Menu
SAJIAN ISI

Impor ‘Raw Sugar’ untuk PG Milik BUMN

Kebijakan Instan yang Tidak Cerdas

hortus edisi 45 juni 2016Di tengah mulainya musim giling tebu di pabrik gula (PG) saat ini, pemerintah memutuskan untuk mengimpor gula mentah (raw sugar) sebanyak 381.000 ton untuk PG milik BUMN. Impor raw sugar yang bertujuan untuk mendorong swasembada gula itu, dinilai sebagai kebijakan instan yang tidak cerdas. Kemelut yang menyelimuti pergulaan nasional seperti cerita misteri yang tiada berkesudahan. Hingga kini, misalnya, kiat pemerintah untuk mewujudkan swasembada gula nasional, belum menunjukkan titik terang. Banyak pabrik gula (PG) baru yang direncanakan dibangun, terutama di luar Jawa, dengan kapasitas yang tak kecil, minimal 10 ribu ton tebu per hari. Namun, rencana itu agaknya hanya manis diwacanakan, belum sampai pada tahap untuk direalisasikan mengingat sulitnya menyiapkan lahan yang berstatus “clean & clear”.

Belum tersedianya data yang akurat mengenai berapa persisnya jumlah kebutuhan gula baik untuk konsumsi maupun industri makanan dan minuman, juga punya andil dalam menentukan benar atau salahnya target volume gula nasional yang seharusnya diproduksi di dalam negeri agar tak perlu impor alias bisa swasembada gula

Kondisi seperti itulah yang pada akhirnya menyebabkan, negeri ini bakal makin sulit untuk mewujudkan swasembada gula secara nasional. Situasi itu makin diperparah dengan tidak efisiennya pabrik gula milik BUMN, yang mayoritas sudah berusia uzur warisan penjajahan Belanda.

Dengan konstelasi seperti itu, sekalipun rendemen yang dihasilkan petani tebu tinggi, namun jatuhnya akan menjadi rendah juga ketika digiling di pabrik gula milik BUMN yang tidak efisien tadi. Walhasil, produksi gula yang dihasilkannya pun lebih rendah dari yang seharusnya, dan pendapatan yang diterima petani pun ikut rendah, alias dirugikan.

Tak usah heran bila secara cepat atau lambat, antusias petani untuk bertanam tebu pun bakal luntur. Dan kalau hal itu sampai terjadi maka jangan berharap pemerintah bisa mewujudkan swasembada gula di negara tercinta ini dalam beberapa tahun ke depan.  

Dan kekhawatiran seperti itu, tampaknya mulai dibaca pemerintah. Dalam kerangka menyiasati petani agar tetap antusias menanam tebu itulah, pemerintah menugaskan PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X) untuk mengimpor gula mentah (raw sugar) sebanyak 381.000 ton.

Menteri BUMN telah meneken surat bernomor S-289/MBU/05/2016 pada 12 Mei 2016 mengenai impor raw sugar tahun 2016. Isinya, ada 6 pabrik gula yang mendapat jatah impor raw sugar kali ini. Keenamnya adalah PTPN IX yang mendapat jatah 41 ribu ton, PTPN X 115 ribu ton, PTPN XI 100 ribu ton, PTPN XII 25 ribu ton, PT PG Rajawali I 48 ribu ton, dan PT PG Rajawali II 52 ribu ton.

Hal itu merupakan hasil rapat koordinasi terbatas, yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, pada 29 April 2016. “Semua menteri terkait sudah setuju,” kata Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN, Wahyu Kuncoro, Senin pekan terakhir Mei lalu.

Dijelaskannya, impor tersebut merupakan alternatif untuk mempercepat swasembada gula pada tahun 2018. Dan impor raw sugar ini dipakai untuk peningkatan rendemen di pabrik gula hingga 8,5%. Dengan pertimbangan bahwa luas areal tanaman tebu petani terus menerus menyusut  maka diperlukan insentif bagi petani tebu agar tertarik untuk menanam tebu. Untuk itu, akan dibuat skema bisnis berupa jaminan rendemen tebu petani minimal 8,5%.

