Menu
SAJIAN ISI

Terbitnya Sebuah Permen Jangan Ganggu Investasi

Terbitnya Sebuah Permen Jangan Ganggu Investasi

Presiden Jokowi menginstruksikan para menterinya supaya tidak sembarangan menerbitkan Peraturan Menteri (Permen). Terbitnya sebuah Permen jangan sampai mengganggu kegiatan investasi di negeri ini.  

Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 di Kompleks Istana Kepresiden, Jakarta, baru-baru ini.

"Yang pertama saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya. Saya minta kepada para menteri sekali lagi untuk hati-hati dalam menerbitkan peraturan menteri atau Permen. Tolong betul-betul sebelum mengeluarkan sesuatu, dihitung, dikalkulasi, diberikan waktu untuk pemanasan terlebih dahulu," kata Jokowi.

Seluruh peraturan yang akan dikeluarkan, lanjut dia, harus dikomunikasikan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. "Jangan sampai menerbitkan peraturan menteri nanti bisa menghambat dunia usaha, dan hanya menambah kewenangan dari kementerian itu sendiri. Komunikasikan dengan masyarakat, dengan pemangku kepentingan terlebih dahulu.”
 
Presiden menunjuk contoh peraturan menteri di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta Kementerian ESDM yang dianggap menghambat investasi. Semisal aturan yang, yang dalam 1-2 bulan ini direspon tidak baik oleh investor.

Di Kementerian LHK, PP 57/2016 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut mendapatkan kritikan berbagai pihak mulai dari gubernur, pelaku usaha sampai menteri perindustrian. Bahkan, Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi yang berisikan usulan revisi beleid gambut tersebut karena menekan daya saing komoditas pulp dan sawit.

Menurut Jokowi, yang harus dilakukan sekarang ini mempermudah dunia usaha untuk ekspansi, untuk mengembangkan usahanya, untuk berinvestasi. Oleh sebab itu, ia meminta agar permen itu acuannya harus ke situ.

“Jangan sampai permen-permen justru memberikan ketakutan kepada mereka untuk berinvestasi, untuk mengembangkan usaha, untuk berekspansi. Karena, sekali lagi, ini menyangkut pertumbuhan ekonomi, menyangkut memperluas lapangan pekerjaan, yang itu semua kita harus mengerti tujuannya ke mana,” tegas Presiden.

Terkait dengan pelaksanaan, PP 57/2016 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Kementerian LHK mengeluarkan Permen Menteri LHK No. P.17/2017. Dalam Permen tersebut, khususnya pasal 8e menyebutkan, perubahan areal tanaman pokok menjadi fungsi lindung, yang telah terdapat tanaman pokok pada lahan yang memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK-HTI), tanaman yang sudah ada, dapat dipanen satu daur, dan tidak dapat ditanami kembali.

Pasal tersebut membuat banyak pemegang IUPHHK-HTI yang sebelumnya mendapat area gambut yang masih boleh berproduksi kini berpotensi kehilangan sebagian area garapan. Padahal, pemerintah seharusnya bisa memberikan perlindungan kepada perusahaan yang sudah memiliki IUPHHK-HTI. Bila perusahaan itu memiliki izin dan mematuhi UU yang berlaku, harus diberi perlindungan minimal jalan keluar agar kepastian hukum di Indonesia terjamin.  

Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) sempat mengeluhkan ketidakpastian investasi di Indonesia akibat adanya Permen KLHK No.17/2017. Gapki menilai investasi yang sudah dilakukan bertahun tahun yang lalu, menjadi tidak jelas nasibnya jika Permen tersebut diberlakukan.

Permen LHK terbaru soal gambut ini berpengaruh pada kelangsungan bisnis sawit. Jika dipaksakan, regulasi baru tersebut bisa memukul industri sawit Riau yang banyak mengandalkan lahan gambut.

Salah satu beleid itu mengatur tentang pengelolaan lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter harus diubah statusnya menjadi hutan lindung. Bila aturan dalam Permen LHK diterapkan, lahan gambut itu harus dikembalikan fungsinya menjadi hutan lindung.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Supiandi Sabiham berpendapat, masalah yang ada dalam PP No.57/2017 adalah tidak adanya keseimbangan antara kepentingan konservasi dengan pengembangan budidaya, yang terkait ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, Permen LHK P.17/2017 yang merupakan salah satu aturan turunan dari PP. No. 57/2016 belum bisa mengakomodir dan menjadi solusi bagi masalah-masalah yang timbul akibat regulasi induknya.

“Memang untuk PP itu kan tidak mudah. Jadi itu harusnya diterjemahkan dalam Permen yang lebih mengakomodir tidak hanya konservasi, tapi juga ke pengembangan budidaya. Kalau budidaya kan itu kaitannya sama ekonomi sehingga harus ada keseimbangan antara konservasi dan pengembangan ekonomi,” ungkap Supiandi, baru-baru ini.

Supiandi menambahkan,  “Kami melihat Permen itu seolah hanya mempertajam apa yang ada di dalam PP. Justru itu Permen harus ditinjau ulang, agar tidak banyak menimbulkan masalah. Yakni, masalah investasi, masalah tenaga kerja, masalah income daerah, belum lagi masalah dampak sosialnya, itu kan itu banyak multiplier effect-nya,” .

Kompensasi berupa land swap (tukar lahan) bagi perusahaan yang 40% atau lebih, lahan gambutnya menjadi fungsi lindung, menurut Supiandi juga tidak menjadi solusi. Karena lahan pengganti non gambut diragukan bisa tersedia dalam waktu cepat.

“Land swap itu yang mengganti investasinya siapa, apakah mulai dari nol lagi, saya rasa perusahaan nggak mau itu. Sudah dua kali rugi kan. Memang tidak mudah land swap itu, lahannya juga susah didapat,” ujarnya

Permasalahan yang ditimbulkan, tambah dia, seharusnya juga menjadi tanggung jawab bersama, “Yang dulu memberi izin kan pemerintah juga, tidak mungkin swasta membuka lahan tanpa izin. Siapa yang memberi izin, kan harus tanggung jawab juga dong. Seharusnya ini kan tanggung jawab bersama.”  *** SH

Tinggalkan Pesan Anda

Kolom yang bertanda bintang wajib diisi.

KEMBALI KE ATAS
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id