Menu
SAJIAN ISI

Presiden Diharapkan Hapus Kebijakan Diskon Rokok

Jakarta– Pemerintah Indonesia memiliki visi membangun kualitas sumber daya manusia sehingga dapat menjadi pondasi dalam meningkatkan perekonomian negara di masa mendatang. Namun, ironinya, visi ini akan sulit terealisasi akibat kebijakan diskon rokok yang membuat produk tersebut mudah dijangkau oleh masyarakat, terutama anak-anak.

Dalam diskusi media dengan tema “Ironi Diskon Rokok Di Tengah Visi Jokowi Membangun Manusia Indonesia”, Peneliti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Abdillah Ahsan, menyatakan kita tidak akan bisa menikmati bonus demografi pada 2030-2040 apabila kebijakan diskon rokok tidak segera dihapus. Kebijakan ini menyebabkan kualitas masyarakat akan semakin terdegradasi sehingga tidak bisa memberikan kontribusi nyata dalam mendukung perekonomian.

“Kami mengapresiasi rencana Presiden Joko Widodo dengan visinya yang ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Untuk mencapai visi tersebut, kami menyarankan Presiden segera memerintahkan Kementerian Keuangan untuk menghapus kebijakan diskon rokok. Jika tidak, Indonesia tak akan bisa menikmati bonus demografi yang sudah berada di depan mata,” kata Abdillah.

Ketentuan diskon rokok tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor 37/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau. Peraturan tersebut merupakan turunan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Saat PMK Nomor 146/2017 direvisi menjadi PMK 156/2018, ketentuan mengenai diskon rokok tidak diubah.

Dalam aturan tersebut, harga transaksi pasar (HTP) yang merupakan harga jual akhir rokok ke konsumen boleh 85 persen dari harga jual eceran (HJE) atau banderol yang tercantum dalam pita cukai. Artinya, konsumen mendapatkan keringanan harga sampai 15 persen dari tarif yang tertera dalam banderol. Bahkan, produsen dapat menjual di bawah 85 persen dari banderol asalkan dilakukan tidak lebih dari 40 kota yang disurvei Kantor Bea Cukai.

Pengurus Komisi Nasional Pengendalian Tembakau, Muhammad Joni, berpendapat kebijakan diskon rokok juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan yang melarang potongan harga produk tembakau. Selain itu, kebijakan diskon rokok pun bertolak belakang dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin yakni ‘Indonesia Maju’ yang fokus membangun sumber daya manusia handal.

“Adanya benturan kebijakan menandakan pemerintah belum bersungguh-sungguh dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Pemerintah terkesan hanya memikirkan soal penerimaan negara yang sebesar-besarnya dari industri hasil tembakau tanpa memikirkan kelangsungan masa depan penerus bangsa,” tegas Joni.

Pegiat Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) yang juga Koordinator Solidaritas Advokasi Publik untuk Pengendalian Tembakau Indonesia (SAPTA) Tubagus Haryo Karbyanto menjelaskan kesalahan besar regulator yakni melegalkan penjualan harga rokok di bawah harga banderol yang tertera dalam pita cukai.

“Kemenkeu salah dalam memaknai filosofi cukai. Kenyataannya mindset yang terbangun dan dijalankan adalah mindset revenue dan terjebak pada keuntungan finansial semata,” jelas Tubagus.

Selain itu Tubagus juga khawatir, jika kebijakan rokok tidak segera dihapus, angka perokok khususnya remaja akan terus bertambah. Berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar Nasional (Riskesdas) 2018, prevalensi merokok pada remaja usia 10 sampai 18 tahun mengalami peningkatan sebesar 1,9 persen dari tahun 2013 (7,20 persen) ke tahun 2018 (9,10 persen).

“Kebijakan diskon rokok menjadi ganjalan bagi pemerintah yang bercita-cita menurunkan tingkat konsumsi rokok di Indonesia. Alangkah bijaksananya kebijakan diskon rokok segera dihapus demi tercapainya kepentingan bangsa bersama,” tutup Tubagus.

2020, Sinar Mas Agribusiness & Food Targetkan 100% Kemamputelusuran Produknya

Jakarta, Pada 2020, Sinar Mas Agribusiness and Food menargetkan kemamputelusuran hingga 100 % (Traceability to Plantation/TTP) untuk pabrik kelapa sawit (PKS). Kemamputelusuran ini merupakan salah satu inisiatif perusahaan untuk membuktikan kalau industri kelapa sawit yang dijalankan Sinar Mas Agribusiness and Food selalu memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan.

Managing Director Sinar Mas Agribusiness and Food, Agus Purnomo menyampaikan, perusahaan pada 2017 sebetulnya telah berhasil mencatat 100 persen kemamputelusuran untuk PKS miliknya sendiri. Perusahaan juga telah bekerja sama dengan pemasok pihak ketiga dalam rangka memajukan TTP untuk PKS pemasok yang ditargetkan mencapai 100 persen di 2020.