Selain untuk menjamin rendemen petani 8,5%, kebijakan impor raw sugar itu juga untuk menstabilkan harga GKP (gula kristal putih) di pasaran, yang saat ini mencapai Rp14.000 - Rp 15.000/kg. "Selain menjamin rendemen di tingkat petani, BUMN gula juga harus menjamin harga di tingkat konsumen agar tidak lebih tinggi dari Rp 11.000/kg," ungkap Wahyu.

Pernyataan hampir senada juga disampaikan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), Gamal Nasir. Dia menjelaskan, impor gula mentah dilakukan terutama untuk menjaga pasokan dan stabilisasi harga saat memasuki puasa dan lebaran tahun ini. Saat ini, harga GKP di pasaran mencapai level Rp 15.000/kg.

“Dari rakortas diputuskan impor raw sugar untuk menjaga stok, sekaligus stabilisasi harga saat puasa dan lebaran nanti. Pemerintah kan ingin harga gula bisa berada di kisaran Rp10.500-11.000/kg,” kata Gamal.

Selain itu, lanjutnya, impor yang dilakukan atas inisiatif Menteri BUMN, Rini Soemarno ini juga dilakukan sebagai upaya peningkatan rendemen pada pabrik-pabrik gula milik BUMN. Jadi, impor raw sugar ini dipakai untuk menaikkan tingkat rendemen hingga rata-rata 8,5%. Kalau saat ini rendemen ada yang 6%, kemudian ada yang 9,5%.


Menuai Kritikan dan Penolakan  
Keputusan pemerintah untuk mengimpor raw sugar untuk menjamin rendemen 8,5% dinilai Achmad Mangga Barani, Ketua FP2SB (Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan), sebagai kebijakan instan yang tidak cerdas. Bukankah BUMN gula di negeri ini, sudah berpengalaman puluhan tahun dalam mewujudkan rendemen di atas 10% tanpa bantuan petani tebu dari luar negeri?     

Dia juga mempertanyakan, dengan impor raw sugar itu, apakah tahun depan BUMN gula secara otomatis sudah bisa menghasilkan rendemen 8,5% dengan usahanya sendiri? “Kalau tidak maka kita sudah terjerat kebijakan impor raw sugar setiap tahunnya untuk menaikkan rendemen karena petani akan tetap menagih rendemen minimal 8,5% setiap tahunnya,” katanya mengingatkan.

Selama ini, lanjut dia, impor raw sugar dengan alasan menjamin rendemen minimal 8,5% tidak pernah dilakukan oleh pemerintah. Yang pernah dilakukan selama ini bila terjadi kekurangan produksi dalam negeri – setelah dievaluasi pertengahan musim giling tahun berjalan yang dilakukan oleh PTPN dan Swasta – barulah dilakukan impor raw sugar atau gula, dan itu pun berdasarkan keputusan pemerintah.

Menurut Mangga Barani, keputusan pemerintah untuk mengimpor raw sugar bagi BUMN gula tersebut juga telah mengabaikan amanat UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Sebab, dalam pasal 74 ayat (1) beserta penjelasannya dinyatakan khusus untuk gula tebu maka hanya pabrik baru yang diperkenankan impor bahan baku maksimum 3 tahun setelah unit pengolahannya beroperasi.

Namun, faktanya, ada 2 pabrik gula baru di Blora (PT Gendhis Multi Manis) yang beroperasi tahun 2015 dan di Lamongan (PT Kebun Tebu Mas ) yang beroperasi tahun 2016, yang hingga kini belum mendapatkan fasilitas impor bahan baku sesuai dengan fasilitas investasi dan amanat UU Perkebunan tersebut. Tentu hal ini bisa menimbulkan dampak yang kurang baik bagi investor pabrik gula ke depan. Apalagi, pemerintah saat ini getol mendorong investasi pembangunan pabrik gula baru agar swasembada gula nasional bisa dicapai.

