Menu
SAJIAN ISI

Teknologi Mampu Atasi Tantangan Perkebunan

Teknologi Mampu Atasi Tantangan Perkebunan

Berbagai tantangan sektor perkebunan menjadi perhatian utama pada World Plantation Conferences and Exhibition (WPLACE) 2017, baru-baru ini, di Jakarta. Di antaranya adalah rendahnya produktivitas dibandingkan dengan perkembangan jumlah manusia dan perubahan cuaca. Solusinya, penerapan teknologi terkini.

Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sambutannya saat membuka World Plantation Conferences and Exhibition di Jakarta, baru-baru ini, menyatakan, sektor perkebunan masih menghadapi banyak tantangan. Di antaranya, perubahan iklim dan air yang sangat mempengaruhi produktivitas perkebunan di Indonesia.

Atas masalah-masalah tersebut, Kalla meyakini hanya dengan penggunaan teknologi dan disiplin masyarakat menanam di lahan dan dengan bibit baik yang bisa menyelesaikannya, seperti penerapan teknologi hemat air, teknologi biodiversitas, dan bioteknologi.

"Semua tantangan perkebunan harus diatasi, dan satu-satunya solusi adalah dengan teknologi, sehingga pusat riset menjadi penting," kata Jusuf Kalla.

Perbaikan teknologi di sektor perkebunan sangat penting dilakukan karena menyangkut perekonomian negara. Sebab, sejumlah hasil komoditas perkebunan di antaranya kelapa sawit dan kopi menyumbang pendapatan ekspor bagi Indonesia.

Menurut Jusuf Kalla, riset pengembangan riset teknologi tidak perlu menggunakan anggaran maupun subsidi pemerintah. Sebab, riset bisa dilakukan secara gabungan antar perkebunan milik swasta maupun BUMN. Dia menegaskan, subsidi pemerintah hanya diberikan untuk tanaman pangan saja.

"Dulu riset (gula) di Pasuruan itu dikumpulkan dari pabrik-pabrik gula, riset sawit dari perkebunan-perkebunan sawit. Tidak perlu semuanya pemerintah," katanya.

Perbaikan teknologi perkebunan dibutuhkan untuk mengatasi ketidakseimbangan antara ledakan jumlah penduduk, dengan luas lahan maupun produktivitas. Dalam pidatonya Jusuf Kalla juga mengungkapkan, apabila tahun 2050, jumlah penduduk dunia mendekati 10 miliar orang, maka kebutuhan terhadap makanan dan juga hasil perkebunan akan meningkat sekitar 70 persen.

Ditambahkan, jika dilihat dari sejarahnya, Indonesia pernah menjadi negara pengekspor hasil perkebunan terbesar. Bahkan, Indonesia pernah menjadi pengekspor gula terbesar sekaligus memiliki lembaga penelitian gula terbaik dunia. Seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia kini tidak lagi menjadi negara pengekspor gula namun pengimpor gula.

Menurutnya, untuk meningkatkan hasil produksi perkebunan tidak hanya dibutuhkan teknologi saja, namun juga disiplin masyarakat. Kedisiplinan yang dimaksud yakni bertanam sesuai waktu di lahan yang cocok, tidak merambah hutan, dan tidak membuka lahan perkebunan di area perbukitan karena dapat menyebabkan longsor.

Kalla menambahkan sejarah Indonesia sangat erat hubungannya dengan perkebunan. Bahkan masuknya bangsa Eropa ke Indonesia pun disebabkan komoditas perkebunan dalam negeri, seperti pala dan cengkeh. Sejalan dengan itu, perkebunan dalam negeri pun terus berkembang pada era pemerintahan Belanda.

Pada awal kemerdekaan, kata dia, Indonesia bahkan pernah menjadi salah satu pengekspor gula terbesar dengan Pusat Penelitian Gula di Pasuruan. "Penduduk Indonesia waktu itu di bawah 100 juta jiwa. Sekarang 250 jutaan. Kita bangga waktu itu ekspor karena penduduknya masih sedikit," ujarnya.

