Menu
SAJIAN ISI

Dr. Hasril Hasan Siregar : Direktur Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan

Inginkan PPKS Jadi Pusat Referensi Sawit

Nama Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) bukan nama yang asing bagi industri perkelapasawitan tanah air.  Lembaga ini punya andil yang tak kecil dalam turut memajukan pembangunan perkebunan sawit di negeri ini. Dalam membangun etos kerjanya, PPKS memiliki budaya inovatif yang merupakan kebutuhan dasar dalam menjalankan setiap misi dan guna mencapai visinya. PPKS selalu menawarkan ide-ide baru yang segar (out of the box), kreatif, dan orisinil dengan didasari pada keinginannya untuk menjadi pusat riset unggulan yang berkesinambungan.

Prof. Dr. Ir. Yanto Santosa, DEA, Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB

Sawit Bukan Penyebab Deforestasi di Indonesia

Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) menegaskan bahwa perkebunan sawit bukanlah penyebab utama terjadinya deforestasi. Terminologi yang berbeda antara orang Eropa dan Indonesia soal deforestasi telah menyebabkan sawit dituding sebagai penyebab deforestasi di negeri ini.

Herdrajat Natawidjaya, Kepala Sekretariat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)

Bertekad Mempercepat Proses Sertifikasi ISPO

Lambannya proses sertifikasi menjadi perhatian khusus Herdrajat Natawidjaya, Kepala Sekretariat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Untuk itu, Herdrajat bertekad mempercepatnya, sebab sertifikasi ISPO merupakan tahapan penting dalam pengembangan kelapa sawit berkelanjutan yang ramah lingkungan.

Menurut mantan Direktur Tanaman Semusin Ditjen Perkebunan Kementan ini, ISPO merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 11 tahun 2015 tentang sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit Indonesia, yang sifatnya wajib. Penerapan ISPO juga dipandang penting bagi perusahaan kelapa sawit untuk meyakinkan negara-negara lain bahwa produk minyak sawit mentah Indonesia sudah mementingkan keberlangsungan dan ramah lingkungan.

ISPO, tambahnya, juga menandakan perusahaan telah menjalankan proses produksinya dengan memperhatikan keseimbangan alam, sosial, dan ekonomi masyarakat. "Sekarang ini sedang marak perang dagang dan persaingan yang dikaitkan dengan isu lingkungan seperti deforestasi, kebakaran hutan dan emisi gas rumah kaca, yang dilakukan Barat. ISPO ini menunjukkan bagaimana industri ini merespon keseimbangan dan harmonisasi dalam pengembangan minyak sawit," kata Herdrajat.

Oleh karena itu, pihaknya mengimbau kepada perusahaan yang belum mendapatkan sertifikat ISPO, agar segera mendaftarkan diri. Sebab, sertifikasi ini sifatnya mandatori atau wajib bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia.

Herdrajat juga menjelaskan bahwa sosialisasi terhadap kewajiban ISPO ini bukan hanya dilakukan di dalam negeri tetapi juga sudah ke beberapa negara tujuan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia. "Sosialisasi ISPO ke luar negeri, terutama ke Eropa terus kami lakukan. Baru-baru ini kami sosialisasikan ke Belanda, Belgia, dan Jerman. Dan respon mereka sangat positif," ujarnya.

Hingga saat ini Komisi ISPO telah mengeluarkan sertifikasi terhadap 96 perusahaan. Dan pada awal tahun ini, Komisi ISPO telah berhasil menyelesaikan proses sertifikasi sebanyak 31 perusahaan. Sehingga total sudah ada 127 perusahaan kelapa sawit yang telah tersertifikasi ISPO. "Sementara masih dalam proses tim penilai, sebanyak 25 perusahaan dari total 780 perusahaan yang sudah mendaftar di Komisi ISPO," papar Herdrajat di kantornya Jakarta, baru-baru ini.

Diharapkan untuk mengawali tahun 2016 ini, dalam 1-2 bulan ke depan, perusahaan yang sudah mendapatkan sertifikasi menjadi 150 perusahaan. Untuk itu, pihaknya berharap kerjasama semua pihak agar semua proses berjalan dengan lancar.

