Menu
SAJIAN ISI

Wapres Jusuf Kalla: Indonesia Harus Jadi Produsen Kakao Nomor 1 Dunia Featured

cover hortus edisi januari 2016Wakil Presiden (Wapres) Muhammad Jusuf Kalla mengajak daerah-daerah penghasil kakao untuk meningkatkan produksi demi membawa Indonesia menjadi penghasil kakao terbesar di dunia dalam 5 tahun ke depan. Keinginan Wapres tersebut disampaikan pada saat memimpin rapat koordinasi pengembangan kakao di empat provinsi produsen kakao di sulawesi, bertempat di Kendari, pertengahan Desember kemarin.

Empat Gubernur provinsi penghasil kakao di Sulawesi tersebut adalah Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo; Gubernur Sulawesi Barat, Anwar Adnan Saleh; Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola; dan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam.

Pada rapat rakor kakao itu, hadir pula dua menteri terkait yakni Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perindustrian Saleh Husin. Selain itu, hadir pula beberapa bupati penghasil kakao di Sulawesi Tenggara.

Pada pertemuan tersebut dengan tegas, Jusuf Kalla (JK) meminta komitmen dan tekad dari pemerintah daerah untuk mendukung upaya pemerintah menjadi produsen kakao nomor satu di dunia. "Untuk menjadi produsen kakao nomor satu di dunia maka kita harus memiliki target produksi. Kemudian upaya yang dilakukan untuk mencapai produksi terbesar," katanya menandaskan.  

Menurut JK, saat ini Indonesia masih menempati urutan ketiga sebagai negara penghasil kakao terbesar di dunia. Kata dia, dengan potensi yang ada memungkinkan untuk menjadi yang terbesar.

"Potensi luasan tanaman kakao kita memang luas dari negara lain, namun hasil produksi kakao masih sedikit. Produktivitas kakao Indonesia rata-rata hanya berkisar 400-500 kilogram per hektar, sementara negara lainnya seperti Pantai gading dan Ghana produktivitasnya di atas 500 kilogram per hektar," katanya.

Sampai sekarang, lanjut JK, produksi kakao Indonesia masih berada pada urutan ke tiga dunia di bawah Pantai Gading dan Ghana. Dengan luas lahan kakao sebesar 1,7 juta hektar, sebenarnya sudah dapat mengangkat Indonesia menjadi urutan pertama dunia. "Karena itu, target kita, dalam waktu lima tahun ke depan, kita harus menjadi produsen kakao nomor satu di dunia," tukasnya.

Produksi Petani Harus Digenjot
Peningkatan yang diharapkan adalah produksi petani yang sebelumnya hanya 500 kg/hektar ditingkatkan menjadi satu ton/hektar. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya intensifikasi penyuluhan agar petani kakao dapat mengerti cara budidaya komoditi tersebut dengan benar dan baik.

"Harus ada pendampingan, penyuluhan, dan bibit bagi petani agar petani kita dapat meningkatkan produksinya. Untuk menjadi produsen kakao nomor satu di dunia maka harus bisa mencapai produktivitas kakao satu ton per hektar," ujarnya lagi menandaskan.

Fokus mengatasi permasalahan yang tidak optimal, kurang memadainya kegiatan penyuluhan serta minimnya jumlah bibit yang bagus dinilai merupakan beberapa persoalan utama dari pengembangan komoditas tersebut di Indonesia. Selain juga umur tanaman kakao yang kebanyakan telah tua sehingga produktivitasnya berkurang.

Maka dari itu harus ada peremajaan tanaman. Selain itu, petani juga harus didorong dengan memberikan bantuan permodalan berupa kredit usaha rakyat (KUR) agar membantu mereka dalam segi permodalan.  

Wapres mengatakan, upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk mencapai target itu dengan cara mengoptimalkan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi Nasional dan Mutu Kakao (Gernas Kakao).

"Yang terpenting lagi adalah bagaimana cara kita memberikan kemudahan kepada petani kakao untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga ringan dari perbankan yang diberi kepercayaan untuk menyalurkan dana itu," katanya.

Menteri Perindustrian Saleh Husin melaporkan, sejak diberlakukannya bea keluar (BK) kakao ekspor pada lima tahun akhir, hilirisasi produksi kakao di dalam negeri sangat berkembang pesat. Akibatnya Indonesia kekurangan biji kakao hingga harus mengekspor, selain juga mutu yang dihasilkan petani kakao masih sangat rendah.

Untuk itu, Menteri Perindustrian berharap dapat menjalin kerja sama dengan Menteri Pertanian agar petani kakao dapat meningkatkan pengetahuannya untuk menghasilkan mutu biji kakao yang terbaik untuk produksi.

“Disamping itu juga pada industri-industri kakao di lapangan lebih banyak membutuhkan biji kakao yang telah difermentasi, dan petani kakao enggan untuk memfermentasi biji kakao tersebut karena harga asal dengan harga setelah fermentasi tidak jauh berbeda. Sementara,  mereka membutuhkan biaya untuk memfermentasi biji kakaonya,” papar Saleh.
 
Rapat Pengembangan Kakao berkelanjutan ini ditutup dengan apresiasi Wapres kepada pemerintah daerah Sulawesi yang kini menjadikan cokelat sebagai salah satu buah tangan favorit pengunjung di daerah tersebut. Namun, JK menekankan yang harus pemerintah pusat dan daerah fokuskan adalah peningkatan produksi terutama pabriknya, karena khas daerah berupa cokelat merupakan optimalisasi dalam promosi.

Sedangkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam pertemuan tersebut memaparkan hasil program Pengembangan Kakao Berkelanjutan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2014 dan merupakan lanjutan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao (Gernas Kakao) Tahun 2009.

Indonesia yang merupakan produsen kakao ketiga terbesar di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana, memiliki area pertanaman kakao seluas 1,7 juta hektar yang tersebar di beberapa daerah. Produksi kakao nasional disebutkan mencapai 700 ribu ton per tahun dengan produktivitas sekitar 450 kg/ha dan area produktif hanya sekitar 800 ribu hektar.

Untuk itu, diperlukan adanya rehabilitasi dan replanting (penanaman baru). Komoditi kakao di Indonesia memiliki peranan strategis terutama sejak dicanangkannya Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao (Gernas Kakao) Tahun 2009.

“Gernas Kakao sejak 2009 – 2013 yang dilakukan adalah intensifikasi, ini yang harus kita perkuat selain rehabilitasi dan peremajaan. Ketiganya diyakini bisa meningkatkan produksi dengan harapan pada tiga tahun ke depan mencapai target menjadi penghasil nomor satu kakao sedunia,” papar Amran.

Amran juga menjelaskan komoditi kakao dibanding dengan perkebunan sawit jauh lebih menguntungkan karena merupakan gerakan rakyat. Perkebunan sawit umumnya 50% dikuasai oleh perusahaan besar, sisanya perusahaan plasma. Sedangkan perkebunan kakao didominasi oleh rakyat.  Amran berharap petani kakao mendapatkan dukungan dana dari pemerintah agar langsung dapat dinikmati oleh rakyat.

Tinggalkan Pesan Anda

Kolom yang bertanda bintang wajib diisi.

KEMBALI KE ATAS
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id