“Pada akhir 2018, sudah 62 persen rantai pasok kelapa sawit perusahaan telah sepenuhnya dapat ditelusuri hingga ke tempat asal buah sawit. Di tahun ini kita targetkan bisa sampai 80 persen, sehingga di 2020 kemamputelusurannya bisa mencapai 100 persen,” kata Agus Purnomo di acara pemaparan capaian keberlanjutan industri kelapa sawit tahun 2018 yang diadakan Sinar Mas Agribusiness and Food, di Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Agus menjelaskan, pengembangan skema kemamputelusuran ini merupakan salah satu inisiatif perusahaan untuk membuktikan kalau industri kelapa sawit yang dijalankan Sinar Mas Agribusiness and Food selalu memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan. Ini sekaligus untuk menjawab tudingan negatif yang kerap diarahkan pada industri kelapa sawit nasional yang dianggap merusak.

Dengan kemamputelusuran ini, konsumen bisa mengetahui sumber atau asal dari minyak yang dibelinya hingga ke tempat asal buah sawit. Nantinya untuk menelusuri asal dari minyak tersebut bisa dilakukan melalui perangkat mobile yang tengah dipesiapkan oleh Sinar Mas Agribusiness and Food.

“Kemamputelusuran memegang kunci dalam upaya perusahaan yang lebih luas untuk membantu pemasok menuju arah yang lebih baik. Melalui pelibatan peran yang lebih mendalam, kami mendukung dan melatih pemasok untuk meningkatkan dan menerapkan praktik-praktik yang lebih baik,” kata Agus.

Sinar Mas Agribusiness and Food juga mencatatkan sejumlah kemajuan pada upaya perencanaan konservasi bersama masyarakat. Agus menyampaikan, hingga saat ini lebih dari 20 desa telah ambil bagian dalam perencanaan Konservasi Partisipatif dengan 13 desa di antaranya berkomitmen untuk melindungi kawasan hutan seluas lebih dari 7.000 hektar. Ini di luar upaya pelestarian perusahaan untuk kawasan konservasi seluas 72.000 hektar.

Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, perusahaan juga berkolaborasi dengan masyarakat melalui program Desa Makmur Peduli Api (DMPA). Program ini bertujuan untuk mencegah terjadinya Karhutla, melakukan konservasi hutan dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan Pertanian Ekologis Terpadu (PET). Hingga saat ini sebanyak 32 desa yang tersebar di Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Riau dan Bangka telah bergabung dalam program tersebut. HAR

Sawit Tetap Jadi Tumpuan Perekonomian Indonesia

PADANG - Hingga beberapa dekade ke depan, perekonomian Indonesia masih akan begantung kepada sektor kelapa sawit. Karena itu perlu kebijakan strategis agar industri sawit tetap tumbuh dengan berkelanjutan, termasuk berkelanjutan dalam aspek
bisnis.

“Agak sulit mencari sektor lain di Indonesia yang bisa menggantikan peranan sektor kelapa sawit bagi perekonomian,” kata Tofan Mahdi, Ketua Bidang Komunikasi GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia), di Padang kemarin (14/8).

Tofan mengatakan, sepanjang tahun ini sektor kelapa sawit menghadapi tantangan karena harga minyak sawit yang melemah. Namun beberapa rencana kebijakan strategis pemerintah seperti mandatory B30 yang akan dilaksanakan awal tahun depan, mendorong sentimen positif pasar.

“Dalam beberapa hari terakhir harga komoditas sawit perlahan menguat, ini angin segar buat semuanya,” kata Tofan yang menjadi pembicara dalam workshop wartawan dan humas pemerintah di Padang, Sumatera Barat (14/8).

Tahun 2017,  sumbangan devisa ekspor sawit mencapai rekor tertinggi yaitu USD 22,9 miliar atau sekitar Rp 320 triliun. “Melihat tren harga sepanjang tahun 2019, sumbangan devisa ekspor sawit tahun ini akan lebih rendah dibandingkan satu atau dua tahun sebelumnya,” kata Tofan.

Namun Tofan Mahdi optimistis bahwa sektor kelapa sawit sangat prospektif meskipun hambatan dari negara maju semakin berat, seperti dari Uni Eropa. Sebagai pasar ekspor minyak sawit Indonesia terbesar kedua, kebijakan RED II dan kebijakan EU mengenakan bea masuk 18% untuk produk minyak sawit Indonesia, cukup memukul industri sawit.

“Rasanya saat ini tidak ada komoditas lain yang sehebat sawit. komoditas lain sekarang sudah impor, hanya sawit yang ekspor. Ini semua masalah perang dagang. Maka jangan biarkan kampanye negatif mematikan industri ini. Jika dibiarkan, Indonesia bisa-bisa menjadi importir sawit suatu saat nanti. Itu yang negara lain harapkan,” tegas Tofan.

Agar tidak terlalu bergantung terhadap pasar ekspor, Tofan menilai penyerapan dalam negeri perlu dioptimalkan. Kata Tofan, GAPKI mengapresiasi upaya pemerintah yang telah menjalankan program mandatori biodiesel B20 dan B30 pada awal tahun depan.

Hal senada diungkapkan Division Head Biodiesel and Product Development Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia (BPDPKS), Fajar Wahyudi. Fajar optimistis, program mandatori biodiesel akan bisa rampung dalam 3 tahun.

