Menu
SAJIAN ISI

Upaya Indonesia Percepat Pengembangan Program B100

HORTUS EDISI 78 MARET 2019Sukses dengan penerapan biodiesel (B) 20, pemerintah bertekad meningkatkan pemanfaatan bauran minyak sawit mentah (CPO) hingga 100 persen melalui program B100. Bahkan Presiden Joko Widodo optimis, Indonesia sedang menuju proses pengembangan energi B100. Program pemanfaatan 20 persen bauran CPO sejatinya telah berjalan sejak 2014. Namun sejak tahun lalu, Indonesia menegaskan mandatori program B20 lewat Peraturan Presiden Nomor: 66 Tahun 2018 tentang mandatori biodiesel untuk sektor Public Service Obligation (PSO) dan non-PSO.

Kebijakan ini diluncurkan pada 1 September 2018 untuk mengurangi impor solar. Namun data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) mencatat, bahwa sejak tahun 2014 hingga 2018, realisasi produksi biodiesel tidak pernah mencapai target.

Hingga akhir 2018, realisasi produksi B20 mencapai 6,01 juta kilo liter (KL) atau hanya 87 persen dari target 6,77 juta KL. Kendati begitu, realisasi tahun 2018 ini meningkat 43,09 persen dari realisasi tahun 2017.
 
Dari sisi pengolahan, pemerintah telah merancang rencana pengembangan energi terbarukan untuk jangka panjang dan masif, lewat perusahaan minyak dan gas (migas) negara, PT Pertamina (Persero). Pertamina akan aktif merevitalisasi kilang minyak agar dapat mengolah 100 persen CPO menjadi BBM ramah lingkungan (green fuel).

Empat kilang Pertamina akan terus dikembangkan untuk menghasilkan bahan bakar energi hijau. Mulai dari green gasoline (Pertamax Cs) -- green diesel (solar), green LPG, sampai green avtur. Empat kilang yang dimaksud adalah kilang Plaju, kilang Cilacap, kilang Balongan, dan kilang Dumai. Namun, semuanya dilakukan secara bertahap.

Pertamina pun telah menyiapkan dana investasi sekitar US$600 juta hingga US$800 juta untuk mengembangkan kilang Plaju dan Dumai agar mampu mengolah CPO menjadi bahan bakar minyak ramah lingkungan atau green fuel.

Pertamina bahkan menggandeng perusahaan energi asal Italia, ENI yang sepakat untuk bekerja sama mengelola energi ramah lingkungan.

Sebanyak dua kesepakatan di antaranya terkait dengan pengembangan kilang penghasil bahan bakar ramah lingkungan (green refinary). Kesepakatan tersebut adalah Head of Joint Venture Agreement untuk pengembangan green refinery di Indonesia serta lembar ketentuan (term sheet) pengolahan CPO di Italia.

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati menyatakan, kilang Plaju adalah pilot project dalam pengolahan CPO menjadi bahan bakar berkualitas dan ramah lingkungan. Hal ini juga sekaligus untuk menjawab tantangan dunia agar bisnis migas mulai beralih dari sumber energi fosil menuju energi hijau (green energy).

“Green energy merupakan bisnis masa depan yang banyak dinantikan pasar dunia. Indonesia memiliki sumber green energy yang besar, utamanya minyak sawit. Untuk itu, Pertamina akan terus mengembangkan green energy dengan pilot project di kilang Plaju,” kata Nicke.

Pengembangan green energy di kilang Plaju, lanjut Nicke, akan menghemat kas perseroan hingga US$160 juta atau Rp 2,3 triliun per tahun, sekaligus mengurangi impor minyak hingga 7,36 ribu barel per hari (bph).

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno bahkan optimis, Indonesia bisa menggunakan biodiesel 100% atau B100 pada tiga tahun mendatang. Namun, dengan catatan belum semuanya memakai bahan bakar nabati tersebut.

