Menu
SAJIAN ISI

Atasi Karhutla di Kalbar Dengan Desa Makmur Peduli Api (DMPA)

PONTIANAK - Sebagai bentuk respon dan antisipasi karhutla terjadi kembali di Kalimantan Barat, Sinar Mas Agribusiness and Food bersama para pemangku kepentingan seperti POLDA dan BPBD Kalimantan Barat menyelenggarakan kegiatan diskusi bersama yang mengangkat topik “Cegah Karhutla, Kalimantan Barat Bersiaga” di Hotel Mercure Pontianak, (22/5/2019).

CEO Perkebunan Sinar Mas Agribusiness and Food wilayah Kalimantan Barat, Susanto Yang menyampaikan bahwa perusahaan mempunyai komitmen untuk turut berkontribusi dalam mencegah karhutla di Kalimantan Barat dengan melaksanakan Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA).

Program yang dilaksanakan sejak tahun 2016 merupakaan sebuah program pemberdayaan masyarakat secara partisipatif, sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam mencegah dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta mencapai ketahanan pangan dengan cara yang lebih ramah lingkungan melalui Pertanian Ekologis Terpadu (PET) sehingga masyarakat tidak perlu membakar lahan dalam mengelola tanah.

"Program DMPA kami rancang dengan memahami kebutuhan masyarakat dari desa binaan kami. Tahap pertama fokus pada pencegahan dan mengatasi kebakaran. Tahap kedua, kami mencoba memberikan solusi dari akar permasalahan agar masyarakat mau dan bisa meninggalkan pola bertani dengan membakar melalui PET. Saat ini, perusahaan telah melakukan pendampingan kepada 8 desa di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk program DMPA,” jelas Susanto.

Melalui PET, masyarakat akan tetap dapat bertani dan mendapatkan pangan yang dibutuhkan, bahkan mendapatkan produktifitas yang lebih baik dan pengeluaran yang lebih sedikit untuk mengelola pertanian.

Khusus di Kalimantan Barat, pada tahun 2016 Karhutla terjadi di beberapa titik dengan total luasan 438.00 hektar dan pada tahun 2017 dengan luasan yang lebih kecil yaitu 20.250 hektar. Karhutla 2018 juga kembali menelan banyak kerugian mulai dari aspek lingkungan, ekonomi maupun kesehatan. Tercatat ada 2.000 orang menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Bersama dengan Masyarakat Siaga Api (MSA) dan pemerintah setempat, masyarakat desa diajak untuk melakukan proses belajar dengan praktik di lapangan yang disebut juga sekolah lapangan PET dan kemudian mereplikasikan di kebun masing-masing.

“Setelah bergabung dengan kegiatan PET, kelompok yang telah mereplikasikan PET ke lahan masing- masing mampu memberi penghasilan tambahan sebesar 1-1.2 juta per bulan. Tentu hal ini sangat membantu kami dalam membantu keuangan keluarga. Selain itu, kami juga menjadi lebih paham cara bertani dengan teknik yang ramah lingkungan dan tidak membakar lagi”, ujar Nimia, salah satu anggota kelompok PET.

Untuk menumbuhkan kesadaran sejak dini, program PET juga telah menjadi sebuah pelajaran muatan lokal di SMP Negeri 10 Satap. Ilmu dan pengetahuan yang didapatkan di lahan belajar, diperkenalkan dan diajarkan kepada anak-anak sekolah agar mereka dapat menjaga lingkungan melalui pola bertani tanpa membakar.

Program DMPA telah memberikan kontribusi positif dalam pencegahan karthutla di Kalimantan Barat. Pada tahun 2018, titik panas di Ketapang menurun sebesar 89,0% dibandingkan dengan tahun 2015, dimana terdapat 213 titik panas dan 130 titik api di desa binaan. Cuaca menjadi tantangan utama di tahun 2018, di mana curah hujan lebih sedikit dan musim kering lebih panjang dibandingkan tahun 2017.

“Program DMPA telah mengurangi kebakaran di hutan, perkebunan dan lahan di daerah sekitar operasional kami dari tahun ke tahun. Pencapaian ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kerja sama Tim Tanggap Darurat, Pemadam Kebakaran, anggota masyarakat petani dan pemerintah daerah untuk mengatasi tantangan bersama - mencegah dan menekan api dengan cepat. Kami ingin mengulangi kesuksesan ini di tahun 2019 dan terus semua tetap waspada saat kita menuju bulan kering dan terus melindungi hutan dan masyarakat kita," pungkas Susanto.

