Menu
SAJIAN ISI

Pemerintah Percepat Proses Perizinan HGU

Pemerintah Percepat Proses Perizinan HGU

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan kementerian terkait membuat terobosan dengan menetapkan jangka waktu 90 hari untuk penyelesaiaan izin lahan untuk Hak Guna Usaha (HGU). Padahal, selama ini untuk mengurus HGU, tidak ada batasan waktu pengurusan yang pasti. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan kementerian terkait akhirnya merampungkan rencana untuk mempercepat waktu pengurusan izin pertanahan, terkait sektor agraria, kehutanan dan perhubungan.

Perizinan pertanahan di ketiga sektor tersebut, ujar Kepala BKPM Franky Sibarani, terkait erat dengan percepatan perizinan terintegrasi (end to end) ketenagalistrikan. “Pemerintah memilih perizinan sektor pertanahan di ketiga sektor tersebut karena memerlukan waktu yang lama dan saling mengunci (interlocking). Percepatan waktu perizinan pertanahan tersebut mendukung upaya percepatan perizinan terintegrasi ketenagalistrikan, khususnya proyek Independent Power Producers (pembangkit listrik swasta) pemilihan langsung hingga 256 hari,” katanya, pekan pertama April kemarin. .

BKPM juga akan memastikan dan melakukan monitoring agar proses perizinan tersebut berjalan sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedure) yang berlaku.

Perizinan pertanahan sektor agraria yang sudah berhasil dipercepat di antaranya, pengukuran bidang tanah yang luasnya lebih dari 1.000 hektar, dari 41 hari kerja menjadi 20 hari kerja; izin hak guna usaha (HGU) yang luasnya lebih dari 6.000 hektar, membutuhkan waktu 90 hari kerja dari sebelumnya tidak ada batasan waktu pengurusan yang pasti; serta izin hak guna bangunan lebih dari 15 hektar, dari 86 hari kerja menjadi 50 hari kerja.

“Untuk sektor ketenagalistrikan, umumnya luas tanah yang dibutuhkan adalah 200 hektar. Ini membutuhkan waktu 50 hari kerja,” ujar Franky.

Upaya percepatan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN No.  2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Dalam Kegiatan Penanaman.

Akan halnya perizinan pertanahan terkait sektor kehutanan seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MenLHK-II/2015 tentang Petunjuk Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Penyelenggaraan PTSP antara lain: Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari 111 hari kerja menjadi 47 hari kerja: Izin Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi Tambang dan Non Tambang dari 90 hari kerja menjadi 52 hari kerja; serta izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Survey/Eksplorasi dari 110 hari kerja menjadi 52 hari kerja.

Sementara perizinan pertanahan terkait sektor perhubungan antara lain, izin penetapan lokasi terminal khusus dari 21 hari kerja menjadi 5 hari kerja serta izin pembangunan serta pengoperasian terminal khusus dari 30 hari kerja menjadi 5 hari kerja. Upaya percepatan waktu itu tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 73 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.

Selain itu, BKPM juga masih mengkaji lebih dalam proses percepatan waktu pengurusan izin lingkungan dan izin mendirikan bangunan. Sejauh ini, instansi ini sudah mengidentifikasi permasalahan izin lingkungan, antara lain persyaratan yang hampir sama antara AMDAL Lingkungan dan AMDAL Lalin, serta munculnya izin gangguan dalam setiap persyaratan izin lingkungan.

HGU Dilarang Jadi Agunan
Dalam pada itu, Kementerian Agragria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sedang menggodok aturan yang mengatur pelarangan lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) sebagai jaminan pinjaman kepada perbankan, apabila lahan tersebut selama ini “didiamkan” begitu saja.

Menteri Agragria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ferry Mursyidan Baldan mengemukakan, BPN sudah mengumpulkan sejumlah kajian mengenai penggunaan HGU oleh  pengusaha. Dari data yang dikumpulkan tercatat  ada kasus dimana pengusaha yang tidak menggarap lahan mereka tapi suratnya diagunkan kepada bank, ada juga yang menggarap sebagian saja. Selain itu, sejumlah pengusaha yang tidak mampu mengelola lahan dipindahtangankan kepada pihak ketiga melalui kontrak perjanjian dan ini menyimpang dari peraturan yang ada.

Ferry Mursyidan juga menjelaskan bahwa aturan berkaitan HGU sedang dipersiapkan karena fakta di lapangan menunjukkan sejumlah investor tidak menggunakan lahan yang telah mendapatkan HGU, melainkan digunakan sebagai aagunan kepada bank.  

"Faktanya ketika HGU diperoleh, tanah tersebut tidak digarap, tapi justru dijaminkan kepada bank. Yang terjadi, tidak ada kegiatan apapun di lahan tersebut," ungkap Ferry saat  meresmikan kantor BPN Kota Salatiga, belum lama ini.

Secara terpisah Direktur Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute, Tungkot Sipayung menyambut baik aturan ini mengingat selama ini pelaku usaha sudah mengelola lahan setelah HGU diperoleh. Setidaknya, lanjut dia, aturan ini akan mencegah spekulan tanah yang banyak beroperasi di daerah.

“Dalam proses pengurusan HGU, pelaku sawit mengikuti aturan dari pemerintah. Saya pikir regulasi kementerian tersebut bagus kalau benar-benar dijalankan di lapangan,” kata Tungkot menegaskan.  
 
Menurut Ferry, BPN akan membuat batas waktu memulai kegiatan di lahan berstatus HGU. Misalnya, jangka waktu diberikan setahun. Dengan begitu, bila lewat dari jangka waktu tadi maka status HGU dapat dicabut oleh Kementerian Agraria/BPN.

Untuk mendukung kebijakan itu, Kementerian Agraria/BPN juga akan mengirimkan surat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) supaya perbankan menolak surat HGU yang baru dikeluarkan. Syarat untuk mendapatkan pinjaman jika lahan berstatus HGU yang usia pakainya telah melewati 3 tahun dan sudah digunakan. **AP

Tinggalkan Pesan Anda

Kolom yang bertanda bintang wajib diisi.

KEMBALI KE ATAS
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id