Menu
SAJIAN ISI

ICOPE 2016 di Bali: Kelapa Sawit Efektif Entaskan Kemiskinan

hortus edisi april 2016Kelapa sawit merupakan salah satu sektor yang kompetitif dan efektif untuk pengentasan kemiskinan. Bayangkan, satu hektar perkebunan kelapa sawit, dapat menghasilkan rata-rata 3,8 ton CPO atau setara US$ 2.150 per hektar, sedang  perkebunan karet dengan produktivitas 1 ton per hektar hanya menghasilkan US$ 1.500 per ton.

Dalam sebuah hajatan besar bertajuk International Conference on Oil Palm and Environment (ICOPE) atau Konferensi Internasional Kelapa Sawit dan Lingkungan ke-5 yang dihelat di The Westin Resort Nusa Dua, Bali, baru-baru ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan komoditi kelapa sawit merupakan salah satu sektor yang kompetitif dan efektif untuk pengentasan kemiskinan.

Hal ini, ungkap Darmin, bisa dilihat bahwa setiap satu hektar perkebunan kelapa sawit, dapat menghasilkan rata-rata 3,8 ton minyak atau setara dengan (harga saat ini) US$ 2.150 per ton. Bandingkan, misalnya dengan perkebunan karet dengan tingkat produktivitas 1 ton per hektar yang hanya menghasilkan US$ 1.500 per ton.

Selain itu, perkebunan sawit juga banyak menyerap tenaga kerja, bahkan rata-rata per hektarnya membutuhkan 0,12 pekerja. "Ini memainkan peran sangat besar untuk pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja untuk Indonesia. Perkebunan sawit mampu menyerap lebih dari 4 juta tenaga kerja langsung dan lebih dari 10 juta tenaga kerja tidak langsung serta berkontribusi besar terhadap ekspor non-migas Indonesia," paparnya.

Darmin menambahkan, praktek sustainable palm oil juga memainkan peran penting untuk mengurangi emisi karbon hingga 29% pada 2030 atau 41% pada tahun yang sama dengan dukungan internasional. Pemerintah berencana untuk fokus pada penanaman kembali CPO di lahan kritis dan daerah produktivitas rendah untuk meningkatkan hasil.

Belum lagi program wajib pencampuran biodiesel (B20) pada 2016, yang secara bertahap akan meningkat menjadi 30% pada 2025, akan mempromosikan penggunaan energi yang lebih berkelanjutan.

"Kami sedang dalam proses non-mandatory (Non-PSO) untuk melakukan 20% pencampuran yang akan meningkatkan permintaan tambahan untuk CPO. Kami memperkenalkan kebijakan ini selama lingkungan bahan bakar fosil menurun sehingga beban bagi konsumen akan relatif minimal. Untuk menambal perbedaan harga, kami berpikir untuk mengambilnya dari marjin produsen minyak, bukan membebankannya kepada konsumen,” kata Darmin.
Pada tahun 2015, perkebunan CPO Indonesia sudah mencapai 11 juta hektar, dengan total produksi mencapai 32 juta ton. Sekitar 45% dari lahan ini milik petani, sisanya dikuasai oleh korporasi dan BUMN.

Perkebunan swasta dan BUMN memainkan peran penting bagi petani kecil. Perusahaan besar memiliki akses ke pasar dan kemampuan untuk bernegosiasi di pasar internasional. Dengan demikian perkebunan swasta dan BUMN tidak bisa menutup mata terhadap petani kecil.

Darmin menegaskan, perusahaan yang lebih kuat harus bisa mencari solusi jangka panjang untuk meningkatkan praktek keberlanjutan petani, bekerja sama dengan pemerintah untuk mempromosikan praktek perkebunan yang baik dan berkelanjutan.

“Karena itu kami ingin memprioritaskan pada masalah pada pencegahan bencana untuk tahun ini. Banyak fokus dan bantuan yang ditawarkan pada isu-isu yang berdampak jangka menengah dan panjang, namun dalam jangka pendek kita perlu memprioritaskan pencegahan segera untuk mencegah berulangnya kebakaran hutan,” tegas Darmin.  

Selanjutnya, Indonesia sebagai produsen CPO terbesar harus mampu mengantisipasi tantangan dan peluang di masa depan. Menurutnya, Indonesia harus memiliki pemikiran maju, yang bisa mengidentifikasi cara baru atau unik untuk memecahkan tantangan.