Untuk itu, lanjut Herdrajat, Komisi ISPO merencanakan mengajak kerjasama dengan semua lembaga sertifikasi (LS) agar mereka juga memberikan informasi tahun 2016 ini sudah ada berapa klien/perusahaan yang mereka audit. "Saya berharap mereka itu bisa menyampaikan informasi tentang sekitar 200 sampai 300 perusahaan. Harusnya mereka segera menyampaikan ke sekretariat mengenai dokumen hasil audit mereka, kemudian sekretariat biar bisa selekasnya melakukan verifikasi terhadap dokumen itu."

Lembaga Sertifikasi Harus Sigap
Menurutnya, verifikasi itu dalam bentuk dua tahapan.Yakni, pertama, kita lihat hasil audit yg dilakukan oleh lembaga sertifikasi lalu kita beri verifikasi dan kita suratin ke LS dengan namanya surat laporan penilaian audit (LPA). Setelah itu LPA kita naikkan ke tim penilai untuk mendapat rekomendasi.

Kalau rekomendasinya baik mereka akan meneruskan ke sidang Komisi ISPO untuk disetujui diberikan sertifikat ISPO. Kalau tidak ya diperbaiki lagi. Kira-kira seperti ini prosesnya, proses ini kan membutuhkan waktu.

“Makanya kita harus bekerjasama dengan LS. Kita juga ingin mempercepat begitu LS menyampaikan dokumen ke kita, kita lakukan verifikasi lalu kita sampaikan lagi ke LS. LS pun kita minta supaya cepat memproses dari verifikasi kita itu mereka tindak lanjuti. Tidak lama-lama lalu balik lagi ke kita,” katanya lagi.

Nah seringkali proses ini, lanjut dia, tidak dipahami oleh banyak pihak seolah-olah lama di sekretariat. Padahal pihaknya sekarang menginginkan percepatan dan ini harus didukung oleh berbagai pihak terkait.

Untuk itu, Herdrajat berharap kesigapan teman-teman di sekretariat ini juga diimbangi oleh kesigapan LS, yang cepat merespon dari apa yang sekretariat lakukan. LS pun dalam merespon harus dibantu oleh perusahaan perkebunan yang diaudit itu, kalau mereka lambat bekerja LS-nya pun juga akan lambat menindaklanjutinya.

Sebenarnya, kalau semua bisa sigap dan cepat, dalam sebulan itu paling tidak 30 dokumen bisa diselesaikan. "Tapi kan, terkadang bisa datang tiba-tiba ‘breg’ gitu. Nah ini kalau kita sampai kekurangan tenaga ya harus mencari tenaga outsourcing di luar sekretariat yang memang memiliki kompetensi untuk mengerjakan, membantu untuk verifikasi," jelas Herdrajat.

Jadi, kalau misalnya bisa 30 dokumen saja dan misalnya, disetujui 20 dokumen saja, tentu sudah lumayan. “Ini mesti kita dorong. Jadi seperti itu kiat-kiatnya di tahun 2016,” tambahnya.

Selain itu, untuk menambah jumlah auditor, Komisi ISPO terus melakukan pelatihan auditor. "Kita tetap melakukan percepatan, dengan dukungan LS, perusahaan sendiri yang diauditnya dan kita juga di sekretariat meningkatkan kepada jumlah auditor."

Herdrajat menambahkan, auditornya perlu ditambah terus dengan menyelenggarakan training bekerja sama dengan LPP Yogyakarta,  sebagai penyelenggaranya atau event organizer-nya yang mengatur semua. Kita hanya membantu. "Jadi LPP Yogya juga sebagai organizing,  hanya nanti kerjasama dengan kita, teman-teman yang punya pengalaman memberikan materi, dan dari pihak lain. Nah ini kita harapkan terus jalan," kata Herdrajat.

Dikatakannya, saat ini pelatihan tenaga auditor sudah memasuki pelatihan yang ke 20, yang direncanakan akan diadakan pada bulan Februari 2016. Sehingga paling tidak dua bulan sekali, akan bertambah tenaga auditornya.

Pemda Juga Perlu Mendorong
Mengenai lama tidaknya proses sertifikasi, menurutnya, relatif mengingat dalam melakukan sertifikasi perlu diperiksa semua kelengkapan setiap perusahaan yang akan mendapatkan sertifikasi. Ada beberapa persoalan yang terkendala, misalnya dulu perusahaan A sudah memiliki HGU, dengan pertimbangan lahan perusahaan itu berada di areal APL yang memang dimungkinkan.

