Menu
SAJIAN ISI

Sawit Mampu Selamatkan Defisit Perdagangan Indonesia

hortus edisi september 2018Komoditas kelapa sawit dapat menjadi penyelamat perekonomian nasional di tengah tekanan global saat ini. Bahkan, ekspor minyak sawit mampu menyelamatkan neraca perdagangan nasional dari ancaman defisit yang membengkak. Hal itu diutarakan Ketua Umum Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia), Joko Supriyono pada acara  Workshop atau Lokakarya Wartawan Ekonomi dan Pertanian di Belitung, baru-baru ini.

Karena itu, Indonesia membutuhkan industri yang mampu menghasilkan devisa yang tinggi namun secara bersaman menyerap tenaga kerja yang besar.

“Yang dibutuhkan negara ini adalah mendorong industri yang menyerap tenaga kerja tinggi dengan devisa yang tinggi,” katanya.

Joko mengatakan, kelapa sawit merupakan industri yang mampu menghasilkan devisa yang tinggi sekaligus juga menyerap tenaga kerja cukup besar.

Tahun lalu, ekspor minyak sawit menyumbang devisa US$22,9 miliar dan menyerap tenaga kerja sedikitnya 6 juta orang.

“Industri kelapa sawit mestinya didorong untuk terus melakukan ekspor. Kita perlu memperkuat peranan industri yang bisa menutup defisit neraca perdagangan,” tandasnya.

Saat ini, perekonomian Indonesia menghadapi tekanan pelemahan rupiah terhadap dolar AS, sehingga devisa negara tergerus. Kondisi itu diperparah dengan defisit neraca perdagangan yang kian melebar.

Kenaikan ekspor sawit sebenarnya bisa membantu meringankan beban perekonomian negara. Namun, industri sawit harus menghadapi berbagai tudingan negatif mulai dari pelanggaran tata ruang pada kebakaran hutan, isu eksploitasi tenaga kerja, hingga pelanggaran HAM.

Akibatnya, pada paruh pertama tahun ini, ekspor CPO merosot 6 persen secara tahunan menjadi 14,16 juta ton. Penurunan ekspor sawit berkontribusi terhadap neraca perdagangan yang mengalami defisit US$2,03 miliar pada bulan lalu.

Joko mengingatkan bahwa konteks industri sawit tak lepas dari persaingan perdagangan global. Dalam hal ini, komoditas sawit menjadi ancaman bagi negara penghasil minyak nabati dari komoditas lain.

Celakanya, ada kepentingan ekonomi negara lain dari maraknya tudingan negatif kepada industri sawit Indonesia.

Ketua Kompartemen Regulasi dan Pengupahan Gapki Immanuel Manurung menambahkan, isu ketenagakerjaan industri sawit cukup sering dibahas. Misalnya, eksploitasi buruh, upah di bawah standar, pekerja anak, diskriminasi terhadap perempuan, dan perlindungan kondisi yang minim.

"Isu ini terus dibahas dan sayangnya distigmakan menjadi kondisi umum bahwa industri kelapa sawit adalah industri yang tidak menghargai pekerjanya," ungkap Immanuel.

Padahal, industri sawit sama dengan industri lain yang terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-undang Ketenagakerjaan.

Selain itu, Immanuel mengingatkan bahwa industri sawit merupakan industri jangka panjang yang membutuhkan pengelolaan sumber daya manusia yang mumpuni. Jika perusahaan sawit saat ini tidak menjaga pekerjanya, umur bisnis akan terpangkas.

Siasati Kampanye Hitam
Kampanye hitam menjadi tantangan laten yang dihadapi oleh industri sawit. Untuk menghadapinya, Gapki akan terus mendorong industri minyak kelapa sawit yang berkelanjutan. Salah satunya dengan meningkatkan standar industri kelapa sawit sesuai dengan Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO).

Ada tujuh hal yang diatur dalam ISPO, yaitu legalitas lahan perkebunan dan manajemen perkebunan, penerapan pedoman teknik budidaya dan pengolahan kepala sawit, perlindungan terhadap pemanfaatan hutan dan lahan gambut.

Kemudian, pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan, tanggung jawab terhadap pekerja, tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan usaha secara berkelanjutan.

