Menu
SAJIAN ISI

Status Lahan Menjadi Kendala Sertifikasi ISPO

Status Lahan Menjadi Kendala Sertifikasi ISPO

Hingga saat ini masih terdapat beberapa hambatan dalam proses sertifikasi ISPO. Salah satunya adalah proses legalitas kepemilikan lahan dengan belum selesainya proses Hak Guna Usaha (HGU).

Kepala Sekretariat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Aziz Hidayat mengakui hingga kini masih terdapat kendala dalam proses sertifikasi ISPO. Menurutnya, HGU itu sudah terbit duluan tahun 1997 atau 1999, namun dalam perkembangannya muncul keputusan Menteri Kehutanan tahun 2012 yang menyatakan bahwa sebagian HGU yang sudah terbit tersebut, masuk dalam kawasan hutan.

"Jadi kendala terjadi bukan hanya yang belum memiliki HGU atau HGU-nya dalam proses, tetapi juga yang sudah memiliki HGU. Adanya Kepmenhut, itu menjadi penyebabnya. Kan putusan ini belakangan penetapannya. HGU sebenarnya sudah terbit, dan proses penerbitannya melalui Kementerian Kehutanan, jadi sudah clean and clear saat itu," jelas Aziz, baru-baru ini di Jakarta.

Tidak hanya masalah kepemilikan lahan, Aziz juga menyebutkan pelaku usaha belum mendapatkan sertifikat ISPO lantaran tata kelola limbahnya yang belum terlaksana dengan baik.

Selain itu, ada beberapa petani rakyat yang tidak mau membentuk koperasi. Padahal, lanjut dia, salah satu syarat perkebunan rakyat dapat diaudit adalah dengan adanya pembentukan koperasi.

Pemerintah sendiri, menurut Aziz menargetkan 350 perusahaan menerima ser¬tifikat ISPO hingga akhir tahun ini. Saat ini, baru 16,7 persen lahan sawit yang memiliki sertifikat dari total lahan sawit.

"Pada Agustus 2017, ter¬hitung jumlah pelaku usaha kelapa sawit yang sudah ter¬sertifikasi ISPO sebanyak 306 pelaku usaha," ungkapnya.

Ia mengatakan, 304 di antaranya adalah perusahaan kelapa sawit, satu asosiasi petani plasma dan satu koperasi petani swadaya. "Hingga saat ini terdapat 70 pelaku usaha yang sedang dalam proses audit," katanya lagi.

Ketua Umum Gapki, Joko Supriyono menambahkan, limbah pada kelapa sawit juga mash menjadi permasalahan dalam konteks pengurusan untuk mendapatkan sertifikat ISPO. Di daerah remote atau daerah yang sulit terjangkau, limbah menumpuk.

Padahal, kata dia, tidak ada yang membeli limbah tersebut dan tidak bisa dibuang. Seharusnya, bagi pembeli limbah yang memiliki izin bisa mengangkut limbah tersebut untuk dimanfaatkan ataupun dibuang agar syarat memperoleh ISPO pun bisa didapat perusahaan.

Di luar dari HGU dan permasalahan limbah, ia melanjutkan, perusahan juga harus melaporkan kegiatan rutinnya ke dinas terdekat. Hal tersebut penting karena nantinya akan mempermudah setiap urusan dengan pemerintah.

“Terlepas dinasnya lamban atau kurang kooperatif, sebenarnya kalau Anda lakukan ini mestinya ya mereka tidak bisa membuat-buat (jadi lebih lama; Red.),” kata dia.

Selanjutnya Joko mengusulkan, perlunya setiap perusahaan mempunyai tim internal untuk melakukan assessment untuk melihat tingkat kesiapan perusahaan dalam mendapatkan ISPO. Sebab, jika semuanya diserahkan kepada lembaga sertifikasi memerlukan biaya tinggi dan waktu yang cukup lama.

ISPO yang adalah indikator sawit berkelanjutan dianggap pemerintah mampu meningkatkan nilai kelapa sawit Indonesia di mata dunia. Namun kenyataannya, ia menambahkan, banyak perusahaan yang harus melakukan sertifikasi lagi.

“Bahkan setelah ISPO belum tentu semuanya lancar karena masih ada lagi sertifikasi di pasar yang lebih spesifik. Ada yang belum bisa dicover ISPO maupun RSPO,” kata dia.

Contohnya di ISPO yang tidak mencakup deforestasi. Pada ISPO, asal lahan perkebunan tidak berada di kawasan hutan tidak masalah. Namun, pasar akan meminta kriteria deforestasi yang harus dipenuhi perusahaan jika ingin mengambil pasar tersebut.

Oleh sebab itu ada sertifikat spesifik mengingat banyaknya tuntutan dari masyarakat dunia. Tapi setidaknya dengan ISPO, perusahaan kelapa sawit telah memenuhi tuntutan dari Indonesia.

Seiring dengan pemenuhan tuntutan dari Indonesia terkait ISPO, Gapki pun meminta pemerintah untuk terus memperjuangkan industri sawit agar berani berdiri tinggi di pasar global. Melalui ISPO seharusnya bisa digunakan sebagai alat negosiasi perdagangan meski tidak untuk negosiasi pengurangan pajak ataupun kenaikan harga.

“Pemerintah harus negosiasi dengan negara-negara importir sehingga terlindungi. Bisa nggak pemerintah dengan posisi tawar tinggi melakukan negosiasi?” kata dia.

Mengingat saat ini industri sawit tanah air tengah diterpa berbagai hambatan baik tarif maupun non tarif seperti hambatan sawit Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) terkait biodiesel, India yang menaikkan tarif impor dan resolusi sawit Uni Eropa yang semuanya kembali ke masalah perdagangan.

“Saya setuju dengan Trump, seharusnya bagaimana trade agreement antar kedua belah pihak itu jelas supaya industri sawit itu terlindungi,” tegas dia. ***NM, HB, SH

Tinggalkan Pesan Anda

Kolom yang bertanda bintang wajib diisi.

KEMBALI KE ATAS
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id