Aktivis Anti Rokok Memukul Petani Tembakau dan Pendapatan Negara

JAKARTA, - Kampanye yang dikumandangkan oleh para penggiat anti rokok bukan hanya membunuh para petani tembakau tapi juga telah memotong pendapatan negara.

Hal tersebut berkumandang saat buka puasa bersama antara Industri Hasil Tembakau (IHT) dengan Forum Wartawan Pertanian (FORWATAN) di Jakarta, (21/5).

Lebih lanjut, Soeseno Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menguraikan, dengan adanya kampanye anti rokok maka permintaan rokok turun menjadi 6 miliyar batang/tahun. Jadi kalau 1 batang rokok isinya 1 gram tembakau berarti ada 6 ribu ton tembakau kering yang terancam hilang.

“Lalu kalau 1 hektar lahan petani menghasilkan 1 ton tembakau kering maka ada sekitar 6 ribu hektar lahan tembakau yang hilang tidak terserap. Artinya tidak sedikit petani tembakau yang akan kehilangan mata pencariannya. Sementara sampai dengan saat ini harga tembakau lebih tinggi dibandingkan harga komoditas lain di musim kemarau,” risau Soeseno.

Padahal, Soeseno mengingatkan, “setiap daerah memiliki karakter lahan yang berbeda-beda. Jangan dipaksakan untuk mengganti tanaman tembakau dengan tanaman lainnya.” Lebih dari itu, bukan hanya kaum petani yang akan kehilangan mata pencahariannya. Tapi juga pemerintah akan kehilangan pendapatannya.

Bayangkan saja, kalau dihitung secara ekonomisnya dari 6 miliyar batang rokok akan menghasilkan sekitar Rp 6 triliun. Dari angka tersebut sebanyak Rp 4 triliunnya masuk ke negara melalui cukai dan Pajak Rokok.  “Jadi kalau kampanye rokok terus digaungkan maka pemerintah akan kehilangan pendapatannya sebesar Rp 4 tiliun per tahun,” terang Soeseno.

Sebab, menurut Soeseso, pola pikir petani tembakau atau petani pada umumnya itu sebenarnya simple atau tidak aneh-aneh. Pola pikir petani tembakau tidak macam-macam hingga berpikir ke cukai yang dihasilkan dari penjualan rokok.

“Harapan petani itu dengan harga rokok berapa pun tembakau petani bisa diserap dengan harga tinggi atau minimal diatas biaya produksi. Karena harga rokok mahal apakah hasilnya mengalir ke petani? Belum tentu  juga mengalir ke petani,” keluh Soeseno.

Ini karena, Soesesno mengakui, bahwa dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau (DBHCHT) yang dihasilkan dari produk tembakau tidak sepenuhnya dapat dinikmati oleh petani tembakau. Hanya nol koma persen atau bahkan nol persen yang semestinya dapat membantu petani dalam meningkatkan mutu tembakaunya.  

Sebab sedikitnya ada 14 setara dinas yang tidak ada kaiatannya dengan tembakau ikut menerima DBHCHT. Alhasil dana yang dihasilkan dari DBHCHT tidak sampai ke petani tembakau yang seharusnya bisa digunakan untuk memperbaiki lahannya.

“Jadi dengan banyaknya Dinas yang tidak ada kaitannya dengan tembakau ikut merasakan manisnya DBHCT tersebut, sehingga petani temabakau yang seharusnya bisa merasakan dana tersebt untuk menghasilkan produktivitas yang baik tidak tersentuh dana tersebut,” ucap Soeseno.

Sementara itu, menurut Budidoyo, Ketua Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) menambahan, bahwa perhatian khusus perlu diberikan terhadap tantangan pertanian tembakau dan tata niaga pertembakauan di Indonesia yang kompleks. Hal ini termasuk tantangan di bidang produktivitas, sarana dan prasarana, kualitas dan kesejahteraan petani.

Pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian, dapat meningkatkan bantuan teknis dan bantuan permodalan terhadap petani tembakau, serta terus mendorong program kemitraan berkesinambungan antara pelaku usaha-petani sehingga produktivitas tembakau nasional serta kesehateraan petani dapat meningkat. Dengan demikian, Indonesia tidak perlu terus mengandalkan impor tembakau.