"Tiga tahun bisa B100, cuma masalahnya apakah sudah penuh semua mungkin belum bisa. Jadi untuk menggantikan full solar menurut saya masih makan waktu. Jadi kalau belum bisa menggantikan full solar semua mungkin kita bikin full-nya B50, bukan B100," katanya

Rini menjelaskan, pemanfaatan B20 saat ini sudah berjalan. Dia juga menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan kunjungan ke perusahaan minyak Italia yakni ENI SpA untuk melihat teknologi yang diterapkan di sana.

Dari kunjungan itu diketahui ENI ternyata membeli CPO dari Indonesia dan mengolahnya menjadi B100. "Kita melihat teknologi dari ENI, ENI itu perusahaan minyak Italia yang ternyata mereka itu selama ini beli CPO dari Indonesia yang mereka proses menjadi B100," ungkap Rini menjelaskan.

Setelah kunjungan itu, PT Pertamina kemudian meneken perjanjian kerja sama untuk mengembangkan kilang hijau. Kilang itu nantinya akan memproduksi B100. Namun, dia menekankan bahwa akan memproduksi B50 terlebih dahulu.

"Jadi setelah saya ke sana, Pak Jonan (Menteri ESDM) ke sana dan Pak Jonan juga melihat ini teknologi yang baik. Bu Nicke (Dirut Pertamina) sudah buat perjanjian awal dengan ENI untuk membangun refinery di Plaju, mungkin B50 pertama, jadi CPO menjadi B50. Tapi targetnya nantinya ke B100," papar dia.

"Harapan kita mau menggantikan solar dengan betul-betul B100, bukan hanya pakai CPO, bisa pakai CPO, ampas tebu, bisa pakai kaliandra bisa macam-macam," tambahnya lagi.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyambut positif hal tersebut. Wakil Ketua Umum III Gapki Bidang Perdagangan dan Keberlanjutan, Togar Sitanggang optimistis bahwa B100 bisa diwujudkan. Hal ini dikarenakan produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia masih berpotensi ditingkatkan, mengingat lahan sawit di Indonesia masih luas.

Bila mengacu pada lahan yang tercantum pada laporan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kemtan) bahwa lahan sawit seluas 14 juta hektar, kemudian produktivitas CPO ditingkatkan baik swasta, BUMN dan petani rakyat menjadi 4 juta ton per tahun, maka Indonesia bisa memproduksi CPO hingga sebesar 56 juta ton per tahun.

Peningkatan produktivtas CPO ini bisa ditingaktkan dengan program replanting yang masif dan dengan bantuan semua pihak.

"Dengan produksi CPO sebesar 56 juta ton, B100 akan membutuhkan CPO sekitar 30 juta ton. Dari dalam negeri untuk pangan sekitar 10 juta ton dan sisanya 10 juta ton untuk ekspor," ujar Togar.

Bila B100 diterapkan, ekspor CPO dan produk turunannya berpotensi mengalami penurunan. Selama ini CPO Indonesia lebih banyak diekspor. Berdasarkan data Gapki, produksi CPO di 2018 sudah mencapai 47,4 juta ton dimana ekspor sebesar 34,7 juta ton dan konsumsi domestik sebesar 13,49 juta ton.

"Dengan adanya B100 maka Indonesia akan sangat fleksibel, apakah mau diekspor atau mau dikonsumsi dalam negeri dan fleksibel dalam menentukan negara tujuan ekspor," kata Togar lagi.

Mantan Sekjen Gapki ini menambahkan, untuk mencapai B100 diperlukan pengembangan riset dan teknologi. Meski teknologi yang dibutuhkan sudah tersedia, tapi teknologi tersebut belum ekonomis.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Rida Mulyana berharap, adanya perluasan B20 akan mampu menyerap biodiesel sebesar 6 juta kiloliter hingga 6,2 juta kiloliter pada tahun 2019. Bila B100 ingin diterapkan setidaknya harus ada 30 juta kiloliter hingga 31 juta kiloliter minyak sawit yang dibutuhkan. ***SH, AP

Selengkapnya Baca di Majalah HORTUS Archipelago edisi Maret 2019. Dapat di peroleh di toko buku Gramedia dan Gunung Agung terdekat.

 

Tinggalkan Pesan Anda

Kolom yang bertanda bintang wajib diisi.

KEMBALI KE ATAS
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id