Seiring dengan itu, tantangan yang terjadi kini adalah tidak berimbangnya pertumbuhan manusia dan kebutuhan hasil perkebunan dibanding perkembangan perkebunan. Kondisi ini sesuai dengan Teori Malthus yang menyebutkan, perkembangan produksi tidak seimbang dengan perkembangan kebutuhan manusia terhadap pangan.

"Belum lagi tahun 2050, kalau jumlah manusia mencapai 10 miliar orang, maka kebutuhan atas makanan dan hasil perkebunan diprediksi akan meningkat hingga 70 persen," ucapnya.

Meningkatnya jumlah manusia menyebabkan banyaknya lahan perkebunan yang mesti beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman, industri, dan perkantoran. Misalnya pada perkebunan kelapa sawit. Saat ini, kata dia, perkebunan rakyat baru menghasilkan 2 ton sawit per hektar per tahun.

Padahal perkebunan korporasi bisa menghasilkan 5 ton sawit per hektar per tahun. "Sehingga harus didukung dengan bibit dan teknologi yang bagus supaya bisa menghasilkan 7 sampai 8 ton sawit per hektar per tahun," tuturnya.

Direktur Utama PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN), Teguh Wahyudi selaku Ketua Panitia WPLACE 2017 melaporkan bahwa WPLACE yang pesertanya berasal dari peneliti, pebisnis, investor, pelaku perkebunan, petani kecil, dan pejabat kementerian terkait ini akan berlangsung selama 3 hari yang diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan seperti pameran, lelang kopi, lelang teh, demo barista, dan pertemuan bisnis.

Teguh menambahkan, sejalan dengan program pemerintah yang tengah membidik sektor perkebunan, acara ini digelar guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para petani. Berbagai hal akan dibahas dari sisi produksi hingga hilirnya.

Salah satu program penting yang dibutuhkan masyarakat dari pemerintah adalah peningkatan produktivitas perkebunan rakyat melalui peremajaan tanaman (replanting). Program ini akan mampu menjawab tantangan produktivitas dan keberlanjutan (sustainability) serta isu keterbatasan lahan untuk perluasan tanaman perkebunan.

Selain itu, WPLACE 2017 menjadi forum penting bagi pemerintah Indonesia untuk menyosialisasikan program strategis yang berpihak pada rakyat kecil ke forum internasional. Ada program Tanah Obyek Reformasi Agraria (TORA) dan perhutanan sosial sesuai langkah-langkah strategis pemerintah yang sudah menerbitkan 6.000 sertifikat lahan kepada masyarakat Provinsi Riau dan berbagai daerah lain di Indonesia.
Sejalan dengan program pemerintah dalam meningkatkan sektor perkebunan, pada acara ini akan diberikan 35 juta bibit komoditas perkebunan strategis dari APBN-P 2017. Komoditas tersebut yakni karet, teh, kakao, kopi, tebu, kelapa, kelapa sawit dan rempah.

Peserta berasal dari berbagai kalangan seperti pengusaha, petani, akademisi, swasta dan perbankan mencapai 1.510 orang. Bukan hanya berasal dari dalam negeri tapi juga ada 380 peserta yang berasal dari 32 negara.

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang mengatakan, saat ini, perkebunan kelapa sawit di Indonesia seluas 11,9 juta hektar. Sebesar 4,7 juta hektar atau 48 persen di antaranya merupakan perkebunan rakyat. Sayangnya, perkebunan rakyat itu tidak ditunjang dengan bibit yang baik sehingga tanaman yang dihasilkan tidak produktif.

Saat ini, pemerintah berupaya melakukan replantasi perkebunan sawit rakyat itu dengan memberikan bibit yang berkualitas. Dengan begitu, perkebunan rakyat bisa mulai menghasilkan sawit hingga 8 ton per hektar per tahun.

Apabila target itu tercapai, diperhitungkan negara bakal memperoleh nilai tambah Rp 125 triliun. "Itu baru dari minyaknya, belum lagi kalau kita membicarakan masalah dampak sosial dan penyerapan tenaga kerja di daerah," kata Bambang. ***  HN, NM, SH

Tinggalkan Pesan Anda

Kolom yang bertanda bintang wajib diisi.

KEMBALI KE ATAS
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id