Namun, dengan regulasi yang berubah, ternyata lahan yang digunakan perusahaan tersebut bukan di APL, melainkan masuk di kawasan hutan. Sehingga proses sertifikasi di dalam sidang penilaian kebun itu lahan perusahaan petanya harus dicek lagi oleh kehutanan.

"Dengan demikian kan penerbitan sertifikasi ISPO nya harus ditunda dulu. Keinginan dari kehutanan sampai lahan itu clear. Padahal, sudah sempat memiliki HGU. Yang seperti itu ada yang masih terkendala. Adalah beberapa perusahaan. Ya cukup banyak juga sih," jelas Herdrajat

Untuk menghadapi persoalan tersebut, Komisi ISPO akan memfasilitasi, mendiskusikannya lebih jauh dengan BPN dan dengan Ditjen Planologi termasuk yang mendapat persoalan yang terkait dengan limbah beracun, limbah B3, bagaimana jalan keluarnya karena itu juga masih masuk dalam proses wilayah perizinan yang menyangkut legalitas ini.

Herdrajat tak menampik, ada juga HGU yang sudah diajukan lama ke BPN, namun tidak kunjung keluar. Padahal, untuk memperoleh sertifikat ISPO, mereka harus bisa menunjukkan HGU. Beberapa kendala tersebut, memang harus dikoordinasikan dengan pihak pemerintah.

"Saya kira mungkin agak mundur karena harus terpenuhi semuanya. Kita coba yang sudah memenuhi, kita dorong. Jadi siapapun barangkali yang menanyakan status perusahaan terkait ISPO, ya seluas-luasnya harus kita berikan informasi," kata dia lagi.

Menurut Herdrajat, Komisi ISPO akan memberikan respon dan informasi dari setiap pertanyaan LS dan perusahaan. “Nanti kalau sudah menyangkut dokumen, kita bahas dengan lembaga sertifikasinya. Kita berikan advice-lah bagaimana sudah menyangkut dokumen, kita tidak bisa sekretariat hanya dengan perusahaan, harus pula dengan lembaga sertifikasinya. Terhadap ini kita juga memberikan advice bagaimana sarannya. Saat ini kita pun sudah saatnya mendorong yang petani biasa disertifikasi.”  

Beberapa perusahaan sudah datang ke sini meminta arahan bagaimana plasmanya supaya bisa disertifikasi. Komisi ISPO akan membantu kalau memang perusahaan sudah menunjuk lembaga sertifikasi yang akan menyertifikasi. Karena mereka harus memiliki dokumen yang penting selain legalitas itu ada surat tanda daftar budidaya dari bupati. Ada SPPL yang menyangkut perizinan lingkungan. Itu kan yang mengeluarkan pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah kabupaten. Jadi ini harus diberitahu bahwa sertifikasi itu harus ada dokumen seperti itu.

“Nah, itu kan PR nya ada di pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah harus mendorong ini. Jadi bagaimana kebun sawit itu lahannya bisa kita sertifikasi. Bersama dengan dorongan dan dukungan dari intinya, dari perusahaan perkebunannya. Saya kira para pihak harus mendorong ini dan saya kira Ditjenbun sudah punya valid project kerjasama dengan UNDP di 3 provinsi di Riau, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat. Dipilih dari masing-masing provinsi itu ada dua kabupaten.  Kita pilih beberapa desa yang memang akan kita lakukan sertifikasi,” urainya.

Herdrajat juga berharap Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit bisa membantu ikut mendanai sehingga pelatihan tenaga auditor bisa terus terselenggara terutama pelatihan audit untuk internal dan pemberdayaan untuk petani. Karena petani pun harus didorong menerapkan prinsip dan kriteria ISPO ini.

"Jadi kita harus mendorong ini semua, supaya semakin banyak lagi kebun yang bisa disertifikasi. Bukan hanya perusahaan tapi juga kebun-kebun petani, walaupun mereka statusnya tidak wajib tapi kita dorong. Sebab kalau tidak kita dorong, tidak akan bisa," tukasnya.

Untuk itu, ujar dia, Komis ISPO akan membentuk dulu trainer-trainer untuk petani supaya mereka bisa menerapkan prinsip kriteria ISPO. Harapannya, BPDB serius bersedia membantu program ini.