“Penggunaan sawit untuk biodiesel memiliki dampak yang dignifikan yakni menambah lapangan pekerjaan di sektor industri dan perkebunan sawit, meningkatkan demand terhadap CPO, stabilisasi harga CPO dan meningkatkan kesejahteraan petani sawit,” kata Fajar.

Harga Sawit Mencapai Level Terendah Sejak 10-15 Tahun yang Lalu

Padang, - Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Tofan Mahdi menyebutkan, tahun ini adalah kondisi yang paling berat karena harga minyak sawit ini saat ini mencapai level paling rendah sejak 10-15 tahun terakhir, yaitu di kisaran 460-470 US Dolar per ton.

"Memang kita melihat sejak awal 2019 bahkan akhir 2018 harga terus turun bahkan sempat di akhir 2018 mencapai angka 460 US Dollar per ton untuk CPO. Pada 2019 kondisinya terus bergerak sekitar 470 hingga 500 US Dollar. Kita berharap harga ini terus naik, " ujar Tofan Mahdi pada acara seminar Peningkatan Kompetensi Wartawan dan Humas Pemerintah tentang industri kelapa sawit Indonesia di Padang, Rabu (14/8/2019).

Namun dua minggu terakhir, tren harga mulai naik. Terus bergerak dari 470 hingga 500 US Dolar per ton. Dan saat ini berada di kisaran 540 US dollar per ton.

Ini merupakan hal baik di tengah terjadinya perang dagang antara US dan Cina yang semakin tajam. Karna itu, Topan Mahdi optimis bahwa industri kelapa sawit akan tetap menjadi industri yang strategis bagi perekonomian Indonesia.

Hal ini melihat bagaimana pemerintah memproyeksikan minyak sawit sebagai energi alternatif pengganti solar pada tahun 2025 mendatang. Upaya tersebut terlihat dari kebijakan mandatori biodiesel B 20 yang saat ini diterapkan.

Dengan kebijakan tersebut, harga minyak sawit di pasaran diharapkan terstimulasi naik.  "Ini tantangan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam industri kelapa sawit bagaimana kita harus segera menemukan solusi untuk memberikan dorongan dan stimulasi sehingga harga minyak sawit di pasaran bisa naik," jelas Tofan Mahdi.

Sebab jika kisaran harga sawit di bawah 500 pasti harga jual TBS rendah. Menurut Topan, hal ini tidak bagus bagi ekonomi negara juga ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup kepada kelapa sawit.

Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan daya serap pasar domestik. Tofan Mahdi mencontohkan kebijakan mandatori B-20 pindah ke B-30 pada awal 2020. Sehingga nantinya akhir 2020 bisa melompat ke B-50.

"Kita harapkan dengan program mandatori biodiesel akan memberikan dorongan terhadap harga minyak sawit sehingga akan segera naik." ujarnya.

Indonesia Targetkan Ekspor Kopi ke Amerika Latin

Jakarta - Pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyebut Indonesia akan menargetkan ekspor kopi ke negara-negara Amerika Latin. Di antaranya Brasil, Kolombia, Chili dan Karibia akan segera menikmati kopi-kopi nusantara setelah masuk dalam ploting negara yang menjadi target baru ekspor Indonesia.

Negara penghasil kopi di Amerika Latin sebetulnya sudah ada seperti Kolombia dan Brasil, tetapi produk kopi khas Indonesia diyakini bisa menjadi pesaing berkualitas. Faktor kualitas ekspor juga ditekankan ketimbang kuantitas ekspor kopi Indonesia yang notabene sudah memiliki pasar tersendiri.

"Yang namanya specialty coffee itu punya pasar dan segmen tersendiri di Amerika Selatan jadi pasar kopi kita lebih ke exclusive, single origin, dan ini yang bisa dinikmati oleh masyarakat Amerika Latin khususnya kalangan menengah ke atas," jelas Darianto.

Darianto menyebut Kemenlu memiliki 132 perwakilan di seluruh dunia untuk membantu fasilitas ekspor produk Indonesia. Potensi bisnis di Amerika Latin juga ditopang oleh bebasnya tarif masuk Indonesia ke Chili menjadi nol persen. Selama ini Indonesia kurang melirik wilayah potensial tersebut. Kemenlu pun siap membantu sinergi dan memfasilitasi kemudahan ekspor produk dalam negeri.

"Pasar Amerika Latin dan Karibia merupakan pasar non-tradisional, belum maksimal dioptimalkan pasar Indonesia," ucap Darianto Harsono, Direktur Amerika II, Dirjen Amerika dan Eropa Kemenlu, pada Senin (12/8/2019) di Jakarta.

Pihak Kemenlu juga akan memfasilitasi pertemuan bisnis antar dua wilayah pada sebuah forum internasional yang akan berlangsung pada 14-15 Oktober 2019.

"Pada bulan Oktober kami akan menyelenggarakan Indonesia-Latin America-Carribean Business Forum. Kami jadikan forum usaha kedua wilayah, yaitu Indonesia dan Amerika Selatan-Karibia untuk bertemu melakukan business matching," ujar Darianto.

Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id