Melalui program ini, petani akan mendapatkan bantuan teknis, satuan produksi, dan dukungan finansial (jika diperlukan), mengimplementasikan praktik pertanian yang baik, serta dapat menjual hasil panen tembakau langsung kepada pemasok / pabrikan. Dengan adanya kepastian pasar, kuantitas, dan kualitas tembakau tentunya hal ini akan berdampak positif pada peningkatan produktivitas tembakau nasional dan kesejahteraan para petani.

Hal lain yang penting dalam regulasi pertembakauan ini adalah perlindungan dan pemberdayaan petani tembakau. Salah satunya adalah dengan melindungi petani dari kerugian akibat kegagalan panen melalui ASURANSI pertanian tembakau. Premi asuransi ini dapat diambilkan dari alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). Dalam perhitungan, asuransi ini hanya memerlukan 18 - 21% penggunaan DBHCHT, sehingga sangat memungkinkan untuk dilakukan.

“Masifnya kampanye anti rokok oleh beberapa kelompok anti tembakau sangat berdampak kepada stakeholder tembakau salah satunya sangat dirasakan oleh petani tembakau. Padahal seharusnya kita bisa saling menghormati. Bahkan hingga ada kampanye yang menyuarakan bahwa rokok merupakan produk yang harus dikucilkan,” papar Budidoyo.

Melihat dampak tersebut, Budidoyo berharap adanya perhatian baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam menyusun peraturan terkait produk hasil tembakau yang adil dan berimbang karena Industri Hasil Tembakau (IHT) masih menjadi penopang perekonomian Negara dan belum ada industri lain yang mampu menggantikan peran IHT dalam penerimaan Negara.

“Kita sepakat adanya kawasan tanpa rokok dan itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, oleh karena itu Pemerintah Daerah tidak perlu membuat peraturan yang berlebihan seperti Kota Bogor dan Kota Depok yang melarang pemajangan rokok. Cukup peraturan yang mengacu pada PP 109/2012,” pungkas Budidoyo.

Cargill Siapkan Beasiswa Untuk Mahasiswa Politeknik Negeri Ketapang

Poliplant Group, anak perusahaan Cargill yang beroperasi di Kalimantan Barat memberikan beasiswa bagi 23 mahasiswa/i Politeknik Negeri Ketapang yang berprestasi sebagai bagian dari kemitraan Cargill dengan Politeknik Negeri Ketapang yang dimulai sejak tahun 2016. 

Hingga kini, 39 beasiswa telah diberikan kepada mahasiswa/i Politeknik Negeri Ketapang di jurusan pertanian, teknik dan teknik informatika.

Beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa/i yang memperoleh Indeks Prestasi (IP) minimum 3.0 atau lebih sejak semester ketiga hingga lulus pada semester delapan. Beasiswa ini meliputi biaya kuliah hingga lulus dan bertujuan meningkatkan kemampuan mahasiswa/i dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperoleh pengetahuan dan keahlian yang diperlukan dalam pembangunan nasional. Selain itu, mahasiswa/i juga memperoleh kesempatan lebih awal untuk mengenal lingkungan kerja melalui program magang di Cargill selama tiga bulan.

Anthony Yeow, Presiden Direktur Poliplant Group, berkata, “Kami berharap dapat menginspirasi para generasi muda Indonesia untuk menilai diri mereka dengan rekan-rekan sesama mahasiswa di negara-negara lain; sebagai acuan yang diperlukan agar generasi muda Indonesia mampu menjadi sumber daya manusia berkelas dunia.

Selain membantu mereka tumbuh secara akademis, kami juga ingin mengembangkan kemampuan non-akademis mereka, seperti bakat dan minat, sehingga mereka meraih kesuksesan ketika memasuki dunia kerja.

Hal ini mencerminkan bagaimana Cargill bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kami dapat mewujudkan komitmen berkelanjutan kami, yang mana inti dari inisiatif ini adalah untuk membangun kapasitas para pemangku kepentingan kami untuk mencapai dampak keberlanjutan.”

Hadapi UE, Indonesia Harus Punya Konsep Kawasan Hutan dan Deforestasi

Para pemangku kepentingan perlu duduk bersama untuk membahas pemahaman kawasan hutan dan deforestasi. Hal itu supaya ada aturan yang tegas dan tidak multitafsir agar tidak setiap ada kegiatan ekonomi yang bersentuhan langsung dengan hutan dicap sebagai deforestasi dan dipolitisir sebagai isu kerusakan lingkungan.