"Nah ini bagus ada program secara nasional dari pak Bayu Krisnamurthi. Pak Bayu akan membantu program peremajaan petani, ya ini memang kebun-kebun petani sudah banyak yang tua. Kebun plasma sudah jelas, kemudian kebun-kebun swadaya, itu pun kebun-kebun independent small holder istilahnya kebun-kebun itu sudah banyak yang tua. Kalau kita remajakan sekaligus kita desain dari awal, supaya mereka itu bisa menerapkan prinsip kriteria sustainability," jelasnya.

Selain memperkenalkan prinsip-prinsip kriteria keberlanjutan perkebunan kelapa sawit, Komisi ISPO juga membina pekebun itu dengan pelatihan atau training. Supaya petani mampu melakukan Good Agricultural Practices (GAP) dengan baik sehingga menanam bibit dengan bibit yang bersertifikat, dan juga memelihara tanamannya sesuai kaidah-kaidah ilmu Good Agricultural Practices yang baik, serta mengetahui cara menjaga lingkungannya.

Selanjutnya, Komisi ISPO juga memberikan pengertian dan penjelasan kepada petani, bagaimana memiliki legalitas lahan yang baik. Misalnya, soal sertifikasi lahannya, mereka bisa tergabung dalam kelompok tani atau koperasi. Sehingga pada panen pertama sudah bisa sertifikasi. "Nah ini kan bagus. Karena ini kan ada pendorongnya yaitu program replanting. Jadi khusus untuk petani-petani yang swadaya akan lebih dimudahkan," tambahnya.  *** SH

Tofan Mahdi, Juru Bicara Gapki

Industri Sawit Harus Jadi Kebanggaan Nasional

Kontribusi yang diberikan industri sawit bagi perekonomian Indonesia selama ini cukup signifikan. Di antaranya, dalam hal raihan devisa negara, menciptakan lapangan kerja, serta menumbuhkan kantong-kantong perekonomian baru di daerah. Karena itu, wajar bila industri ini harus bisa dijadikan kebanggaan nasional. 

Sudah menjadi rahasia umum bahwa industri kelapa sawit di Indonesia memiliki peranan sangat strategis, terutama dalam hal menghasilkan devisa bagi negara. Tercatat devisa ekspor yang dihasilkan dari produk kelapa sawit tahun lalu mencapai sekitar US$20 miliar atau lebih dari Rp 240 triliun. Itu belum termasuk penerimaan negara yang didapat dari bea keluar produk kelapa sawit yang secara akumulatif mencapai lebih Rp 50 triliun.

Tak hanya sebatas itu. Kelapa sawit juga merupakan produk pertanian yang saat ini paling siap sebagai sumber energi baru dan terbarukan. Bahkan pemerintah telah berkomitmen mengantisipasi krisis energi masa depan dengan meningkatkan mandatori bahan bakar nabati (BBN) dari tahun ke tahun sebagai pengganti bahan bakar minyak dan fosil.

Industri kelapa sawit juga menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup banyak. Dengan luas saat ini sekitar 10 juta hektar – sekitar 44,16% di antaranya merupakan kontribusi dari perkebunan rakyat – tidak sedikit jutaan petani yang menggantungkan hidup dari komoditas ini. Dari sisi budidaya saja, industri kelapa sawit juga mampu menyerap tenaga kerja secara langsung sekitar 5 juta orang di seluruh pelosok tanah air.

Keberadaan perkebunan sawit yang umumnya berada jauh dari pusat ibukota kabupaten/kota juga punya andil yang tak kecil dalam mendorong tumbuhnya kantong-kantong perekonomian baru di daerah-daerah. “Lihat saja, begitu kebun sawit baru dibuka di suatu daerah maka lambat laun bermunculan warung atau toko yang menjajakan aneka jenis makanan maupun menawarkan aneka jenis jasa seperti servis motor, elektronik dan lainnya di sekitar perkebunan baru tersebut,” kata Tofan Mahdi, Juru Bicara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) ketika diwawancarai HORTUS Archipelago, belum lama ini, di Jakarta.

Selengkapnya baca di majalah HORTUS Archipelago edisi Juni 2015. Dapat diperoleh di toko buku Gramedia dan Gunung Agung terdekat.

Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id