Menu
SAJIAN ISI

Peliknya “Replanting” Kebun Sawit Rakyat Featured

hortus edisi april 2017Paling tidak seluas 2,5 juta hektar kebun sawit milik petani (rakyat) saat ini tidak produktif, dan  membutuhkan peremajaan (replanting) karena usia tanaman sudah di atas 25 tahun. BPDP Kelapa Sawit dan perbankan merasa kesulitan membantu mendanai replanting tersebut lantaran terbentur legalitas lahan. Fakta berbicara bahwa kebun sawit milik petani swadaya maupun plasma punya kontribusi yang tidak kecil dalam konstelasi luas perkebunan sawit di negeri ini. Dari total luas kebun sawit Indonesia yang saat ini mencapai 11, 9 juta hektar (ha), kebun sawit milik petani mencapai area seluas 4,7 juta hektar.  

Ironinya,  tak kurang dari 2,5 juta hingga 3,8 juta ha area kebun sawit petani tersebut, sangat rendah produktivitasnya karena berisi tanaman tua yang sudah tidak lagi produktif.  Sawit milik petani plasma yang berasal dari Program PIR (Perusahaan Inti Rakyat) ditanam sejak awal tahun 1980-an. Sementara tanaman sawit di kebun milik petani swadaya ditanam sejak awal tahun 1990-an.  

Hanya sebagian kecil kebun sawit milik petani plasma maupun swadaya yang selama ini diremajakan karena terbentur pada legalitas lahan dan terbatasnya dana. “Karena terlambat melakukan replanting, rata-rata kebun sawit petani kita hanya mampu menghasilkan minyak sawit 2 sampai 4 ton per hektar per tahun. Padahal, potensi yang dimiliki pohon sawit itu bisa menghasilkan 8 hingga 10 ton minyak sawit per hektar per tahun, “ kata Dirjen Perkebunan, Bambang dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Kebijakan Akselerasi Pembiayaan dan Kepastian Hukum Industri Sawit”, awal Maret kemarin, di Jakarta.

Peremajaan terhadap kebun sawit milik petani yang tanamannya tidak produktif lagi, lanjut Bambang, memang perlu dilakukan. Pasalnya, dalam jangka panjang, kondisi tersebut akan berkontribusi pada sulitnya mencapai target peningkatan produksi sawit nasional.

Dalam konteks peremajaan sawit ini, kebun sawit milik petani umumnya dihadapkan pada persoalan aspek legalitas lahan serta akses kemudahan mendapatkan kredit dari perbankan nasional. Belum lagi, sekitar 1,7 juta hektar lahan sawit milik petani itu, berada di kawasan hutan.  

“Ini tentu menjadi PR bagi kita semuanya. Karena itu, tujuan yang ingin dicapai dari FGD kali ini adalah bagaimana para stakeholder sawit yang hadir di sini fokus untuk mencari solusi konkret bagi petani sawit, terutama terkait dengan akses pembiyaaan replanting ke perbankan dan menyangkut kepastian lahan yang berada di kawasan hutan tersebut,” papar Bambang.

Areal kebun sawit seluas 1,7 juta hektar tersebut, ujar dia menambahkan, jangan sampai dibiarkan “abu-abu”, karena selain tidak menyelesaikan masalah juga bisa berimbas pada kurang baiknya citra perkebunan sawit Indonesia di mata internasional. Terlebih bila luasan areal sawit tersebut melibatkan jutaan petani berikut anggota keluarganya yang menggantungkan hidupnya dari kebun tersebut.

Dalam kacamata pandang Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil, bukan hanya kebun sawit milik petani saja yang lokasinya overlapping (berada) di kawasan hutan. Setidak-tidaknya ada 4 juta hektar total luas kebun sawit yang berada di kawasan hutan.

“Sekitar 2,7 juta hektar kebun sawit di antaranya milik korporasi. Ini masalah besar. Ibu Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat serius dengan masalah ini. Dan kita pun harus ikut memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah ini,” tegas Sofyan pada acara FGD yang antara lain juga menghadirkan Dirut Bank Mandiri, Kartika Wirjoatmodjo dan Direktur Replanting Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDP-KS), Herdrajat Natawidjaja tersebut.

Menurut Sofyan, pemerintah saat ini memang tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk menyertifikat lahan kebun sawit di kawasan yang secara de facto dimiliki masyarakat. Dengan Perpres ini semua permasalahan lahan yang terkait dengan kawasan hutan diharapkan bisa dituntaskan.

“Dulu banyak orang-orang kami terpaksa berurusan dengan aparat hukum karena mengukur kawasan hutan yang disertifikatkan. Dengan adanya Perpres ini, nanti hal seperti itu akan teratasi, dan ini merupakan bagian dari reforma agraria pak Presiden. Dengan Perpres itu kawasan yang memang de facto milik masyarakat bisa kita sertifikatkan dan kita keluarkan dari kawasan hutan,” kata Sofyan menandaskan.

Selengkapnya baca di Majalah HORTUS Archipelago Edisi April 2017. Dapat diperoleh ditoko buku Gramedia dan Gunung Agung terdekat

Tinggalkan Pesan Anda

Kolom yang bertanda bintang wajib diisi.

KEMBALI KE ATAS
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id