“Tidak adanya definisi kawasan hutan yang jelas Selama bertahun-tahun telah melahirkan banyak persoalan seperti pernyataan provokatif, dangkal serta tidak mempertimbangkan berbagai perbaikan yang dilakukan Indonesia terhadap komoditas sawit,”

Guru Besar IPB bidang Kebijakan, Tata Kelola Kehutanan, dan Sumber Daya Alam (SDA) Prof Dr Ir Budi Mulyanto MSc mengatakan, tanpa definisi yang jelas, pernyataan provokatif, dangkal serta tidak mempertimbangkan berbagai perbaikan yang dilakukan Indonesia akan terus berulang.

“Isu tentang pasokan rantai sawit kotor dari perkebunan sawit yang melakukan deforestasi seharusnya sudah berakhir. Namun tidak adanya definisi yang jelas tentang kawasan hutan menjadikan isu itu tetap hangat sebagai topik utama kampanye antisawit,” kata Budi di Jakarta, Senin (20/5).

Pemerintah, melalui regulasi tata kelola hutan dan perkebunan sebenarnya sudah melakukan banyak perbaikan yang diapresiasi banyak pihak termasuk sebagian negara di Uni Eropa, Hanya saja, definisi itu perlu dipertegas, karena masih banyak kelompok lingkungan di Indonesia yang tidak memahami konsep kawasan hutan sehingga keliru membedakan antara deforestasi dan degradasi.

Menurut Budi, sebagian besar kebun sawit berasal hutan yang terdegradasi dan oleh pemerintah dialokasikan untuk kawasan non hutan. Asal usul kebun sawit lain berasal dari areal penggunaan lain (APL). Secara hukum Indonesia, APL diperbolehkan untuk digunakan untuk kepentingan non hutan termasuk kebun sawit.

“Ketidakpahaman yang dibiarkan itu, kini makin melebar. Bahkan, kelompok tersebut, kini memaksa pemerintah untuk membuka data HGU yang merupakan ranah privat yang dilindungi UU,” kata mantan Dirjen Penataan Agraria pada Kementerian ATR/BPN.

Pernyataan senada dikemukakan Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Prof Yanto Santosa. Yanto mengatakan, lahan kebun sawit di Indonesia tidak berasal dari kawasan hutan.

Hasil penelitian bersama timnya pada delapan kebun sawit milik perusahaan sawit besar (PSB) dan 16 kebun sawit rakyat di Riau menunjukkan lahan yang dijadikan kebun sawit tersebut sudah tidak berstatus sebagai kawasan hutan. Saat izin usaha perkebunan sawit dan sertifikat hak guna usaha (HGU) diterbitkan, status lahan seluruh PSB sudah bukan merupakan kawasan hutan.

Jika dilihat berdasarkan luasan seluruh areal PSB yang diamati sebanyak 46.372,38 hektare (ha), sebanyak 68,02% status lahan yang dialihfungsikan berasal dari hutan produksi konversi/areal penggunaan lain (APL), 30,01% berasal dari hutan produksi terbatas, dan 1,97% berasal dari hutan produksi.

Yanto memastikan, sebagian besar asal-usul perkebunan sawit di Indonesia punya catatan yang jelas. Prosedur kebijakan alih fungsi lahan juga diatur UU melalui beberapa mekanisme pelepasan kawasan atau perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW-P).

Bahkan, kata Yanto, dalam konteks menjaga lingkungan, Indonesia jauh lebih baik dibandingkan sebagian negara di Eropa yang langsung menambang gambut untuk dijadikan briket energi sebagai bahan biomass. Di Indonesia, rakyat menanam sawit di lahan gambut terdegradasi, yang hasilnya berupa minyak sawit dipergunakan sebagai bahan energi.”Ini jauh lebih ramah lingkungan. Karena itu, kita masih punya luasan gambut yang masih baik sekitar 11 juta ha,” kata Yanto.

Disisi lain, Yanto mengingatkan, UE harus punya pemahaman deforestasi berdasarkan kajian akademisi yang kredibel Indonesia. “Setahu saya, LSM di Indonesia termasuk Greenpeace hanya berteriak soal deforestasi, namun tidak punya satupun kajian tentang deforestasi,” kata dia.

Sebelumnya, Laksmi Dhewanti, Staf Ahli Menteri LHK Bidang Industri dan Perdagangan Internasional mengatakan, usaha pemerintah Indonesia untuk melakukan perbaikan harus dilihat oleh UE.