Itu pula sebabnya, mantan Dirjen Perkebunan ini mengingatkan, bila pemerintah tetap memutuskan untuk mengimpor raw sugar untuk sejumlah BUMN gula tersebut, beberapa hal yang kurang menguntungkan bakal terjadi.

Pertama, kurangnya kepercayaan petani dan swasta terhadap pemerintah. Kedua, terjadi rendemen semu karena adanya campuran raw sugar di dalam pengolahannya yang tentunya tidak mendidik semua pihak terutama petani. Ketiga, PTPN akan terikat dengan petani dengan rendemen minimal 8,5 % di tahun berikutnya yang tidak mungkin dipenuhi oleh PTPN kalau tidak melakukan upaya perbaikan besar-besaran di on dan off farm dalam 2-3 tahun ke depan.

“Akhirnya PTPN akan membutuhkan raw sugar setiap tahunnya. Sebab, kalau tidak maka PTPN akan semakin merugi karena harus membayar rendemen yang tinggi, padahal kenyataan di bawah itu,” paparnya.

Harus pula dipahami bersama bahwa dalam konteks kebijakan impor raw sugar untuk BUMN gula ini, lanjut Mangga Barani, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan Industri, khususnya pasal 2 ayat 1 huruf b, industri gula pasir dari tebu menjadi kewenangan menteri pertanian.

“Karena itulah, diharapkan ada keberpihakan dari pemerintah, khususnya menteri pertanian kepada semua pabrik gula berbasis tebu di negeri ini, baik yang dimiliki oleh BUMN maupun swasta agar dapat berkembang sesuai dengan rencana besar pemerintah mencapai swasembada gula tahun 2019,” kata Mangga Barani.   

Untuk itulah, dia mengingatkan, terkait dengan impor raw sugar untuk BUMN gula ini, sudah seharusnya bila kebijakan yang diambil oleh pemerintah benar-benar mendasar, dan jangan sampai gegabah karena hal itu bisa menjerumuskan kondisi pergulaan nasional menuju titik yang semakin runyam.

Ternyata, kebijakan impor raw sugar itu juga memicu penolakan di kalangan petani tebu. Petani tebu yang tergabung dalam wadah Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) misalnya, secara tegas menolak impor raw sugar sebanyak 381 ribu ton. Alasannya, neraca gula 2016 belum menetapkan adanya defisit gula.

“Taksasi produksi gula giling tahun 2016 secara riil baru diketahui sekitar bulan Agustus 2016 pada saat puncak musim giling. Pada saat itulah, baru akan diketahui stok gula cukup apa tidak,” kata Ketua Umum APTRI, Soemitro Samadikoen.

Soemitro menegaskan, dalam Sarasehan Persiapan Giling Tebu 2016 yang digelar di Graha Kebon Agung, Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu, disimpulkan bahwa impor raw sugar belum perlu. Hal ini menanggapi surat Menteri BUMN Nomor : S-289/MBU/05/2016 tanggal 12 Mei 2016 perihal Impor Raw Sugar tahun 2016, yang menugaskan PTPN X untuk melakukan impor raw sugar sebanyak 381.000 ton.

Selain itu, APTRI juga mempertanyakan dasar perhitungan kebutuhan impor raw sugar 381.000 ton yang tidak jelas. “Sehingga kami khawatir stok gula tahun 2016 melebihi kebutuhan dan dampaknya harga gula turun. Terlebih lagi, pada awal tahun 2016 akan ada impor gula PPI sebanyak 200.000 ton,” katanya.

Kebijakan impor raw sugar dengan dalih sebagai kompensasi agar PTPN dan PT RNI menjamin rendemen minimal 8,5% juga dinilainya sebagai kebijakan instan dan tidak mendidik. Akar masalah rendemen rendah karena pabrik gula yang tidak efisien.

Hal ini, lanjut Soemtro, terbukti bahwa pabrik gula yang efisien, rendemennya bisa mencapai di atas 8,5%. Justru, yang perlu dilakukan adalah bagaimana memperbaiki kinerja pabrik gula agar efisien.