"Akhirnya semua mengarah ke best practice (praktik terbaik). Kami sendiri di Gapki juga mendorong hal itu terhadap anggota," jelasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui bahwa komoditas sawit sebagai penyelamat neraca perdagangan Indonesia. Bahkan Darmin optimis jika kebijakan biodiesel 20% (B20) kelak sudah berjalan akan dapat membantu mengatasi masalah defisit neraca perdagangan terutama hingga akhir 2018.

"Kami percaya, begitu kami laksanakan B20 sampai akhir tahun secara total kita tidak akan defisit lagi. Ditambah juga dengan kebijakan di bidang pariwisata," ujar Darmin dalam forum "Business Launch: Waspada Ekonomi Indonesia pada Tahun Politik" di Jakarta, baru-baru ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus US$ 1,74 miliar pada Juni 2018. Namun, neraca perdagangan Indonesia sepanjang semester satu 2018 tercatat masih defisit US$ 1,02 miliar, dibanding semester satu 2017 yang mencatat surplus besar mencapai US$ 7,66 miliar.

Menurut Darmin, masih rentannya Indonesia terhadap gejolak eksternal salah satunya disebabkan masalah defisit yang harus diatasi agar tidak memberikan tekanan yang terlalu besar terhadap ekonomi domestik.

Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah secara umum berupaya untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. Namun pemerintah juga mengambil langkah spesifik untuk mengatasi defisit neraca perdangangan tersebut.

"Makanya kami pilih beberapa kebijakan yang sifatnya seperti jangkar. Kami berlakukan B20 untuk seluruhnya. Untuk solar tadinya B20 itu sudah berlaku. Anda isi diesel di SPBU isinya B20, itu kombinasi 80% solar ditambah 20% CPO. Tapi itu baru berlaku untuk mobil, ke depan ia segera berlaku untuk kereta api, pembangkit listrik, kapal laut, alat-alat berat di pertambangan dan sebagainya," papar Darmin.

Pemerintah memang akan mewajibkan seluruh kendaraan diesel untuk menggunakan bahan bakar biodiesel 20% (B20) sebagai bauran antara solar dengan minyak sawit pada akhir 2018.
Langkah pemerintah untuk mewajibkan B20 tersebut dalam upaya menghemat devisa dan mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM). Sebelumnya B20 dalam konsumsi solar hanya diwajibkan kepada kendaraan bersubsidi atau PSO seperti kereta api.

Namun nantinya, B20 akan wajib digunakan pada kendaraan non-PSO seperti alat-alat berat di sektor pertambangan, traktor atau ekskavator, termasuk juga diperluas ke kendaraan-kendaraan pribadi.

Selain itu, dampak positif lain yang akan diterima para pelaku usaha adalah, dengan meningkatnya permintaan dalam negeri, maka akan mendongkrak harga CPO di pasar internasional. Saat ini, harga minyak nabati di pasar internasional juga turun. Salah satu faktornya adalah perang dagang antara Amerika dan China.

Dengan kondisi tersebut, harga minyak nabati terus tercatat mengalami penurunan. Khusus untuk Indonesia, pemerintah diharapkan membuat kebijakan untuk meningkatkan konsumsi di dalam negeri dengan menggalakkan penggunaan biodiesel yang lebih banyak.

Sepanjang Mei 2018, harga CPO global bergerak di kisaran US$ 650-670 per metrik ton dengan harga rata-rata US$ 653,6 per metrik ton. Harga rata-rata Mei menurun US$ 8,6 dibandingkan harga rata-rata pada April 2018 yang sebesar US$ 662,2 per metrik ton.

Harga minyak sawit pada bulan mendatang diperkirakan akan cenderung menurun karena stok minyak sawit Indonesia dan Malaysia masih tinggi.

Selengkapnya baca di Majalah HORTUS Archipelago edisi September 2018. Dapat diperoleh di toko buku Gramedia dan Gunung Agung terdekat.

 

Tinggalkan Pesan Anda

Kolom yang bertanda bintang wajib diisi.

KEMBALI KE ATAS
Info for bonus Review William Hill here.

iklan anda

Kanal Terkait

Departemen

Telusuri Kami

logo bawah

Alamat Redaksi & Usaha:
Gedung Graha BUN.
Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp.(021) 75916652 - 53
E-mail: majalah_hortus@yahoo.co.id