Kebijakan B20 Bantu Petani  
Ditambahkannya, Indonesia telah berhasil meluncurkan inisiatif biodiesel (B-20) pada 2015. Inisiatif ini merupakan dorongan utama untuk energi campuran karena Indonesia membutuhkan sumber energi yang lebih berkelanjutan.

Dengan adanya permintaan tambahan untuk CPO harga minyak sawit mentah dapat didongkrak walau tipis, yakni dari US$ 535 per ton menjadi US$ 565 per ton. “Ini menunjukkan kebijakan B-20 tidak hanya menciptakan permintaan untuk CPO tetapi juga melindungi petani kecil dari potensi krisis,” ucap dia lagi .  

Darmin pun mengingatkan pada negara yang sekadar main boikot kelapa sawit dan mengenakan pajak tinggi untuk menyelesaikan persoalan. Dalam kesempatan tersebut, Darmin bahkan menantang negara-negara maju untuk bisa menemukan bahan pengganti sawit yang emisi karbonnya lebih rendah dibandingkan komoditi sawit.

“Strateginya adalah dengan dialog, bicara, bukan boikot,” tukasnya.

Apalagi, produksi minyak sawit (CPO) Indonesia mencapai 25 juta ton pada 2014. Sekitar 25% di antaranya diekspor dan sudah disertifikasi. Darmin mengatakan, CPO bersertifikasi yang diekspor meningkat menjadi 11 juta ton atau sekitar 40% pada 2015.

Indonesia mendorong negara-negara maju untuk membantu negara-negara berkembang mendukung upaya penurunan emisi dengan cara-cara baru, jangan justru memboikot produk. Darmin menegaskan bahwa negara maju perlu mengakui bahwa negara-negara dengan produk kompetitif dalam jangka panjang lebih bisa mengentaskan kemiskinan dibandingkan negara-negara tanpa produk kompetitif.

Negara-negara dengan produk berkelanjutan seperti Indonesia dengan kelapa sawitnya lebih mampu memberdayakan sumber daya alam untuk masyarakatnya. Setiap negara perlu mengetahui produk kompetitifnya dan mengembangkannya.
Dalam kesempatan tersebut Darmin juga menyinggung, hasil Konferensi Perubahan Lingkungan dalam Conference on Parties (COP) 21 di Paris, Perancis, telah sepakat membatasi peningkatan temperatur global di bawah ambang 2 derajat Celsius, bahkan ada yang mendesak untuk membatasi kenaikan hingga 1,5 derajat Celcius.  Karena itu penting menegaskan kembali kewajiban yang mengikat negara-negara maju di bawah UNFCCC untuk mendukung upaya negara-negara berkembang.

“Saya ingin menegaskan negara-negara maju juga harus membantu negara-negara berkembang untuk mendukung upaya ini,” tegas Darmin.

Dia berpendapat, negara-negara maju harus mengakui bahwa dalam jangka panjang, negara dengan produk yang kompetitif lebih mungkin untuk berhasil, lebih mungkin bisa memberantas kemiskinan, lebih mungkin dapat menempatkan sumber daya tambahan untuk melindungi rakyatnya, lingkungan dan kepentingan ekonomi - dibandingkan dengan negara-negara tanpa produk kompetitif. Karena itu, setiap negara harus mencoba untuk mencari tahu produk yang kompetitif dan terus mengembangkannya.

Bayar dengan Harga Premi
Bahkan, Darmin menantang negara-negara maju untuk menyediakan dana ketimbang hanya bicara. “Sebagai seorang ekonom, saya menggunakan istilah 'kesediaan untuk membayar’
Kita harus mengubah pola pikir bahwa menjadi berkelanjutan bukan hanya tanggung jawab produsen, tetapi juga menjadi tanggung jawab konsumen,” tandasnya.

Karena itu, dia berharap mitra Indonesia untuk bekerja sama tidak hanya untuk mendorong praktik lingkungan di negara produsen tetapi lebih penting juga membantu membiayai praktik sustainablity dengan membayar secara premium produk yang berkelanjutan. Boikot produk seperti yang terjadi dalam kasus Iran, Korea Utara tidak akan menjadi win-win solution. “Saya percaya pada dialog.”

Melawan segala rintangan, Indonesia telah berhasil meluncurkan inisiatif Biodiesel B-20 pada 2015. Inisiatif ini merupakan dorongan utama untuk energi campuran bangsa, karena sebelumnya Indonesia sangat tergantung pada bahan bakar fosil.