Kebijakan impor raw sugar untuk idle capacity, lujar dia, mestinya ditempuh ketika produksi gula nasional lebih rendah dibanding konsumsi nasional. Atau pabrik gula kekurangan bahan baku. “Akan lebih baik pabrik gula yang tidak efisien itu direvitalisasi total bukan malah menggiling raw sugar,” tukasnya.

Ditambahkannya, pada prinsipnya para petani sangat mendukung jaminan rendemen 8,5 persen, tapi tanpa harus pakai embel-embel kompensasi impor raw sugar.

PG Diinstruksikan Beli Putus
Saat ini, di tengah melambungnya harga gula di pasaran, sebagian dari para petani di daerah keberatan dengan sistem beli putus karena memasukkan pajak pertambahan nilai (PPN) yang harus ditanggung petani.

Patut diketahui bahwa Menteri BUMN Rini Soemarno telah mengeluarkan surat penerapan sistem beli putus pada musim giling tahun 2016 ini, yang berlaku per 12 Mei lalu.

Di Kediri, Jawa Timur, kebijakan Menteri BUMN tersebut kemudian disampaikan pimpinan PTPN X dalam Forum Temu Kemitraan, pada medio lalu. Ironinya, seperti dikemukakan Sekretaris Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Wilayah Pabrik Gula Ngadiredjo, Karmadji, PTPN X enggan membagikan salinan surat dari menteri BUMN tersebut kepada APTRI.

“Saya tidak tahu bentuk suratnya apakah surat keputusan, surat edaran, tapi ini sudah berlaku tanpa sosialisasi yang cukup,” ungkap Karmadji.

Sistem beli putus alias cash and carry membuat petani menerima pembayaran langsung dari pihak manajemen pabrik gula atas tebu yang disetorkan untuk digiling. Melalui sistem ini, petani tak ikut menanggung inefisiensi pabrik gula.

Sebaliknya, dalam sistem bagi hasil yang diterapkan selama ini, petani menikmati bagi hasil atas rendemen yang dihasilkan dari tebu petani yang digiling di PG.

Karmadji menjelaskan, dalam sistem beli putus kali ini, petani telah menerima pembayaran uang muka Rp9.000 per kg dari PG Ngadiredjo yang mulai giling 16 Mei. Adapun sisanya, akan dibayar setiap 3 hari dengan besaran yang belum ditentukan.

Namun, yang paling memberatkan, ungkap Karmadji, menyangkut pengenaan PPN 10% yang ditanggung petani. “Taruhlah kami terima pembayaran penuh Rp11.000 per kg. PPN-nya Rp1.100 kami yang bayar. Belum lagi biaya angkut dan gudang Rp500 per kg,” ungkapnya.

Menurutnya, sistem beli putus diterapkan tergesa-gesa. Padahal, antara petani dan PG sebelumnya telah menandatangani surat kontrak perjanjian kredit yang di dalamnya memuat sistem bagi hasil.

Sistem itu mengatur bagi hasil untuk petani sebesar 80%, sedangkan PG sebesar 20%. Sebagai gambaran, dengan rendemen tebu 8%-8,5% di PG itu, maka petani menerima bagi hasil 6,4-6,8 kg gula dari setiap 1 kuintal tebu yang disetor ke PG. Sisanya dinikmati oleh PG di bawah PTPN X (Persero) itu.

Luas lahan tebu di wilayah PG Ngadirejo saat ini mencapai 14.000 hektar, tersebar di Kabupaten Kediri 8.000 hektar dan Kabupaten Blitar 6.000 hektar. Seluruhnya merupakan lahan tebu rakyat. Adapun kapasitas giling PG di Kabupaten Kediri itu hanya mencapai 6.200 ton tebu per hari (TCD). *** AP

Tinggalkan Pesan Anda

Kolom yang bertanda bintang wajib diisi.

KEMBALI KE ATAS
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id