Menu
SAJIAN ISI

Regulasi Baru Soal Gambut Picu Ketidakpastian Investasi

hortus edisi juni 2017Terbitnya PP No 57 Tahun 2016, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut beserta Peraturan Menteri LHK No. P 17 Tahun 2017 dinilai pelbagai kalangan telah menyebabkan ketidakpastian investasi di bidang perkebunan sawit dan industri kehutanan.

Focus Working Group yang dihelat Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) dan PT Mutu Hijau Indonesia (MHI) pada medio Mei 2017 di Jakarta, berlangsung hangat dan atraktif.  Selain tema yang ditampilkan memang tengah hangat disoroti publik, para pembicara yang tampil dalam forum diskusi itu juga dinilai cukup kompeten.

Mereka yang memberikan presentasi antara lain Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim, Rachmat Witoelar; Ketua GPEI Benny Sutrisno, Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian, Panggah Susanto; Sekretaris Utama Badan Restorasi Gambut (BRG), Hartono Prawira Atmaja; Komisioner Ombudsman RI, Laode Ida; serta Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau, Yulwiriawati Moesa.

PP 57/2016 berikut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. P17 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, banyak dituding para pelaku bisnis di bidang perkebunan sawit dan hutan tanaman industri (HTI)  telah menghilangkan kepastian berinvestasi dan usaha yang dijamin oleh undang-undang. Ini tak lepas dari adanya penetapan fungsi lindung yang sangat luas, meski sejatinya berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) berfungsi budidaya.

Terhadap situasi tersebut, Komisioner Ombudsman RI, Laode Ida menyatakan, seharusnya sebuah kebijakan harus menjadi jalan tercapainya tujuan pelayanan publik. Termasuk terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

“Jadi tidak boleh kebijakan hari ini bertentangan dengan kebijakan masa lalu,” katanya pada forum diskusi yang mengusung tema “Dampak PP 57/2016 tentang Gambut dan Implementasinya: Bagaimana Keberlangsungan Fungsi Ekonomi, Sosial dan Lingkungan” tersebut.

Terkait PP 57/2016, komisioner yang duduk dalam lembaga negara – yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik, yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan – ini, mengingatkan adanya UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang di dalamnya menjamin kepastian berinvestasi. UU tersebut juga mengamanatkan bahwa investasi ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi, menciptakan tenaga kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Muara dari pelayanan investasi adalah bagian dari substansi pencapaian tujuan kita bernegara, yaitu ada rakyat yang memperoleh manfaat untuk kesejahteraan mereka,” katanya, menekankan.

Selengkapnya baca di Majalah HORTUS Archipelago, dapatkan di toko buku Gramedia dan Gunung Agung terdekat

Tinggalkan Pesan Anda

Kolom yang bertanda bintang wajib diisi.

KEMBALI KE ATAS
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id