“Uni Eropa bisa saja bertanya, mengapai Indonesia menebang hutan untuk kepala sawit? Pertanyan sama, kenapa dulu mereka menebang hutan untuk menanam rapseed? Padahal kan sama. Semuanya daratan dulunya hutan. Jadi, kita tahu pasti ada dampaknya, ada negatifnya, tetapi itu juga harus dilihat secara berimbang,” kata Laksmi.

Laksmi mengatakan guna mengurangi dampak yang ditimbulkan dari produksi sawit. Pemerintah sudah mengambil beberapa langkah dan menetapkan berbagai regulasi.“Indonesia dan negara-negara lain yang memproduksi sawit juga melakukan perbaikan. Indonesia menerapkan kriteria Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Mestinya, upaya Indonesia untuk mengurangi dampak lingkungan perlu dihargai,” kata dia.(*)

Dorong Hilirisasi, Pungutan Ekspor Diusulkan Berlaku Kembali

Pelaku industri hilir meminta pemerintah untuk menerapkan lagi pungutan ekspor sawit untuk produk hulu dan hilir. Jika pemberlakuan pungutan terus ditunda, banyak pabrik pengolahan sawit (refineri) yang bakalan mangkrak dan ekspor sulit bersaing.

Hal ini terungkap dalam silaturahmi media dengan tiga asosiasi industri hilir sawit yaitu Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI), dan Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (APOLIN) di Jakarta, Kamis (16 Mei 2019).

Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif GIMNI, mengatakan asosiasinya sudah mengirimkan surat resmi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Darmin Nasution, supaya pungutan ekspor dapat segera diterapkan lagi.

Selisih pungutan ekspor sawit sebesar 7,5% antara produk hilir dan mentah (CPO). Maka, pemberlakuan pungutan berdampak positif kepada masuknya investasi ke Indonesia. Selain itu tanpa pungutan ekspor, kapasitas refineri CPO di Indonesia turun menjadi 30% hingga 35% dari sebelumnya mencapai 75%.

Sahat mengatakan penundaan pungutan ekspor sawit mengakibatkan refineri mangkrak seperti pabrik RBD dan food. Kondisi ini disebabkan tidak kompetitifnya daya saing produk hilir di pasar ekspor.

"Kalau ekspor CPO masih dapat margin 2 sampai 3 dolar. Tetapi jika di industri hilir, ada biaya pengolahan dan transport. Akibatnya tidak dapat marjin karena kalah bersaing," ujar Sahat.

Sahat mengatakan dengan adanya pungutan ekspor, maka produk hilir dapat bersaing dengan Malaysia. Keunggulan Malayasia adalah suku bunga rendah dan handling cost. Sedangkan Indonesia unggul dari segi efisien karena mesin lebih modern.

Senada dengan GIMNI. Paulus Tjakrawan, Ketua Harian APROBI juga setuju pungutan diberlakukan lagi. Dana pungutan ini dapat dipakai untuk program petani dan riset.

"Karena penghapusan pungutan ini juga tidak berdampak kepada harga TBS petani," jelas Paulus.

Rapolo Hutabarat, Ketua Umum APOLIN, mengatakan pemerintah sudah mengeluarkan regulasi terkait industri hilir, makanya kebijakan ini perlu dukungan pelaku usaha. Tujuannya menciptakan investasi baik dari dalam dan luar negeri sehingga dapat menciptakan lapangan kerja di masyarakat.

"Selain itu, pemerintah juga menerima pajak dari badan usaha dan perorangan. Makanya, pungutan segera diberlakukan supaya daya saing industri hilir tetap bagus," jelas Rapolo.

Untuk menyelesaikan persoalan ini, GIMNI telah mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Perekonomian. "Bulan April kemarin, surat sudah dikirimkan. Makanya, baru saja kami rapat membahas persoalan ini (pungutan). Dalam rapat kami sepakat menertibkan price level sebagai patokan," ujarnya.

Selama ini, harga patokan penetapan pungutan memakai Bursa Malaysia dan pasar komoditas Rotterdam. Sedangkan di dalam negeri, rujukan kepada Bursa komoditas ICDX. Dijelaskan Sahat, nantinya Kementerian Perdagangan membuat patokan harga melalui revisi peraturan. Pada Juni mendatang, Kementerian Perdagangan akan mempresentasikan konsep patokan harga kepada para stakeholder.

Hingga semester pertama tahun 2019, penggunaan minyak sawit untuk kebutuhan domestik diperkirakan mencapai 8,7 juta ton. Sebagian besar kebutuhan digunakan untuk industri minyak goreng (makanan) dan FAME (biodiesel).

Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id