semua budidayanya.

Kemudian, pengelolaan air dan lahan (gambut), perawatan tanaman, penanggulangan hama penyakit tanaman, panen dan pascapanen, pengolahan hasil tandan buah segar menjadi minyak sawit menjadi produk turunan seperti minyak sawit, minyak inti sawit, CPO, PKO dan produk samping lainnya. Apapun itu dan produk turunannya berupa komoditas pangan dan energi. Kemudian, energi adalah biofuel tadi yang melalui perdagangan dalam negeri atau perdagangan luar negeri yang seluruh kegitannya mengikuti prinsip-prisnip perlindungan

Jadi, menurut Bustanul, sebuah naskah akademik, perlu dibahas dulu di internal, kemudian itu baru diuji sahih. Jadi, perlu di-link ke kampus-kampus untuk didiskusikan, setelah itu baru dibahas di pemerintah. Atau bisa juga dibalik. Uji sahih dulu pasti ada masukan dan sebagainya. *** SH, HN,NM,AP

Tinggalkan Pesan Anda

Kolom yang bertanda bintang wajib diisi.

KEMBALI KE ATAS
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id