Presiden Jokowi menginstruksikan para menterinya supaya tidak sembarangan menerbitkan Peraturan Menteri (Permen). Terbitnya sebuah Permen jangan sampai mengganggu kegiatan investasi di negeri ini.
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan kementerian terkait membuat terobosan dengan menetapkan jangka waktu 90 hari untuk penyelesaiaan izin lahan untuk Hak Guna Usaha (HGU). Padahal, selama ini untuk mengurus HGU, tidak ada batasan waktu pengurusan yang pasti. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan kementerian terkait akhirnya merampungkan rencana untuk mempercepat waktu pengurusan izin pertanahan, terkait sektor agraria, kehutanan dan perhubungan.
Baru-baru ini, Komisi VI DPR-RI menyetujui usulan penyertaan modal negara (PMN) kepada 27 badan usaha milik negara atau BUMN dalam RAPBN-P Tahun 2015 senilai Rp37,276 triliun. Dengan adanya PMN tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan dapat menjadi lokomotif kesejahteraan rakyat.