Sebagai negara pengimpor, Indonesia membutuhkan sumber energi yang lebih berkelanjutan. Adanya permintaan tambahan untuk CPO telah mampu mendongkrak harga CPO - naik tipis menjadi US$ 565/ton dari US$ 535/ton ketika negeri ini mulai mengumpulkan retribusi untuk program  biodiesel.

Ini menunjukkan kebijakan biodiesel tidak hanya menciptakan permintaan tambahan untuk CPO, tetapi juga melindungi petani kecil dari potensi krisis karena penurunan harga tandan buah segar (TBS).

Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P Roeslani menambahkan, sektor kelapa sawit di Indonesia semakin baik dan efisien serta berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah bersama pelaku usaha dan Kadin terus mengupayakan pasar-pasar negara maju untuk membeli minyak sawit (CPO) Indonesia dengan harga premium.

“Indonesia sangat serius dengan program ekonomi berkelanjutan. Pertumbuhan ekonominya beriringan dengan kepentingan lingkungan. Jika kita sudah melaksanakan ini, ya seyogianya CPO kita dihargai premium,” kata Rosan.

Kendati banyak pihak skeptis terhadap komoditas sawit, namun sektor ini perlu dilihat dari sisi positifnya. Menurutnya, menanggulangi perubahan iklim tak bisa hanya melakukan agresi terhadap kelapa sawit yang justru berpotensi menimbulkan krisis lain di masyarakat.

Salah satu target pemerintah saat ini adalah menggagalkan rencana pengenaan pajak progresif terhadap produk sawit yang akan diberlakukan pemerintah Perancis. Pajak ini dikhawatirkan menjadi bencana bagi petani sawit di Indonesia dan ekspor sawit serta produk turunannya secara keseluruhan.

Besaran pajak produk sawit Indonesia yang masuk ke Perancis selama ini dibebankan biaya 103 euro per ton. Aturan baru nantinya akan mengerek pungutan pajak menjadi 300 euro per ton pada 2017. Besarannya naik bertahap menjadi 500 euro per ton pada 2018, 700 euro per ton pada 2019, dan 900 euro per ton pada 2020.

Pungutan tersebut akan dijadikan dana jaminan sosial petani di Perancis. Ekspor CPO Indonesia ke negara-negara Uni Eropa saat ini sekitar 3,5 juta ton dari total ekspor CPO nasional, yang berada dalam kisaran 22-23 juta ton per tahun.

Hal senada juga disampaikan Chairman dan CEO Golden Agri-Resources GAR), Frankly O. Widjaja. Menurutnya, kelapa sawit merupakan industri yang berperan penting dalam mewujudkan perekonomian rendah karbon di Indonesia.

"Industri telah membantu menciptakan lapangan kerja yang luas, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bagi lebih 16 juta penduduk Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu misi GAR adalah berkomitmen untuk membantu petani kecil dan plasma dalam meningkatkan hasil panen dan produktivitas mereka. Meningkatkan pendapatan petani dan membatasi deforestasi, dapat meningkatkan kinerja industri kelapa sawit, sehingga membuat industri ini lebih berkelanjutan," kata Franky.

Ketua Komite Pengarah ICOPE 2016, Daud Dharsono, menngingatkan, perubahan iklim sudah nyata dan saat ini semua orang dituntut untuk menghadapinya. Oleh karena itu, semua pemangku kepentingan, ilmuwan dan praktisi, LSM dan lembaga pemerintah, petani mandiri dan industri perkebunan, tambah Daud, harus bekerjasama untuk mengembangkan pilihan-pilihan potensial dan praktis dalam mengambil langkah-langkah mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

“Dengan pengetahuan kolektif dan keahlian baru semua pemangku kepentingan, kami percaya bahwa kita dapat memperoleh solusi-solusi ilmiah dalam menghadapi perubahan iklim untuk diaplikasikan di seluruh industri kelapa sawit" kata Daud.

Untuk diketahui, ICOPE diselenggarakan setiap dua tahun sekali oleh PT SMART Tbk yang bekerjasama dengan WWF Indonesia dan CIRAD, Perancis. Dan tahun ini diselenggarakan di Bali pada tanggal 16 hingga 18 Maret 2016. Konferensi kali ini bertujuan untuk fokus pada upaya solusi ilmiah tentang mitigasi dan adaptasi akibat perubahan iklim bagi industri kelapa sawit.  *** SH

Tinggalkan Pesan Anda

Kolom yang bertanda bintang wajib diisi.

KEMBALI KE ATAS
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id